Headline

Previous
Next

Wednesday, 7 December 2016

Riedl Bangga Dengan Perjaungan Pemainnya di Lapangan

Riedl Bangga Dengan Perjaungan Pemainnya di Lapangan

Timnas Indonesia sukses melangkah ke final ajang Piala AFF 2016 setelah berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 2-2 pada laga leg 2 yang digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (7/12/2016) malam. Hasil itu sudah cukup mengantar Tim Garuda ke final Piala AFF 2016, bertemu pemenang duel Thailand vs Myanmar yang baru dimainkan Kamis (8/12/2016).

Hasil ini membuat pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl senang. Pelatih asal Austria itu tak ragu menyebut bahwa final AFF Suzuki Cup keduanya bersama timnas Indonesia adalah hal manis karena sebelumnya tak diunggulkan.

"Kami bisa meraih ini karena tekad dari pemain, organisasi pertahanan kami sangat bagus, tapi kami lemah dalam menyerang dan sering kehilangan ketika coba melakukan serangan yang cepat. Tapi, bagaimana pun, ini adalah hasil yang manis karena sebelumnya tidak ada yang memperhitungkan kami. Tak ada yang memperhitungkan kami tapi kami bisa ke semi-final, tak ada yang memperhitungkan kami dan sekarang kami ke final," ungkap Riedl pada sesi jumpa pers selepas laga.

Riedl mengakui kalau pemainnya harus berjuang selama 120 menit karena Vietnam lebih baik. "Kami baik dalam bertahan tapi tidak terlalu baik dalam menyerang. Kami terlalu mudah kehilangan bola. Dua gol lawan lahir dari set play. Apapun bisa terjadi dalam situasi itu. Kami dapat beberapa peluang bagus tapi tidak bisa menyelesaikannya," kata Alfred.

"Kami setidaknya punya tiga peluang. Dengan kondisi mereka (Vietnam), yang bermain hanya dengan 10 pemain, seharusnya ini (pertandingan) bisa berakhir lebih cepat. Namun, itu tidak terjadi," lanjutnya.

Berkat dua gol Vietnam itu, pertandingan harus dilanjutkan lewat babak perpanjangan waktu 2 x 45 menit. Alfred pun memuji penampilan Vietnam.

"Tidak ada yang berubah dalam permainan Vietnam. Vietnam tim kuat dan mereka tidak kenal menyerah. Mereka salah satu tim terbaik. Saya berharap Vietnam tetap mempertahankan pelatih mereka karena mereka bermain baik malam ini," ucapnya.

Dengan tekanan yang diberikan tim tuan rumah hampir sepanjang pertandingan, Alfred Riedl bersyukur Timnas Indonesia bisa melewati adangan itu dan lolos ke final. "Sebelumnya tidak ada yang memperhitungkan kami lolos sampai sejauh ini. Kami berjuang untuk keberuntungan dan kami berhasil meraihnya," tegas Alfred Riedl mengakhiri.



Indonesia Pastikan ke Final AFF Cup 2016 Setelah Imbangi Vietnam

Indonesia Pastikan ke Final AFF Cup 2016 Setelah Imbangi Vietnam

Tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia akhirnya memastikan diri lolos ke Final Piala AFF 2016. Hal tersebut ditunjukkan dalam laga lanjutan leg kedua semifinal Piala AFF 2016 dengan bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Vietnam yang digelar di Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, Rabu (7/12/2016) malam ini .

Di babak pertama, tuan rumah Vietnam langsung tancap gas dengan menggempur pertahanan Indonesia. Di lima menit pertama nampak lini belakang Indonesia dibuat kocar-kacir meladeni permainan cepat para striker tuan rumah.

Beberapa peluang emas berhasil diciptkan para pemain tuan rumah. Beruntung penampilan apik Kurnia Meiga di bawah mistar mampu selamatkan gawang Indonesia dari kebobolan.

Lepas 20 menit laga berjalan, terlihat Indonesia belum bisa keluar dari tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan tuan rumah. pasukan Alfred Riedl hanya mampu sesekali membalas lewat serangan balik yang hasilnya masih nol besar. Kurangnya support dari lini kedua membuat Boaz di lini depan kesulitan mengembangkan permainan.

Di babak kedua, kendali permainan nampak masih dikuasai para peman Vietnam. Tapi alaih-alih memecah kebuntuan, tuan rumah justru dikejutkan dengan gol dari Indonesia di menit ke 55′.

Berawal dari sebuah serangan balik. Boaz Salosa melepaskan umpan tarik yang gagal di amankan dengan sempurna oleh kiper tuan rumah. Bola liar yang menyentus mistar langsung disambar Stetafono Lilypali untuk mejebol gawang Vietnam. Skor 0-1 untuk keunggulan Indonesia, agregat 1-3.

Keberuntungan kembali didapat Timnas Indonesia di menit ke-76. Secara tiba-tiba wasit Fu Ming mengeluarkan kartu merah untuk kiper Tran Nguyen Manh. Tampaknya, kartu merah itu disebabkan protes keras yang dilakukan Nguyen Manh.

Sial bagi Vietnam, pelatih Nguyen Huu Thang sudah menghabiskan jatah pergantian tiga pemain. Alhasil, peran Nguyen Manh digantikan salah satu pemain Vietnam. Namun sayang, Timnas Indonesia malah gagal mempertahankan keunggulan 1-0.

Tuan rumah Vietnam mampu membuka asa menyusul gol yang diciptakan Vu Van Thanh di menit ke 79′. Berawal dari sebuag et piece tendangan bebas, umpan pendek pada  Vu Van Thanh langsung disambar denfan sebuah sepakan keras yang menghujam gawang Kurnia Meiga. Skor kembali imbang 1-1.

Pertandingan makin menarik di lima menit akhir babak kedua. Tuan rumah Vietnam terus mengurung pertahanan Indonesia. Dan petaka pun datang bagi skuad Garuda di menit injuri time menyusul gol kedua tuan rumah dari kaki Yu Minh Tuan. Skor 2-1 berbalik untuk keunggulan Vietnam. Skor tersebut bertahan hingga bubaran, sehingga laga harus dilanjutkan ke babak ektra time 2×45 menit.

Dalam perpanjangan waktu 2×15 menit, keuntungan diperoleh anak asuh Alfred Riedl. Pemain yang bukan kiper ini akhirnya membuat kesalahan fatal. Lima menit perpanjangan waktu, Ferdinand Sinaga diganjal di kotak penalti.

Penalti diambil Manahati Lestussen, gol, skor berubah menjadi 2-2. Kejadian kontroversial terjadi saat Rizky Pora yang menggiring bola didorong oleh Tran Ding Dong dan penjaga gawang yang bukan penjaga gawang menahan laju Rizky Pora. Wasit menunjuk titik penalti, tapi keputusan berubah setelah hakim garis menyatakan bukan pelanggaran. Skor tetap 2-2 hingga perpanjangan waktu pertama selesai

Dalam perpanjangan waktu kedua, pemain pemain vietnam mencoba mengurung, beberapa peluang tercipta, tapi tidak ada lagi gol tercipa. Indonesia akhirnya unggul aggregat 4-3 dan memastikan lolos ke Babak Final Piala AFF 2016. Pada laga leg 1 yang digelar pada Sabtu (3/12/2016) lalu Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. 

Ini adalah kali kelima Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF. Namun, empat kesempatan sebelumnya gagal dimaksimalkan menjadi juara. Sukses kali ini pun memberikan kesempatan kepada Timnas Indonesia untuk mengakhiri kutukan mereka di final Piala AFF.  (Noor Irawan)

Berikut ini adalah susunan pemain Vietnam Vs Indonesia:
Vietnam (4-3-3): Tran Nguyen Manh; Truong Dinh Luat, Tran Dinh Dong, Que Ngoc Hai, Vu Van Thanh; Nguyen Trong Hoang, Luiong Xuan Truong, Dinh Thanh Trung; Nguyen Van Toan, Le Cong Vinh, Nguyen Van Quyet
Pelatih: Nguyen Huu Tang

Indonesia (4-2-3-1): Kurnia Meiga; Beny Wahyudi, Hansamu Yama, Fachruddin, Abduh Lestaluhu; Manahati Lestusen, Bayu Pradana; Andik Vermansah, Rizky Pora, Stefano Lilipaly; Boaz Solossa
Pelatih: Alfred Riedl
Kepala Badan Anti Teror Denmark Temui Kepala BNPT Diskusikan Masalah Terorisme

Kepala Badan Anti Teror Denmark Temui Kepala BNPT Diskusikan Masalah Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Anti Teror Denmark (Denmark's Special Representative for Counter Terrorism / DSRCT), Jens Madsen, di kantor perwakilan BNPT yang berada di salah satu Gedung Kementerian di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

“Di pertemuan ini kami berdiskusi atau sharing informasi yang berkaitan dengan masalah terorisme baik yang ada di Indonesia maupun di Denmark sebagai bahan perbandingan dan langkah-langkah apa yang dilakukan BNPT selama ini dalam menanggulangi aksi terorisme,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius usai melakukan pertemuan tersebut.

“Saat pertemuan dengan Duta Besar Denmark lalu mereka meminta agar Kepala BNPT untuk bisa bertemu dengan Kepala Badan Anti Teror Denmark yang kebetulan sedang dalam kunjungan ke Indonesia yang juga dalam rangka mengunjungi JCLEC (Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation) yang ada di Semarang,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Di pertemuan tersebut menurut alumni Akpol 1985 ini, Denmark juga banyak memberikan masukan karena Denmark sendiri juga menjadi suatu target dari kegiatan kelompok Islamic State Iraq and Suriah (ISIS). Hal tersebut dikarenakan Denmark juga ikut berkontribusi dalam pasukan koalisi bersama Amerika untuk memerangi ISIS.

“Selain itu kami juga membicarakan masalah fonomena Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke Denmark sekitar hampir 100 orang. Problemnya kurang lebih sama dengan yang dihadapi Indonesia. Oleh sebab itu Denmark juga ingin mengetahui bagaimana caranya Indonesia dalam mengatasai permasalahan FTF tersebut,” ujar pria yang pernah menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Pembahasan lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut juga masalah program Deradikalisasi terhadap kelompok teroris tersebut. “Mereka ingin tahu program deradikalisai yang kita jalankan selama ini seperti apa. Dan mereka menyambut baik dengan program deradikalisasi yang sudah kita jalankan selama ini,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Pihak Denmark menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini juga menanyakan masalah pendanaan yang didapatkan kelompok-kelompok teroris di Indonesia selama ini. “Karena di Denmark sendiri pendanaan kelompok teroris kebanyakan juga perorangan dan ada lone wolf juga. Yang kelompok katanya juga ada namun jumlahnya tidak terlalu besar,” ucap pria yang berpengalaman menjadi Sespri sebanyak empat Kapolri ini.

Untuk itu pihak Denmark sendiri juga siap jika BNPT ingin mengadakan kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme. “Karena fonomena terorisme ini bukan masalah lokal saja, namun sudah menjadi masalah global. Apalagi network atau jaringan kelompok mereka ini sudah mendunia tanpa ada batas. Jadi itu yang ingin mereka pelajari juga terhadap kita,” ujarnya.

Namun demikian menurut pria yang pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini, pihak Denmark juga menawarkan kerjasama kepada Indonesia dalam hal peningkatan kompetensi. “Ya seperti peningkatan kemampuan seperti yang ada di JCLEC. Mereka berinisiatif untuk bisa membantu,” ujar Kepala BNPT mengakhiri.

Turut mendampingi Kepala BNPT dalam pertemuan tersebut yakni Direktur Bilateral pada Kedeputian III BNPT, Brigjen Pol. Budiono Sandi dengan didampingi Kasubdit Kerjasama wilayah Amerika dan Eropa, Wandi Adrianto Syamsu. Sementara dari pihak Denmark hadir pula Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge dan Alexander Skommer Larsen selaku penasehat politik Kedubes Denmark. (Adri Irianto)

Tuesday, 6 December 2016

Untuk Cegah Terorisme di Dunia Maya, UU Terorisme dan ITE Harus Saling Mendudukung

Untuk Cegah Terorisme di Dunia Maya, UU Terorisme dan ITE Harus Saling Mendudukung

Undang-Undang (UU) Tterorisme yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR RI diharapkan bisa saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya. Hal itu dikemukakan pakar hukum Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM usai pertemuan kelompok ahli BNPT di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukkan, terutama yang menyangkut propaganda radikalisme dan terorisme. Intinya sepanjang isinya penghinaan, penistaan melalui media sosial itu ancamannya berat, apalagi terorisme,” kata Romli.

Menurut alumnus Fakultas Hukum Universita Padjajaran Bandung ini, antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme melalui dunia maya ini harus dilakukan secara tegas. Apalagi terbukti, beberapa aksi terorisme di Indonesia dilakukan oleh pelaku yang terjangkit ajaran kekerasan melalui dunia maya seperti beberapa aksi lone wolf (aksi yang dilakukan sendirian) di Medan, Solo, dan Tangerang.

Tidak hanya instrumen hukum, menurut pria kelahiran Cianjur, 1 Agustus 1944 ini, banyak hal di dunia maya yang harus dilakukan untuk membendung terorisme. Apalagi urusan terorisme itu biasanya menyangkut ideologi. 

“Untuk menangani ideologi itu tidak cukup setahun, tapi harus terus dipantau. Apalagi buat mantan teroris yang sudah keluar lembaga pemasyarakat (lapas). Mereka harus diarahkan kemana setelah itu, kalau punya keahlian harus diberi pekerjaan, agar tidak menganggur. Karena kalau sampai menganggur, mereka bisa berpikir kembali menjadi teroris. Intinya untuk menangani ini harus dilakuan dari hulu sampai hilir,” papar peraih Doctor Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1996 ini.

Dalam melakukan pencegahan, lanjut Romli, tidak cukup dengan melakukan penahanan atau penangkapan. Tapi harus juga dilakukan cara-cara pencegahn (soft approach) yang salah satunya melalui dunia maya. Apalagi faktanya, saat ini penyebaran paham kekerasan, terutama yang dilakukan kelompok ISIS, di dunia maya sangat massif. Hal itu harus diimbangi dan dibendung melalui upaya-upaya menyebar kedamaian dan hal-hal positif di dunia maya.

“ISIS menyebarkan propaganda di dunia maya dengan segala hal. Bahkan anak-anak usia muda sudah diajari menembak dan membunuh orang. Nah itu sangat bahaya sekali. Bayangkan dalam video itu anak-anak usia 8-15 tahun diajari jadi teroris, hitung saja kedepannya kalau mereka makin dewasa, pasti akan makin jadi,” pria yang juga pernah menjadi anggota Tim Perumus Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi[

Karena itu, menurut Prof Romli, cara-cara penanganan terorisme itu harus paralel dalam penindakan dan pencegahan. Upaya preventif itu juga harus paralel bersama-sama, tidak hanya BNPT atau kepolisian saja, tapi ulama dan masyarakat juga harus berperan. Dan itu harus dituangkan dalam UU Terorisme.

“Jadi bukan cuma dihimbau. UU Terorisme yang direvisi itu harus diperluas. Misalnya ulama tidak disebut dalam UU Terorisme, sehingga seolah-olah ini kerjaan polisi atau BNPT saja. Tidak bisa seperti itu, harus ada bab mengenai peran serta masyarakat, termasuk oleh ulama. Jadi ulama wajib dan bisamasuk bab khusus dalam pencegahan terorisme mengenai peran serta masyarakat,” kata pria yang juga pernah menjadi Kepala Badan Hukum Nasional di Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 2002-2004 ini.

Intinya UU Terorisme nanti harus diperluas. Apalagi ISIS selalu mengkafirkan orang lain. Padahal jelas tuduhan pengkafiran itu termasuk penistaan agama. “Saya berpikir KUHP pasal 156a mengenai penodan agama bisa diangkat masuk dalam UU Terorisme. Contohnya dulu seperti kasus korupsi, pasal delik jabatan di KUHP kita masukkan ke korupsi. Jadi untuk UU Terorisme, yang tadinya penistaan agama itu biasa, untuk negara yang masyarakat pluralisme itu jadi luar biasa.”

Yang kedua, lanjut Prof Romli, penistaan secara individual bukan termasuk teroris. Tapi penistaan yang menimbulkan dampak luar biasa seperti kerusuhan dan konflik sosial, maka itu bisa masuk sebagai teroris. “Dengan demikian saya berfikir semua yang demo-demo biarin saja. Tapi begitu dia ngomong macam-macam dan menimbulkan keributan, apalagi sampai mengancam NKRI,  maka itu teroris,” ujarnya. (Adri Irianto)
Kapolri : Penanggulangan Terorisme Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Kapolri : Penanggulangan Terorisme Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menandatangani kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menangani permasalahan terorisme di Indonesia. Kerja sama itu dilakukan dalam acara ‘Seminar Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Kapolri Jenderal Pol Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D, mengatakan bahwa penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh entitas bangsa. Karena melawan terorisme tidak dapat dilakukan sendirian.

"Kita ada kerja sama gabungan dengan Densus dan BNPT sehingga ada sejumlah orang yang ditangkap di Majalengka, Kalimantan Timur, ada di Banten. (Kerja sama) ini cukup melemahkan kelompok-kelompok itu," ujar Jenderal Tito.

Lebih lanjut kata mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua ini mengatakan setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam menghadapi terorisme. Pertama, soft approach dengan penekanan deradikalisasi.

"Metodologinya, baik melalui konseling dengan tujuan untuk memahami pikiran mereka kenapaa masuk dalam jaringan ini. Disatu sisi juga ada faktor materi. Ada juga faktor emosi. Seperti di Poso, mereka karena dendam. Mereka dendam karena pada saat terjadi konflik di Poso, keluarga mereka merasa banyak dibunuh dari kaum nasrani," ujar Tito saat memberikan sambutan di acara tersebut.

Selain soft approach, yang kedua menurut Tito, perlu dilakukan post release. Metode ini, kata alumni Akpol 1987 ini, ditekankan untuk penguatan sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. "Deradikalisasi di LP (Lembaga Pemasyarakatan) sangat minim. Tak ada porgram khusus. Yang ada hanya di BNPT, itupun sporadis. Oleh karena itu MoU tadi Polri menyambut gembira," ucap pria yang pernah menjadi Kepala BNPT ini.

Pria yang pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim saat melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005 silam ini menjelaskan sebagai pendekatan pamungkas, yakni perlu dilakukan Hard Approach (penanganan keras). Hard Approach sendiri memiliki tiga instrumen yang saling bertautan dalam penerapannya.

"Military Strategy Approch, Intelligent Strategy Approch dan Law Enforcement Approch. Tetapi, dalam hal ini tidak ada yang murni Militer strategy Approch. Dalam Militer Strategy Approch harus dibantu intelijen dan penegak hukum. Intelligent Strategy Approch juga harus didukung militer dan penegak hukum. Begitu juga Law Enforcement Approch juga harus didukung militer dan intelijen," ujar pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri mengatakan bahwa, hanya Pancasila, demokrasi dan Islam Nusantara yang bisa kalahkan ideologi radikal. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Tito mengungkapkan pada saat orde baru, tidak ada satupun ideologi radikal yang berani masuk ke Indonesia karena pemerintahan yang begitu kuat menekankan Pancasila sebagai dasar negara.

"Paham radikalisme ditekan selama 32 tahun. Jadi ideologi hanya dapat dikalahkan dengan ideologi juga," ujar pria yang pernah menjadi Deputi II bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan BNPT ini

Untuk itu pria yang pernah menjadi Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88/ Anti Teror Mabes Polri ini meminta kepada seluruh pihak untuk benar-benar bisa mengembalikan kembali ideologi-ideologi bangsa tersebut, agar tidak lagi paham radikalisme hadir di Indonesia. 

"Kita semua bertanggung jawab untuk memperkuat kembali Pancasila, demokrasi serta Islam Nusantara atau Islam Modern agar ideologi lain tidak lagi tumbuh kembang di Nusantara," ujar Tito mengakhiri. (Adri Irianto)

BNPT dan Polri Lakukan MoU Penanggulangan Terorisme

BNPT dan Polri Lakukan MoU Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya untuk menanggulangi terorisme. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kepala BNPT, Komjen  Pol Drs. Suhardi Alius, MH bersama Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D, menandatangani MoU tersebut di sela-sela seminar bertajuk 'Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Suhardi Alius mengatakan bahwa kerja sama ini untuk melakukan pencegahan sekaligus monitoring. Hal tersebut dikarenakan jumlah personel BNPT sendiri sampai saat ini masih terbatas, sehingga diharapkan personel Polri dapat membantu pencegahan terorisme.

"Karena anggota BNPT kita saat ini juga masih terbatas. Ketika mereka keluar dari lapas, mereka domisilinya seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin kita saja yang mengawasi. Untuk itu kita minta bantuan kepada Polri yang terakses dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat kelurahan-desa ada semuanya," kata Suhardi.

Selain itu, BNPT juga telah menjalin kerja sama dalam hal law enforcement dengan Densus 88 dan pihak terkait lainnya. "Untuk penegakan hukum kita juga banyak minta bantuan ke Densus 88. Kemudian yang mencakup kerja sama internasional kita juga minta bantuan mereka. Artinya MoU ini untuk mengikat dan mempersatukan. Karena mulai Januari kita akan makin galakkan deradikalisasi," ujar Kepala BNPT.

Selain Polri, pada 2017 mendatang BNPT juga berencana menggandeng institusi lintas kementerian untuk membantu mencegah terorisme. "Kan mereka punya jaringan. Kita mengidentifikasi sudah. Ruang-ruang itu lintas batas semuanya. Kita nggak bisa jalan sendirian. Nggak bisa satu institusi diserahkan pada BNPT semuanya," ujarnya.

Dikatakan alumni Akpol tahun 1985 ini, kasus terorisme menyisakan masalah lebih besar yang tak terlihat di permukaan. Karena itu, dibutuhkan undang-undang yang kuat serta komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. "Karena teroris merupakan persoalan gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil, padahal di bawah masih menyimpan persoalan terorisme yang bisa berkembang menjadi aksi teror jika tidak ditangani dengan baik," ujar pria yang pernah menjadi Sekretaris Utama Lemhanas dan Kabareskrim Mabes Polri ini.

Suhardi menilai, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Karena menurutnya, persoalan terorisme saat ini kian bertamabah, ketika kelompok radikal mulai menggunakan dunia maya sebagai tempat untuk menyebarkan paham serta ideologi yang mereka yakini.

Setidaknya, hal itu telah ditunjukkan oleh kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). "Kita lihat bagaimana mereka sebarkan ideologi melalui cyberspace. Mereka bisa merekrut ribuan orang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka," ujar mantan Kapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.

BNPT sendiri menurutnya, telah mengajukan sejumlah usulan dalam pembahasan revisi UU Antiterorisme yang kini tengah dibahas Pasus RUU tentang Terorisme di DPR. Beberapa poin usulan itu di antaranya penambahan masa penangkapan, masa penahanan, serta masa penelitian berkas. Di samping itu, BNPT juga mengusulkan agar ketika proses persidangan digelar, hal itu dapat dilakukan secara telekonferensi.

"Dengan sejumlah poin revisi tersebut UU Antiterorisme yang ada akan semakin kuat. Selain itu aparat penegak hukum juga dapat mengungkap lebih dalam mengenai modus yang digunakan, jaringan yang dimiliki pelaku, serta senjata yang digunakan dalam beraksi, yang dapat menjadi potensi ancaman pada masa mendatang," ujar mantan Wakapolda  Metro Jaya ini.

Lebih jauh, pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini menambahkan, selain masalah ideologi, terorisme juga timbul lantaran masalah kebudayaan. Untuk itu, ia mengatakan, perlu adanya pendekatan kebudayaan untuk melakukan deradikalisasi para pelaku atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku.

"(Ancaman yang) tidak tampak adalah para keluarga pelaku tindak pidana terorisme, para mantan pelaku, (serta) simpatisan aktif dan pasif dari kelompok organisasi radikal teroris," kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengakhiri. (Adri Irianto)


BNPT dan Polri Lakukan MoU Penanggulangan Terorisme

BNPT dan Polri Lakukan MoU Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya untuk menanggulangi terorisme. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kepala BNPT, Komjen  Pol Drs. Suhardi Alius, MH bersama Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D, menandatangani MoU tersebut di sela-sela seminar bertajuk 'Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Suhardi Alius mengatakan bahwa kerja sama ini untuk melakukan pencegahan sekaligus monitoring. Hal tersebut dikarenakan jumlah personel BNPT sendiri sampai saat ini masih terbatas, sehingga diharapkan personel Polri dapat membantu pencegahan terorisme.

"Karena anggota BNPT kita saat ini juga masih terbatas. Ketika mereka keluar dari lapas, mereka domisilinya seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin kita saja yang mengawasi. Untuk itu kita minta bantuan kepada Polri yang terakses dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat kelurahan-desa ada semuanya," kata Suhardi.

Selain itu, BNPT juga telah menjalin kerja sama dalam hal law enforcement dengan Densus 88 dan pihak terkait lainnya. "Untuk penegakan hukum kita juga banyak minta bantuan ke Densus 88. Kemudian yang mencakup kerja sama internasional kita juga minta bantuan mereka. Artinya MoU ini untuk mengikat dan mempersatukan. Karena mulai Januari kita akan makin galakkan deradikalisasi," ujar Kepala BNPT.

Selain Polri, pada 2017 mendatang BNPT juga berencana menggandeng institusi lintas kementerian untuk membantu mencegah terorisme. "Kan mereka punya jaringan. Kita mengidentifikasi sudah. Ruang-ruang itu lintas batas semuanya. Kita nggak bisa jalan sendirian. Nggak bisa satu institusi diserahkan pada BNPT semuanya," ujarnya.

Dikatakan alumni Akpol tahun 1985 ini, kasus terorisme menyisakan masalah lebih besar yang tak terlihat di permukaan. Karena itu, dibutuhkan undang-undang yang kuat serta komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. "Karena teroris merupakan persoalan gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil, padahal di bawah masih menyimpan persoalan terorisme yang bisa berkembang menjadi aksi teror jika tidak ditangani dengan baik," ujar pria yang pernah menjadi Sekretaris Utama Lemhanas dan Kabareskrim Mabes Polri ini.

Suhardi menilai, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Karena menurutnya, persoalan terorisme saat ini kian bertamabah, ketika kelompok radikal mulai menggunakan dunia maya sebagai tempat untuk menyebarkan paham serta ideologi yang mereka yakini.

Setidaknya, hal itu telah ditunjukkan oleh kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). "Kita lihat bagaimana mereka sebarkan ideologi melalui cyberspace. Mereka bisa merekrut ribuan orang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka," ujar mantan Kapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.

BNPT sendiri menurutnya, telah mengajukan sejumlah usulan dalam pembahasan revisi UU Antiterorisme yang kini tengah dibahas Pasus RUU tentang Terorisme di DPR. Beberapa poin usulan itu di antaranya penambahan masa penangkapan, masa penahanan, serta masa penelitian berkas. Di samping itu, BNPT juga mengusulkan agar ketika proses persidangan digelar, hal itu dapat dilakukan secara telekonferensi.

"Dengan sejumlah poin revisi tersebut UU Antiterorisme yang ada akan semakin kuat. Selain itu aparat penegak hukum juga dapat mengungkap lebih dalam mengenai modus yang digunakan, jaringan yang dimiliki pelaku, serta senjata yang digunakan dalam beraksi, yang dapat menjadi potensi ancaman pada masa mendatang," ujar mantan Wakapolda  Metro Jaya ini.

Lebih jauh, pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini menambahkan, selain masalah ideologi, terorisme juga timbul lantaran masalah kebudayaan. Untuk itu, ia mengatakan, perlu adanya pendekatan kebudayaan untuk melakukan deradikalisasi para pelaku atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku.

"(Ancaman yang) tidak tampak adalah para keluarga pelaku tindak pidana terorisme, para mantan pelaku, (serta) simpatisan aktif dan pasif dari kelompok organisasi radikal teroris," kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengakhiri. (Adri Irianto)


Monday, 5 December 2016

BNPT Mantapkan Program Deradikalisasi di Tahun 2017

BNPT Mantapkan Program Deradikalisasi di Tahun 2017

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyusun program penanggulangan terorisme yang lebih komprehensip di tahun 2017 depan. Salah satunya pemantapan program deradikalisasi yang lebih efektif.

“Permasalahan terorisme sudah kita urut. Dari situ diketahui bahwa kita harus mengkombinasikan langkah-langkah penanggulangan terorisme dengan ‘bermain’ lebih proaktif di hulu-hilir,” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH kepada wartawan di Kantor BNPT, Senin (5/12/2016).

Kepala BNPT menegaskan, pihaknya terus menghandel semua persoalan terorisme di Indonesia. Saat ini, keberadaan kelompok radikal, ISIS menjadi fokus dalam mengatasi persoalan terorisme. Salah satunya, mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke Suriah untuk bergabung ke ISIS.

“Sekarang kita antisipasi bagaimana mereka nanti kembali. Soalnya keberadaan mereka kembali di Indonesia sangat bahaya, bila sampai melakukan aksi terorisme,” ujar mantan Sekretaris Utama Lemhanan dan Kabareskrim Polri ini.

Selain itu, kondisi dan peta terorisme di dalam negeri juga menjadi fokus BNPT. Salah satunya belajar dari kasus teror bom Samarinda yang dilakukan oleh mantan napi terorisme. Karena itulah program deradikalisasi ini terus dibenahi dan dimaksimalkan karena ini tidak hanya menyangkut tentang membina napi terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), tapi juga membina dan mengarahkan mereka agar tidak kembali menjadi teroris.

“Artinya ketika mereka keluar siapa yang bertanggungjawab? bagaimana terus menyentuhnya?, juga bagaimana mereka bisa diterima lagi di masyarakat. Kalau mereka dimarjinalkan, otomatis akan tersambung dengan kelompok mereka sebelumnya sehingga program deradikalisasi itu akan mubazir. Jadi penanganan mereka setelah keluar lapas juga tidak bisa diabaikan. Dan itu butuh sinergi dengan berbagai pihak,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagaiKapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Saat ini, lanjut alumni Akpol 1985 tersebut, BNPT sendiri memiliki kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dari pemikiran para ahli itu nantinya akan diurai permasalahan terorisme dari hulu sampai ke hilir, serta bagaimana program deradikalisasi di dalam Lapas, diluar Lapas, juga cara menetralisir WNI yang kembali dari Suriah. Pasalnya para WNI yang berangkat ke Suriah itu tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tetapi banyak diantaranya adalah anak-anak.

“Kembalinya mereka ini akan menjadi problem besar, manakala kita tidak bisa mereduksi tingkat radikalisasi mereka. Ini menjadi tugas BNPT untuk mengedepankan langkah-langkah tersebut,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Terkait program jangka pendek yang akan dilakukan BNPT, mantan Wakapolda Metro Jaya ini menerangkan, bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi pencegahan terorisme dengan lembaga dan kementerian terkait. Kalau awalnya sesuai Keputusan Menkopolhukam ada 17 keenterian, tapi dalam perkembangannya banyak kementerian yang ingin berkontribusi sehingga ada 25 kementerian yang berada dibawah koordinasi BNPT dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, BNPT saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan pusat deradikalisasi. Diharapkan, pusat deradikalisasi itu sudah beroperasi bulan Januari 2017 mendatang dan harus berstandar internasional dari segi security system dan program deradikalisasinya.

“Dalam program itu nanti ada psikolog dan ulama yang datang untuk membeikan panduan sebelum napi terorisme kembali ke masyarakat. Artinya sebelum mereka keluar, kita harus bisa mereduksi tingkat radikalisasi, sehingga saat keluar mereka benar-benar telah ‘sembuh’,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini.

Sementara untuk napi terorisme yang masih memiliki ideologi keras, lanjut Komjen Suhardi, BNPT juga telah menyiapkan program deradikalisasinya dengan mencoba aspek lainnya seperti keluarga, anak, dan lingkungan luarnya. (Adri Irianto)
BNPT Gelar Tes Narkoba Bagi Pegawainya

BNPT Gelar Tes Narkoba Bagi Pegawainya

Guna mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar tes narkoba kepada seluruh jajaran pejabat dan karyawan. Tes Narkoba itu langsung ditangani petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BNPT, Komplek IPSC, Jalan Anyar, Sentul, Bogor, Senin (5/12/2016). Tes itu digelar setelah seluruh jajaran BNPT mengikuti apel rutin.

Sekretaris Utama (Sestama BNPT) Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara menjadi pejabat pertama yang diambil sampel urine. Diikuti Kepala Biro Umum (Karoum) BNPT Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan seluruh jajaran pejabat eselon dua, tiga, empat, dan seluruh karyawan. Tes Urine di BNPT ini disambut antusias seluruh karyawan. Bahkan gelas tempat urine yang disiapkan petugas BNN kehabisan.

“Tes ini adalah kami lakukan tanpa melakukan pemberitahuan, tapi kami mendadak mendatangkan BNN untuk melakukan tes narkoba. Ini adalah bentuk dukungan BNPT terhadap program pemerintah dalam pemberantasan narkoba,” kata Mayjen R. Gautama Wiranegara di sela-sela kegiatan tersebut.

Alumni Akmil tahun 1983 dari korps Zeni ini berharap dengan dilakukan tes narkoba di jajarannya, seluruh personil BNPT bebas narkoba sehingga bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk kepentingan BNPT dan negara.

Terkait hasil tes ini nanti, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Aceh ini menegaskan, bila ada sampel urine yang positif, pihaknya tidak akan langsung melakukan tindakan hukum. Tapi BNPT akan melakukan terapi dan rehabiltasi kepada yang bersangkutan agar nantinya tidak menggunakan narkoba lagi.

“Semoga kedepan seluruh jajaran BNPT benar-benar bersih dari ‘penyakit’ narkoba. Tentu saja itu akan positif dalam menjalankan program pencegahan terorisme yang semakin hari semakin berat,” ujar Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara.

Untuk itu pria yang pernah menjadi Direktur Kontra Separatis pada Deputi III Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengapresiasi antusiasme seluruh jajaran BNPT untuk mengikuti tes narkoba ini. "Itu menandakan bahwa jajaran BNPT juga sadar dan merasa perlu untuk memastikan bebas dari narkoba," ujarnya mengakhiri. (Adri Irianto)

Friday, 2 December 2016

Peserta Aksi Interupsi Pidato Kapolri

Peserta Aksi Interupsi Pidato Kapolri

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sempat diberi kesempatan berpidato di depan lautan massa aksi 2 Desember yang digelar di Monas, Jakarta Pusat. Pidatonya diwarnai aksi interupsi meski akhirnya bisa dituntaskannya.

Tito bersama para ulama duduk di atas panggung besar yang didirikan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Dia kemudian diberi kesempatan memberikan sambutan sebagai Kapolri.

Kapolri dengan mantap berdiri di podium didampingi Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Natsir dan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab. Namun saat Tito hendak bicara, terdengar suara-suara riuh dari arah massa.

Tito tampak berusaha tenang dan tidak terpancing meski matanya awas mengamati suara-suara itu. Tito mengatakan senang karena acara aksi 2 Desember itu sejauh ini berlangsung damai dan tenteram.

"Panitia telah meminta kepada kepolisian untuk melaksanakan acara ini dan kami sudah bersepakat melalui berbagai dialog kita memfasilitasi kegiatan di tempat ini, Monas ini, sehingga semua bisa terakomodir dengan baik," kata Tito.

"Kita merasakan betapa indahnya Islam. Kita merasakan bagaimana suasana hari ini seperti suasana kita melaksanakan haji di Padang Arafah. Oleh karena itu, hari ini mari kita laksanakan ibadah kita. Kita dekatkan hati kita, pikiran kita, dengan niat semata-mata kepada Allah SWT dan sekaligus mendekatkan hati kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW," sambung Tito lagi.

Setiap Tito menutup kalimatnya, terdengar teriakan-teriakan dari arah massa. Ada massa yang tampak tidak senang saat orang nomor satu di Korps Tri Brata itu berbicara. Bahkan terdengar suara meminta Tito turun dari panggung. Bachtiar Natsir, yang melihat situasi tidak kondusif, kemudian mengambil alih dan mencoba menenangkan massa.

"Mohon perhatikan, perhatikan, tenang! Per ha ti kan. Tenang," kata Bachtiar melalui mikrofon. Saudara-saudara, saya Bachtiar Natsir, dengarkan baik-baik, kita sedang menghormati simbol negara, siap?" ujarnya. "Siappp!" respons massa kompak.

Bachtiar menyebut, massa harus menghormati Tito sebagai Kapolri yang merupakan simbol negara. Namun bukan meminta agar Tito kembali meneruskan bicara, entah kenapa Bachtiar kemudian malah mengatakan bahwa dirinya sepakat agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap karena sudah jadi tersangka kasus penistaan agama.

"Saya sepakat, tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga," katanya menyanyikan yel-yel. Massa pun mengikuti Bachtiar menyerukan yel-yel itu di hadapan Kapolri.

"Teriak! Yang keras! Tangkap, tangkap, tangkap, si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Lagi! Tangkap si Ahok sekarang juga," teriak Bachtiar lantang mengomandoi massa. Suara kor massa membahana di lokasi.

Bachtiar kemudian meminta massa takbir tiga kali sebelum menyuruh semua duduk dengan tertib. Terkait kasus Ahok, Bachtiar mengatakan dirinya sebelumnya bernegosiasi dengan Kapolri.

"Alhamdulillah, nilainya positif dan dia (Ahok) sudah jadi tersangka dan insya Allah kita akan jebloskan ke penjara. Anda, kita semua, umat Islam adalah umat yang beradab, siap? Kita hormati simbol negara, siap? Takbir. Kita dengarkan baik-baik simbol negara Bapak Kapolri. Bapak Kapolri simbol negara. Siap dengar? Duduk. Tepuk tangan," kata Bachtiar.

Kapolri lalu melanjutkan bicaranya. Dia kembali mengingatkan massa bahwa tujuan digelarnya aksi 2 Desember semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya serius menangani kasus Ahok tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak mana pun.

"Alhamdulillah, dua hari lalu sudah selesai kita serahkan ke kejaksaan dan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan tersangkanya, Saudara Basuki Tjahaja Purnama," ucapnya.

Mendengar ucapan tersebut, Habib Rizieq yang ada di samping Tito mengajak massa takbir. "Takbir! Takbir! Shollu ala Nabi," teriak Rizieq, yang kompak diikuti massa.

Tito mengatakan, apa yang dilakukan jajarannya dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah maksimal. Dia pun menyebutkan alasan sendiri untuk ucapannya itu.

"Apa yang kami lakukan sudah cukup maksimal. Kenapa? Karena bayangkan, beberapa kali juga (Ahok) diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka. Tapi, setelah ditangani oleh Polri, bisa menjadi tersangka," tegas Tito. Massa pun sontak kompak berteriak "Allahu akbar!" Rizieq juga kembali mengajak massa takbir dengan suaranya yang lantang.

"Untuk itu saya mohon dukungan dari Saudara-saudara kita semua agar proses hukumnya (kasus Ahok) terus berjalan! Dan Polri juga bersama Saudara-saudara sekalian akan terus mengawal kasus ini. Insya Allah, insya Allah ya. Mari kita hari ini berdoa bersama agar hal ini dapat kita laksanakan. Insya Allah," imbuh Tito.

Habib Rizieq kemudian memotong lagi pidato Tito. Dia lagi-lagi mengomandoi massa GNPF MUI meminta Tito agar membuktikan ucapannya dengan memenjarakan Ahok.

"Sebentar, buktikan, buktikan, buktikan, buktikan. Takbir! Takbir! Takbir! Siap kawal kasus Ahok? Siap penjarakan Ahok? Takbir! Takbir! Takbir! Kita berikan apresiasi kepada polisi yang sudah menjadikan Ahok sebagai tersangka. Kita akan dorong kejaksaan untuk segera menahan Ahok.

"Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga," sambung Rizieq menyanyikan yel-yel bersama massa. Tito tampak kalem saja merespons itu. Dia kemudian kembali duduk bersila bersama para ulama mendengarkan tausiah. Tito terlihat memakai kacamata hitam.
Diduga Akan Melakukan Tindakan Makar, 10 Tokoh Ditangkap Polisi

Diduga Akan Melakukan Tindakan Makar, 10 Tokoh Ditangkap Polisi

Sebanyak 10 orang tokoh masyarakat ditangkap polisi karena diduga akan melakukan makar terhadap Presiden Joko Widodo atau pemerintahan yang syah, pada Jumat (2/12/2016) pagi tadi. Penangkapan para tokoh itu dilakukan di sejumlah tempat.

Ada yang ditangkap di rumah, seperti Rachmawati Soekarnoputri yang dicokok pukul 06:00 di Pejaten, Jakarta Selatan, ada juga yang ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, seperti Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani.

Polisi membenarkan soal penangkapan para tokoh masyarakat itu. Tetapi, polisi belum bisa merinci kedelapan tokoh tersebut.

Ke-10 orang yang dijemput paksa oleh polisi masih diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Mereka ditangkap tanpa perlawanan.

"Tidak ada perlawanan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2016).

Saat disinggung apakah ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke polisi, Rikwanto mengatakan penangkapan ini berdasarkan hasil penyelidikan polisi.

"Ini hasil penyelidikan daripada Polda Metro, hasil penyelidikan. Memang tugas polisi kan untuk menyelidiki bila ada tanda-tanda kejahatan," sambungnya saat ditanya apakah 10 orang ini sudah dibidik sebelumnya.

Rikwanto belum merinci terlalu jauh soal penangkapan ini. Rencananya, Polri akan memberikan keterangan pers setelah acara doa bersama massa GNPF-MUI di Monas selesai. "Akan dirilis secara resmi oleh Bapak Kapolri atau Kadiv Humas setelah selesai acara doa bersama, nanti tempat dan waktu kita tentukan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di media sosial, inilah para tokoh yang ditangkap dan pasal yang disangkakan itu:

1. Ahmad Dhani pasal 207 kuhp ditangkap di Hotel Sari Pan Pasific

2. Eko pasal 107 jo 110 kuhp jo 87 kuhp di rumahnya perum bekasi selatan

3. Adityawarman pasal 107 jo 110 kuhp jo 87 kuhp ditangkap dirumahnya

4. Kivlan Zein pasal 107 jo 110 kuhp jo 87 kuhp ditangkap dirumahnya komplek gading griya lestari blok H1 -15 jalan pegangsaan dua

5. Firza Huzein pasa 107 jo 110 kuhp jo 87 ditangkap di hotel san pasific, jam 04.30

6. Racmawati ditangkap di kediamannya, jam 05.00

7. Ratna Sarumpaet ditangkap Hotel Sari Pan Pacific, jam 05.00

8. Sri Bintang Pamungkas, telah ditangkap dikediamannya di cibubur saat ini otw ke Mako Brimob Ditangani Krimsus. :

9. Jamran UU ITE, diamankan di Hotel Bintang Baru Kamar 128 dipimpin oleh AKBP Iman Setiawan Kasubdit Indag.

10. Rizal Kobar UU ITE , ditangkap di samping SEVEL Stasiun Gambir Jakpus pada tanggal 2 Des 2016 Pkl . 03.30 wib.

Thursday, 1 December 2016

BNPT Ingin Ada Instrumen Hukum Untuk Antisipasi FTF dan Hate Speech

BNPT Ingin Ada Instrumen Hukum Untuk Antisipasi FTF dan Hate Speech

Fenomena keberadaan Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan ujaran kebencian (Hate Speech) di dunia maya membuat penanganan tindak pidana terorisme semakin komplek. Fakta itulah yang mengharuskan segera dibuat rumusan hukum dalam menangani masalah FTF dan hate speech sebelum terbentuknya Undang-Undang (UU) Terorisme.

Deputi II bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Arief Dharmawan menilai rumusan hukum dalam menangani FTF dan hate speech sangat penting. Pasalnya. sejauh ini, Indonesia belum punya instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap FTF dan hate speech terkait terorisme.

“FTF belum bisa dihukum karena UU-nya belum ada. Saat in, sedang berjalan revisi UU Nomor 15 tahun 2003, tapi belum tahu kapan selesainya. Saya berharap revisi itu cepat selesai dan segera menjadi UU. Jangan sampai kasus bom Thamrin terulang lagi, sementara kita belum memiliki instrumen hukum untuk menangani aksi terorisme ini,” ujar Irjen Arief Dharmawan di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Untuk membuat rumusan ini, BNPT melalui Kedeputian bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tentang FTF dan Hate Speech dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Four Session Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016). FGD  itu diikuti perwakilan lembaga-lembaga kompeten seperti BNPT, Komisi III DPR RI, Densus 88, Kejaksaan Agung, Hakim, Imigrasi, Satgas Kimia Biologi, Radioaktif, dan Nuklir, serta perwakilan dari International Centre For Counter Terrorism (ICCT) Dr. Christophe Paulussen, Sangita Jaghai, dan Rene Elkerbout.

Menurut Irjen Arief Dharmawan, rumusan hukum ini merupakan langkah antisipasi arus balik FTF dan WNI dari Irak. Apalagi ada seruan pimpinan ISIS yang menyerukan kepada pengikutnya untuk melakukan aksi di tempatnya masing-masing dan tidak usah pergi ke Irak dan Suriah. Seruan itu diungkapkan setelah kota Mosul kembali direbut pasukan Irak. Kondisi tentu harus diwaspadai, karena faktanya cukup banyak WNI yang telah pergi ke Irak dan Suriah, dan juga simpatisan mereka di dalam negeri.

Ia menjelaskan, sebenarnya fenomena FTF ini bukan baru di Indonesia. Sebelumnya, banyak WNI pergi ke AFganistan 1986-1992 untuk membantu Afganistan berjuang melawan Uni Soviet. Ada 10 angkatan WNI yang dikirim Abdullah Sungkar, diantaranya Imam Hambali, Ali Gufron, Imam Samudera, Muklas, Umar Patek, Abdurrahman Ayyub, dan lain-lain. Saat ini, banyak WNI yang terlibat perang di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan Jabat Al Nusra. Dari data yang ada, sekitar 700 WNI berangkat ke Suriah dan Irak. Jumlah ini memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Eropa Barat(5000 orang), Rusia (4700 orang), Balkan (875 orang), dan Timur Tengah (8240 orang).

“Meski jumlah tidak banyak, tapi banyaknya WNI yang bergabung ke ISIS tetap sebuah ancaman. Kita punya pengalaman buruk dengan mereka yang pernah bergabung di Afagnistan,” tegas pria yang pernah menjadi Kapolres Temanggung dan Klaten ini.

Persoalan FTF, kata alumni Akpol 1984 ini, harus segera dicarikan jalan keluarnya, karena bahaya terorisme selalu mengintai. Kondisi tersebut juga telah menjadi persoalan yang mengglobal, maka diperlukan sinergi antar negara dan antar institusi tanpa harus terjadi saling intervensi antara satu dengan lainnya.

Selain FTF, Irjen Arief Dharmawan mengungkapkan masih ada bahaya lebih besar lagi yaitu ujaran kebencian. Menurutnya, ujarna kebencian terkait terorisme kini beredar luar biasa di media sosial yang isinya menjelekkan, menebar kebencian, dan mengajak orang untuk melanggar hukum. Hal ini harus disikapi secara tegas, karena banyak aksi terorisme yang diawali dari perkenalan pelaku di dunia maya. (Adri Irianto

Wednesday, 30 November 2016

Danpuspomal Lantik Penyidik Baru di Lingkungan Pomal

Danpuspomal Lantik Penyidik Baru di Lingkungan Pomal

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksma TNI Muchammad Richard, S.H., M.M. mengambil sumpah terhadap 36 Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut. Acara pengambilan sumpah jabatan para penyidik yang terdiri dari Perwira dan bintara ini dilaksanakan di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Mako Puspomal) Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (29/11/2016) siang.

“Pengambilan sumpah Perwira dan Bintara selaku Penyidik Tindak Pidana di lingkungan TNI AL pada hakekatnya bukanlah seremonial belaka, hanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan mengandung makna yang dalam, sebagai ikrar seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bertindak dan berbuat secara jujur, benar dan adil dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan yang diembannya, yaitu sebagai Penyidik Tindak Pidana di lingkungan TNI AL,” ungkap Danpuspomal dalam amanatnya.

Danpuspomal menyatakan bahwa hal penting yang perlu mendapat perhatian dari para penyidik ini adalah menyangkut etika, moral dan profesionalisme prajurit. "Kita percaya bahwa etika, moral dan etika yang baik tanpa didukung dengan profesionalisme, mustahil dapat menghasilkan hasil kerja yang baik, benar dan maksimal," ujar pria yang juga pernah menjabat Wadan Puspomal ini.

Sebaliknya menurut Danpuspomal, profesionalisme yang tinggi tanpa didukung etika dan moral yang baik, mustahil pula dapat mewujudkan suatu kebenaran dan kejujuran. "Ketidak serasian antara etika, moral dan profesionalisme pada gilirannya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di jajaran yang bersemboyan, “Wijna Wira Widhayaka” berharap agar kasus-kasus pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Laut dapat diselesaikan dengan tuntas dan cepat.

 Menyikapi jika terjadi tindak  pelanggaran di TNI AL, Danpuspomal meminta agar jajaran Pomal bersikap profesional dan arif bijaksana.

”Apabila ada oknum prajurit yang melanngar, lakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila ternyata prajurit tersebut tidak bersalah jangan segan-segan dan ragu untuk memberi perlindungan dan pengayoman. Pomal disamping memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan represif juga memiliki fungsi penyelidikan kriminal, pengamanan fisik dan fungsi pemeliharaan ketertiban yang dapat diarahkan untuk kegiatan preventif,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI ini

“Dalam rangka membangun Angkatan laut ke depan yang besar dan profesional sesuai tekad dan komitmen bersama, akan sulit diwujudkan apabila para prajurit yang mengawaki organisasi tidak disiplin dan tidak mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan-31 tahun 1986 ini mengakhiri

Hadir dalam acara tersebut yakniKaodmil/Ti (Kepala Oditur Militer/Tinngi), Kadilmil/Ti (Kepala Pengadilan Militer/Tinggi), Orjen (Oditurat Jenderal) TNI, Aspers Pangarmatim (Asisten Personel Panglima Armada Timur), Kadisprov Kormar (Kepala Dinas Provost Korps Marinir) ,Danyon Pomar (Komandan Batalyon Polisi Militer Marinir) , Kadiskum Lantamal III (Kepala Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI AL) ,Kadiskumal (Kepala Dinas Hukum Ankatan Laut), Pabankum (Perwira Bantuan Hukum) Pasmar -2, Kadisprov Kolinlamil (Kepala Dinas Provost Komando Lintas laut Militer), Danpom (Komandan Polisi Militer)   Armada Barat dan Kadiskum Kormar (Kepala Dinas Hukum Korps Marinir). (Noor Irawan)