Headline

Previous
Next

Tuesday, 20 February 2018

Masyarakat dan Keluarga Punya Peran Besar Dalam Menanggulangi Hoax di Media Sosial

Masyarakat dan Keluarga Punya Peran Besar Dalam Menanggulangi Hoax di Media Sosial

Di era globalisasi teknologi informasi yang saat ini begitu pesat, peran serta masyarakat tentunya  sangat diperlukan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Hal ini supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan adanya berita hoax melalui media sosial yang dapat memecah persatuan.

Untuk mengantisipasi dan meredam semakin liarnya hoax dan hate speech, masyarakat diminta untuk peduli dengan ‘lingkungan’ saat berselancar di dunia maya terutama saat beraktivitas di media sosial. Siskamling Medsos adalah solusi untuk meredam hoax dan hate speech dari lapisan akar rumput masyarakat.

“Dengan beragamnya penyakit masyarakat baik itu yang namanya hoax, termasuk narkoba, LGBT  separatisme, komunisme, radikalisme yang semuanya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mementingkan peran serta masyarakat,” ujar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Masjid Yayasan Al Insan, Kebagusan, Jakarta, Selasa (20/2/2018)

Peran aktif masyarakat berupa siskamling medsos itu, menurut Hidayat, harus digalakkan dan tidak harus menunggu ajakan atau program dari pemerintah. Ia menilai langkah-langkah antisipasi itu akan sangat terbantu bila masyarakat aktif melakukan deteksi dini. Ia juga menegaskan bahwa siskamling medsos adalah cari jitu menangkal hoax dan ujaran kebencian dari tingkat akar rumput.

“Masyarakat harus terlibat di dalam siskamling melawan hoax, baik itu menyebarkan dan menerimanya dari terdampak pengaruh pada hoax. Karena hoax ini pengaruhnya cukup dahsyat. Masyarakat sering tidak melakukan klarifikasi, kemudian mengambil atau menerima mentah mentah saja pesan itu. Hal-hal semcam itu yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran antar kampung atau hal-hal buruk lainnya. Itu harus benar-benar dihindari,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Oleh karena itu menurutnya, sangat bagus bila masyarakat yang ada di akar rumput dan bertemu dengan hoax termasuk serta penyakit masyarakat lainnya seperti narkoba, judi, prostitusi, komunisme termasuk radikalisme dan terorisme ini bisa diberdayakan.

“Peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, juga pimpinan negara di tingkat masyarakat yakni RT/RW bisa diajak serta. Ini menjadi bagian penting bersama masyarakat melakukan siskamling medsos untuk menyelamatkan lingkungan masing-masing seperti yang sekarang sering muncul yakni hoax di media sosial,” kata pria kelahiran Klaten, 8 April 1960 ini.

Pria peraih gelar Doktor dari Universitas Islam Madinah ini menuruturkan, untuk menyelamatkan dan melindungi para generasi muda bangsa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang maka peran keluarga sangat penting. Keluarga harus hadir dan diberdayakan untuk betul-betul ikut bertanggung jawab kepada keluarganya masing-masing terutama kepada anak-anaknya.

“Sebab anak kita pastilah lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau keluarganya sakinah, mawadah, warohmah dan berkah, maka tidak mungkin ada anak yang kemudian tega menjadikan bapak ibunya nelangsa karena anaknya terlibat narkoba,  komunisme atau bahkan mungkin terpapar paham radikal terorisme karena dari dampak penyebaran media massa yang tidak bertanggung jawab,” terang Hidayat.

Untuk itu menurutnya, selain masyarakat yang siskamling, keluarga juga perlu siskamling dimana orang tua perlu memastikan bahwa anak-anaknya baik dalam konteks komunikasi di dunia maya tidak bermasalah dan di lingkungannya juga tidak bermasalah.

“Kalau bapak ibunya sudah mulai melihat anaknya terlihat agak menyimpang maka saat itu juga bapak ibunya langsung dapat mengoreksi anaknya.Orang tua itu pasti akan terlihat bahagia kalau melihat anaknya banar, lurus dan tidak terdampak akibat dari masalah-masalah sosial itu,” ujar alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini.

Dalam rangka menyambut Pilkada di tahun Politik 2018, dirinya mengimbau agar masyarakat termasuk juga politisi yang ada di parlemen atau di luar parlemen, pejabat pemerintah dan termasuk juga orang yang tidak berada di dunia politik, untuk tidak menyebarkan hoax melalui media sosial.

“Karena yang namanya menyebarkan berita bohong itu adalah bertentangan dengan hukum, yang bisa dikenakan pasal-pasal hukum, bisa dipenjara dan bertentangan dengan agama.  Karena tidak  ada agama apapun yang membolehkan untuk menyebarkan berita bohong, mengadu domba, menyebar fitnah dan lain sebagainya,” kata Hidayat Nur Wahid mengakhiri. (Adri Irianto)

Saturday, 17 February 2018

Sahkah UU MD3 Untuk Lindungi Marwahnya, DPR Dinilai Cerdas

Sahkah UU MD3 Untuk Lindungi Marwahnya, DPR Dinilai Cerdas

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, tudingan kepada DPR anti-kritik merupakan salah alamat lantaran telah disahkannya Revisi UU MD3. Ia menjelaskan, bahwa saat ini lembaga legeslatif telah cerdas dalam melindungi marwah dari para wakil rakyat.

"DPR era saat ini adalah DPR era tercerdas sepanjang sejarah. Karena mereka tau cara melindungi diri dan kehormatan dewannya. Menurut saya itu cerdas. Ini beneran cerdas," ujar Hendri dalam acara diskusi di Sindo Trijaya bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Hendri mengaku tak yakin bila disahkannya UU MD3 ini menunjukkan bahwa DPR anti-kritik. Menurut dia, Pasal 112 dalam UU MD3 hanya memaparkan tentang kehormatan dari anggota DPR. "Kalau DPR enggak mau dikritik saya rasa enggak juga. Kata-katanya juga bukan enggak mau dikritik, tapi jangan merendahkan kehormatan DPR. itu agak beda ya caranya," urainya.

Hendri menduga, adanya politisasi di balik disahkannya UU MD3 dengan RUU KUHP yang mengatur pasal tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. "Tentang RKUHP itu jangan-jangan ada bergaining, mungkin pasal akan disahkan juga pasal penghinaan dewan dengan penghinaan Presiden. Karena kan tiba-tiba ini muncul lagi dan diperbincangkan kembali," imbuhnya.

Namun di tempat yang sama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bawha partisipasi publik sendiri tidak kelihatan dalam pembahasan pembahasan RUU MD3 yang telah digulirkan sejak 2016. "Saya melihat ada strategi cukup licik dari DPR, karena prosesnya cukup cepat, seperti terselubung," ujar Lucius

Menurutnya, penilaian tersebut cukup beralasan. Sebab selama dua tahun pembahasan RUU MD3, DPR hanya fokus menampakkan soal bagi-bagi kursi. Tidak pernah disinggung soal isu lain.

Justru isu-isu yang sangat krusial baru dimunculkan ke publik sekitar seminggu sebelum RUU MD3 disahkan melalui sidang Paripurna DPR. Isu tersebut antara lain, soal pemanggilan paksa dan pemidanaan terhadap pihak yang merendahkan DPR.

Sehingga isu krusial tersebut tidak mendapatkan porsi cukup banyak dibahas di publik dan langsung disahkan. Maka tidak heran jika ada pihak yang langsung menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari setelah UU tersebut disahkan.

Lucius melihat, ada persoalan serius di DPR terkait pengesahan RUU MD3. DPR yang dinilai anti terhadap kritik kemudian memformulasikan sedemikian rupa melalui sebuah UU untuk mengukuhkan sikapnya tersebut. "Memang DPR tidak pernah ramah, bahkan tidak peduli dengan kritik," kata dia.

Di dalam UU MD3 tersebut sejumlah pasal terlihat. Misalnya, pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR yang enggan datang. Ketentuan ini lantaran DPR punya pengalaman buruk saat memanggil KPK namun tak mau datang oleh Pansus Angket DPR.

Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.

Semantara itu Pasal 122 menyatakan DPR, melalui MKD kembali bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan atau pribadi para wakil rakyat. Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara.

Selain itu, juga pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. (Cassandra Editya)
Pengesahan UU MD3 Untuk Lindungi DPR

Pengesahan UU MD3 Untuk Lindungi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Beragama reaksi pun bermuncul dari semua kalangan karena dianggap terdapat beberapa pasal yang dinilai itu sebagai upaya lembaga legislatif membuat benteng dengan rakyat.

Salah satunya pada Pasal 122 huruf K yang di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

Menyikapi hal itu, anggota Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai dengan disahkannya Revisi UU MD3 seperti Pasal 122 ini semacam bentuk anggota parlemen berusaha membangun benteng untuk melindungi dirinya.

"Ya mungkin ini semacam seperti itulah (membangun benteng dari diri sendiri)," kata Ahmad Baidowi dalam acara diskusi ‘DPR Takut Kritik?’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Baidowi juga menjelaskan, PPP sangat tidak setuju dengan adanya perubahan UU MD3 ini dikarenakan hal itu terkesan hanya mengatur kepentingan internal pihak legislatif dan bukanlah mengurus kepentingan rakyat.

"Konteks MD3 ini naluri kami berjalan. UU ini lebih pada mengatur internal parlemen. Ini bukan mengatur masyarakat tetapi mengatur diri sendiri," tutur dia. (Sofyan Ahmad)

Area Rawan Korupsi Harus Dipahami Oleh Kepala Daerah

Area Rawan Korupsi Harus Dipahami Oleh Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah seharusnya sudah memahami area rawan korupsi karena pihaknya sudah sering menyampaikan persoalannya.

"Sering kami sampaikan secara resmi dan tertulis di forum diklat kepala daerah, forum pengawasan dengan KPK, Irjen Kemendagri, BPK, dan BPKP. Harusnya pejabat pusat dan daerah sudah paham," catatnya melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Ia mengemukakan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan juga sudah dibuat, di antaranya untuk mengatasi suap dan penerimaan gratifikasi.

Kendati demikian, ia mengakui saat ini masih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menyuap anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam rangka pengaturan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kalau masih ada terkena OTT penegak hukum, ya kembali ke individunya," demikian Tjahjo Kumolo kepada Antara.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya tidak perlu terlibat kasus suap APBD.

Ia menjelaskan bahwa ada ketentuan ketika DPRD tidak sepakat dengan anggaran yang diajukan kepala daerah, maka kepala daerah bisa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

"Ini kembali kepada masing-masing individu, baik SKPD maupun anggota DPRD. Aturan sudah sangat jelas, imbauan dan peringatan juga sudah sering dilakukan," ujarnya menambahkan. (Himawan Aji/Ant)
Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme Dengan Menggalakkan Siskamling Medsos

Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme Dengan Menggalakkan Siskamling Medsos

Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang guyub dengan segala kearifan lokal yang ada. Contohnya gotong royong, kerja bakti, tahlilan, sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan lain-lain. Sayang segala kearifan lokal itu kini agak tergerus seiring dengan modernisasi. Akibatnya banyak masyarakat menjadi individualis dan terkesan tidak peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ironisnya, celah itulah yang kini justru berhasil digunakan kelompok radikal terorisme untuk masuk dan menyusup dalam masyarakat sebelum melakukan aksi teror. Maraknya aksi teror akhir ini, baik itu dilakukan berkelompok maupun sendiri (lone wolf) dilakukan setelah mereka mengelabui masyarakat sekitar, terutama saat melakuan perencanaan aksi dengan mengontrak rumah. Karena ketidakpedulian lingkungan itulah, kegiatan mereka jadi tidak terdeteksi sehingga bisa melakukan aksi.

Terkhir teror di Gereja St. Lidwina, Sleman, dimana pelaku sudah teradikalisasi dalam waktu lama, bahkan sempat mengajukan paspor untuk berangkat ke Suriah. Pelaku juga enggan bergaul dengan tetangganya karena beda pemahaman tentang agama. Kalau sejak awal masyarakat sudah mendeteksi kejanggalan pelaku dan membuat laporan ke aparat, mungkin kejadian-kejadian teror lone wolf seperti itu tidak terjadi.

“Sebagai antisipasi aksi teror seperti itu, cara paling efektif aktifkan kembali sistem Siskamling. Bangun pos-pos penjagaan di setiap wilayah RT-RW dengan dilengkapi CCTV. Selain Siskamling konvensional, tidak bisa ditawar lagi harus dilakukan Siskamling di media sosial (medsos),” ujar praktisi hukum Dr. Suhardi Somomoeljono di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Siskamling medsos, lanjut Suhardi, bisa dilakukan dengan membentuk grup-grup messenger di setiap RT dan RW. Nantinya dari informasi itulah diharapkan bisa terdeteksi berbagai hal yang terjadi di lingkungannya, terutama bila ada warga yang bertingkah aneh-aneh dalam berideologi dan beragama.

“Ingat tahun 2018-2019 adalah tahun politik. Menjadi tugas kita semua untuk bersatu padu menyatukan warga untuk selalu waspada dengan berbagai gangguan yang mungkin terjadi, khususnya radikalisme dan terorisme,” imbuh Suhardi.

Menurut pria yang juga  Ahli Hukum Pidana di Universitas Matlaul Anwar Banten ini, kapanpun dan manapun di seluruh dunia, manusia baik secara individu maupun kelompok dapat teradikalisasi dalam motif beragam. Karena itu, deteksi dini ini sangat penting daripada harus menanggung akibat sampai terjadi teror.

“Kejadian aksi teror saat misa di Gereja St Lidwina adalah contoh kongkrit ada manusia secara pribadi melakukan tindakan dan menyerang melukai umat yang notabene tengah beribadah. Ini sangat biadab, karena faktanya radikalisme adalah terorisme adalah perbuatan keji,” terang pakar deradikalisasi ini.

Ia menilai, peristiwa teror itu bisa saja dilakukan atas kesadaran sendiri disebabkan persepsi yang secara internal sudah terbentuk secara inklusif pada diri seseorang. Sebaliknya bisa juga disebabkan karena dorongan dari pihak lain yang motifnya sangat variatif.

Menghadapi adanya dua kemungkinan sebagai faktor penyebab itu, ia mengimbau pihak penegak hukum jangan sampai kehilangan sumber informasi dari pelaku tersebut. Selain itu, dalam menggali informasi dari pelaku, idealnya dari awal penyidik melibatkan peneliti dan psikologi sehingga dalam melihat sosok pelaku itu benar-benar utuh.

“Semua harus digali, baik psikologi pelaku maupun sejarah kenapa pelaku bisa teradikalisasi. Apalagi bisa menggali jaringan pelaku. Itu akan sangat efektif untuk mengantisipasi dan memetakan sel-sel radikalisme di Indonesia,” ujar Suhardi. (Adri Irianto)

Friday, 16 February 2018

Di Pilkada Jabar, Deddy Mizwar Yakin Raih 50 Persen Suara

Di Pilkada Jabar, Deddy Mizwar Yakin Raih 50 Persen Suara

Calon gubernur (Cagub) Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) optimis akan memenangkan proses pertarungan Pilgub Jawa Barat 2018 bersama pasangannya Dedi Mulyadi. Ia bahkan sudah menyebut persentase suara.

"Dengan kekuatan kita yang ada sekarang ini, itu saya punya keyakinan insya Allah menang di atas 50 persen," kata Demiz di Posko Pemenangan Duo DM, Kota Bandung, Jumat (16/2/2018) sore.

Alasannya adalah melihat hasil survei selama ini. Beberapa lembaga survei menempatkan Duo DM di posisi kedua. Persentasenya pun berbanding tipis dengan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang ada di posisi pertama.

Sedangkan posisi kedua dan ketiga jarak persentasenya sangat jauh. Hal itu yang membuatnya semakin yakin akan bisa memenangkan pilgub. Di sisi lain, popularitas Dedi Mulyadi sebagai pendampingnya masih bisa ditingkatkan lagi. Rata-rata, popularitas Dedi Mulyadi ada di angka 68 %.

Popularitas Dedi Mulyadi pun diyakini akan meningkat setelah nantinya banyak alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tersebar di masyarakat. Apalagi, tim kampanye juga akan membuat sendiri alat peraga kampanye dan bahan kampanyenya.

"Sekarang Pak Dedi masih 68 %, ini masih bisa didorong optimal. Karena itu saya berkeyakinan insya Allah kita menang di atas 50 %," jelas Demiz. *
Asian Para Games Akan Manfaatkan Hotel di Sekitar Senayan

Asian Para Games Akan Manfaatkan Hotel di Sekitar Senayan

Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) akan memanfaatkan sejumlah hotel di sekitar Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta sebagai lokasi pertandingan Asian Para Games (APG) yang akan digelar pada Oktober mendatang demi mengurangi waktu tempuh perjalanan atlet.

"Kami telah belajar dari Kejuaraan Uji Coba Asian Games 2018 terutama soal transportasi. Perjalanan atlet dari Wisma Atlet Kemayoran mencapai GBK lebih dari satu jam. Padahal, target waktu tempuh adalah 45 menit maksimal," kata Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari selepas membuka Rapat Koordinasi Teknis INAPGOC dengan Komite Paralimpiade Asia (APC) di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Okto mengatakan penggunaan sejumlah hotel di sekitar Kawasan olahraga GBK selain mengurangi waktu tempuh juga karena hotel-hotel di Senayan cenderung lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

"Misalnya, cabang goalball. Pertandingan cabang olahraga itu butuh area yang hening. Kami akan pakai ruang di hotel karena lebih siap dibanding gelanggang olahraga yang butuh peredam suara," ujarpria yang juga  Ketua Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) itu.

INAPGOC, menurut Okto, juga membutuhkan kerjasama dengan Pengelola Kawasan GBK menyusul pemanfaatan arena pertandingan Asian Para Games selain lokasi-lokasi lain yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Derah DKI Jakarta dan sejumlah pihak swasta.

"Pemda DKI Jakarta dan swasta memberikan arena pertandingan secara gratis. Kami juga mengharapkan kerja sama dengan PPK GBK untuk Asian Para Games. Kami berbeda dengan Asian Games yang lebih bersifat komersial," kata Okto.

Penyelenggaraan Asian Para Games, lanjut Okto, tidak akan menggunakan langkah yang ditempuh dalam Asian Games dengan meliburkan anak sekolah dan mengatur jam kerja perkatoran di DKI Jakarta untuk mempersingkat waktu perjalanan atlet dari Wisma Atlet Kemayoran ke Kawasan GBK.

"Perjalanan atlet dan ofisial yang bahkan telah dikawal pihak kepolisian pun tidak menjamin waktu tempuh kurang dari satu jam dan terbebas dari kemacetan," ujar Okto.

Sementara, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan pengubahan lokasi sejumlah pertandingan cabang olahraga Asian Para Games tidak mengubah kontrak tuan rumah pesta multi-cabang olahraga disabilitas tingkat Asia itu.

"Atlet dan ofisial dari kontingen negara lain juga dipersilakan menggunakan hotel di sekitar GBK sebagai lokasi penginapan dengan biaya dibebankan kepada mereka. Tapi, Indonesia telah menyediakan wisma atlet dan transportasi menuju arena pertandingan," tutur Gatot.

Gatot menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berkomitmen untuk menambah tiga lift pada setiap menara di Wisma Atlet Kemayoran sehingga jumlah lift total yang dapat dipakai atlet dengan kursi roda menjadi lima lift.

"Pekerjaan itu akan dimulai secara parsial pada Maret dan kami harapkan dapat dipakai dalam penyelenggaraan kejuaraan uji coba pada April atau Mei," ujar Gatot. (Wawan/Ant)
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah Sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa  sebagai tersangka kasus suap ke DPRD Lampung Tengah. Mustafa sebelumnya diduga telah memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

"Hari ini, Jumat 16 Februari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor KPK, diputuskan perkara ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka MUS, Bupati Lampung Tengah periode 2015-2020," kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2/2018).

KPK, pada Kamis kemarin,  menyampaikan secara resmi hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah dan menetapkan tiga orang tersangka.

Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima suap dari Taufik.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

"Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," kata Laode dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Laode, Mustafa menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar. Ia juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta. Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sementara Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis," ucap Laode

Sementara sebelumnya Mustafa telah keluar dari Gedung KPK pada Jumat dini hari pukul 03.40 WIB. Lelaki yang mengenakan peci dan kemeja putih ini telah menggunakan atribut rompi tahanan KPK. Saat keluar Mustafa mengatakan kalau ini cobaan hidupnya. "Ini adalah keputusan yang memang menjadi cobaan saya," kata Mustafa.

Dia lalu menuju mobil tahanan untuk selanjutnya menjalani kurungan di rutan. Dengan status penahanan ini, KPK telah meningkatkan status hukumnya ke penyidikan.

Mustafa  sendiri baru tiba di KPK Kamis (15/2/2018) sekitar pukul 23.25 WIB. Setidaknya Mustafa telah menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam. Sebelumnya, Mustafa ditangkap KPK sekitar pukul 18.20 WIB Kamis kemarin di Bandar Lampung. Dia diamankan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK Rabu (14/2/2018). (M.Tariez)

Thursday, 15 February 2018

KPK Bawa Bupati Lampung Tengah ke Jakarta

KPK Bawa Bupati Lampung Tengah ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan  Bupati Lampung Tengah, Mustafa dan tengah membawanya ke gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus suap pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, KPK baru saja menetapkan tiga tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

"Hari ini, sekitar pukul 17.00 WIB di Bandar Lampung, KPK mengamankan ajudan Bupati. Setelah itu, tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18.20 WIB Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal. Malam ini akan dibawa ke kantor KPK Jakarta," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Namun, Syarif menyatakan bahwa status dari Bupati Lampung Tengah masih menjadi saksi terkait kasus tersebut. "Untuk sementara yang tersangka itu tiga orang. Sedangkan beliau sampai saat ini masih sebagai saksi," ungkap Syarif siperti dikutip Antara.

KPK telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman. Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto.

Diduga, kata Syarif, pemberian uang untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar."Yang direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah," kata dia.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, ia menyatakan dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan nota kesepamahan (MoU) dengan PT SMI. "Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar," ungkap Syarif.

Diduga, kata Syarif, atas arahan Bupati Lampung Tengah dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sedangkan Rp100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya yang berasal dari dana taktis."Dalam komunikasi, muncul kode "cheese" sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan tersebut," ucap Syarif.

Sebagai pihak yang diduga penerima J Natalis Sinaga dan Rusliyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Taufik Rahman disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Himawan Aji/Ant)
Perubahan UU MD3 Dinilai Fraksi PPP Terlalu Cepat Disetujui

Perubahan UU MD3 Dinilai Fraksi PPP Terlalu Cepat Disetujui

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terlalu terburu-buru disetujui sehingga memberikan dampak psikologis pada masyarakat.

"Fraksi PPP sudah meminta agar DPR meminta masukan dari banyak pihak, perihal pasal mengenai penghinaan parlemen serta pemanggilan paksa, tapi karena tidak dihiraukan, sehingga memilih WO (walk out) pada saat RUU tersebut disetujui," kata Arsul Sani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/82/2018).

Menurut Arsul seperti dikutip Antara, setiap pasal dalam aturan perundangan, memiliki makna filosofis, sosiologis, dan makna psikologis.Dimana pada pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang baru disetujui, mengatur soal penghinaan parlemen, tapi tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

"Pada pembahasan RUU MD3 ini seharusnya meminta masukan dari banyak pihak dan membuat penjelasan dari pasal 122 huruf (k) tersebut dalam undang-undang yang sama, bukan aturan turunannya," katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sektetaris Jenderal PPP ini menambahkan karena tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan dampak psikologis pada masyarakat.

Praktisi hukum ini menjelaskan, pasal 122 huruf (k) dibuat didasarkan pada usulan pasal 407 dan pasal 408 pada RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR RI. Pada kedua usulan pasal dalam RUU KUHP tersebut, kata Arsul, mengatur soal penghinaan terhadap lembaga negara.

"DPR RI adalah lembaga negara, sehingga perlu ada pasal yang mengatur penghinaan terhadap parlemen dalam undang-undang tentang parlemen, tapi karena tidak ada penjelasan sehingga menimbulkan salah persepsi," katanya. (Himawan Aji/Ant)
Penyerangan Terhadap Umat Beragama Disinyalir Untuk Putarbalikkan Fakta Menjadi Hoaks

Penyerangan Terhadap Umat Beragama Disinyalir Untuk Putarbalikkan Fakta Menjadi Hoaks

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan mengatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap umat beragama di beberapa daerah di Indonesia tidak saling terkait satu sama lain. Namun ada pihak tertentu yang sengaja memutarbalikkan fakta dengan menyebarkan berita kekerasan terhadap umat beragama itu menjadi hoaks.

"Satu kasus dengan yang lainnya tidak ada keterkaitan. Tetapi memang ada pihak yang memelintir ini, jadi kasus per kasus ini dipelintir. Dugaannya ingin membuat keresahan, dipolitisir, sehingga melemparkan berita-berita menjadi berita hoaks. Termasuk isu lama kan juga dimunculkan lagi, termasuk isu PKI," kata Budi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Mengungkapkan beberapa kasus kekerasan terhadap umat beragama akhir-akhir ini terjadi di sejumlah daerah, alumni Akpol tahun 1983 ini menjelaskan kronologi beberapa kasus kekerasan di Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat.

"Contoh yang di Jatim, dia (pelaku) kan mau berobat karena memang sudah pernah berobat di situ. Karena ustad yang mengobati itu tidak ada dari pagi sampai sore, ya namanya orang ada kekurangan, sehingga dia stress lalu mengamuk, pecah kaca," kata mantan Wakapolri ini seperti dikutip Antaranews.com.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri ini mencontohkan kejadian lain seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pria bernama M. Zaenudin merusak Masjid Baitur Rohim dengan memecah kaca masjid karena terlalu lama menunggu seorang kiai yang dipercaya dapat menyembuhkan dia. Sedangkan di Bogor, kasus kekerasan memiliki motif berbeda dengan kasus di Jawa Timur.

"Di Bogor lain lagi, itu memang si penganiaya kan orang gila murni. Ada juga di Bogor kasus yang direkayasa, diganti pakai seragam salah satu ormas kemudian divideokan oleh satu kelompok dan diviralkan, ini kan beda-beda kasusnya," kata mantan Kapolda Bali dan Jambi ini.

Sementara itu, kasus kekerasan di Gereja Katolik St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, Budi mengatakan pelaku kekerasan bernama Suliyono sudah dipantau Densus sejak lama.

"Khususnya di Jogja itu sudah kita prediksi, pelaku itu jadi pantauan kami di Densus. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang gagal ke Suriah, jadi dia sudah ter-brainwash untuk melakukan itu," kata mantan Kadiv Propam Polri ini.

Dengan maraknya berita yang tersebar di media sosial mengenai kasus kekerasan terhadap umat beragama, BIN mengimbau masyarakat tetap berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Makanya, kita, masyarakat harus peka terhadap itu. Jangan sampai kita terjebak di dalam permainan ini. Kepada masyarakat juga jangan mudah terpancing, jadi harus jernih," kata pria kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959 ini mengakhiri. (Himawan Aji)
Fredrich Yunadi Bantah Dakwaan JPU KPK

Fredrich Yunadi Bantah Dakwaan JPU KPK

Pengacara Fredrich Yunadi membantah seluruh dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menyatakan ia bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo,  untuk menghindarkan ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara korupsi KTP-Elektronik.

"Etikad baik yang menentukan adalah dewan etik peradi, bukan KPK, tidak ada alat hukum yang bisa menguji, menilai etika suatu advokat. Dakwaan JPU mengungkapkan bahwa JPU KPK salah menafsirkan hukum, KPK masuk ke ranah kode etik advokat yang bukan haknya," kata Fredrich di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/2/2018) seperti dikutip Antaranews.com.

Fredrich membacakan nota keberatan (eksespsi) sebanyak 79 butir dalam 37 halaman. Ia didakwa pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

"JPU dan penyidik KPK sekonyong-konyo memfitnah, menciptakan opini masyarakat, melakukan `abuse of power` menjerat terdakwa seolah-olah melakukan tindak pidana pasal 21 dengan memposisikan dirinya sebagai dewan kehormatan Peradi sehingga secara `de facto` dan `de jure` melecehkan peradi sebagai salah satu unsur penegak hukum, menghina 100 ribu advokat atau 50 ribu advokat di bawah Peradi, memaksa negara hukum jadi negara kekuasaan," tambah Fredrich.

Fredrich menilai bahwa JPU KPK melakukan pemalsuan dakwaan tersebut, termasuk karena merasa tidak pernah ditahan oleh JPU. (Himawan Aji)
Penggunaan Isu SARA Diprediksi Masih Marak di Pilkada 2018

Penggunaan Isu SARA Diprediksi Masih Marak di Pilkada 2018

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan  mengimbau masyarakat mewaspadai isu menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada tahun politik menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami di BIN dan seluruh jajaran intelijen kan sudah memprediksi, mendeteksi bahwa di tahun politik ini, 2018 sampai 2019, akan marak nanti kampanye hitam, yang wujudnya isu-isu yang dimunculkan antara lain isu PKI, isu agama dan isu SARA," kata Kepala BIN usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Terutama terkait beberapa kejadian kekerasan terhadap umat beragama di sejumlah daerah akhir-akhir ini, mantan Wakapolri ini mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta dengan tujuan memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.

"Kasusnya beda-beda, ada pihak-pihak memang, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini tahun politik, isu tersebut dipelintir, digunakan sebagai alat hoax melalui sarana media sosial, sehingga membuat suasana menjadi resah," kata mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri ini seperti dikutip Antaranews.com

Mengingat pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah bersinggungan dengan tahapan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden, maka kepentingan politik kelompok tertentu akan masif muncul.

Oleh karena itu, alumni Akpol tahun 1983 ini mengimbau masyarakat lebih waspada dan bijak menggunakan media sosial, supaya tidak mudah menghasut dan terhasut oleh isu-isu tersebut.

"Masyarakat harus lebih waspada, lebih peka. Jangan mudah terpolitisasi, terprovokasi, terhasut, sehingga terseret dalam permainan itu. Kepada masyarakat juga jangan mudah terpancing, jadi harus jernih," ujar mantan Kapolda Bali dan Jambi ini mengakhiri. (Himawan Aji)