Headline

Previous
Next

Tuesday, 23 January 2018

Menhan RI dan AS Saling Bertemu Bahas Banyak Hal

Menhan RI dan AS Saling Bertemu Bahas Banyak Hal

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Menhan Amerika Serikat, James Mattis di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Selasa (23/1/2018) siang.

Dalam kunjungan itu, kedua Menhan membahas sejumlah isu penting khususnya terkait kerjasama pertahanan antar dua negara. Ryamizard menuturkan, isu-isu yang dibahas, yakni terkait dengan Korea Utara, Laut China Selatan, kerja sama trilateral seperti terorisme hingga Rohingya.

"Tadi kita sudah membahas banyak isu penting. Masalah terorisme, alutsista. Ini semua yang kita bahas secara persaudaraan," jelas Ryamizard usai melakukan pertemuan tertutup dengan James Mattis seperti dikutip Detik.com.

Untuk masalah Untuk Korea Utara, kita jangan memanas-manasi lah. Kami mengajak PBB agar menekan Korea Utara untuk melaksanakan hukum internasional," ujar Ryamizard usai pertemuan dengan Mattis.

Kedua, terkait isu laut China Selatan. RI-AS menilai bahwa situasi laut China Selatan sudah menurun.  Padahal sebelumnya klaim-klaim kawasan tersebut membuat situasi memanas antarbeberapa negara.

Ketiga, kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina akan diperkuat oleh AS. Ryamizard mengaku membahas tentang kerja sama intelijen 'our eyes' berkaitan dengan masalah ISIS. Dia menyebut 'our eyes' merupakan adaptasi dari kerja sama intelijen 'five eyes' milik AS dan sekutunya. Mattis  setuju akan membantu penanganan ISIS di Asia Tenggara.

"Ini (ISIS di Asia Tenggara) harus diselesaikan karena kalau tidak dia akan tambah kuat. Untuk menyelesaikan ini kita perlu banyak mata-mata. Maka, saya membentuk 'our eyes', Amerika membentuk 'five eyes'. Supaya kita tahu pasti apa yang dilakukan, tahu pasti mau ke mana dia, tadi Jenderal Mattes mengatakan akan bantu kita karena bagaimana pun alat Amerika lebih jauh canggih dari kit," kata mantan Pangkostrad yang merupakan alumni Akmil tahun 1974 ini.

Menurutnya, RI-AS sepakat, penanganan kontra terorisme akan lebih intensif dilakukan secara bersama lantaran menjadi ancaman serius bagi dunia. "Sekarang itu, musuh bersama dunia itu yaa teroris. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri semdiri. Menanganinya harus bersama-sama," ungkap mantan Pangdam Jata dan Pangdam V/Brawijaya ini.

Keempat, yakni isu Rohingya. RI-AS memiliki pandangan yang sama perlunya penanganan yang tepat untuk para pengungsi Rohingya. Mantan Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak, Kostrad ini memberikan sedikit peringatan. Menurutnya, apabila ditolak di banyak negara, dia khawatir Rohingya malah beralih menjadi teroris.

"Sebab bila tidak, maka dikhawatirkan muncul benih-benih terorisme. Di Myanmar tidak diterima, di Filipina tidak diterima, tidak ada yang menerima. Pasti mereka mikir siapa yang menerima mereka? Yang menerima pasti teroris, nah ini berbahaya. Maka itu penanganannya harus betul-betul dan tadi kita setuju. Kekhawatiran itu muncul lantaran Myanmar tidak terlalu jauh dari basis ISIS yang berada di Filipina Selatan," kata menantu mantan Wapres RI, Try Sutrisno ini.

Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ke-23 ini mengatakan, pertemuannya dengan Menhan James juga merupakan tindak lanjut dari persetujuan kerjasama pertahanan sebelumnya dibidang pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

Indonesia dan AS sendiri telah memiliki persetujuan kerja sama pertahanan melalui Join Statement in Comprehensive Defence Corporation. Dokumen itu ditandatangani saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 silam.

Dalam gelaran KTT G-20 tahun 2017 lalu, Presiden Jokowi dan Presiden AS Donald Trump juga telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Indonesia-AS juga mengembangkan kerja sama melalaui berbagai dialog, misalnya, dialog keamaman dan strategis Indonesia-AS serta dialog pertahankan bila tetap AS-Indonesia.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga mencakup bidang pendidikan. Kemenhan mencatat, 6.159 prajurit TNI dan PNS mengikuti pendidikan di AS. Adapun 61 perwira AS mengikuti Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI atau Sesko Angkatan Darat (Seskoad).

Seperti diketahui, Menhan AS James Mattis berkunjung ke Indonesia selama tiga hari pada 22-24 Januari 2018.  Selain Menhan Ryamizard, James Mattis juga akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selepas dari Jakarta, Mattis dijadwalkan akan melawat ke Vietnam. Lawatan itu berlangsung ketika Pentagon tengah memfokuskan kembali prioritas pada apa yang disebut sebagai upaya untuk menghadapi "persaingan kekuatan besar" dengan China dan Rusia.

"(Menhas AS) ini teman saya, sudah tiga kali saya ketemu dia, (bahas) pertahanan, kerja samanya, sudah tiga kali. Sudah biasa aja sama dia," ujar Ryamizard mengakhiri. (Basyirun Adhim)
Aktor Senior Sys NS Yang Juga Pendiri Partai Demokrat Meninggal  Dunia

Aktor Senior Sys NS Yang Juga Pendiri Partai Demokrat Meninggal Dunia

Mantan politisi Partai Demokrat Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Ns. Soerio Soebagio, atau lebih dikenal dengan nama Sys NS meninggal dunia, Selasa (23/1/2018). Sys meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Kabar meninggalnya Sys yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat itu diumumkan langsung oleh putri pertama Sys NS, Syanindita Trasysty, melalui Instagram pribadinya.

"Innalillahi wainnailaihi raji'uun... Telah berpulang ke Rahmatullah ayah kami tercinta, RMH Heroe Syswanto NS @sys_ns pada hari Selasa, 23 Januari 2018. Mohon doanya agar almarhum husnul khotimah," tulis Syanindita di Instagram Story.

Sys NS diduga meninggal dunia akibat kelelahan. Apalagi pria 61 tahun itu baru pulang dari luar kota. Sys NS juga diketahui sedang mempersiapkan diri untuk tampil dalam acara musik Jockie Surjoprajogo.,

Meninggalnya  Sys Ns itu juga dibenarkan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari. Imelda mengatakan, Sys Ns meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. "Iya benar (meninggal dunia) di RSPI," ujar Imelda dalam pesan singkat, Selasa (23/1/2018).

Meski begitu Imelda tidak menjelaskan penyebab Sys Ns meninggal.

Sys Ns dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat pada 2001. Sys bahkan pernah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat pada 2005 silam.

Sayang pada kongres di Bali pada Mei 2005, Sys kalah bersaing dengan adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono, Hadi Utomo.

Tak berapa lama kemudian, tepatnya akhir 2005, Sys mundur dari Demokrat. Dia beralasan Demokrat sudah tak lagi sejalan dengan misi dan visinya.

Setelah meninggalkan Partai Demokrat, Sys mendirikan partai baru, yakni Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partai itu kemudian berubah nama menjadi Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia. (Casandra Editya)
TNI-Polri Diminta Presiden Untuk Tangani Wabah di Papua

TNI-Polri Diminta Presiden Untuk Tangani Wabah di Papua

Presiden RI, Joko Widodo dalam pengarahannya  kepada Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menangani permasalahan wabah penyakit yang terjadi di Papua.

"Bapak Presiden memerintahkan segera kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menangani permasalahan wabah penyakit yang ada di Papua dan kita teruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan membentuk satuan tugas TNI-Polri untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah acara Pengarahan Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memberikan keterangan pers didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengatakan, pada kesempatan itu, Presiden memberikan dua pesan yakni agar TNI-Polri tetap menjaga terjalinnya soliditas antara keduanya.

Pesan kedua yakni penyelesaian masalah wabah penyakit di Papua oleh TNI-Polri. Untuk itu, TNI dan Polri, kata Hadi, akan membentuk satuan tugas bersama yang melaksanakan tugas selama periode tahun ini.

"Dan satgas ini adalah satgas yang melaksanakan tugas sepanjang tahun dari selama satu tahun selama periode tahun ini," kata alumni AAU tahun 1986 ini.

Satgas yang dimaksud akan melaksanakan tugas di antaranya penerjunan tenaga medis termasuk dokter spesialis yang dianggap rawan terhadap penyakit didukung dengan logistik dan obat-obatan.

"Dan yang paling utama adalah kita akan terbangkan dokter terbang pada wilayah apakah terjangkit penyakit atau tidak akan didatangi secara periodik dengan tenaga-tenaga dokter dan medis lain," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-21 ini .

Pembentukan satgas, kata pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 November 1963 yang juga pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden ini, akan segera dikonkretkan secara teknis sehingga bisa segera diterjunkan ke lapangan.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi supaya jelas dan kami akan siap melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Bapak Presiden," kata mantan Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh dan Pangkalan Udara Adi Soemarmo ini mengakhiri. (Noor Irawan)
Penggunaan Isu SARA Dalam Pilkada Harus Ditinak Tegas

Penggunaan Isu SARA Dalam Pilkada Harus Ditinak Tegas

Pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum bila terjadi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ini harus dilakukan karena belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Bangsa Indonesia hampir terpecah belah akibat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur.

Pengajar Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, menyadari kondisi tersebut karena secara umum demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Buktinya Pilkada atau Pilpres saat ini cenderung masih menonjol sebagai ajang perebutan kekuasaan bukan ajang adu ide dan program pembangunan. 

“Sebagai negara yang berideologi Pancasila dan memiliki Bhinneka Tunggal Ika seharusnya para penyelenggara negara (pemerintah) mampu menekan pelaksana atau peserta (parpol) agar Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati untuk tidak melakukan cara-cara kotor,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Karena itu, lanjut Bambang, tindakan tegas dari penyelenggara Pilkada harus diwujudkan dengan tidak memberikan kebijakan terhadap siapapun peserta yang menyimpang dari aturan. Menurutnya, isu SARA menjadi momok paling berbahaya dalam memelihara keutuhan NKRI. Apalagi sekarang banyak kelompok yang memanfaatkan kecanggihan media sosial untuk menyebar propaganda di dunia maya, baik berupa narasi kekerasan, ujaran kebencian,  maupun hoax.

“Gejolak di masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat naik tensinya akibat masih belum terwujudnya harapan besar bangsa ini yang dari dulu sampai kini belum terwujud yaitu tatanan kehidupan bangsa dan negara yang harmoni sesuai karakteristik sosial, politik, hukum, dan ekonomi Indonesia,” ungkap pria yang juga pensiunan polisi alumni Akapol tahun 1971 ini.

Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan, terutama internet (dunia maya) merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. "Masalahnya keberadaan internet ini belum dimanfaatkan secara benar, bahkan ada sebagian orang yang menjadikan itu peluang yang mengarah terjadinya kontradiksi," ujarnya.

Hal itu bukan karena sistemnya salah, tetapi memang ada pihak yang sengaja menyalahgunakan dunia maya untuk kepentingan kelompok tertentu yang sejauh ini belum ditindak secara tegas dan obyektif. Untuk itu, dirinya mengimbau agar masyarakat memiliki kekebalan dari propaganda atau kampanye hitam dalam Pilkada Serentak nanti.

"Caranya dengan memberi kepercayaan kepada para pimpinan non formal di masyarakat seperti tokoh masyarakat, ketua adat, dan lain-lain untuk memperkuat nilai-nilai dan tradisi kepada warganya agar menjaga keharmonisan dan kedamaian, disamping terus memelihara dan merawat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya mengakhiri. (Adri Irianto)
Jokowi Apresiasi Kinerja TNI-Polri Dalam Amankan Pesta Demokrasi

Jokowi Apresiasi Kinerja TNI-Polri Dalam Amankan Pesta Demokrasi

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018 di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). Rapim ini guna mempersiapkan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak 2018 di 171 wilayah Indonesia.

Rapim tahun ini dilandasi dengan semangat sinergi, soliditas, dan profesionalitas TNI-Polri dalam mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan tahapan Pemilu 2019 dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan kebanggaannya bahwa Indonesia telah melalui beberapa kali pemilihan umum, baik presiden dan wakil presiden, anggota legislatif serta kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota).

"Kita patut berbangga bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, berhasil menyelenggarakan beberapa kali pemilu, baik legislatif, presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, secara demokratis, aman dan tertib," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin dewasa dan matang dalam berpolitik.

Dan Jokowi pun juga mengapresiasi TNI dan Polri yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengamankan setiap perhelatan demokrasi. Stabilitas keamanan yang tetap tercipta sepanjang dan pasca-Pilkada, lanjut Jokowi, tidak terlepas dari peran kedua institusi tersebut.

"TNI dan Polriselama ini  telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengamankan setiap perhelatan demokrasi yang telah kita lakukan," ucapnya.

Untuk itu kepada seluruh jajaran Polri dan TNI, Jokowi menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih karena telah menjalankan tersebut. Berkat Polri dan TNI perhelatan demokrasi berjalan aman dan lancar.

"Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada jajaran TNI dan Polri," ujar dia.

Sebelumnya, sebanyak 359 Perwira Tinggi TNI-Polri menghadiri rapat pimpinan tersebut.Rapat pembukaan ini dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Para pimpinan matra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, juga tampak hadir. nya, yang di akhiri pembekalan bapak Wakil Presiden," ujar Hadi dalam sambutan pembukaannya.

Rapim TNI-Polri akan digelar selama tiga hari yakni, 23-25 Januari 2018. Pada hari pertama, rapat digelar bersama oleh kedua instansi itu. Pada hari kedua dan ketiga, rapat dilakukan di markas masing-masing. (Noor Irawan)
Presiden RI Hadiri Rapim TNI-Polri Yang Diikuti Sebanyak 359 Perwira Tinggi

Presiden RI Hadiri Rapim TNI-Polri Yang Diikuti Sebanyak 359 Perwira Tinggi

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). Pucuk pimpinan tertinggi TNI-Polri yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian turut hadir dalam Rapim tersebut.

Dalam acara juga turut dihadiri beberapa menteri kabinet kerja seperti Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jaksa Agung HM Prasetyo dan seluruh Jenderal TNI-Polri, mulai dari bintang satu (Brigjen) sampai dengan bintang empat.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa acara Rapim ini diikuti oleh 359 Pati gabungan dari TNI-Polri. Acara tersebut memang dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh masing-masing internal institusi.

"Dilaporkan kepada bapak Presiden, telah hadir 359 perwira tinggi, meliputi 180 Pati TNI, dan pejabat Polri 179 Pati. Rapim TNI-Polri dilaksanakan secara bersama di Mabes TNI, dan tersebar di internal TNI dan Polri," kata Hadi saat memberikan sambutan pembukaan Rapi TNI-Polri di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).

Dalam Rapim ini, Hadi menyampaikan bahwa nantinya bukan hanya Presiden Jokowi saja yang akan memberikan pembekalan kepada jajaran TNI-Polri. Tapi juga beberapa menteri kabinet kerja juga akan memberikan pembekalan Rapim TNI-Polri.

"Terima kasih atas kehadiran bapak Presiden berkenan hadir guna memberikan pembekalan kepada peserta Rapim TNI-Polri, Pembekalan selanjutnya juga akan disampaikan oleh para Menteri kabinet kerja, Kapolri, Kepala Badan, beserta kelembagaan lainnya, yang di akhiri pembekalan bapak Wakil Presiden," ujarnya. (Noor Irawan)
PT Angkasa Pura II Akan Menjadi Pengelola Bandara Kertajati

PT Angkasa Pura II Akan Menjadi Pengelola Bandara Kertajati

PT Angkasa Pura (AP) II resmi mengelola jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, Majalengka. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)  yang merupakan kelanjutan dari framework commitment dan nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang telah ditandatangani bersama dengan PT Bandar Internasional Barat (BIJB).

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawa dan Direktur Utama PT BIJB, Virda Dimas Ekaputra. Acara itu  disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Dengan demikian,  PT Angkasa Pura II (Persero) kini menjadi  operator atau pengelola Bandara Internasional Jawa Barat untuk melaksanakan kerjasama operasi (KSO) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan terhadap bandara selama jangka waktu perjanjian.

"AP II akan mengoperasikan seluruh aset sisi darat dari BIJB termasuk terkait dengan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa Terkait Bandara. Intinya secara keseluruhan operasional BIJB akan dilaksanakan oleh AP II dan kami yakin kehadiran kami dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah setempat," katanya.

Jangka waktu kerja sama operasi ini akan terjalin dan berlaku selama 17 tahun di mana PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengelola BIJB sampai dengan tahun 2035 dengan kepemilikan saham korporasi antara 25 persen -49 persen.

Usai penandatangan PKS tersebut, rencana selajutnya PT Angkasa Pura II (Persero) akan membentuk tim kesiapan operasi dan transfer bandara (Orat) bersama dengan PT BIJB dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

"Nantinya Tim Orat akan bertugas untuk mengatur persiapan pra-operasi bandara guna memastikan kesiapan operasional bandara, termasuk melakukan inventarisasi aset dan `due diligence` yang diperlukan," katanya.

Setelah penandatangan tersebut, AP II akan fokus pada tiga hal yaitu percepatan penyelesaian konstruksi proyek, percepatan operasi bandara untuk mendukung Penerbangan Angkutan Haji pada Juni 2018 dan penambahan perpanjangan landas pacu dari 2.500 meter x 60 m menjadi 3.000 meter x 60 meter.

Dalam pengoperasian tahap awal, BIJB memiliki terminal berkapasitas lima juta penumpang per tahun dan direncanakan akan dikembangkan kapasitas maksimalnya untuk dapat melayani 18 juta penumpang per tahun.

"Nantinya di BIJB ini juga akan kami implementasikan dan tingkatkan `soft infrastructure` seperti bandara AP II lainnya dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dalam program `Smart Airport` untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui aplikasi mobile dan mengefisiensikan kegiatan operasional bandara dengan membangun infrastruktur digital di BIJB. Salah satunya adalah dengan penggunaan aplikasi mobile Indoneaia Airporta dan juga aplikasi operasional iPerform," kata Awaluddin. (Basyirun Adhim)
Punya 9 Direksi, Maskapai Garuda Indonesia Malah Merugi

Punya 9 Direksi, Maskapai Garuda Indonesia Malah Merugi

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu yang terdiri dari Serikat Karyawan dan Asosiasi Pilot Garuda meminta Menteri BUMN, Rini Suwandi mengganti direksi dengan profesional dari internal perusahaan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) Ahmad Irfan dalam konferensi pers yang digelar di di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (23/1/2018), menilai terjadi pemborosan biaya karena jumlah direksi yang banyak. Saat ini direksi Garuda diisi sebanyak sembilan orang dari sebelumnya hanya enam orang.

"Kami meminta Menteri BUMN dan pemegang saham Garuda untuk mengevaluasi kinerja direksi saat ini dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal Garuda," kata Irfan.

Ia menilai dengan banyaknya jumlah direksi di bawah kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala Mansury, mengakibatkan banyak kebijakan yang tumpang tindih.

Menurut dia, dengan kinerja keuangan Garuda yang makin merosot tercatat kerugian sebesar 207,5 juta dolar AS pada Kuartal III-2017, penambahan direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi.

Selain itu, posisi Direktur Kargo juga dinilai tidak memberi perubahan signifikan terhadap pendapatan, apalagi Garuda bukanlah perusahaan penerbangan khusus kargo.

"Berikutnya ada penambahan direktur produksi, padahal ada direktur operasi dan direktur teknik. Sehingga tumpang tindih. Dan satu lagi direktur service. Tadinya di airlines ada Dirut, Direktur Teknik, Operasi, Komersial, Keuangan dan Personalia. Ini yang biasa ada di airlines besar dunia. Garuda sudah rugi, malah nambah direksi," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Bintang Hardiono menyampaikan keprihatinannya ketika maskapai penerbangan milik nasional tersebut mengalami penundaan delay berkali-kali, terutama saat puncak liburan (peak season).

Penundaan tersebut karena adanya perubahan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sehingga mengakibatkan kacaunya jadwal terbang kru penerbang. Menurut dia, pengelolaan SDM akan lebih baik jika dilakukan oleh manajemen yang mengetahui bisnis penerbangan.

"Paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan. Garuda ini dikelola oleh orang yang tidak tahu airline business akhirnya tidak bisa mengelola SDM dengan baik. Kalau orang Garuda yang tahu masalah penerbangan, mungkin tidak seperti ini," kata Bintang.

Kputusan direksi lainnya yang dinilai kurang tepat lainnya adalah penambahan armada yang tidak diikuti dengan kemampuan manajemen, untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.

Strategi bisnis ini membuat biaya operasional meningkat lebih tinggi ketimbang pendapatan. "Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen, sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," katanya mengakhiri (Aristarkhus Umbar Kriatianto)

Monday, 22 January 2018

Pertemuan Menhan RI dan AS Akan Bahas Terorisme

Pertemuan Menhan RI dan AS Akan Bahas Terorisme

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Menhan Amerika Serikat (AS) James Mattis akan membicarakan masalah terorisme dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung di Jakarta, pada Selasa (23/1).

"Saya mau usul soal pemberantasan terorisme. Kemarin, saya ajak di India, apakah dia setuju, jawabnya `excellent`," kata Ryamizard di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/1/2018) sepertidikutip Antaranews.com.

Alumni Akmil tahun 1974 yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan bahwa Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama terkait terorisme, yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan musuh dunia.

"Musuh kita satu, ya teroris itu. Dengan banyak mata, kita bisa pastikan di mana tempat mereka," ujar mantan Pangkostrad ini.

Menurut dia, masalah alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga bakal dibahas dalam lawatan Menhan AS ke Asia Tenggara itu. Pembelian pesawat Hercules baru dari AS, diakui Menhan Ryamizard menjadi salah satu rencana yang masih dipertimbangkan.

"Mungkin Hercules yang baru itu ya, karena alutsista terbaru itu perlu kita beli, walaupun enggak banyak-banyak," terang menantu mantan Wapres RI, Try Sutrisno ini.

Ia mengakui saat ini banyak pesawat angkut yang dimiliki TNI AU sudah berumur, sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Namun, menurut dia, rencana pembelian Hercules baru tersebut, perlu terlebih dahulu didiskusikan dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. "Itu saya bicara dulu dengan Panglima. Kami hitung-hitung dulu dana," ujar mantan Pangdam Jaya dan Pangdam V/Brawijaya ini.

Seperti diketahui, Menhan AS James Mattis berkunjung ke Indonesia selama tiga hari pada 22-24 Januari 2018.

Selain Menhan Ryamizard, James Mattis juga akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Noor Irawan)
Gandeng Akmil, Tiga Pesantren Ini Ingin Bentuk Santri Berkarakter

Gandeng Akmil, Tiga Pesantren Ini Ingin Bentuk Santri Berkarakter

Tiga pondok pesantren di Jawa Timur, melakukan penjajakan untuk merintis kerjasama dengan Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kerjasama dilakukan untuk pendidikan santri dan mahasiswa menuju santri nasionalis yang berkarakter.

Seperti dikutip Times Indonesia.com, tiga pesantren itu, adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo; Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang; dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Untuk itu, ketiga pimpinan ketiga pesantren tersebut, berkunjung ke kantor Gubernur Akmil di Magelang, Senin (22/1/2018).

Dari Pesantren Nurul Jadid, hadir Rektor Universitas Nurul Jadid (Unuja), KH. Abdul Hamid Wahid; Faizin Syamweil selaku sekretaris pesantren; KH. Faiz selaku Wakil Rektor IV Unija; serta M. Noer Fadli Hidayat selaku Wakil Rektor III Unuja.

Pesantren Tambak Beras, ada Dr. KH. Fatkhulloh, selaku Wakil Rektor I Universitas Wahab Hasbullah (Unwaha) dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmani Bahrul Ulum; Kholis Firmansyah, dosen Prodi Ekonomi Syariah dan tim akademik Unwaha; serta Nastangin, kepala Sekolah Mata Ma'arif NU Magelang.

Adapun dari Pesantren Tebuireng, ada Lukman Hakim selaku Mudir Bidang Pembinaan Pondok Pesantren Tebuireng; serta Akhmad Halim selaku Kepala Diklat Kader Pesantren.

Mereka disambut Wakil Gubernur Akademi Militer Magelang, Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi. Pada kesempatan ini, Wirana banyak menyampaikan tentang pendidikan kedisiplinan, karakter kebangsaan, kemandirian, keberanian, dan loyalitas. (M. Tariez)
Mabes TNI Beri Peringatan Program Dahsyat Untuk Bisa Hadirkan Tayangan Mendidik

Mabes TNI Beri Peringatan Program Dahsyat Untuk Bisa Hadirkan Tayangan Mendidik

Mabes TNI telah mendapat klarifikasi permintaan maaf dari pihak RCT terkait tayangan program Dahsyat yang dianggap melecehkan anggota TNI. Permintaan maaf itu direspon Mabes TNI dengan mengingatkan agar tayangan dalam program yang hadir setiap pagi itu lebih memberikan pendidikan.

"Saya enggak ngerti apapun soal program itu (Dahsyat), tapi apapun tayangan seperti itu tidak bagus untuk semua pihak. Ke depan saya berpesan untuk hadirkan tayangan pendidikan dan sopan santun," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah seperti dikutip Merdeka.com, Senin (22/1/2018).

Namun demikian Sabrar mengaku tak mengetahui mengenai pelaporan dilakukan Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) terhadap program Dahsyat tersebut. Laporan dilakukan Ormas PEKAT IB ke Polda Metro Jaya pada Minggu (21/1) malam.

"Saya berterima kasih berarti mereka memperhatikan TNI. Itu haknya ormas lah mereka melakukan itu," ujar mantan Kadispenad  yang merupakan alumni Akmil tahun 1988 ini

Mengenai izin menghadirkan anggota TNI itu pun Sabrar mengaku kurang mengetahuinya. Namun dia menduga izin dilakukan pihak RCTI maupun Dahsyat kurang lengkap. "Perizinan itu adanya diangkatan darat. Seharusnya ada tapi perizinan nampaknya tidak melakukan dengan prosedur yang sebenarnya ya," kata mantan Kasdam IV/Diponegoro dan Danrem 072/Pamungkas ini.

Sebelumnya, Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) resmi melaporkan program Dahsyat ke Polda Metro Jaya pada Minggu (21/1) malam. Tayangan pada hari Jumat (19/1) itu dinilai melecehkan TNI Angkatan Darat (AD).

Ketua Infokom DPP PEKAT IB, Lisman Hasibuan menyerahkan barang bukti berupa video tayangan acara tersebut dan juga gambar saat anggota TNI AD mengikuti permainan. Laporan tersebut diterima dengan Tanda Bukti Lapor dengan mencantumkan Laporan Polisi Nomor:LP/393/1/2018/PMJ/Ditreskrimum. Terlapor disangkakan dengan perkara kejahatan terhadap kesopanan.

Pada saat acara itu ditayangkan, salah seorang anggota TNI AD mengikuti permainan bersama salah seorang artis, Felcya Angelista. Permainan memakan kue yang diikat dan ditarik oleh kaki artis tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk warganet.

Dari pihak RCTI sudah meminta maaf atas tayangan tersebut. Melalui perwakilannya RCTI sudah menemui Direktur Perhubungan Angkatan Darat Kolonel Chb Wijdang.

"Dalam suasana hangat dan kekeluargaan kami menyampaikan maaf kepada Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI AD beserta keluarga besar Yon Hubad," demikian tertulis dalam akun instagram dahsyat.musik.

"Pimpinan TNI khususnya TNI-AD serta seluruh jajaran Yon Hubad, Kami mohon dibukakan pintu maaf atas konten salah satu permainan dalam acara Dahsyat pagi ini. Hal ini menjadi perhatian dan evaluasi bagi kami agar selalu memberikan tontonan yang menghibur dan bermanfaat bagi pemirsa televisi." (Noor Irawan)
Cimic dengan Siswa Korban Konflik di Lebanon Mewarnai Kegiatan Pasukan Garuda

Cimic dengan Siswa Korban Konflik di Lebanon Mewarnai Kegiatan Pasukan Garuda

Ketegangan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Timteng), khususnya di Lebanon telah banyak menyita perhatian masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat di tanah air. Pemerintah Indonesia pun masih terus mengerahkan pasukan TNI ke Lebanon dalam rangka misi menjaga perdamaian di sana.

Namun, misi menjaga perdamaian yang dilakukan oleh TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-L/Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) atau Indonesian Battalion (Indobatt) di negara yang syarat konflik tersebut tidak melulu soal letusan senapan.

Tapi juga melaksanakan pendekatan kepada anak-anak yang menjadi korban konflik melalui pendidikan dan seni budaya. Seperti yang dilakukan oleh prajurit TNI yang tergabung Indobatt di bawah pimpinan Komandan Satgas Konga XXIII-L/Unifil, Letkol Inf Arfan Johan Wihananto.

Beberapa waktu lalu, pasukan ini menggelar kegiatan Civil Military Coordination atau yang disingkat dengan Cimic dan komunikasi sosial dengan anak-anak sekolah Frun Public School di Lebanon Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Cimic Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil yang terdiri dari Kapten Inf Vico Andrika S., Lettu Mar R. Panggah, Lettu Cpm Arga Hogantoro beserta staf menggelar berbagai kegiatan untuk menghibur anak-anak yang bersekolah di Frun Public School.

Seperti interaksi bertema edukasi, penampilan seni budaya Indonesia berupa tarian dari Papua disertai permainan alat musiknya, serta lomba mewarnai. Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang positif, baik dari para guru maupun siswa-siswi yang menyaksikannya.

Keceriaan para anak-anak sekolah Frun Public School bersama Tim Cimic Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil terlihat sangat jelas tergambar diraut wajah mereka.

“Kami sangat terkesan akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Cimic Indobatt. Ini semua sangat berarti bagi kami maupun anak-anak didik kami,” ujar Maryam selaku Kepala Sekolah Frun Public School.

Menurut Maryam, Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt sangat mudah menyesuaikan diri bersama masyarakat dan anak-anak di sekolah tersebut.

“Kami bisa menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka,” ucapnya dalam rilis yang dikirim Puspen TNI kepada Zonasatu.co.id ini.

Dalam kegiatan Cimic tersebut, Satgas Indobatt juga menampilkan Smart Car bagi anak-anak sekolah Frun Public School. Tampak dengan jelas, para siswa dan siswi sangat antusias dan bersemangat menonton video-video edukasi yang diputar di Smart Car.

Di penghujung acara, Prajurit TNI membagikan buku bacaan yang tersedia di Smart Car dan bingkisan kepada seluruh siswa dan siswi Frun Public School.

Sementara itu, Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil Letkol Inf Arfan Johan Wihananto mengatakan, bahwa kegiatan sosial seperti ini dimaksudkan sebagai sarana kontak sosial dan jalinan komunikasi atas keberadaan Satgas Indobatt di tengah-tengah masyarakat Lebanon Selatan.

“Partisipasi Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil di wilayah Area of Responsibily Satgas, diharapkan dapat menghibur masyarakat terutama anak-anak,” kata Arfan yang juga merupakan Komandan Yonif Raider 400/Banteng Raider,  Kodam IV/Diponegoro. (Noor Irawan)
Airlangga Umumkan Pengurus Baru Partai Golkar

Airlangga Umumkan Pengurus Baru Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan nama-nama kepengurusan 'Golkar Bersih' siang ini. Dalam kesempatan itu, dia mengajak jajarannya untuk pose dua periode.

Pengumuman dibuka oleh Airlangga pukul 12.00 WIB di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

"Hari ini saya selaku Ketua Umum terpilih akan mengumumkan hasil revitalisasi kepengurusan anggota Golkar untuk mengerjakan tugasnya hingga periode 2019," ujar Airlangga saat sambutan.

"Revitalisasi ini berfokus pada pemilu 2019. Jadi susunan strukturnya murni untuk menghadapi tahun politik 2019, dalam kegiatan pilkada Partai Golkar," sambungnya.

Pada revitalisasi kepengurusan ini, Airlangga mengatakan ada perampingan organisasi yang sebelumnya 305 anggota menjadi 275 untuk pengurus partai. Sebanyak 75 di antaranya merupakan kader perempuan.

"Revitalisasi kali ini merampingkan, sebelumnya 305 pengurus sekarang jumlahnya 251, 75 di antaranya adalah pengurus perempuan. Revitalisasi ini secara spesifikasi target partai Golkar di 2019 tentu meningkatkan elektabilitas. Ditargetkan range Partai Golkar antara 16-18%," ucap Airlangga.

Dalam pengumuman itu terlihat Menteri Sosial, Idrus Marham masih memiliki jabatan dalam struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Jabatan yang diemban Idrus Marham adalah Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif. "Koordinator Bidang Kelembagaan, Idrus Marham," kata Airlangga.

Idrus Marham resmi menjabat Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang tengah bertarung pada Pilkada Jawa Timur 2018 sebagai calon gubernur. Idrus dilantik pada Rabu (17/1/2018) kemarin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Saat ditanya alasan memasukkan Idrus ke dalam struktur kepengurusan, Airlangga tidak menjawab. Namun, Airlangga menjamin Idrus tak akan disibukkan dengan tugas partai dan tetap bisa fokus menjalankan tugas sebagai menteri sosial.

"Terkait Pak Idrus memang ada jabatan portofolio. Jadi pekerjaannya enggak semasif sekjen dulu," ucap Airlangga.

Adapun jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang dulu dijabat Idrus Marham kini dipegang oleh Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus. Lodewijk sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Kajian Strategis DPP Partai Golkar. "Yang pertama Sekjen, Bapak Lodewijk (Freidrich) Paulus," kata Airlangga.

Terkait penunjukan Lodewijk Paulus sebagai Sekjen, Airlangga  memastikan tak ada tekanan dari pihak tertentu. "Tidak ada, tidak ada yang menekan," kata Airlangga.

Airlangga meminta penunjukan terhadap mantan Pangdam I/Bukit Barisan dan Danjen Kopassus TNI-AD ini tidak perlu dipersoalkan meski belum lima tahun di Partai Golkar sesuai Pasal 12 ART.

Sebab, kata Airlangga, alumni Akmil tahun 1981 yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI-AD ini sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM sejak 2016 lalu.

"Pak Lodewijk sudah jadi pengurus di periode yang lalu. Jadi itu sudah selesai," ujar Airlangga.

Sementara itu, posisi Bendahara Umum Partai Golkar tetap dijabat oleh Robert Joppy Kardinal yang kini juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Usai membuka acara pengumuman struktur pengurus partai, Airlangga lalu mengajak jajarannya untuk berpose 'dua periode'. Namun dia tidak membentuk angka dua jari seperti biasanya dengan tanda 'peace', tapi mengangkat jempol dan telunjuk.

"Ayo gaya 2 periode," sebut Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo itu.

Demikian susunan susunan kepengurusan Partai Golkar periode 2017-2019 :

Ketua Umum : Airlangga Hartarto
Sekretaris Jenderal : Lodewijk Freidrich Paulus
Wakil Sekretaris Jenderal : Sarmudji
Bendahara Umum : Robert Kardinal
Korbid Kepartaian : Ibnu Munzir
Korbid Perekonomian : Azis Syamsuddin
Korbid Pemuda dan Generasi Milenials : Agus Gumiwang Kartasasmita
Korbid Hubungan Eksekutif Legislatif : Idrus Marham
Korbid Pemilih Luar Negeri : Happy Bone Zulkarnain
Korbid Pratama : Nurdin Halid
Korbid Kajian Strategis : Yorrys Raweyai
Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera : Indra Bambang Utoyo
Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan : Nusron Wahid
Korbid Pemenangan Indonesia Timur : Melchias Mekeng
Korbid Kesra : Roemkono
Korbid Penggalangan Khusus : Hajriyanto Thohari
Badan Litbang : Umar Juworo
Badan Kajian Strategis dan Intelijen : Eko Wiratmoko
(Himawan Aji)