Headline

Previous
Next

Wednesday, 17 January 2018

KPK Periksa Fredrich Yunadi

KPK Periksa Fredrich Yunadi

Mantan pengacara terdakwa Setya Novanto atau Setnov dalam kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP, Fredrich Yunadi mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) siang. Mengenakan rompi oranye KPK, tersangka menghalangi pengusutan kasus e-KTP itu datang sekitar pukul 13.30 Wib dengan menggunakan mobil tahanan.

Mengenai pemeriksaannya ini, Fredrich enggan mengomentari. Sebelum masuk ke Gedung KPK, ia mengaku tak tahu untuk siapa ia diperiksa hari ini.

"Saya enggak tahu. Tanya penyidik saja," ujarnya.

Fredrich dijadikan tersangka oleh KPK sejak pekan lalu karena dianggap menghalangi upaya penyidikan mantan kliennya Setnov dalam kasus e-KTP. Fredrich diduga menyewa satu lantai kamar di RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov kecelakaan pada November lalu.

Selain Fredrich, dalam perkara yang sama KPK juga menjerat seorang dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo. Saat ini Bimanesh juga telah ditahan KPK dan hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan untuk tersangka Fredrich Yunadi. (Himawan Aji)
Jokowi Tak Permasalahkan Rangkap Jabatan Airlangga

Jokowi Tak Permasalahkan Rangkap Jabatan Airlangga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan posisi rangkap jabatan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menjelaskan, sisa periode pemerintahannya yang tinggal satu tahun ini menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap mempertahankan Airlangga sebagai menterinya.

"Kita tahu ya ini Pak Airlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri, ini kan tinggal berapa, tinggal satu tahun saja, sudah praktisini kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Jokowi, jika posisi Menperin kembali dirombak, justru akan memakan waktu yang lama untuk mempelajari program-program di Kementerian Perindustrian. "Kalau ditaruh orang baru, ini belajar ini paling gak enam bulan, kalau gak cepat bisa setahun untuk menguasai itu," ujarnya.

Presiden pun menilai, Airlangga merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut lantaran menguasai permasalahan di Kementerian Perindustrian. Baik yang terkait dengan konsep makro industri maupun strategi menyiapkan industri hilirisasi.

"Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah," kata Presiden.

Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan Ketua Umum PartaiGolkar. Menurut JK, sisa periode pemerintahan yang tingga satu tahun ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dari para menteri Kabinet Kerja. JK mengatakan, tugas sebagai Menteri Perindustriandan sebagai Ketum Partai Golkar pun tak akan terganggu.

"Seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi, ini kan secara waktu itu yang kurang lebih satu lagi, kabinet jadi harus konsentrasi. Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam," kata JK.

Kendati demikian, hal ini berbeda denganposisi Khofifah Indar Parawansa yang tengah maju di pilkada Jatim 2018 danharus melepaskan jabatannya sebagai Menteri Sosial. "Beda dengan khofifah karena jawa timur.(Airlangga) ini Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi," ujarnya. (Casandra Editya)
Kata Jokowi, Pemilihan Moeldoko dan Agum Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Kata Jokowi, Pemilihan Moeldoko dan Agum Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Dua pensiunan Jenderal TNI-AD masuk kembali dalam jajaran resmi pemerintahan saat ini dan mereka telah dilantik dalam upacara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018) tadi pagi. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jenderal TNI (Hor) (Purn) Agum Gumelar.

Bagi kedua pensiunan jenderal itu, lantai dan selasar Istana Merdeka-Istana Negara dan lain-lain di kompleks gedung pemerintahan tersebut bukan hal asing lagi. Moeldoko pernah menjadi Kepala staf TNI AD dan Panglima TNI sebelum digantikan Jenderal TNI (saat itu) Gatot Nurmantyo.

Moeldoko dan Gumelar dilantik dan diambil sumpahnya bersama dengan Menteri Sosial, Idrus Marham, yang menggantikan Khofifah Parawansa, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, yang saat akan dilantik masih memakai tanda pangkat Marsekal Madya TNI.

Moeldoko, setelah digantikan Nurmantyo, kemudian bergiat di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sampai akhirnya namanya disebut menjadi Kepala Staf Preside (KSP) menggantikan bekas aktivis di Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki.

Sedangkan Gumelar yang dalam karir militernya banyak dihabiskan lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, perjalanan karirnya juga cukup beraneka walau tidak pernah menjadi Panglima ABRI.

Dia pernah menjadi Menteri Perhubungan pada dua kabinet (satu merangkap bidang telekomunikasi), Ketua Umum PSSI, Gubernur Lemhannas, dan juga Menteri Koordinator bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Dia juga aktif di Peppabri bersama senior-senior dan sesepuh-sesepuh TNI dan Kepolisian Indonesia. 

Bersama Moledoko dirinya dilantik sebagai anggota Dwan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk menggantikan almarhum KH Hasyim Muzadi.

Presiden Joko Widodo mengaku sudah melakukan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan memilih Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres.

"Yang ditanya kok pertimbangan semua. Ya banyak saya kira pertimbangan. Soal apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang," ujarnya usai pelantikan Moeldoko dan Agum Gumelar di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Terkait fakta bahwa keduanya datang dari kalangan militer, Presiden justru menilainya hal ini amat baik. "Malah bagus kan," ucap Presiden Jokowi yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain dua pejabat setingkat menteri, Jokowi juga melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju sebagai Cagub di Pilkada Jatim. Kemudian Presiden juga melantik Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna. (Casandra Editya)
Kapolda Sulteng Prioritaskan Tangkap DPO Terorisme di Poso

Kapolda Sulteng Prioritaskan Tangkap DPO Terorisme di Poso

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Pol. I Ketut Argawa menyatakan bahwa ia akan tetap mengutamakan penyelesaian persoalan terorisme di Kabupaten Poso, dengan terus melakukan pengejaran terhadap sejumlah anggota kelompok Santoso yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

"Masih tetap menjadi prioritas," kata Kapolda seperti dikutip Antaranews.com usai upacara penyambutan dan pelepasan Kapolda Sulteng di halaman Markas Polda Sulteng, Rabu (17/1/2018).

Seperti diketahui, Brigjen Pol. I Ketut Argawa merupakan Kapolda Sulteng yang baru menggantikan Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi yang dimutasi menjadi Komandan Korps Brimob Polri. Keduanya dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta pada Kamis (11/1/2018) lalu.

Terkait dengan konflik di Poso, kata Kapolda, pihaknya akan mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) namun kepada kelompok yang diindikasikan melakukan tindakan teror, akan dilakukan penegakan hukum.

"Kita bekerja dengan pendekatan yang lebih lembut," kata mantan Kepala Biro Analis Badan Intelkam  Polri itu.

Alumni Akpol tahun 1985 ini menyatakan dirinya akan mempelajari kembali program-program dari Kapolda sebelumnya, termasuk juga melanjutkan program yang sudah dijalankan, salah satunya menuntaskan kelompok Santoso di Poso, yang juga menjadi tujuan pemerintah saat ini.

"Saya dulu pernah melaksanakan Operasi Sintuwu Maroso di Poso," kata Argawa yang pernah bertugas di Polda Sulteng itu.

Salah satunya dengan melakukan pendekatan bagi keluarga yang terindikasi masuknya pemahaman-pemahan radikal.

Menurut Kapolda, dulu Sulteng dikenal dengan daerah konflik, hingga dilakukan operasi yakni Operasi Tinombala oleh Polda Sulteng yang saat ini masih sedang berlangsung di Poso dengan dukungan TNI.

Namun, situasi Kambtibmas secara umum sudah sangat kondusif, itu tidak terlepas dari peran pengambil kebijakan termasuk masyarakat.

"Tinggal kita menuntaskan saja, mudah-mudahan kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk masyarakat untuk bisa menyelesaikannya," kata rekan satu angkatan dengan Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH ini mengakhiri.

Mantan Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi beberapa waktu lalu mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala untuk tetap fokus mengejar tujuh anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang melakukan aksi-aksi teror di wilayah Poso selama ini.

Tujuh orang DPO yang tersisa menjadi target perburuan yakni Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon asal Poso. Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar asal Poso. Qatar alias Farel asal Bima NTB. Nae alias Galuh asal Bima NTB. Basir alias Romzi asal Bima NTB. Abu Alim dan Kholid asal Bima NTB. (Noor Irawan/Antara)
Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan KSAU Baru Dilantik Presiden Jokowi

Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan KSAU Baru Dilantik Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi, melantik  sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta. Pejabat negara  pertama yang dilantik Presiden adalah kalangan menteri dan setingkat menteri.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.

Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.

Presiden Jokowi juga melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki.

Pelantikan Moeldoko didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11p Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Staf Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum dilantik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hasyim Muzadi yang tutup usia beberapa waktu lalu.

Pelantikan Agum didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 12p Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Wantimpres.

Surat Keppres pelantikan ketiga pejabat negara di atas dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

Pejabat negara lain yang dilantik Presiden, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Presiden Jokowi melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Diketahui, selepas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara mengalami kekosongan.

Presiden sekaligus menaikkan pangkat Yuyu dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI melalui prosesi penyematan pangkat di pundak.

Pelantikan Yuyu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 2TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAU. Surat keppres pelantikan Yuyu dibacakan oleh Sekretaris Militer Marsda TNI Trisno Hendradi.

Prosesi pelantikan keempat pejabat negara tersebut adalah dengan mengucapkan sumpah jabatan didampingi rohaniwan yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta tamu undangan memberikan selamat kepada pejabat negara yang baru dilantik. (Casandra Editya)

Idrus Marham dan Moeldoko Masuk Kabinet Baru Jokowi

Idrus Marham dan Moeldoko Masuk Kabinet Baru Jokowi

Berdasarkan agenda kepresidenan yang diterima media dilingkungan Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo direncanakan melantik sejumlah pejabat baru pagi ini, Rabu (17/1/2018), pukul 09.00 WIB. Termasuk di dalamnya menteri baru pengganti Menteri Sosial.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Adapun mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko bakal dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Selain itu akan dilantik juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru untuk menambah keanggotaan Wantimpres yang sudah ada. Presiden juga dikabarkan akan mengangkat beberapa staf khusus.

Pelantikan akan dilakukan pagi ini di Istana Negara Jakarta berbarengan dengan pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil KSAU.

Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa tidak semua pejabat negara tersebut dilantik.

"Enggak semuanya dilantik. Ada yang cuma terima Keppres saja," ujar salah seorang pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapta Prabowo memastikan bahwa Presiden Jokowi akan segera memutuskan nasib Khofifah Indar Parawansa sebagai menteri sosial di Kabinet Kerja.

Pasalnya, Khofifah ‎diketahui telah mengirimkan surat pengunduran diri lantaran maju sebagai Calon Gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018.

"‎Akan segera diputuskan Presiden soal pengajuan pengunduran diri bu Khofifah dari kabinet," kata Johan Budi saat dikonfirmasi Kamis (11/1/2018) lalu.

Selain memutuskan nasib Khofifah, Kepala Negara juga akan segera memutuskan nasib Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Kabinet Kerja. Hanya saja nampaknya jabatan Ketua Umum Partai Golkar masih dipertahankan di Kabinet Kerja.

"Demikian juga soal Pak Airlangga akan segera diputuskan oleh Presiden ,dipertahankan di kabinet atau diganti," tandasnya. (Casandra Editya)

Tuesday, 16 January 2018

Yuyu Sutisna Ditunjuk Jadi KSAU Gantikan Hadi Tjahjanto

Yuyu Sutisna Ditunjuk Jadi KSAU Gantikan Hadi Tjahjanto

  Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna ditunjuk oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Sebelumnya, marsekal bintang 3 ini menjabat Wakil KSAU.

Dalam hitungan jam, Marsdya Yuyu akan menjabat sebagai KSAU. Hal tersebut dibenarkan Marsekal Hadi. "Rencananya demikian, Mas " kata Hadi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/1/2018) malam.

Marsdya Yuyu akan dilantik menjadi KSAU pada Rabu (17/1/2018) oleh Presiden Jokowi. Kebetulan Jokowi sudah bertolak ke Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat. "Rencana besok (dilantik)," terang Hadi.

Pria kelahiran Bandung, 55 tahun silam, ini mulai berdinas di dunia militer sejak 1986 hingga sekarang. Ia berada dalam korps penerbang divisi tempur.

Marsdya Yuyu pernah menjadi penerbang tempur pesawat F-5E/F Tiger II Skadron Udara 14. Bahkan ia pernah menjadi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Iswahyudi, Madiun, pada 2012.

Setelah menjadi Danlanud Iswahyudi, karier militernya menanjak. Berbagai jabatan diemban Marsdya Yuyu, seperti menjadi Staf Khusus KSAU pada 2015 hingga Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) pada 2017.

Tak lama kemudian, ia dipercaya menjadi Wakil KSAU mendampingi Marsekal Hadi Tjahjanto, yang saat itu dipromosikan menjadi KSAU. Marsdya Yuyu sempat disebut-sebut menjadi KSAU saat Marsekal Hadi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

Seperti diketahui pada Selasa siang tadi Hadi menyebut ada tiga perwira tinggi TNI-AU yang diajukan untuk menjadi pengganti KSAU. Ketiga nama itu dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo, Selasa hari ini

"Hari ini kita akan kirimkan nama calon-calon itu kepada Panglima TNI, kemudian dari Panglima TNI segera mengirimkan kepada Presiden melalui Mensesneg. Ada tiga (nama perwira tinggi yang diajukan," ucap Hadi di lapangan tembak Wing 1 Paskhas, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Noor Irawan)
Warga Kabupaten Banjar Dapat Pembagian PKH dan KIP dari Jokowi

Warga Kabupaten Banjar Dapat Pembagian PKH dan KIP dari Jokowi

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tak pernah berhenti berupaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.000 keluarga prasejahtera saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Jawa Barat.

"Uang itu untuk anak-anak kita dalam menempuh pendidikan dan untuk gizi anak," pesan Jokowi saat melakukan penyerahan tersebut, dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Taman Kota Lapang Bakti, Selasa (16/1/2018).

Kepala Negara menyampaikan, dana PKH tersebut sudah dapat dicairkan oleh penerima mulai 1 Februari mendatang untuk pencairan tahap pertama. Total dana yang tersedia dalam program tersebut ialah Rp1,89 juta per tahunnya bagi tiap penerima. Dana tersebut nantinya dapat diambil melalui beberapa kali pencairan.

"Doakan kalau tahun depan anggaran berlebih akan ditingkatkan lagi," kata Jokowi.

Bersamaan dengan penyerahan bantuan PKH, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyerahkan bantuan bagi para pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK serta bagi pelajar yang mengikuti program kelompok belajar (Kejar) paket A, B, dan C berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sebanyak 1.771 pelajar mendapatkan bantuan langsung oleh Kepala Negara pada kesempatan ini. Rinciannya adalah 653 pelajar SD, 555 pelajar SMP, 119 pelajar SMA, 297 pelajar SMK, dan 147 pelajar Kejar Paket.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sendiri dalam laporannya mengapresiasi pemberian bantuan pendidikan bagi para pelajar di wilayahnya. Ia menganggap bantuan KIP ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi para pelajar.

"Penyerahan Kartu Indonesia Pintar ini makin memacu upaya pendidikan di Jawa Barat dan memotivasi anak-anak di Jawa Barat untuk terus belajar," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.an akan diperiksa untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dalam pemeriksaannya sebagai saksi, Abdul Malik sebelumnya dipanggil pada Senin 8 Januari 2018 lalu. Namun, ketika itu Malik tak hadir dalam pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah.

Malik sempat disebut menerima uang sebesar USD37 ribu dari proyek e-KTP. Hal tersebut tertuang dalam dakwaan dua terdakwa eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto.

Dalam kasus ini, Anang diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 Triliun ini.

Atas perbuatannya Anang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan Tipikor Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK Periksa Politisi PKB Dalam Kasus Korupsi e-KTP

KPK Periksa Politisi PKB Dalam Kasus Korupsi e-KTP

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Sedianya, anggota DPR RI itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dalam pemeriksaannya sebagai saksi, Abdul Malik sebelumnya dipanggil pada Senin 8 Januari 2018 lalu. Namun, ketika itu Malik tak hadir dalam pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah.

Malik sempat disebut menerima uang sebesar USD37 ribu dari proyek e-KTP. Hal tersebut tertuang dalam dakwaan dua terdakwa eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto.

Dalam kasus ini, Anang diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 Triliun ini.

Atas perbuatannya Anang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan Tipikor Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Himawan Aji)
Kinerja Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon Dipuji Jenderal Spanyol

Kinerja Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon Dipuji Jenderal Spanyol

Kontribusi pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon mendapat pujian dari Komandan Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), Brigadir Jenderal Fransisco Javier Romero Mari. Pujian disampaikan saat pria asal Spanyol itu berkunjung ke Kompi C (Charlie) Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-L/Unifil atau Indonesia Battalion (Indobatt) di UN-Posn 9-2 Az-Ziqqiyah, Lebanon Selatan, pada Senin 15 Januari.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Pasukan Garuda XXIII-L misi perdamaian PBB sebagai peacekeepers, karena keberadaannya diterima oleh masyarakat Lebanon dan telah berhasil berkomunikasi dengan warga sekitar, khususnya yang berada di wilayah terlarang yang selama ini susah menerima keberadaan PBB,” ucap Brigadir Jenderal Fransisco Javier Romero Mari, berdasarkan keterangan pers yang diterima Zonasatu, Selasa (16/1/2018).

“Wilayah itu berada di sekitar Kompi C (Charlie) Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil, di mana beberapa waktu lalu Letkol. Inf. Arfan Johan Wihananto S.I.P. selaku Komandan Satgas Indobatt, dan perwiranya dapat melakukannya. Hal ini sangat membanggakan sekali,” imbuhnya.

Kedatangan Jenderal asal Spanyol beserta delegasi ke Kompi C disambut langsung oleh Komandan Satgas IndobattKonga XXIII-L/Unifil Letkol. Inf. Arfan Johan Wihananto S.I.P. dengan didampingi Komandan Kompi C Kapten Mar Taufiq Hidayat serta beberapa perwira lainnya.

Setelah menerima paparan singkat dari Kapten Mar Taufiq Hidayat tentang Area of Responsibility (AoR) Kompi C, Brigadir Jenderal Fransisco Javier Romero Mari didampingi Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil mengelilingi Markas Kompi serta menaiki anjungan peninjauan, dilanjutkan dengan pengecekan fasilitas-fasilitas perlengkapan yang ada di Kompi C.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Fransisco Javier mengatakan bahwa Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil dipercaya untuk mengemban tugas yang besar.

“Wilayah operasional Kompi C sangatlah vital, dimana daerah ini merupakan alur masuk pengungsi dari Suriah dan Palestina menuju Lebanon. Tingkatkan terus kesiapan dan kewaspadaan tentang hal-hal yang menonjol serta selalu berkoordinasi dengan LAF(Lebanese Armed Forces) untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah ini,” tegas Brigadir Jenderal Fransisco Javier Romero Mari.

Ia menambahkan, Lebanon masih memiliki daerah-daerah yang dinilai rawan bagi Unifil, akan tetapi Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil dibawah pimpinan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto didampingi Danki C Kapten Mar Taufiq Hidayat serta beberapa perwiranya berhasil memasuki daerah-daerah tersebut dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakatnya.

“Persepsi masyarakat Lebanon terhadap kehadiran Prajurit TNI asal Indonesia sangat positif dan simpatik karena keramahannya mereka berkenan menerima kehadiran Satgas Indonesia Battalion atau Indobatt,” ungkapnya.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Komandan Sektor Timur Unifil Brigadir Jenderal Fransisco Javier menyampaikan ucapan terima kasih dan merasa bangga kepada Pasukan Garuda Indobatt.

“Saya sampaikan apresiasi terhadap jerih payah Pasukan Garuda Indobatt selama penugasan di Lebanon. Untuk itu, tetap pertahankan dan selalu semangat dengan motivasimu. Selama penugasan satu tahun, Pasukan Garuda agar selalu menjaga moril, karena saya yakin rasa jenuh dan bosan pasti mereka rasakan. Untuk itu, pimpinan yang baik harus selalu menjaga itu termasuk kesejahteraan anggotanya,” pungkasnya.

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Kompi C untuk Komandan Sektor Timur Unifil, Brigadir Jenderal Fransisco Javier Romero Mari yang diserahkan oleh Komandan Kompi C, Kapten Mar Taufiq Hidayat, dilanjutkan foto bersama. (Noor Irawan)
Rizal Ramli Sebut Impor Beras Tak Masuk Akal

Rizal Ramli Sebut Impor Beras Tak Masuk Akal

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menyebut, sangat tidak beralasan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Apalagi dalih untuk mrngimpor beras impor berjenis khusus atau super premium juga tidak masuk logika.

Untuk itu, kata dia, persoalan itu harus dipertanggungjawabkan Bulog. Paling tidak, Presiden Komisaris Bulog harus dicopot dari jabatannya. Karena menurut Rizal, masalah impor beras ini ditengarai permainan dari Bulog.

“Saya tahu rekam jejak preskom (Presiden Komisaris) Bulog. Dia itu pemain lama. Makanya dia layak dicopot,” tandas Rizal saat mengunjungi pasar induk Cipinang, Jakarta, ditulis Selasa (16/1/2018).

Dia sendiri tak aneh jika orang yang bermasalah itu masih bisa menjabat BUMN itu. Sebut Rizal, itu karena mainan menteri BUMN Rini Soemarno yang main tunjuk saja.

“Karena itu bukan yang milih Presiden (Jokowi). Kalau presiden tidak level mengangkat jajaran direksi. Jadi ya harus segera di selesaikan,” kecam dia.

Padahal saat ini, stok beras di Bulog sebetulnya sebanyak 950 ribu ton. Itu jelas sangat cukup untuk dua bulan ke depan yang akan jatuh panen raya.

Rizal juga mengaku heran kepada Bulog yang pada tahun 2017 hanya membeli beras dari petani sebanyak 1 juta ton. Padahal, untuk memenuhi memenuhi kebutuhan stok dalam negeri dibutuhkan sekitar 30 juta ton. Untuk itu, seharusnya Bulog membeli sekitar 2 hingga 2,5 juta ton.

"Saya enggak jelas apa alasanya, segaja atau tidak disengaja. Kalau cuma 1 juta ton sudah pasti ada potensi beresiko kekurangan pasok," katanya

Mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya itu juga menduga rencana impor beras memang telah diatur sebelumnya. Pasalnya Dewan Pengawas Bulog Sudar Sastro Atmojo yang dulu menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan .

"Dia itu raja kuota textile banyak duit dulu karena pengusaha, bisa beli kuota nah kok ditaro jadi Dewas Bulog pasti main lagi, saya minta pak Jokowi digantilah ini cari orang yang jujur, yang amanah karena kalau tidak ini jadi masalah," tutur Rizal.

Rizal juga mengungkapkan, dibalik motif impor biasanya ada komisi yang lumayan besar yaitu berkisar antara 10 hingga 30 ribu dolar AS.

"Harga di Bangkok sekitar Rp 6.000, dalam negeri sudah diatas Rp 11.000. Ya kalaupun impor pakai kapal asuransi shiping, paling sampe jakarta Rp 7.000-7.500 jadi banyak inefisiensi dalam distribusi kita. Dan kalau belinya pada musim panen di Bangkok lihat harganya dibawahkan untungnya bisa gede lagi, itu," ucap  Rizal

Menurut dia, setidaknya ada tiga problem harus dibenahi pemerintah. Pertama pembenahan instruksi presiden (Inpres) No 5 tahun 2015. Inpres itu membatasi Bulog dalam membeli gabah dari masyarakat. Efeknya, pegawai Bulog tersandra Inpres. Kebijakan ini harus segera diubah.

Ekonom senior Rizal Ramli mencium kejanggalan dibalik rencana pemerintah melalui Perum Badan Usaha Logistik atau Bulog mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. (Casandra Editya)

Monday, 15 January 2018

Executive Steering Commitee IVCA Lakukan Audiensi Bersama Panglima TNI

Executive Steering Commitee IVCA Lakukan Audiensi Bersama Panglima TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah dan Pa Sahli TK III Bid. Komsos Brigjen TNI Suhardjanto menerima audiensi Executive Steering Commitee Internasional Veteran Cycling Indonesia (IVCA) Letjen TNI (Purn) R. Soeyono beserta rombongan, bertempat di Ruang Tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018) .

Dalam pertemuan tersebut, Letjen TNI (Purn) R. Soeyono melaporkan tentang rencana IVCA Railly And Congress 2018 penyelenggaraan komunitas sepeda tua di Sanur Denpasar dan Ubud Provinsi Bali pada tanggal 12-16 April 2018. Peserta yang akan mengikuti sekitar 500 orang dari manca negara dan 10.000 anggota KOSTI se-Nusantara, juga terbuka bagi masyarakat umum dan memohon bantuan Panglima TNI untuk mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh panitia.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan akan mendukung dan memberikan bantuan fasilitas TNI yang ada di Provinsi Bali tempat diselenggarakannya kegiatan IVCA Railly And Congress 2018.

“Pada saat diselenggarakannya kegiatan tersebut, TNI akan mensinergikan dengan mengadakan kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial TNI. Kita ikut sertakan juga komunitas sepeda tua yang ada di Bali untuk meramaikan acara tersebut,” katanya. (Dar).
KPK Hargai Mekanisme Penetapan Bambang Soesatyo Sebagai Ketua DPR RI

KPK Hargai Mekanisme Penetapan Bambang Soesatyo Sebagai Ketua DPR RI

Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara resmi telah melantik politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

"Kami hargai saja proses yang sudah dilakukan di DPR tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dimintai tanggapannya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Bamsoet, sapaannya, resmi dilantik dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Proses pemilihan Ketua DPR itu, lanjut Febri, di atur dalam ketentuan UUMD3 dan Tatib DPR.

"Untuk pengusulannya siapa orangnya, tentu itu domain dari partai politik masing-masing dalam hal ini Partai Golkar," ujar Febri.

Setelah dilantik, KPK berharap Bamsoet bisa bersinergi dengan lembaga antirasuah dan konsen dalam upaya pemberantasan korupsi ke depannya.

Tak hanya punya program pencegahan korupsi yang masuk di partai politik, lanjut Febri, KPK juga bekerja sama dengan DPR dalam hal pencegahan.

"Jadi posisi KPK adalah kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," ujar Febri.

Pelantikan Bamsoet sebelumnya dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Wakpolri Irjen (Pol) Syafrudin, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga.

Kesemuanya merupakan mitra kerja Bamsoet selaku Ketua Komisi III DPR. Hadir pula Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ditemani sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Seiring penunjukannya sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik keanggotaannya dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Fraksi Partai Golkar atas instruksi Airlangga.

Bamsoet pun diamanahi oleh Airlangga untuk menyelesaikan dua tugas utama, yakni merampungkan rekomendasi Pansus Angket KPK dan menyelesaikan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) (Himawan Aji)