Headline

Previous
Next

Thursday, 14 December 2017

Mantan Pengacara Setnov : Sidang Dakwaan Dimulai, Harusnya Praperadilan Setnov Gugur

Mantan Pengacara Setnov : Sidang Dakwaan Dimulai, Harusnya Praperadilan Setnov Gugur

Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan praperadilan eks kliennya itu memang sudah seharusnya gugur. Tepat pukul 10.00 hari ini, Kamis, 14 Desember 2017, hakim Kusno menyatakan praperadilan atas tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto, gugur.

"Memang harus gugur karena dakwaan sudah dibacakan kemarin," kata Fredrich Yunadi lewat pesan pendek kepada wartawam, Kamis (14/12/2017).

Fredrich menolak berkomentar lebih lanjut karena dia bukan bagian dari tim kuasa hukum yang menangani praperadilan Setya Novanto.

Fredrich Yunadi mengundurkan diri sebagai salah satu pengacara Setya Novanto berbarengan dengan keputusan sama yang diambil pengacara Setya lain, Otto Hasibuan. “Khusus kasus yang di tipikor (tindak pidana korupsi), saya dan Pak Otto Hasibuan sudah menyatakan akan mengundurkan diri,” ucap Fredrich beberapa hari lalu

Adapun tim kuasa hukum Setya Novanto pasrah saat hakim menyatakan praperadilan kliennya gugur. Dua dari empat kuasa hukum Setya Novanto yang hadir pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hanya menunduk. Keduanya sesekali mendongak sambil mengernyitkan dahi dan menyilangkan kedua tangan di atas meja.

"Sesuai dengan pertimbangan hakim, karena sidang perdana pokok perkara dimulai, praperadilan dinyatakan gugur. Jadi, apa pun putusan hakim harus kami terima dan kami hargai," ujar salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Nana Suryana, seusai sidang.

Putusan sidang praperadilan Setya Novanto dipercepat dari yang dijadwalkan sekitar pukul 14.00 WIB. Sebabnya, pemohon dari kuasa hukum Setya Novanto tidak memberikan kesimpulan. (Himawan Aji)
Hakim PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

Hakim PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

Hakim tunggal Kusno menggugurkan praperadilan yang diajukan Ketua DPR non aktif, Setya Novanto. Kusno menyebut pokok perkara yang menjerat Novanto telah disidangkan sehingga praperadilan otomatis digugurkan.

Kusno menyampaikan hal tersebut, dalam sidang putusan praperadilan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

"Menetapkan menyatakan praperadilan yang diajukan pemohon di atas gugur," ucap Kusno dalam putusannya

Dia merujuk Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Menurut Hakim Kusno, aturan itu telah diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015. "Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil," ujar Kusno, sembari mengetok palu.

"Jadi demikian penetapan sudah saya bacakan pada hakikatnya hukum positif sudah jelas, permohonan praperadilan dinyatakan gugur dan terhadap praperadilan ini sudah tidak memungkin lagi diajukan upaya hukum," ujar Kusno.

Sementara itu, Pengacara Setya Novanto, Nana Suryana menerima putusan praperadilan tersebut. Diakui Nana, praperadilan gugur ketika pokok perkara disidangkan. ‎Menurut Nana, tim pengacara saat ini sedang fokus pada pembelaan di pokok perkara. ‎

"Karena pokok perkaranya sudah diperiksa di Pengadilan Tipikor. Jadi ya proses ini sudah berlangsung. Hakim sudah memutuskan, jadi apapun keputusan dari hakim, kami hargai dan kami hormati, dan kami harus menerima karena memang peraturan hukumnya demikian.

‎Selanjutnya mungkin ada lawyer di pokok perkara. Pada saat ini yang ada itu sedang mengajukan permohonan eksepsi terhadap dakwaan itu dan eksepsi itu akan ditunda untuk (dibacakan) minggu depan, sekitar tanggal 20 mulai disidangkan untuk menjawab masalah dakwaan," ucap Nana usai persidangan.‎

Anggota tim biro hukum KPK Efi Laila Kholis mengapresiasi putusan tersebut. Efi menilai, keputusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan hakim sudah sesuai tujuan daripada hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan peradilan hukum karena sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP. ‎Dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ketika proses pemeriksaan praperadilan belum selesai, sementara perkara pokok sudah dilimpahkan atau pun dakwaan sudah dibacakan, maka permohonan praperadilan harus dinyatakan gugur oleh hakim," kata Efi.

Seperti diketahui, sidang perkara pokok Novanto sudah dibacakan pada Rabu (13/12/2017). Surat dakwaan telah dibacakan jaksa pada KPK meski diawali drama dari Novanto yang mengaku sakit tapi, menurut 4 orang dokter, Novanto dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti sidang. (Himawan Aji)
Anggota DPD RI AM Fatwa Meninggal Dunia

Anggota DPD RI AM Fatwa Meninggal Dunia

Anggota DPD RI Andi Mappetahang Fatwa atau lebih dikenal dengan nama AM Fatwa meninggal dunia pada Kamis (14/12/2017) pukul 06.17 WIB di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan karena sakit.

Biro Humas DPD RI mengonfirmasi meninggalnya senator asal DKI Jakarta tersebut setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC, Jakarta sejak beberapa hari lalu. Jenazah almarhum langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Condet Pejaten, Komplek Bappenas, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

"Telah kembali ke rahmatullah Bpk AM Fatwa hari ini, Kamis 14 Des 2017, jam 06.00 wib di RS MMC. Semoga Allah swt mengampuni segala khilaf dan dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surgaNya," demikian cuitan di akun resmi @DPDRI.
Fatwa, yang menjabat sebagai anggota DPD RI dari DKI Jakarta, merupakan penggagas Partai Amanat Nasional.
K
Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian AM Fatwa melalui Twitter.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Allahummagh firlahu warhamhu wa`afihi wa`fu`anhu. Turut bduka cita yg mdalam atas wafatnya Yth. Senator Bp AM. FATWA. Smg almarhum Husnul Khotimah, diterima di sisi ALLAH SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya & kelg diberi ketabahan," kata @fahiraidris.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut mendoakan kepergian AM Fatwa.

"InnalilLlahi... mohon doa terikhlas unt almarhum Bpk AM Fatwa, anggota DPD RI. Tokoh yg banyak berjuang unt umat dan kemanusiaan. Smoga husnul khatimah dimasukkan ke alJannah. Alfatihah. Amin,” kata @hnurwahid.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan rasa kehilangannya, semalam ia menjenguk AM Fatwa.

"Innalillahi wa inna lillahi raji`un. Baru semalam jenguk pak AM Fatwa, pagi ini mendapat kabar duka berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa ini. Semoga dilapangkan kuburnya, diampuni segala khilafnya dan dilipatgandakan nilai amal ibadahnya. Aamiin," kata @aniesbaswedan.
Pengamat Hukum Internasional : Jangan Mudah Terprovokasi, Masalah Yerusalem Murni Poltis, Bukan Agama

Pengamat Hukum Internasional : Jangan Mudah Terprovokasi, Masalah Yerusalem Murni Poltis, Bukan Agama

  Masyarakat di Tanah Air diimbau untuk tetap dapat menjaga perdamaian serta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan, terkait kriris di Yerusalem, terutama bila dibenturkan krisis ini dengan masalah agama. Faktanya, kriris Yerusalem ini murni masalah politis.

“Masyarakat harus melihat bahwa masalah Yerusalem ini adalah seolah-olah persetujuan sebuah pemerintahan yang mengambil secara tidak sah tanah orang lain. Jadi ini yang kita bilang sebagai bentuk penjajahan. Ini masalah yang kita semua harus perangi yaitu orang yang punya hak atas tanah namun tiba tiba diambil. Dan menurut konstitusi kita namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D, Kamis (14/12/2017).

Menurut peraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Nottingham, Inggris ini, kalau masalah Yerusalem ini dikaitkan dengan masalah agama, tentunya negara-negara non muslim besar lain seperti Prancis, Cina, Inggris  Rusia dan negara-negara besar lainnya tidak akan bersuara keras.  Kalau masalah agama, harusnya negara-negara di Timur Tengah sepakat satu suara, tapi nyatanya tidak.

“Bahkan negara non muslim seperti Prancis, Cina, Inggris  Rusia menentang kebijakan Trump tersebut.  Jadi ini bukan masalah agama, masyarakat juga harus menyadari jangan mau terpecah dan harus bisa damai menyikapi masalah ini,” tegas Hikmahanto.

Pria yang juga menjadi anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang Hukum Internasional ini mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak ‘termakan’ dengan provokasi negatif seperti ajakan untuk membenci terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat (AS).

“Kita sebagai rakyat Indonesia jangan menimpakan kemarahan kita terhadap warga AS atau hal hal yang berbau AS. Justru kita harus merangkul mereka karena rakyat AS adalah yang paling berdaulat sehingga mereka bisa memblok kebijakan presidennya untuk memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem,” ujarnya.

Selain itu, keputusan Trump ini dinilai bisa menjadi bumerang bagi dia. Pasalnya, langkah bisa menjadikan AS sebagai target kemarahan dari negara-negara yang menolak, apakah itu dari hubungan kedua negara atau mungkin ancaman terorisme. Karena itu, masyarakat Indonesia harus fokus memilah siapa sebenarnya harus dihadapi.

“Sekali lagi bukan rakyat Amerika, bukan hal-hal kepentingan Amerika, tetapi kebijakan Presiden Donald Trump itu sendiri yang dapat membahayakan bangsa dan warganya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 25 November 1965 ini.

Pria yang juga pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum UI ini menegaskan sejatinya tidak terjadi dampak yang signifikan terkait pemindahan Kedubes AS tersebut dalam mencari solusi perdamaian dan kemerdekaan di Palestina. Apalagi penolakan ini terjadi dimana-mana oleh semua kepala negara.

“Tidak hanya negara-negara di Timur Tengah, tidak hanya negara-negara yang berpenduduk muslim besar, tetapi semua negara seperti Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan lain sebagainya bersuara menentang kebijakan Trump tersebut,” ujar anak mantan seorang Diplomat ini mengakhiri.
Jaksa Sudah Pikirkan Staretgi Sidang Yang Dilakukan Setya Novanto

Jaksa Sudah Pikirkan Staretgi Sidang Yang Dilakukan Setya Novanto

Meski sidang perdana dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP Elektronik memakan waktu hampir 12 jam,namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak menikmati proses pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (13/12/2017) itu.

Beberapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tampak tersenyum dan menahan tawa ketika di tengah proses persidangan yang dimulai sekitar pukul 10.00 sampai 20.30 itu, Novanto terlihat berlaku seperti orang yang sakit meskipun tiga dokter RSCM dan satu dokter KPK yang memeriksanya pada hari itu menyatakan Novanto sehat dan siap menjalani persidangan.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Jaksa Irene Putri ketika sidang diskors karena majelis hakim meminta waktu untuk menunaikan shalat Ashar sekaligus Magrib.

"Kami memikmati apa yang dilakukan terdakwa. Dan skenario yang dilakukan terdakwa sudah kami pikirkan sebelumnya," kata Irene sambil tersenyum.

Pada awal persidangan Jaksa Irene mengungkapkan bahwa Novanto juga berbohong atas pengakuannya buang air sebanyak dua puluh kali pada malam sebelum persidangan. Irene sempat mengatakan kepada hakim bahwa sakit yang dikeluhkan Novanto adalah salah satu kebohongannya.

Menurut keyakinan JPU KPK, Novanto telah dinyatakan siap menjalani proses persidangan berdasarkan pemeriksaan dokter KPK Johannes Hutabarat dan tiga dokter spesialis dari RSCM sebelum dibawa ke pengadilan.

"Yang Mulia, kami meyakini bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti persidangan. Itu keyakinan kami setelah apa yang disampaikan dokter Johannes maupun ketiga dokter spesialis tadi, dan juga menurut laporannya pukul 08.50 tadi telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kemudian bagi kami Jaksa Penuntut Umum ini merupakan salah satu kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa, Yang Mulia," tegas Irene.

Namun pengacara Novanto, Maqdir Ismail mengajukan keberatan. Menurutnya KPK memiliki perjanjian dengan Ikatan Dokter Indonesia dalam kaitan pemeroksaan kesehatan terhadap orang-orang yang dianggap perlu diperiksa oleh KPK.

"Yang Mulia, kami keberatan dengan tuduhan-tuduhan itu. Saya kira ini persoalan orang sakit, ini inkompetensi, Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia, supaya diberi kesempatan untuk diperiksa oleh dokter yang lain. Satu hal yang perlu Yang Mulia ketahui, bahwa KPK dan IDI, mereka punya satu perjanjian tersendiri dalam hubungannya melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap dipwrlukan diperiksa oleh KPK," kata Maqdir.

Hakim Ketua, DR. Yanto sebelumnya sempat menemukan keganjilan atau kebohongan Novanto yang dikatakan Jaksa Irene di muka pengadilan. Ia melihat bahwa Novanto terlihat mampu mengangguk dan berbisik kepada pengacaranya. Hakim Anggota majelis hakim yang memimpin sidang juga tampak beberapa kali tersenyum selama persidangan.

"Ya saya lihat tadi juga bisa bisik, bisa mantuk (mengangguk)," kata hakim Yanto.

Di awal persidangan, hakim harus bertanya berulang kali soal identitas Novanto karena ia tidak mau menjawab. "Nama, Saudara? Saudara terdakwa, nama Saudara? Nama saudara? Bisa mendengarkan pertanyaan saya? Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya?" kata Hakim Yanto.

Novanto hanya menjawab "Tidak" ketika hakim menanyakan padanya apakah dirinya didampingi penasihat hukum. Hal itu membuat hakim meminta Maqdir Ismail memberikan kepadanya surat kuasa.

Karena berkelakuan tidak semestinya, maka majelis hakim meminta sidang diskors dari pukul 11.30 sampai 14.30 untuk pemeriksaan kesehatan Novanto. Usai skors dicabut, persidangan kemudian dilanjutkan. Dengan pembacaan hasil pemeriksaan dokter terhadap kesehatan Novanto. Dari empat dokter spesialis RSCM yang memeriksa Novanto di pengadilan, Novanto dinyatakan sehat dan bisa mengikuti persidangan.

Pengacara Novanto, Maqdir Ismail sempat memanggil seorang dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk memeriksa Novanto sebagai pembanding. Namun Maqdir dan timnya tidak mengijinkan dokter RSPAD untuk melanjutkan memeriksa Novanto karena dokter RSPAD yang datang adalah dokter umum dan bukan dokter spesialis. Menurut Maqdir dan timnya, hasil pemeriksaannya tidak akan sebanding.

"Tadi yang kami harapkan itu dokter ahli tetapi yang datang itu dokter umum. Setelah kami coba bicara dengan tim dan beliau bahwa itu tidak akan berimbang, pendapat dokter umum dengan pendapat dari dokter ahli. Sehingga kami memutuskan untuk tidak diteruskan pemeriksaan," terang Maqdir.

Hakim pun menyayangkan keputusan tim kuasa hukum Novanto karena kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada pihak Novanto tidak dipergunakan dengan baik. Bahkan hakim sempat menegur pihak Novanto karena tidak melakukan pemeriksaan.

"Tadi sudah diberi kesempatan. Dari setengah 12 itu hari ini sampe jam 12 (14.00). Tentunya, gunakanlah dengan baik. Kita nggak punya...(terdiam) seperti itu. Tentunya sebelum berangkat apa nggak ada komunikasi? Harusnya kan ada komunikasi. Misalnya meminta ahli. Saya minta mengirim (dikirim) yang spesialis, kan gitu. Jangan sampe udah sampe sini kemudian ditolak, kan seperti itu. Ini dilihat orang banyak," tegas Hakim Yanto kepada tim pengacara Novanto.

Setelah sidang diskors berkali-kali dan hakim sempat meminta waktu untuk bermusyawarah selama kurang lebih satu jam akhirnya hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan meskipun Novanto tidak mau menjawab pertanyaan hakim dan hakim anggota. Selain berdasarkan musyawarah, keputusan tersebut juga didasarkan pada KUHAP pasal 75.

"Majelis memutuskan bahwa pembacaan surat dakwaan saudara dapat dilanjutkan," tegas Hakim Yanto.

Setya Novanto didakwa karena rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 2.314.904.234.275, 39. Novanto didakwa dengan pasal Tindak Lidana Korupsi.

"Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, Jakarta 4 Desember 2017," kata JPU. (Casandra Editya)

Wednesday, 13 December 2017

Bacakan Dakwaan Novanto, Ini Yang Disebut Jaksa Pihak-pihak Yang Kecipratan Dana E-KTP

Bacakan Dakwaan Novanto, Ini Yang Disebut Jaksa Pihak-pihak Yang Kecipratan Dana E-KTP

Terdakwa Setya Novanto tak hanya didakwa menguntungkan diri sendiri berupa USD 7,3 juta dan jam tangan merk Richard Mille seri RM senilai USD 135.000 terkait proyek pengadaan e-KTP. Novanto juga juga menguntungkan sejumlah pihak dan korporasi yang mengakibatkan negara dirugikan Rp 2,3 triliun.

Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017). Di antara pihak yang diuntungkan dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tahun anggaran 2011-2013 itu adalah Ade Komarudin dan M Jafar Hapsah.

Ade Komarudin alias Akom disebut kecipratan uang USD 100 ribu, sementara M. Jafar Hafsah senilai USD 100 ribu.‎ Nama Akom sendiri sebelumnya telah disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.‎

"(Terdakwa Setya Novanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni) Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah," ucap jaksa KPK Irene Putrie dalam persidangan.

Selain itu, Novanto juga disebut menguntungkan sejumlah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai 2014. Namun, tak dirinci siapa saja para politikus yang turut kecipratan. "Beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan 2014," ujar jaksa Irene.

Berikut nama-nama yang diperkaya dari proyek e-KTP sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan terdakwa Setya Novanto:
1. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri,Irman sebesar Rp 2,3 miliar, USD 877,700, dan SGD 6 ribu
2. Mantan Direktur PIAK Kemendagri, Sugiharto sejumlah USD 3,473,830
3. Andi Agustinus alias Andi Narogong sejumlah USD 2,5 ratus ribu dan Rp 1,186 miliar
4. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi sejumlah Rp 50 juta dan 1 unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui adiknya, Asmin Aulia
5. Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini sejumlah USD 500 ribu dan Rp 22,5 juta
6. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah USD 40 ribu dan Rp 25 juta
7. 6 anggota panitia lelang, masing-masing Rp 10 juta
8. Johanes Marliem sejumlah USD 14,880 juta dan Rp 25 miliar
9. Miryam S. Haryani sejumlah USD 1,2 juta
10. Markus Nari sejumlah USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar
11. Ade Komarudin sejumlah USD 100 ribu
12. M. Jafar Hafsah sejumlah USD 100 ribu
13. Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 sejumlah USD 12,8 juta dan Rp 44 miliar
14. Husni Fahmi sejumlah USD 20 ribu dan Rp 10 juta
15. Tri Sampurno sejumlah Rp 2 juta
16. Anggota Tim Fatmawati (bentukan Andi Narogong), Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Sipriyantono, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rahmat Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta
17. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar
18. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri, masing-masing Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp 1 miliar
19. Mahmud Toha sejumlah Rp 3 juta
20. Charles Sutanto Ekapradja sebesar USD 800 ribu
21. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260,00
22. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102,00
23. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022,00
24. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148.863.947.122,00
25. PT LEN Industri sejumlah Rp 3,415,470,749,00
26. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362,00
27. PT Quadra Solution sejumlah Rp 79 miliar

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.314.904.234.275,39," papar  jaksa Irene. (Casandra Editya)
Jika Sidang Perdana Dibuka Hakim Tipikor, Praperadilan Setya Novanto Gugur

Jika Sidang Perdana Dibuka Hakim Tipikor, Praperadilan Setya Novanto Gugur

Saksi ahli pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa sidang praperadilan Setya Novanto dapat dinyatakan gugur apabila hakim di sidang pokok perkara telah membuka persidangan untuk umum. Hal itu ia sampaikan di ruang sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

Hal itu juga dinyatakan Zainal karena berdasarkan keahliannya di bidang Hukum Tata Negara, dengan berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.

"MK sudah mengatakan jangan lagi ada yang mengatakan gugurnya praperadilan ketika dilimpahkan (ke pengadilan), tetapi ketika dimulai sidang. Ya ketika sidang dibuka hakim untuk umum," kata Zainal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Mendengar pernyataan tersebut, Tim Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan interupsi terhadap saksi ahlinya Zainal Arifin Mochtar. Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan telah dimulainya sidang Tipikor terhadap Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Interupsi Yang Mulia, Kami ingin mengkonfirmasi pernyataan di Sidang Tipidkor tersebut melalui tayangan (teleconfrence) ini Yang Mulia," ujar Tim Biro Hukum KPK, Evi Laila.

Sebelum dijawab oleh Hakim Kusno, dengan cepat interupsi tersebut langsung disanggah oleh tim Kuasa Hukum Setya Novanto yaitu Ketut Mulya Arasana.

"Kami keberatan, ini bisa mempengaruhi saksi ahli Yang Mulia," sanggah Ketut.

Lalu dengan cepat, Hakim Kusno langsung menengahi keduanya. Menurutnya, bukti elektronik atau tayangan yang awalnya akan ditayangkan oleh KPK hendaknya disimpan sementara.

"Biarkan selesai proses dengan saksi ahli ini, bukti itu nanti saja, biar saya yang menilai," tegas Kusno. (Himawan Aji)
Sidang Perdana Digelar, Setya Novanto Menunjukkan Sedang Sakit

Sidang Perdana Digelar, Setya Novanto Menunjukkan Sedang Sakit

Sidang perdana dugaan kasus korupsi KTP elektronil (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto mulai digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, rabu (13/12/2017). Dalam sidang perdana tersebut Setya Novanto terlihat sedang sakit.

Namun Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menilai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, sudah berbohong dengan berpura-pura sakit. Hal ini disampaikan jaksa dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Novanto tersebut

Awalnya, hakim bertanya kepada Novanto mengenai nama lengkapnya. Namun, Novanto tampak lamban merespons berbagai pertanyaan hakim. Beberapa kali dia tidak menjawab. Dengan suara pelan, Novanto mengaku sakit.

Hakim lalu bertanya apakah kesehatan Novanto sudah diperiksa dokter sebelum dibawa ke pengadilan.

Jaksa Irene Putri memastikan kondisi kesehatan Novanto baik setelah diperiksa dokter. Dokter memeriksa tekanan darah, nadi, dan gula darah Novanto.
Jaksa juga menghadirkan empat dokter yang memeriksa Novanto ke hadapan hakim.

"Kami meyakini terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan. Pukul 08.50 dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ini kebohongan yang dilakukan terdakwa," kata jaksa Irene.

Mendengar hal itu, pengacara Novanto, Maqdir Ismail, langsung protes. "Kami keberatan yang mulia," ucap Maqdir.

Namun, di tengah perdebatan mengenai kondisi Novanto, sidang langsung diskors karena Ketua Umum Partai Golkar itu hendak ke toilet.

Sidang pembacaan dakwaan hari ini dianggap penting lantaran berkaitan dengan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novanto kembali menggugat penetapan tersangkanya.

Gugatan praperadilan Novanto bisa gugur jika perkara korupsi proyek e-KTP mulai disidangkan. Putusan praperadilan baru akan dibacakan pada Kamis (14/12/2017) petang atau Jumat (15/12/2017).

Hakim tunggal praperadilan Kusno sebelumnya mengatakan, dalam Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili disebutkan bahwa praperadilan gugur apabila hakim pokok perkara mulai memeriksa terdakwa dalam persidangan.

Hakim Kusno bahkan sampai menanyakan kepada KPK dan pengacara Novanto, apakah sidang praperadilan masih ada manfaatnya jika dakwaan Novanto dibacakan sebelum putusan?

Namun, pengacara Novanto berkeinginan agar sidang praperadilan tetap dilaksanakan. Bahkan, mereka ingin agar putusan dipercepat menjadi hari Rabu ini. (Casandra Editya)
Panglima TNI Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 66 Pati TNI

Panglima TNI Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 66 Pati TNI

Mengawali kepemimpinannya sebagai Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menaikkan pangkat 66 Perwira Tinggi (Pati) TNI pada Selasa (12/12/2017).
.
Sebanyak 34 di antaranya berasal dari Pati TNI Angkatan Darat (AD), 19 TNI Angkatan Laut (AL) dan 13 TNI Angkatan Udara (AU).

Hadi mengatakan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi menjadi salah satu program prioritas TNI ke depan. Harapannya, kenaikan pangkat bisa memotivasi perwira untuk meningkatkan kinerja.

“Beberapa fokus kegiatan meliputi implementasi proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kata Hadi dalam siaran pers pada Selasa malam.

Dari sisi kesejahteraan, Hadi mengatakan programnya berorientasi pada peningkatan kinerja agar remunerasi tercapai. Selain itu Hadi juga menjamin ketersediaan rumah dinas dan kemudahan akses pendidikan serta kesehatan bagi prajurit berikut keluarga.

“Jaminan dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya, tetap menjadi prioritas utama,” ujar Hadi.

Dari TNI AD, Pati TNI yang naik pangkat di antaranya Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr.(Han) (Danpuspenerbad), dan Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Eko Margiyono.

Dari TNI AL di antaranya adalah Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Siwi Sukma Adji dan Aspam Kasal Laksda TNI Supriatno Irawan.

Sedang dari TNI AU di antaranya Wakasau Marsdya TNI Yuyu Sutisna dan Dankodiklatau Marsda TNI Chairil Anwar. (Noor Irawan)

Tuesday, 12 December 2017

Indonesia Dengan Keragaman Agamanya Bisa Jadi Contoh Untuk Spirit Perdamaian di Timur Tengah

Indonesia Dengan Keragaman Agamanya Bisa Jadi Contoh Untuk Spirit Perdamaian di Timur Tengah

Mengelola keragaman agama, budaya, suku, bahasa, dan lain-lain telah dilakukan bangsa Indonesia dan sudah terbukti berhasil. Dan tentunya itu menjadi suatu satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman dan damai. Keberhasilan itu tidak lepas dari spirit keagamaan yang terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di bumi Nusantara.

Ketua Lembaga Dakwah PBNU KH Maman Imanulhaq menegaskan bahwa spirit keagamaan di Indonesia bisa dijadikan contoh untuk membantu perdamaian di Timur Tengah. Seperti diketahui, setelah teror ISIS agak mereda, Timur Tengah kini kembali bergolak. Itu dipicu dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Krisis Palestina adalah karena krisis kemanusiaan di mana bangsa dan semua agama  harus bersinergi mencari solusi krisis Ini. Indonesia bisa berperan lebih untuk memberikan solusi bagi penyelesaian Palestina, karena Indonesia punya pengalaman mengelola keberagaman dan penyelesaikan konflik”, tutur Maman di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Maman menambahkan bahwa Indonesia telah berhasil menjadikan agama sebagai spirit untuk peradaban yang maju, damai dan toleran. Indonesia akan mampu menyelesaikan persoalan konflik abadi Palestina-Israel tersebut dan juga konflik lain di Timur Tengah.

"Posisi Timur Tengah sedang krisis dan lemah. Indonesia harus mendorong seluruh ormas Islam melakukan diplomasi kultural salahsatunya lebih aktif berkomunikasi dengan jaringan ulama dunia," imbuh pimpinan Ponpes Al-Mizan Jatiwangi Jabar ini.

Yang pasti, tegas KH Maman, LDNU  mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menilai, Trump telah mempersulit upaya perdamaian Israel-Palestina karena dapat menuai reaksi keras dunia.

" Amanat konstitusi kita adalah mendukung kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem karena hakikat kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” tegas Maman yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini.

LDNU mengapresiasi respon keras Presiden Jokowi terhadap manuver Trump. Bahkan Maman dalam sidang paripurna DPR RI, Senin (11/12/2017) meminta pemerintah Indonesia termasuk DPR RI mendesak PBB dan OKI membahas keputusan Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini.  Dan meminta seluruh Uumat Islam melakukan Qunut Nazilah setiap Sholat Fardhu agar tragedi kemanusiaan ini segera berakhir. (Adri Irianto)

Monday, 11 December 2017

Fadli Zon Jadi Plt Ketua DPR Pasca Mundurnya Setya Novanto

Fadli Zon Jadi Plt Ketua DPR Pasca Mundurnya Setya Novanto

Setelah Setya Novanto mundur dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kini Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. 

Keputusan tersebut diambil setelah dua pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon menggelar rapat pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR tadi adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Sesuai urutan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan Plt ketua sampai adanya ketua atau pimpinan definitif," kata Fadli dalam konferensi pers seusai rapat pimpinan.

Ia mengatakan pemilihan Plt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Nantinya, Ketua DPR definitif akan dipilih oleh Fraksi Partai Golkar yang akan melakukan konsolidasi internal terlebih dulu. Ia memprediksi di masa sidang berikutnya yang dimulai 9 Januari 2018, Golkar akan menentukan sosok Ketua DPR yang baru.

Politisi Gerindra itu menambahkan, posisi Plt Ketua DPR akan terus diembannya hingga Ketua DPR definitif terpilih. Jika masa sidang berikutnya Golkar tak kunjung menetapkan, maka Ia akan tetap menjabat Plt Ketua DPR.

"Plt sampai ada pimpinan definitif. Kita lihat dalam pelaksanaanya, dalam pengajuannya. Kita ikuti aturan undang-undang. Tak disebutkan batas waktu," lanjut dia.

Sebelumnya pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua DPR disetujui oleh rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan dibacakan pula di rapat paripurna. (Himawan Aji)
Setya Novanto Mundur, Kursi Ketua DPR Akan Diduduki Plt.

Setya Novanto Mundur, Kursi Ketua DPR Akan Diduduki Plt.

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (Bamus DPR) memutuskan untuk menerima pengunduran diri Setya Novanto dari ketua DPR. Namun demikian Bamus DPR menolak pengajuan Aziz Syamsuddin oleh Novanto untuk menggantikannya. Aziz menyebut nantinya posisi ketua DPR akan dijabat wakil ketua DPR yang menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua DPR.

"Mulai hari ini kosong karena Pak Novanto sudah mengundurkan diri. Untuk Plt nanti pimpinan DPR yang akan merumuskan seperti apa," ujar Aziz usai mengikuti Bamus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Aziz angkat suara terkait dirinya yang ditunjuk langsung Novanto menjadi ketua DPR. Menurut Aziz, dirinya hanya mencoba mewujudkan kehendak rakyat terkait posisi ketua DPR.

"Kan ini kita merespons baik dari permintaan dari MKD, dari masyarakat yang meminta Pak Setnov mundur sebagai ketua DPR. Nah beliau sudah mundur jadi ketua DPR, kemudian surat sudah mulai dimasukkan per tanggal 8 Desember, kemudian juga beliau sudah menunjuk dalam kapasitasnya sebagai ketua umum," tutur Aziz.

Dikatakan Aziz, Bamus DPR sendiri juga menyepakati menyerahkan sepenuhnya penunjukan ketua DPR ke Fraksi Golkar. Pimpinan DPR menyepakati memberi ruang kepada Fraksi Golkar membahas tuntas soal ketua DPR agar tidak ada kegaduhan baru.

"Nanti pimpinan DPR akan mengirim surat kepada pimpinan fraksi untuk mengirim ruang gerak pada Partai Golkar untuk bisa melakukan konsolidasi di internal Golkar," terang Aziz. (Himawan Aji)

Saturday, 9 December 2017

Disinyalir Melalui Surat, Setnov Mengundurkan Diri dari Ketua DPR

Disinyalir Melalui Surat, Setnov Mengundurkan Diri dari Ketua DPR

Setya Novanto disebut sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk  Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR.

Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan soal surat pengunduran diri itu.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Menurut Roem, kemungkinan DPP Partai Golkar akan membicarakan soal surat Novanto ini dalam rapat pleno partai pekan depan yang akan membahas agenda musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR pada Jumat (8/12/2017) kemarin.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, membenarkan dirinya hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan berlangsung di Lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen atau lantai Fraksi Partai Golkar.

Arsul menuturkan, dalam pertemuan tersebut Robert menyampaikan soal pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR. Disampaikan pula bahwa Golkar mengusulkan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto.

"Cuma dikasih info bahwa Pak Nov mundur, Golkar usulkan Aziz. Sudah cuma itu," kata Arsul melalui pesan singkat, Sabtu (9/12/2017).

Ia membantah isu yang beredar bahwa pihak Golkar meminta fraksi lain menyetujui penunjukan Aziz sebagai ketua DPR pengganti Novanto. Arsul mengaku, ia dan Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal hanya ikut dalam pertemuan selama kurang lebih lima menit.

"Tidak sejauh itu sampai meminta agar mendukung Pak Azis Syamsuddin," ujar Arsul.

Menurut Arsul, pertemuan itu juga tak direncanakan. Ia tak sengaja bertemu dengan Robert dan Aziz setelah melaksanakan shalat Jumat di Masjid DPR RI.

Ia menambahkan, jika memang Golkar berencana meminta dukungan pasti akan dilakukan pada pertemuan yang sifatnya lebih formal seperti forum Badan Musyawarah (Bamus) atau pertemuan di luar itu. (Himawan Aji)