Headline

Previous
Next

Friday, 17 November 2017

Desa di Tembagapura Berhasil Diambil Alih TNI-Polri dari KKB

Desa di Tembagapura Berhasil Diambil Alih TNI-Polri dari KKB

Satgas Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang beranggotakan gabungan aparat TNI dan Polri melakukan operasi untuk mengevakuasi warga sipil di Kampung Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (17/11/2017).

Selain mengevakuasi warga sipil yang selama ini diduga diisolasi dan diintimidasi kelompok bersenjata agar tak keluar, dua kampung tersebut pun dikuasai dan diamankan aparat. Jumlah warga yang dievakuasi mencapai 347 orang, 23 di antaranya anak-anak dan telah dievakuasi ke Sport Hall di Mile 66 Tembagapura.

Jumlah itu tak mencakup seluruh penduduk di dua kampung tersebut. Seperti dikutip dari Antara, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan warga asli Papua yang berada di kampung Banti enggan untuk dievakuasi.Boy mengatakan mereka memilih kembali dan menetap di kampungnya.

Sebelum proses evakuasi, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit yang berada di lokasi bersama Boy dan Asisten Operasi Kapolri, M Iriawan mengatakan transportasi yang disiapkan untuk mengangkut warga tak bisa diberdayakan. Hal itu akibat sejumlah titik jalan yang telah dirusak oleh KKB menggunakan alat berat.

Akhirnya warga dievakuasi dengan cara berjalan kaki secara bertahap dengan jarak sekitar empat jam dari titik ke Mapolsek Tembagapura untuk diangkut ke Sport Hall Mile 66. Ia mengatakan selanjutnya mereka akan dibawa ke ibu kota kabupaten Mimika, Timika.

"Kita sudah bertemu dengan mereka [warga], dan kita lihat sendiri kondisi mereka sangat gembira menyambut kita. Operasi pembebasan yang dilaksanakan gabungan antara TNI dan Polri semuanya bisa dilakukan dengan lancar, dan berhasil. Dan, tidak ada satu masyarakat pun yang menjadi korban," kata George."

Sekitar 1300 warga sipil di Banti dan Kimbely terisolasi karena intimidasi KKB. Setelah mengamankan lokasi dan mengevakuasi warga sipil, polisi juga telah memublikasi identitas 21 anggota kelompok bersenjata di sana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mereka adalah Ayuk Waker, Obeth Waker, Ferry Elas, Konius Waker, Yopi Elas, dan Jack Kemong. Kemudian Nau Waker, Sabinus Waker, Joni Botak, Abu Bakar alias Kuburan Kogoya, Tandi Kogoya, Tabuni, Ewu Magai, Guspi Waker, dan Yumando Waker alias Ando Waker. Selanjutnya Yohanis Magai alias Bekas, Yosep Kemong, Elan Waker, Lis Tabuni, Anggau Waker, serta Gandi Waker. (Wawan)
Terungkap, Penetapan Walikota Batu Sebagai Tersangka dalam kasus OTT Salahi Prosedur

Terungkap, Penetapan Walikota Batu Sebagai Tersangka dalam kasus OTT Salahi Prosedur

Kesalahan prosedur penetapan Walikota Batu non-aktif Eddy Rumpoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap di lanjutan persidangan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yang dipimpin hakim tunggal R Iim Nurohim, Kamis (17/11/2017).

Di depan persidangan, dua penyidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi oleh KPK, masing-masing Harun Al Rasyid dan Andreas mengungkapkan bahwa bahwa gelar perkara atas OTT Eddy Rumpoko dilakukan hari Minggu 17 September 2017, setelah waktu Ashar. Atau sekitar pukul 15.00 WIB lebih.

Sementara itu, penetapan Eddy Rumpoko sebagai tersangka telah secara resmi diumumkan oleh KPK pada sekitar pukul 13.00 WIB, melalui Sprindik Nomor 91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017. KPK sendiri melakukan jumpa pers dihadapan awak media dalam penetapan Eddy Rumpoko sebagai tersangka disampaikan langsung oleh pimpinan KPK, Laode M Syarif, dengan didampingi Humas KPK, Febri Diansyah.

“Fakta persidangan hari ini menunjukkan bahwa pemohon (Eddy Rumpoko) ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian didalami dan dilakukan gelar perkara. Ini fatal. Padahal semua tahu, penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin, karena menyangkut nasib dan hak asasi manusia,” ungkap kuasa hukum pemohon, Agus Dwi Warsono usai sidang Jumat sore.

Ditambahkan Dwi, pihaknya menduga, karena KPK memiliki batas waktu 1x24 jam, maka demi mengejar waktu, Eddy Rumpoko ditetapkan tersangka terlebih dahulu tanpa melalui proses gelar perkara yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan status sebagai tersangka.

“Ini kan namanya abuse of power. Saya yakin Hakim melihat ini sebagai fakta dalam mengambil keputusan nanti,” ungkap advokat dari kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm itu.

Selain itu di persidangan juga terungkap fakta, bahwa pada saat OTT dilakukan KPK di rumah dinas Walikota Batu, ketika itu Eddy Runpoko sedang berada di kamar mandi. Sehingga, terungkap fakta bahwa barang bukti uang Rp. 200 juta yang didalilkan sebagai uang suap untuk Eddy Rumpoko disita dari pengusaha Filipus Jap, yang menjadi tersangka penyuap. Bukan dari tangan Eddy Rumpoko.

“Saat itu Filipus Jap bertamu ke rumah dinas walikota, masih duduk di teras luar, sementara pak Eddy saat itu sedang di dalam rumah, mandi. Tiba-tiba datang KPK dilakukan OTT. Proses ini juga menjadi concern kami dalam mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi sekarang terungkap, bahwa pemohon ditetapkan tersangka lebih dulu, baru dilakukan gelar perkara,” ujar Dwi.

Langgar SOP KPK

Sementara itu di temui secara terpisah, Ridwan Parapat, praktisi hukum dari Kantor Advokat Togar M. Nero, mengungkapkan, terkait dengan gelar perkara yang dilakukan setelah penetapan tersangka adalah pelanggaran terhadap SOP KPK yang digunakan Deputi Penindakan.

Diungkapkan Ridwan, di dalam SOP KPK, di Bagian 23, Pasal 57 tentang tindak lanjut OTT, disebutkan di ayat 2 sampai 5, tertulis adanya kewajiban dilakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang yang di-OTT menjadi tersangka. 

“Artinya, penetapan tersangka tanpa diawali gelar perkara terlebih dahulu, atau gelar perkara dilakukan setelah penetapan tersangka, jelas melanggar SOP mereka (KPK, red) sendiri. Dan dalam hukum formil, hal itu adalah tidak sah,” ujar Ridwan. (Mella Permata Sari)
Pasukan Gabungan TNI Berhasil Pukul Mundur TPN OPM di Kimbeli dan Banti

Pasukan Gabungan TNI Berhasil Pukul Mundur TPN OPM di Kimbeli dan Banti

Pasukan gabungan TNI yang terdiri dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebanyak 13 orang dibantu pasukan Yonif Raider 751 sebanyak 30 orang bergerak cepat menguasai Kimbely serta 2 Tim dari pengintai tempur (Taipur) Kostrad bertugas menguasai Banti Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika.

Pasukan-pasukan itu tergabung dalam satgas terpadu TNI Polri saat melakukan evakuasi ke 344 warga non papua dan papua yang terjebak dan terisolasi di kedua kampung tersebut.

Kapendam XVII/Cenderawasi Papua Muhamad Aidi menyebutkan, pada waktu yang di koordinasi pada Jam “J” pada jam 07.00 setelah Kimberley berhasil dikuasai, Pangdam XVII/Cenderawasi memerintahkan untuk bergerak menguasai pos-pos pengamanan kelompok Separatis TPN/OPN .

“Pagi subuh, pasukan telah dikerahkan untuk melakukan penyerangan senyap di wilayah Kimbeli dan Banti yang dipimpin langsung Panglima Kodam XVII/Cenderawasi,” katanya.

Kurang dari 2 jam seluruh Medan berhasil dikuasai dan para separatis melarikan diri ke Hutan dan gunung.

“Belum bisa dipastikan apakah kelompok separatis OPM ada yang korban karena cuaca berkabut sanggat tebal,” kata Kapendam XVII/Cenderawasi M Aidi kepada wartawan di Tembagapura.

Setelah seluruh wilayah di kuasai dan situasi dinyatakan aman, Pangdam XVII/Cenderawasi berkoordinasi dengan Kapolda agar segera mengirimkan Tim Evakuasi warga.

Tidak lama kemudian Tim Satgas Terpadu TNI/Polri tiba di lokasi melaksanakan evakuasi. Sekitar pukul 14.00 wit, proses evakuasi berhasil dilaksanakan dengan jumlah korban Sandera 344 orang terdiri dari warga pendatang dan pribumi.

“Sementara penduduk asli setempat memilih tetap tinggal dengan jaminan keamanan dan dukungan logistik serta pasukan pengamanan tetap tinggal di lokasi untuk mengamankan wilayah tersebut,” ucapnya.

Saat ini para warga yang dievakuasi berjumlah 344 orang, termasuk anak-anak telah di evakuasi ke Timika.(Wawan)
Ini Jawaban KPK Mengenai Pemindahan Setnov ke RSCM

Ini Jawaban KPK Mengenai Pemindahan Setnov ke RSCM

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Salemba, Jakarta Pusat.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kepindahan Setya Novanto ke RSCM diputuskan usai tim penyidik bersama tim dokter melakukan serangkaian pemeriksaan.

"Setelah dilakukan pengecekan sejumlah kondisi kesehatan tersangka SN, siang ini untuk kebutuhan tindakan lebih lanjut seperti CT Scan, maka yang bersangkutan dibawa ke RSCM," kata Febri  melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (18/11/2017).

Febri melanjutkan, pemindahan Setya Novanto ke RSCM Salemba, juga sekaligus untuk memudahkan proses penyidikan. Untuk selanjutnya, SN juga akan dipertimbangkan dirawat di RSCM.

"Hal ini dibutuhkan dalam proses penyidikan untuk memutuskan tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka. Termasuk rencana akan diajukan alih rawat ke RSCM," ucap Febri. (Himawan Aji)
Setnov Dipindah ke RSCM

Setnov Dipindah ke RSCM

Tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto dipindahkan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, pada Jumat (17/11/2017) siang. Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Setnov terlihat dibawa keluar dari RS Medika Permata Hijau pada pukul 12.45 WIB. Dengan dikepung wartawan yang berusaha meliput, Ketua DPR tersebut dibawa masuk ke ambulans dengan kawalan petugas polisi.

Dalam pantauan, sejak pukul 10.00 WIB, tiga orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terlihat belalu lalang di area rumah sakit, tapi tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.

Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, satu ambulans sudah berjaga-jaga di halaman rumah sakit untuk membawa Setnov.

Pada pagi tadi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya mempertimbangkan membawa Setnov ke rumah sakit lain untuk mempermudah penyidikan.

Sementara itu, Dokter RS Permata Hijau menyatakan pemindahan hanya bisa dilakukan seizin pasien.

"Itu hak pasien, tapi kalau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menghendaki hal itu dan pasien menghendaki juga, ya kami tidak bisa menahan," ujar ujar Bimanesh Sutarjo, dalam konferensi pers pada media, Jumat (17/11/2017).

Sebelumnya, Setnov disebut Bimanesh dalam kondisi lemah pagi ini setelah mengalami kecelakaan mobil menabrak tiang listrik pada Kamis malam. Di RS Medika Permata Hijau, Setnov telah diperiksa oleh dokter spesialis, dokter syaraf, dan dokter jantung. (Himawan Aji)

Thursday, 16 November 2017

Kronologis Kecelakan Mobil Setnov

Kronologis Kecelakan Mobil Setnov

Seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya mengatakan, mobil Toyota Fortuner hitam bernomor polisi B 1732 ZLQ melaju kencang dari arah Jalan Permata Berlian menuju arah Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya menabrak sebuah tiang PLN, Kamis (16/11/2017) kemarin.

Belakangan diberitakan bahwa salah satu penumpang mobil itu adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, yang sejak malam sebelumnya telah dicari-cari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi e-KTP,

Kecelakaan itu diperkirakan terjadi pada pukul 18.35 WIB. Saksi tersebut mengatakan, mobil Toyota Grand Fortuner hitam itu melanju sangat kencang kemudian tampak lepas kendali dan menyerempet sebuah pohon lalu naik ke trotoar dan menabrak sebuah tiang PLN di trotoar.

"Kejadian (pukul) 18.35. Gerimis. Jalanan kemarin agak sepi. Mobilnya melaju kencang, lalu oleng ke kanan dan menabrak," ujar saksi tersebut, Kamis malam.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, ada tiga orang pria di dalam mobil. Beberapa saat setelah tabrakan seorang pria keluar dari mobil menuju pintu mobil bagian tengah.

Laki-laki tersebut kemudian membopong seorang pria lainnya yang mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam yang diduga merupakan Setya Novanto ke sebuah mobil sedan berwarna hitam yang ada di depannya. Mobil sedan itu berjarak sekitar 10-15 meter dari mobil Fortuner.

Saksi itu berjarak sekitar 3 meter dari pria berkemeja putih tersebut. Orang yang sebelumnya membopong pria yang diduga Setya Novanto itu sempat meminta bantuan warga sekitar.

Namun tak ada warga yang membantu untuk menolong. Warga hanya melihat pria itu membopong pria berkemeja putih itu. Pria yang diduga Setya Novanto tersebut saat dibopong terlihat tak sadarkan diri. Tak terlihat ada darah mengalir dari tubuh atau kepala dari orang yang dibopong itu.

"Saya diminta tolong, warga yang lain juga. Tapi semuanya diam saja. Dia bopong Setya Novanto ke mobil sedan yang jaraknya 10 meter di depan. Saya enggak tahu itu mobil konvoi atau tidak. Saya yakin itu Setnov (Setya Novanto) karena jaraknya dekat banget," ujar saksi tersebut.

Dia mengatakan, mobil Fortuner yang menabrak tiang PLN berada cukup lama di lokasi kejadian sebelum akhirnya diderek oleh mobil derek. Saksi itu mengatakan, tak ada polisi hingga beberapa waktu usai kecelakaan terjadi.

Saksi lain, sebut saja Anton, mengatakan masih melihat mobil fortuner di lokasi kejadian pada pukul 19.20 WIB. Saat itu dia tengah melintas di lokasi.

Polisi yang pertama kali datang ke lokasi dari Unit Lalu Lintas Polsek Jagakarsa, AKP Sunarjo, mengatakan saat dia tiba di lokasi, mobil Fortuner sudah dalam kondisi diderek. Sunarjo sedang dalam perjalanan pulang bertugas dari Polsek Jagakarsa menuju ke kediamannya di daerah di Ciledug.

"Saya memang tidak lihat langsung. Pas datang sudah diderek saja," ujar Sunarjo. (Himawan Aji)

KPK Kirim Tim Untuk Cek Setnov Usai Kecelakaan

KPK Kirim Tim Untuk Cek Setnov Usai Kecelakaan

Malam ini KPK mengirim tim ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. untuk  mengecek kondisi tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang disebut mengalami kecelakaan pada Kamis petang tadi..

"Kami juga mendengar informasi yang terjadi malam ini, tentu tim langsung melakukan pengecekan ke sana untuk melihat lebih jauh apa yang terjadi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).

Febri menyebutkan tim itu akan melihat bagaimana kondisi Novanto. Selain itu, tim KPK akan mengecek kronologi lengkap kejadian kecelakaan itu.

"Bagaimana kondisi tersangka di sana, melihat kronologi secara persis bagaimana," ucap Febri.

Febri juga mengatakan KPK telah meminta bantuan kepolisian untuk mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) atas Novanto.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich mengatakan kondisi Novanto mengalami gegar otak dan kepalanya bengkak seperti bakpao.

"Benjol seperti bakpao. Terus langsung panggil dokter untuk MRI scan. Urgen, masih tidur dan diperban lukanya. Benjol besar kepalanya, tangannya berdarah semua," ujar Fredrich di RS Permata Hijau, Jaksel, Kamis

Fredrich menyangkal bila dikatakan kliennya itu bersembunyi. Dia menegaskan Novanto ada urusan 
penting di luar kota. (Himawan Aji)
Setnov Alami Kecelakaan Lalu Lintas di Permata Hijau

Setnov Alami Kecelakaan Lalu Lintas di Permata Hijau

Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sudah dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Informasi dihimpun, kecelakaan dialami Setnov dalam perjalanan menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak kemarin malam keberadaan Setnov memang misterius.

"Saya telepon ajudan, tahu-tahu diinformasikan kecelakaan. Jam 7 lebih," kata Frederich di RS Medika, Kamis (16/11).

Akibat kecelakaan ini, kata Frederich, Senov batal ke KPK. Saat ini Setnov sudah ditangani dokter dan perawat. Menurut pengacara kondisi Setnov cukup parah.

"Buru-buru kejar waktu mau ke KPK. Beri keterangan," tuturnya.

Novanto mengalami kecelakaan saat menumpangi Fortuner B 1732 ZLO. Mobil naik trotoar lalu menghajar tiang listrik. Lokasi kecelakaan persis di samping kediaman pribadi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Tepatnya di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Iya di samping ini rumah pribadi pak Surya Paloh itu," kata salah satu petugas keamanan saat ditemui di lokasi, Kamis (16/11) malam.

Sementara itu, saat ditanya terkait kecelakaan tersebut, dia mengaku tidak mengetahuinya. "Saya enggak tahu," ujarnya. (Himawan Aji)
Jelang Pilkada dan Pilpres, Waspadai Adu Domba di Medsos

Jelang Pilkada dan Pilpres, Waspadai Adu Domba di Medsos

Menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang, upaya adu domba antar kelompok mulai bermunculan, terutama melalui media sosial. Karena itu masyarakat harus cerdas saat ‘bergaul’ dengan media sosial dan media konvensional.

“Masyarakat harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa, bukan segala-galanya. Masyarakat juga tidak boleh terpancing karena berita- berita yang mungkin isinya hasutan atau adu domba. Cari sumber-sumber yang resmi dan cek ricek. Kalau kesadaran ini dibangun sejak awal, pasti tidak akan terjadi apa-apa,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), DR. Hamdan Zoelva, SH, MH,  di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Untuk membangun kesadaran masyarakat itu, lanjut Hamdan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pertama masyarakat harus diberikan edukasi bahwa proses Pilkada dan Pilpres itu adalah proses biasa di alam demokrasi seperti sekarang. Kedua rasa saling hormat menghormati dan tenggang rasa antara satu dan yang lain harus terus dikembangkan. Selanjutnya, hindari melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dengan menghembuskan isu-isu sukuisme, agama, ras dan lain-lain. Kemudian hindari berita yang tak terklarifikasi apakah berita itu benar atau tidak.

“Kesadaran ini perlu terus dibangun di masyarakat karena saat persaingan Pilkada atau Pilpres tinggi, maka hoax dan hate speech (ujaran kebencian) di media sosial sangat tinggi,” terang mantan petinggi Partai Bulan Bintang ini.

Peraih gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum Tata Negara  dari Universitas Padjajaran ini mengakui setiap pelaksanaan Pilkada atau Pilpres memiliki potensi konflik yang tinggi. Apalagi dengan keberadaan media sosial ini, yang membuat masyarakat bisa mengakses segala hal melalui gawai.

"Itu juga dipicu dengan pandangan sebagian orang bahwa pertarungan politik seperti itu adalah pertarungan hidup mati. Padahal, itu hanya mekanisme biasa dalam rangka memilih pemimpin baru dan itu pun ada masa baktinya," ujarnya.

Untuk iIa juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu, masyarakat terkotak-kotak dengan berbagai isu sensitif, terutama agama. Hal ini harus dihindari, apalagi kekisruhan seperti ini bisa ditunggani kelompok radikal terorisme untuk melancarkan propaganda dan aksinya.

“Ingat radikalisme dan terorisme masih terus mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus waspada dan benar-benar jangan mudah terpancing dengan berbagai macam isu, terutama melalui media sosial dan media,” tutur Hamdan Zoelva. (Adri Irianto)

Wednesday, 15 November 2017

Penayangan Peristiwa Terorisme Harus Kedepankan Nasionalisme dan Kebangsaan lam

Penayangan Peristiwa Terorisme Harus Kedepankan Nasionalisme dan Kebangsaan lam

Nasionalisme dan kebangsaan harus dikedepankan dalam penayangan peristiwa terorisme. Hal tersebut harus dilakukan karena selama ini media lebih sering hanya mempertimbangkan keuntungan dengan mengkreasi berita dari peristiwa terorisme, tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi di masyarakat.

“Kadang-kadang media menjadi trigger dengan mengkreasi peristiwa terorisme dengan pemberitaan yang tidak proporsional. Mungkin pertimbangannya rating dan oplah media bersangkutan yang berujung pada keuntungan, tapi mereka juga harus memperhitungkan dampaknya di masyarakat,” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH saat menjadi pembicara pada pembukaan Rapimnas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Santika, Depok, Rabu (15/11/2017).

Menurut mantan Sestama Lemhanas ini, dampak penayangan berita terorisme yang tidak proporsional itu sangat besar di masyarakat. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang atau keluarga dari korban yang jadi sasaran. Hal itu malah akan menambah kebencian dan beban psikis mereka.

“Ini harus dihitung dengan baik-baik. Silakan beritakan masalah terorisme dan radikalisme, tapi harus secara proporsional yang mendidik sehingga masyarakat mempunyai ketahanan dalam menghadapi imbas dari kejadian itu,” harap mantan Kabareskrim Polri ini.

Karena itu, ia berharap KPI bisa berperan secara maksimal seperti menjadi wasit, terhadap seluruh aspek penyiaran baik televisi maupun radio agar bisa memberikan pembelajaran pada masyarakat, walaupun itu tidak populer. “Carikan bagaimana metode dan caranya supaya penyiaran itu mempunyai kontribusi pada kebaikan bangsa dan negara dan pendidikan kepada masyarakat,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini

Seperti  diketahui, faktor media ini memang menjadi konsen dari Komjen Suhardi Alius. Itu dibuktikan saat dirinya resmi dilantik menjadi Kepala BNPT, langkah pertama adalah mengumpulkan para pimpinan redaksi (Pimred) media nasional. Di situ ia memberikan pemahaman bagaimana peranan media dalam mengkreasi terjadinya peristiwa terorisme.

Pada kesempatan itu, Komjen Suhardi Alius mengajak seluruh pihak untuk tidak terbuai dengan situasi yang ada. "Juga jangan hanya melihat kepentingan kelompok atau bisnis saja, tapi lihatlah kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara," tutur pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1962 ini. 

Untuk itu ia juga mengajak untuk merenungkan ucapan Bung Karno bahwa perjuangan lebih mudah melawan jajah, tapi perjuangan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

Ia juga mencontohkan bagaimana pemuda seluruh Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Indonesia baru merdeka 17 tahun kemudian. Artinya selama itu pula mereka berjuang dan menanamkan jiwa kebangsaan sampai cita-cita merdeka sebagai bangsa Indonesia tercapai.

Pada kesempatan itu, mantan Kapolda Jabar itu juga memaparkan langkah-langkah pencegahan (soft approach) terorisme yang telah dilakukan BNPT. Salah satunya dengan membangun boarding school (TPA) di Deliserdang, Sumatera Utara yang dipimpin Khoirul Ghazali. Begitu juga di Yayasan Lingkar Perdamaian yang dipimpin mantan teroris lainnya, Ali Fauzi di Tenggulun, Lamongan.  (Adri Irianto)
KASAD : Selama masih disebut KKB TNI tidak bisa bergerak

KASAD : Selama masih disebut KKB TNI tidak bisa bergerak


 Upaya penyelamatan 1.300 warga Papua yang saat ini sedang diupayakan oleh TNI - Polri ternyata tidak bisa berjalan maksimal lantaran terdapat perbedaan penyebutan nama. Polri menyebut kelompok penyandera sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedangkan TNI melihat tindakan yang dilakukan oleh penyandera ini adalah sebuah gerakan separatisme (Makar) dengan sebutan TPN-OPM atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Perbedaan penyebutan ini menurut Kasad Jenderal TNI Mulyono adalah permasalahan yang harus segera di selesaikan karena berkaitan dengan siapa yang menangani.

"Selama ini TNI tidak bisa bergerak karena masih disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sehingga ranahnya adalah hukum" ujarnya.

Untuk itu dirinya minta pada pemerintah agar segera mengambil sikap untuk mengatasi penyanderaan 1.300 warga papua dengan memberikan payung hukum pada TNI.

"Mereka merupakan kelompok separatis yang menurut undang - undang harus ditumpas dan diberantas" jelasnya lagi dalam konfirmasinya di Pusdikif Kodiklat AD Cipatat, Bandung, Selasa (14/11/2017).

Selama ini TNI statusnya masih sebatas membackup Polri dan tidak berperan langsung, padahal pasukan TNI dengan segala perlengkapannya sudah disiapkan untuk melakukan operasi pembebasan.

Dalam menghadapi separatisme, Negara tidak boleh didekte apalagi diatur oleh kelompok pemberontak. Bahkan masyarakat saat ini semakin mempertanyakan tentang sebutan KKB yang seharusnya adalah separatis karena makar dan ingin merdeka menggunakan gerakan bersenjata.
Perayaan HUT Marinir ke-72 Berlangsung Meriah

Perayaan HUT Marinir ke-72 Berlangsung Meriah


Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Korps Marinir TNI-AL yang digelar di Lapangan Apel Ksatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu(15/11/2017).

Dalam amanatnya dihadapan para prajurit Marinir, Kasal mengatakan bahwa, Korps Marinir telah memberikan kebanggaan dan citra positif bagi TNI Angkatan Laut dengan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, baik dalam Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Lebih lanjut Kasal menjelaskan, pencapaian setiap tugas merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan, oleh karena itu tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semaksimal mungkin.

“Hal ini adalah wujud pembinaan berkelanjutan Korps Marinir dalam membentuk prajurit pejuang, profesional dan berkarakter guna menjadi unsur kekuatan tempur yang tangguh. Keberhasilan Koprs Marinir tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dengan masyarakat. untuk itu, kepercayaan dan kebersamaan tersebut harus terus dibina dan dipertahankan”, tegas Kasal.

Pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Korps Marinir tahun 2017 ini mengangkat tema "Marinir Prajurit Pejuang dan Profesional". Selain upacara parade dan defile pasukan serta kendaraan tempur, peringatan kali ini juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi dari para prajurit baret ungu TNI AL itu, diantaranya demo serangan kilat pasukan intai amphibi, demo kombinasi pencak silat, demo senam perahu karet, demo senam balok, demo rampak beduk, serta free fall gabungan dari 72 peterjun Marinir.

Sedangkan Material tempur Korps Marinir yang dikerahkan dalam defile yaitu, 3 unit Kendaraan Motor Kawal, 3 unit Kendaraan Khusus, 3 unit Kendaraan Rubicon, 3 unit Kendaraan Mobil Kawal, 9 unit Kendaraan KIA, 6 unit Kendaraan REO,  9 unit Sea Raider, 20 unit Tank BMP3F, 12 unit Tank PT 76 Modifikasi, 6 unit LVT 7 A1, 16 unit BTR 50 P, 4 unit BTR 4, 6 unit KAPA dan 2 unit Meriam 122mm  serta 2 unit Opleger Tatra dan 1 unit Opleger Hwang Zan.

Pada kesempatan HUT Marinir ini juga, Kasal yang didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ibu Ade Endah Supandi melakukan pemotongan tumpeng dilanjutkan makan bersama dengan ribuan prajurit Korps Marinir TNI AL dengan diiringi musik Kulintang dan Brass Band Marinir.

Selain melaksanakan Upacara Militer Parade dan Defile, pada rangkaian kegiatan HUT Korps Marinir tahun 2017 ini juga menggelar acara konser musik yang menampilkan band papan atas tanah air “Slank”.

Di tempat yang sama akan diselenggarakan “Marinir Fair” yang dibuka untuk umum dari tanggal 16 sampai dengan 19 November 2017. Pada “Marinir Fair” masyarakat dapat menyaksikan langsung Pameran Alutsista Marinir dari masa ke masa, Produk Ekonomi Kreatif Masyarakat, Bazar Barang dan Kuliner, Paint Ball, Outbond, Parade Kendaraan Tempur Amphibi, Terjun Payung serta Military Game.

Turut hadir pada peringatan HUT ke-72 Korps Marinir para pejabat negara antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI A Taufiq R, Kepala Staf Umum TNI (Kasum) Laksdya TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. , para sesepuh Korps Marinir dan mantan Dankormar, para Pejabat TNI, POLRI dan SIPIL, serta para Perwira, Bintara, Tamtama dan segenap Aparatur Sipil Negara jajaran Korps Marinir. (Adri Irianto)

Tuesday, 14 November 2017

Masyarakat Harus Kenali Berita Hoax Agar Terhindar dari Adu Domba

Masyarakat Harus Kenali Berita Hoax Agar Terhindar dari Adu Domba

Kemajuan informasi teknologi (IT) yang dibarengi dengan sosial media begitu pesat dan tidak dapat terelakkan. Ironisnya, selain membawa dampak positif, kondisi ini justru berimbas negatif dengan dimanfaatkannya internet (dunia maya) oleh kelompok radikal untuk memecah belah persatuan dan membuat gaduh di masyarakat, dengan ujaran kebencian (hate speech), fitnah, berita bohong (hoax).

Menurut Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE, gejala adu domba memang ada terutama di media sosial. Itu ditandai dengan banyak sekali hoax yang isinya mengadu domba, memecah belah, menyebar fitnah.

“Saya kira kita semua yang memegang gadget harus hati – hati, kalau ada berita yang ganjil maka jangan serta merta langsung diviralkan, karena jika diviralkan maka akan merusak karena itulah yang diharapkan oleh yang membuat berita adu domba tersebut,” ungkapnya ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Lebih lanjut mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengungkapkan, masyarakat harus dapat mengenali mana berita hoax dan berita adu domba. Misalnya berita yang kita dapatkan tidak pernah ada di media mainstream, maka jangan langsung diterima apalagi langsung diviralkan. Kedua apa yang di beritakan adalah hal yang tidak masuk akal baik itu terhadap pejabat, lembaga maupun institusi tertentu, maka harus dilakukan cek dan ricek.

"Cek dan ricek dapat dilakukan kepada orang tertentu, karena berita adu domba yang beredar di media sangat berbahaya karena dapat memecah belah antar perorangan, antar kelompok, institusi bahkan antara masyarakat dengan pemerintah," ujar pria kelahiran Padang Pariaman, 4 Maret 1955 ini

Menurutnya, berita hoax dan adu domba jika tidak ditangkal maka akan menyebabkan kehancuran suatu peradaban, terlebih jika adu domba tersebut kemudian dibungkus menggunakan ayat dan hadist untuk melakukan pembenaran atas apa yang dilakukan. Karenanya jika terdapat berita adu domba yang dibungkus dengan ayat ataupun hadist maka bertanyalah kepada kiai atau ulama.

“KH. Nazaruddin Umar (Imam besar Masjid Istiqlal), KH. Said Aqil Sirajd (Ketua umum PBNU) ataupun kiai-kiai kampung, merupakan kiai yang mempunyai kedalaman ilmu agama dan merekalah yang mempunyai otoritas terkait penafisran suatu ayat maupun hadist,” kata pria yang pernah mendapatkan gelar Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris ini.

Yang lebih penting, lanjut Azyumardi, dengan semakin derasnya arus informasi yang sulit sekali membedakan mana yang benar dan hoax terlebih dibungkus dengan agama, maka anak-anak muda jaman now harus diberikan pemahaman bagaimana bermedia sosial yang benar dan sehat.

Terkait radikalisme dan terorisme, pria berputra 4 anak ini mengatakan bahwa cara untuk menangkal munculnya radikalisme harus dimulai dari keluarga, terutama dalam memberikan pengertian untuk saling menghormati perbedaan agama, budaya, dan suku yang sangat majemuk. Karena Indonesia memang majemuk dan beragama. “Itu yang harus ditumbuhkan mulai dari keluarga, lalu ke sekolah, hingga ke masyarakat,” katanya mengakhiri.  (Adri Irianto)