Headline

Previous
Next

Wednesday, 22 February 2017

Bertemu Kepala BNPT, Dubes RI untuk Turki Jelaskan Situasi di Perbatasan Turki-Suriah

Bertemu Kepala BNPT, Dubes RI untuk Turki Jelaskan Situasi di Perbatasan Turki-Suriah

Duta Besar Indonesia untuk Pemerintah Turki, Wardana, yang saat ini kebetulan berada di menyempatkan diri untuk bertemu Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH pada Rabu (22/7/2017) siang ini. Dengan didampingi staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dubes RI menemui Kepala BNPT untuk menjelaskan situasi terkini kondisi yang ada di Turki.

“Kebetulan beliau ada di Indonesia minta waktu bertemu bersama jajaran BNPT untuk menginformasikan situasi terkini terakhir kondisi Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah dimana Suriah sendiri saat ini sedang berkonflik,” ujar Komjen Suhardi Aluid di kantor perwakilan BNPT yang ada di salah satu Gedung Kementerian yang ada di Jakarta, Rabu hari ini.

Dikatakan Kepala BNPT, dalam pertemuan tersebut Dubes RI menyampaikan kalau saat ini banyak sekali Waga Negara Indonesia yang ada di perbatasan Turki-Suriah yang tidak dapat masuk ke Suriah sehingga di deportasi oleh pemerintah Turki.

“Dari laporan itu banyak ditemukan Warga Negara lain termasuk diantaranya WNI-nya juga banyak yang mencoba untuk masuh. Bahkan juga ada ditemukan warga yang keluar dari Suriah di tempat-tempat tersebut. Dan yang keuar dari Suriah itu juga termasuk WNI,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan, para WNI tersebut ditemukan di empat titik perbatasan antara Turki-Suriah. Dengan adanya banyak WNI yang ditemukan di perbatasan Turki-Suriah tersebut, Kedubes Indonesia di Turki ingin juga mendapatkan bantuan dari BNPT untuk bisa mendeteksi lalu lintas masyarakat Indonesia yang ingin masuk kesana dengan berbagai macam latar belakangnya.

“Apa yang dimohonkan oleh Kemenlu kepada kita agar BNPT untuk mendatangkan tim kesana (Turki) untuk bisa melihat secara langsung. Karena apapun yang terjadi di Suriah apalagi dengan terdesaknya ISIS di Suriah tidak ada opsi lain kecuali orang-orang yang ada disana akan keluar dari Suriah,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadiv Humas Polri ini..

Karena keluar dari Suriah itu menurut Kepala BNPT yakni bisa saja menuju ke daerah-daerah atau negara-negara yang ada di sekitar Suriah atau kembali ke daerah / negaranya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu potensi yang harus diperhatikan ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing termasuk Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa di Suriah sedang dilanda konflik dimana ada jaringan kelompok teroris yang menamakan dirinya ISIS (Islamic State of Iranq-Syria). Oleh sebab itu kita diminta untuk datang ke Turki untuk melihat situasinya. Kita  sanggupi dan mungkin kita juga akan bertemu dengan otoeitas-otoritas di Turki sana. Kalau bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin bulan depan dengan didampingi Dubes RI disana,” ujar mantan Kadiv Humas Polri ini menjelaskan.

Pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1962 ini mengatakan bahwa WNI yang tertangkap di perbtasan oleh kepolisian di Turki itu tentunya akan langsung menghadapi proses hukum. “Kalau dalam proses tersebut WNI kita tidak terlibat dengan ISIS maka akan langsung di deportasi. Tapi jika terindikasi dengan jaringan ISIS maka akan berlanjut ke proses peradilan oleh pemerintah Turki,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini kembali menyampaikan bahwa saat ini pemerintah juga telah menerima deportan-deportan dari Turki yang sekarang ini sedang berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kemensos, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta, untuk ikut program deradikalisasi disana.

“Dan mereka sekarang ini dalam tahap untuk pengembalian ke masing-masing daerah. Jadi kita informasikan situasi itu juga kepada Dubes RI untuk Turki dan dalam waktu dekat kita bisa berkunjung ke Turki untuk melihat situasi secara langsung,” katanya.

Setelah 75 WNI yang dideportasi tersebut hingga sekarang akan bertambah lagi WNI yang akan di deportasi. “Yang jelas saat kita ke Turki nanti beberapa otoristas akan kita datangi untuk memperlancar komunikasi dalam rangka mengidentifikasi terhadap orang-orang yang keluar masuk perbatasan Turki-Suriah,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT didamping Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Konvensi Dan Perangkat Hukum Internasional (KPHI) BNPT yang juga menjabat sebagai Plt. Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi dan Kasubdit Kerjasama Amerika-Eropa, Wandi Adrianto Syamsu. (Adri Irianto)
Pelibatan Masyarakat Sangat Diperlukan Untuk Penanggulangan Terorisme

Pelibatan Masyarakat Sangat Diperlukan Untuk Penanggulangan Terorisme

Sinergitas seluruh komponen bangsa menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi terorisme. Karena negara melalui aparat pemerintah tidak bisa sendirian dalam memerangi, menindak, dan mencegah terorisme. Sehingga butuh keterlibatan semua pihak dalam melakukan upaya tersebut.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Rakernas FKPT) yang berlangsung di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/2/2017) malam.

“Pada konteks inilah, FKPT sebagai kepanjangan tangan BNPT yang ada di daerah, merupakan bentuk kongkret sinergi dan kerjasama, sekaligus silaturahmi yang kuat antara pemerintah melalui jajarannya dengan elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat budaya, tokoh masyarakat, tokoh media massa, tokoh pemuda dan perempuan, serta tokoh pendidikan, di seluruh Indonesia,” ujar Komjen Suhardi Alius.

Faktor keberhasilan kedua dalam memerangi radikalisme dan terorisme menurut Kepala BNPT adalah penguatan nilai-nilai lokal mencegah paham radikal.  Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan penguat solidaritas dan kohesifitas masyarakat.

“Dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, pada umumnya merupakan mayoritas umat beragama dengan pandangan yang moderat, yang tentunya menjunjung tinggi nilai toleransi, kerukunan dan juga perdamaian,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini..

Lebih lanjut alumni Akpol tahun 1985 kelahiran Jalarta 10 Mei 1962 ini mengatakan bahwa kekuatan nilai lokal ini banyak bertumpu pada keterlibatan masyarakat itu sendiri baik dari tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat.

“Karena itulah kami sebagai pemerintah patut dan mesti memberikan porsi besar pelibatan para tokoh tersebut sebagai garda depan dalam menyelesaikan persoalan lokal termasuk persoalan radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, berbagai kebijakan yang diambil oleh negara dalam pengalaman menanggulangi terorisme telah menyadarkan kita bersama bahwa terorisme bukan persoalan pelaku, jaringan, sasaran, dan aksi brutalnya saja.

“Terorisme adalah persoalan ideologi, keyakinan, dan pemahaman yang keliru tentang cita-cita yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Karena itulah, peluru tajam, penangkapan, dan penegakan hukum dirasa bukan jalan tunggal yang dapat memutus aktifitas terorisme di Indonesia,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Menurutnya, BNPT yang lahir pada tahun 2010 dalam rangka melengkapi kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme telah mengkombinasikan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach).

“Dan pendekatan lunak yang BNPT lakukan terbagi dalam dua program. Pertama, program deradikalisasi yakni pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarganya, dan jaringannya baik di Dalam Lapas maupun di Luar Lapas,” ujar mantan Sekretaris Utama Lembahas RI ini.

Lalu pendekatan lunak yang kedua yakni dengan program kontra radikalisasi yakni pelibatan seluruh komponen bangsa dalam menangkal pengaruh paham radikal terorisme di tengah lingkungan masyarakat.

“Dan FKPT inilah merupakan bagian dari strategi kontra radikalisasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat adat dan budaya, tokoh media massa, tokoh pemuda dan perempuan, serta tokoh pendidikan, sebagai mitra strategis dalam membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme,” kata pria berpengalaman menjadi Sespri sebanyak empat Kapolri ini.

Karena itulah Rakernas FKPT menurutya merupakan momentum yang tepat untuk merekatkan kebersamaan dan solidaritas dalam melawan berbagai bentuk ancaman kekerasan yang dapat menggangu kedamaian masyarakat dan kedaulatan negara. Sehingga seluruh pengurus FKPT senantiasa dapat meningkatkan ketahanan diri dari pengaruh paham radikal terorisme seraya membangun deteksi dini melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Terorisme bisa terjadi di mana pun dan kapan pun secara tak terduga. Para pelaku juga merupakan bagian dari masyarakat yang setiap saat ada dan bisa jadi mendiami di lingkungan sekitar kita. Untuk itulah kami berharap FKPT ini bisa menjadi kekuatan dan modal besar untuk membendung paham radikal yang dapat menjerumuskan masyarakat pada aksi kekerasan dan terorisme,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini mengakhiri.

Seperti diketahui, Rakernas FKPT yang digelar hingga Jumat (24/7/2017) mendatang ini dihadiri 288 orang dari seluruh pengurus FKPT yang ada di 32 provinsi. Dimana masing-masing provinsi terdiri dari sembilan orang pengurus yang terbagi menjadi Ketua, Sekretaris, Bendahara, 5 ketua bidang pemberdayaan dan staf administrasi. Di acara tersebut Kepala BNPT juga memberikan penghargaan kepada beberapa FKPT yang menunjukkan kegiatan terbaiknya di masing-masing bidang selama tahun 2016 lalu. (Adri Irianto)

Thursday, 16 February 2017

Tuduhan Antasari ke SBY Bisa Jadi Bumerang

Tuduhan Antasari ke SBY Bisa Jadi Bumerang

Tuduhan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar kalau dirinya telah dikriminalisasi oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bisa menjadi bumerang untuk dirinya. Bahkan, Antasari bisa mendekam di bui atau penjara untuk ke dua kalinya jika tuduhannya tidak memiliki bukti kuat tentang kriminalisasi tersebut.

Pendapat ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Antasari-SBY, Di Mana Aparat Penegak Hukum?" di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Kamis (16/2).

Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tuduhan Antasari ke SBY bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik jika tidak terbukti. Bahkan, tim hukum Partai Demokrat sudah melaporkan yang bersangkutan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Kalau kemudian nanti substansi pencemaran nama baik itu benar ditemukan, bisa saja Antasari kembali dipenjara. Makanya, ada ungkapan bahwa 'mulutmu' adalah 'harimaumu'. Antasari harus siap menerima konsekuensinya atas tuduhan itu jika tidak terbukti," ujarnya lagi.

Nasir juga mengaku pernah dimintai pendapat oleh sejumlah wartawan mengenai keinginan Antasari menemui Presiden Jokowi. Saat itu, dirinya memberikan pendapatnya bahwa hal yang biasa seorang warga negara ingin bertemu presidennya.

"Tapi karena ada permintaan grasi, lalu orang yang minta grasi ketemu dengan presiden, saya waktu itu hanya menitipkan satu harapan, jangan membuat kegaduhan baru, ternyata apa yang saya khawatirkan terjadi," katanya.

Padahal, ketika Antasari bertemu dengan Presiden Jokowi, Nasir sangat berharap agar tidak ada lagi kegaduhan di negeri ini. tapi kenyataannya, Antasari malah membuat kegaduhan baru. "Ternyata ada kegaduhan baru, itu lah yang kemudian kita diskusikan soal SBY versus Antasari," tambahnya lagi.

Diketahui, Antasari bebas bersyarat pada November 2016, kemudian pada Januari 2017, Presiden Jokowi mengabulkan grasi untuk terpidana kasus ‎pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen itu. Kemudian, pada Selasa 14 Februari 2017, ‎Antasari melaporkan dugaan rekayasa hukum yang sempat dialaminya ke Bareskrim Polri.

Setelah grasi diterima, Antasari pun mengaku telah dikriminalisasi oleh SBY sehingga dirinya divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Dia telah menjalani dua pertiga dari hukuman itu.

Buntut dari tuduhan Antasari itu, SBY melalui tim hukum Partai Demokrat melaporkan Antasari ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik, dan SBY yang juga Ketua Dewan Pembina merangkap Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga telah membantah tuduhan tersebut. (Sofyan Ahmad)
Jakarta Kembali Banjir, Ahok Berdalih Normalisasi Kali Ciliwung Belum Tuntas

Jakarta Kembali Banjir, Ahok Berdalih Normalisasi Kali Ciliwung Belum Tuntas

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdalih daerah yang masih diterjang banjir adalah wilayah yang belum selesai pengerjaan nornalisasi sungai. Karena itu proyek pengerjaannya harus dipercepat agar tak ada lagi banjir saat hujan lebat dan debit air sungai meningkat.

Selain daerah bantaran sungai yang belum selesai dikerjakan, banjir juga menerjang kawasan yang belum memiliki saluran air. "Perumahan yang masih terkena sengketa tanah atau rumah-rumah bedeng sehingga memang tidak ada saluran airnya," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Kamis (16/2/2017) siang ini.

Ahok mengatakan akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air untuk segera mempercepat proses normalisasi. Meski nantinya akan ada penolakan dari warga, Ahok menegaskan normalisasi kawasan bantaran kali harus tetap dilakukan.

Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, sejauh ini proses normalisasi baru berjalan 40 persen. Ia menyebut ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Dari mulai pembebasan lahan, pembangunan rusun untuk warga tergusur dan pengerukan Ciliwung.

"Harus segera dilakukan percepatan. Mulai dari pembebasan lahannya, pembangunan rusun untuk relokasi warga, hingga pengerukan," kata Teguh

Hujan yang mengguyur Jakarta selama beberapa hari terakhir, serta tingginya curah hujan di kawasan Bogor memang mengakibatkan air Sungai Ciliwung meluap. Puluhan rumah yang berada di bantaran kali kembali terkena dampak dari banjir yang sebelumnya sempat surut.

Namun demikian, Teguh mengungkapkan upaya penanggulangan terus dilakukan. Sejak Januari 2017, sejumlah pompa air sudah disiagakan di beberapa titik rawan banjir seperti Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. "Dalam waktu dua sampai tiga jam, insya Allah sudah surut," ujarnya.

Salah satu lokasi yang masih terdampak banjir adalah SMA Negeri 8 DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi sekolah ini menurut Teguh berada persis di tepi Ciliwung. Saat debit air sungai tinggi, otomatis limpasan air sungai menggenangi sekolah.

"Percuma memompa, membuang ke kali juga balik lagi. Jadi, kami tunggu (debit air sungai) surut dulu," kata Teguh.

Teguh memperingatkan bahwa intensitas hujan yang tinggi nantinya tidak hanya akan berdampak pada kawasan Bukit Duri dan Jatinegara seperti saat ini. Namun juga kawasan Gunung Sahari, Ancol, hingga Pluit, yang dilintasi Sungai Ciliwung. (Himawan Aji)
Dapat Kiriman Air Dari Bogor, Beberapa Wilayah di Jakarta Kebanjiran

Dapat Kiriman Air Dari Bogor, Beberapa Wilayah di Jakarta Kebanjiran

Banjir menggenangi beberapa wilayah di Jakarta hasil dari meluapnya sungai Ciliwung akibat air yang merupakan kiriman dari Bogor tersebut pada Kamis, 16 Februari 2017.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melansir sejumlah wilayah di Jakarta tergenang air hingga setinggi 40 c.  seperti Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu,

Akun Twitter resmi BPBD DKI Jakarta melaporkan genangan terjadi di RW 08 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur mulai pukul 02.15 WIB. Kemudian, di RT 06 Kelurahan Bidaracina, Jakarta Timur, pukul 02.00 WIB.

“Update peringatan dini cuaca Jabodetabek, berpotensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang pada pukul 03.00 WIB di beberapa wilayah. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung,” tulis @BPBDJakarta, Kamis (16/2).

BPBD menyebutkan, kenaikan tinggi muka air (TMA) pos pantau Angke Hulu pada pukul 00.00 TMA sekitar 145 cm dengan status siaga 4, dan pukul 01.00 TMA 150 cm dengan status siaga 3.

Dalam tiga jam ke depan, air diperkirakan sampai ke PA Cengkareng Drain agar masyarakat mengantisipasi wilayah aliran sungai di Rawa Buaya, Kembangan Utara, Kedoya Utara, dan Cengkareng.

Namun demikian, BPBD juga mengungkapkan penangan genangan air telah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, antisipasi pengungsi dampak luapan sungai Ciliwung di Kelurahan Cawang dengan membangun tenda.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Husein Murad mengatakan banjir terjadi sekitar pukul 01.00. ”Sembilan jam setelah Katulampa siaga II,” katanya di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Husein, banjir ini diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi di Bogor dan Jakarta sehingga menyebabkan air Sungai Ciliwung meluap. Namun ia memastikan banjir seperti ini tidak akan terulang jika normalisasi Sungai Ciliwung telah rampung.

”Wilayah Ciliwung yang belum dinormalisasi seperti ini dampaknya, dari Cawang, Cililitan, Bidara Cina, Kampung Melayu sebagian. Nah, sebelah selatannya ini Bukit Duri dan semua aliran di sini kena dampak seperti ini,” katanya.

Menurut Husein, normalisasi tersebut masih terus dilakukan oleh pihak Dinas Tata Air dan Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. BPBD akan fokus pada penanganan masyarakat yang terkena dampak luapan sungai ini. “Kami memastikan mereka ada pengungsian, mereka tidur ada alasnya, ada selimutnya, mereka makan terjamin kemudian mereka dijamin juga kesehatannya,” ucapnya.

Kendati demikian, Husein mengaku tetap terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan penanganan peristiwa ini. Karena itu, semalam peringatan banjir bisa disampaikan kepada warga setempat, sehingga masyarakat sempat mengungsi dan menyelamatkan beberapa barang berharga mereka.

Berdasarkan pengamatan banjir memiliki ketinggian yang beragam, dari semata kaki hingga sepaha orang dewasa. Sejumlah penduduk yang rumahnya terendam ada yang memilih mengungsi. Kegiatan belajar mengajar di SMA 8 Jakarta pun untuk sementara diliburkan karena lokasi sekolah masih terendam banjir. (Noor Irawan)
BNPT Kumpulkan Humas Kementerian, TNI/Polri Untuk Cegah Radikalisme Terorisme di Dunia Maya

BNPT Kumpulkan Humas Kementerian, TNI/Polri Untuk Cegah Radikalisme Terorisme di Dunia Maya

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumpulkan seluruh stakeholder yang terdiri dari 50-an biro kehumasan / pusat penerangan seluruh Kementerian / Lembaga pemerintah dan juga TNI/Polri. 

Hal tersebut untuk menyamana visi dan misi dalam upaya pencegahan Radikalisme-Terorisme di Dunia Maya
Acara bertajuk “Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya bersama Instansi-Instansi Pemerintah” ini digelar di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis-Jumat (16-17 Februari 2017) ini dibuka oleh Menkopolhukam, Jenderal TNI (purn) Wiranto.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH,  menjelaskan bahwa saat ini media sosial telah menjadi ‘ruang tunggu’ baru bagi masyarakat. Karena hampir semua lapisan masyarakat menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Dan dalam perkembangannya, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

“Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, termasuk juga oleh kelompok radikal dan teroris, untuk menebarkan konten-konten ataua propaganda negatif. Dan salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari kami di BNPT adalah penyebaran berita bohong atau hoax di dunia maya.,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius dalam sambutan pengantarnya.

Menurut alumni Akpol tahun 1985 ini, penyebaran kabar atau berita hoax di media sosial saat ini telah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Dan masyarakat yang sedang mencari informasi, rawan terpeleset dalam kebohongan akibat penyebaran hoax yang kian marak. “Indonesia menjadi salah satu bukti betapa dunia maya bisa menjadi bahaya jika digunakan oleh kelompok radikal,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Khusus untuk kelompok radikal, pria yang juga pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan bahwa kelompok ini menggunakan dunia maya untuk menyebarkan berita-berita yang bernuansa provokasi, agitasi dan propaganda.

“Beberapa pelaku teror adalah hasil dari propaganda di dunia maya, mereka pun melakukan teror dengan metode mandiri, atau disebut dengan lone wolf,” kata mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini menjelaskan.

Sementara Menkopolhukam Jenderal TNI (purn) Wiranto dalam sambutannya menyatakan bahwa hoax di dunia maya merupakan ancaman yang nyata. Cepatnya agitasi informasi media sosial harus segera diatasi karena bisa memecah belah bangsa.

“Ada perubahan dinamika ancaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Satu gerakan dinamis dan kalau terlena kita akan mudah ketinggalan,” kata Menkopolhukam yang didaulat untuk membuka secara resmi acara sarasehan tersebut.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Menhankam/Pangab ini, dalam menghadapi perang dunia maya seperti sekarang ini tentunya membutuhkan sinergitas semua lembaga. Karena perang di dunia maya, seperti media sosial menggunakan berbagai informasi propaganda.

“Jaman dulu di Nazi ada yang namanya menteri penerangan, agitasi dan propaganda. Karena memang saat itu perlu untuk yakinkan masyarakat. Kalau sekarang ini ada Kemenkominfo, tapi tidak ditugaskan untuk hal propaganda,” ujar alumni Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini.

Oleh karenanya pria yang dalam karir militernya pernah menjadi Panglima Kostrad ini menjelaskan bahwa pemerintah sendiri saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Proapro (Provokasi, Agitasi, dan Propaganda) yang bertugas untuk mengatasi penyebaran konten negatif di dunia maya.

“Satgas Anti Proapro yang baru saja diresmikan oleh presiden tersebut mengemban empat tugas pokok, yakni: , pertama, melawan opini propaganda dengan fakta, kedua, menelusuri kegiatan dari situs atau kelompok yang menyebatkan berita hoax, ketiga, melakukan operasi yustisi (penindakan) melalui UU yang ada, dan keempat. mencari penampung/penyebar propaganda, agitasi dan provokasi negatif,” ujar mantan Pangdam Jaya ini.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah semata, karenanya ia meminta masyarakat untuk juga terlibat aktif dalam melawan propaganda, agitasi dan provokasi negatif yang kian meresahkan.
“Jadi peran serta masyarakat dalam melawan propaganda ini juga sangat diperlukan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena berdasarkan hasil survei, penyebaran berita hoax‘yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari sebanyak 44,30%, lebih dari sekali sehari 17,20%, seminggu sekali 29,80%, dan satu bulan sekali 8,70%,” ujar Menkopolhukam seraya mengutip rilis hasil survei dari Masyarakat Telekomunikasi

Karena dirinya juga khawatir, bila provokasi agitasi dan propaganda di media sosial dibiarkan akan mengganggu eksistensi negara. “Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu. Maka harus kita redam. Hoax mengganggu. Mayoritas hoax mengganggu kerukunan masyarakat. Menghambat pembangunan,” ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura ini mengakhiri.

Dalam acara tersebut, disampaikan pula Deklarasi Gerakan Cerdas Nasional, yang mengajak seluruh komponen Bangsa Indonesia untuk Bersatu dalam Gerakan Cerdas Nasional untuk melawan provokasi, agitasi, dan propaganda negatif demi menjaga persatuan dan perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Radikalisme dan Terorisme.

Acara sarasehan yang diselenggarakan BNPT ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari humas / pusat penerangan kementerian/lembaga pemerintah, TNI dan Polri dengan dibagi menjadi beberapa sesi diskusi bertujuan untuk menangkal radikalisme di dunia maya bersama seluruh instansi pemerintah. (Adri Irianto)
Dewanti Rumpoko, Wanita Pertama Yang Pimpin Malang Raya

Dewanti Rumpoko, Wanita Pertama Yang Pimpin Malang Raya

Meski hasil resmi dari KPUD belum dikeluarkan, namun calon Walikota Batu Dewanti Rumpoko berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Survei bisa dipastikan akan memenangi Pilkada Kota Batu 2017.  Sebelum bertarung di Pilkada Kota Batu, Dewanti Rumpoko pernah mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten dan Kota Malang. Di dua daerah itu, istri Wali Kota Batu Eddy Rumpoko kalah.

"Saya tiga kali dicalonkan sebagai kepala daerah," kata Dewanti Rumpoko di posko pemenangannya yang juga kantor DPC PDIP Kota Batu di Jalan Oro-Oro Ombo, Rabu (15/2/2017).

Kader perempuan PDIP ini menerangkan, pada pemilihan Wali Kota Malang pada Tahun 1999. Waktu itu, terang dia, pemilihan dilakukan di DPRD. Kemudian, pada Pemilihan Bupati Malang di Tahun 2015, Dewanti juga ikut maju. Namun, hasilnya kalah dengan incumbent Bupati Malang Rendra Kresna.

Untuk pilkada yang ketiga, PDI Perjuangan kembali mengusung Dewanti sebagai calon wali kota Batu berpasangan dengan Punjul Santoso. Berbeda dengan dua pilkada sebelumnya, pada pilkada hari ini suara perolehan sementara versi hitung cepat mengantar pasangan nomor urut 2 itu terpilih dengan raihan 44 persen.

"Saya pernah jadi calon Wali Kota Malang ketika di awal reformasi. Tahun lalu di Kabupaten Malang. Sekarang di Batu. Mungkin jodohnya saya ada di Batu," kelakar dia sambil tersenyum.

Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang ikut terjun langsung dan memantau Pilwali Kota Batu mengatakan, keikutsertaan Dewanti di beberapa pilkada bukan karena gila jabatan. Namun, itu adalah strategi partainya.

"Kalau di Pilkada Kabupaten Malang itu memang lebih kepada penugasan partai," kilah Kusnadi di posko pemenangan Dewanti-Punjul.

"Kenapa demikian, karena memang tidak ada calon yang mumpuni di Kabupaten Malang. Dan kita melihat bahwa beliau (Dewanti) orang Malang dan dikenal di Malang diantara bakal calon-bakal calon kami yang ada," ujarnya.

Kusnadi yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim menerangkan, ketika Dewanti akan dicalonkan sebagai calon Bupati Malang, sempat menolaknya. "Sebenarnya beliau juga tidak setuju. Tapi saya sebagai ketua partai, saya sampaikan ke beliau bahwa ini adalah penugasan partai yang harus dijalani," paparnya.

Dewanti pun akhirnya tidak bisa menolak di Pilkada Kabupaten Malang. Tapi hasilnya gagal mengalahkan incumbent Rendra Kresna. "Meski kalah, beliau mendapatkan hasil bagus dengan waktu yang mempet sekitar tiga bulan. Hasilnya menjadi kebanggaan kita," katanya.

Kegagalan di Pilkada Kabupaten Malang dinilai ada hikmahnya. Seandainya Dewanti menang dan menjadi Bupati Malang, maka PDIP akan kesulitan mencari kader menggantikan Eddy Rumpoko di Kota Batu. "Kalau menang di Kabupaten Malang, kita juga kesulitan di Batu untuk mencari pengganti beliau (Dewanti). Tapi Tuhan berkehendak lain, dan di Batu memang kita persiapkan matang," jelasnya.

Kusnadi yang namanya disebut-sebut sebagai bakal calon wakil gubernur Jatim pada Pilkada 2018 ini enambahkan, kemenangan Dewanti di Batu juga hasil kerja keras dan gotong royong kader, pengurus PDIP di Batu, anggota DPRD kabupaten dan kota se Jawa Timur, serta pengurus DPD PDIP Jatim.

"Ini memang menjadi suatu tugas kita, dan kita melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kita bisa memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Batu dengan baik. Juga sesuai dengan tujuan kita bersama-sama," pungkasnya. (Noor Irawan/Detik

Wednesday, 15 February 2017

Melenggang Mulus Menuju Batu 1, Dewanti Akan Lanjutkan Program Yang Telah Berjalan

Melenggang Mulus Menuju Batu 1, Dewanti Akan Lanjutkan Program Yang Telah Berjalan

Dewanti Rumpoko tampaknya bakal melenggang mulus ke kursi wali kota Batu. Ini setelah dalam Pilkada serentak, Rabu (15/2/2017), Dewanti Rumpoko yang berpasangan dengan Punjul Santoso memperoleh suara mencapai 44,23 persen atau meninggalkan perolehan suara tiga Paslon pesaingnya dalam Pilkada serentak Kota Batu.

"Puji syukur Alhamdulillah, kami menang dalam Pilkada Kota Batu meski sementara dari hitung cepat LSI dan lembaga survei lainya," kata Dewanti Rumpoko ditemui di kantor DPC PDIP Kota Batu, Rabu (15/2/2017) malam.

Dijelaskan Dewanti, sebenarnya perolehan suara sementara hasil hitung cepat Pilkada Kota Batu diluar harapannya. Ini setelah sebelumnya ia berharap memperoleh suara dalam Pilkada mencapai sekitar 50 persen.

Ini dikarenakan dalam survei yang dilakukan memperlihatkan tingkat kepuasan rakyat Batu terhadap Pemerintahan Kota Batu dibawah suaminya, Eddy Rumpoko mencapai lebih dari 80 persen. Terlebih lagi, laporan dari para relawan dan masyarakat Kota Batu yang ditemuinya menunjukkan tingkat elektabilitasnya cukup tinggi.

"Maka dari itu, kamipun berharap bisa mendapatkan suara minimal 50 persen, tapi bila kenyataanya cuma dapat 44,23 persen versi hitung cepat LSI ya disyukurilah," ucap Dewanti.

Mengenai program kerja yang akan dilakukan bila sudah dilantik sebagai Wali Kota Batu, dikatakan Dewanti Rumpoko, dirinya akan melanjutkan program yang sudah ada dan berjalan dengan baik.

Meski demikian, program baru akan dijalankannya dengan target membangun desa dari pinggiran. Dimana pemberdayaan dan pengembangan desa termasuk pariwisata akan disesuaikan dengan ciri khas masing-masing desa. 

Dengan demikian masyarakat desa di pinggiran akan bisa memetik manfaat dari pembangunan dan tidak tertinggal dari desa di perkotaan. "Itu program kerja yang akan kami lakukan," ucap Dewanti Rumpoko.

Selain itu, ungkap Dewanti, untuk program pendidikan yang sudah berjalan baik akan diteruskan, sedangkan untuk program kesehatan akan ditingkatkan. Terutama dalam program bagi masyarakat yang bergaji di bawah UMK akan menjadi target dimasukkan dalam program BPJS.

Hal itu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Batu. "Namun kami harus melihat dan berhitung dengan kekuatan APBD dahulu," ucap Dewanti Rumpoko.

Untuk Birokrasi Pemkot Batu, menurut Dewanti, menjadi PR besar baginya. Terutama soal kedisiplinan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dirasa cukup rendah, kemampuan pelayanan pada masyarakat kurang maksimal, dan penempatan SDM dari ASN yang kurang sesuai dengan kompetensinya.

"Kami akan evaluasi dan tata semuanya untuk meningkatkan kualitas birokrasi Pemkot Batu," tandas Dewanti Rumpoko.

Sementara Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso yang menjadi pasangan Dewanti Rumpoko menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan masyarakat Kota Batu kepadanya. Terima kasih juga disampaikan kepada segenap elemen Parpol Pengusung PDIP dan Pendukung Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKS dalam Pilkada serentak Kota Batu.

Untuk itu, dirinya berjanji akan berupaya menjalankan amanah sebaik-baiknya mendampingi Wali Kota Dewanti Rumpoko.

"Kami pastikan tidak akan ada perubahan signifikan terhadap program yang telah berjalan baik di Kota Batu. Dan nantinya juga akan ada program baru sesuai visi misi kami dalam pembangunan Kota Batu yang akan dituangkan dalam RPJMD Kota Batu nantinya," kata Punjul Santoso.

Hanya saja, dikatakan Punjul Santoso, untuk saat ini hingga 10 bulan kedepan pihaknya akan konsentrasi dan bekerja penuh bersama Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dalam menyelesaikan program-progam pembangunan dalam RPJMD.

Hal itu dilakukan agar nantinya tidak ada utang program yang belum terselesaikan oleh dirinya bersama Wali Kota Eddy Rumpoko.

"Maka dari itu, kami akan bekerja penuh meneruskan masa bakti hingga habis nanti, sebelum melanjutkan bekerja dengan ibu Dewanti," tutur Punjul Santoso. (Noor Irawan/Surya)

Secara Kesatria, Agus Legowo dan Terima Kekalahannya di Pilkada 2017

Secara Kesatria, Agus Legowo dan Terima Kekalahannya di Pilkada 2017

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menerima kekalahannya di Pilgub DKI 2017 secara legowo dan kesatria.

“Secara ksatria dan lapang dada saya menerima kekalahan di Pilkada DKI Jakarta,” kata Agus di Posko Pemenangan Agus-Sylvi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (15/02/2017) malam.

Setelah kekalahan ini, dia punya tujuan selanjutnya. "Ke depan, nanti saya akan tetap mendarmabaktikan hidup saya untuk ikut memajukan bangsa dan negara tercinta ini menuju Indonesia Emas di tahun 2045," kata Agus di Wisma Proklamasi, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

Pada kesempatan itu, putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi atas kemenangan sementara ini dan lolos putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

“Saya dan Ibu Sylvi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor dua, yaitu Bapak Basuki Tjahaja Purnama, serta pasangan nomor tiga, yaitu Bapak Anies dan Bapak Sandi,” kata Agus.

Dalam pidatonya, Agus juga menghaturkan terima kasih kepada para konstituen yang telah memilihnya dan juga tim sukses yang sudah membantunya selama berkampanye.

Bagi Agus, pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikutinya adalah sebuah kompetisi. Menurut Agus, dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. "Ada suka, ada duka. Itulah realitas kehidupan," kata Agus.

Agus pun juga mengucapkan selamat kepada dua pasangan rivalnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dengan Sandiaga. Kedua pasangan ini diprediksi kembali bertarung pada putaran kedua.

"Tadi saya sudah menelepon langsung Bapak Basuki. Saya juga sudah mencoba menghubungi Bapak Anies, termasuk Bapak Sandi. Tetapi, beliau berdua masih ada kegiatan. Tujuan kami menghubungi beliau-beliau adalah untuk secara langsung mengucapkan selamat atas capaian mereka berdua," ucap alumni Akmil tahun 2000 ini.

Untuk itu dia mengajak para pendukungnya dan generasi muda pada umumnya untuk tetap bersemangat mengusahakan yang terbaik dalam hal apa pun. Kaum muda bisa berbuat banyak hal untuk memajukan bangsa. "Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Berbuatlah yang terbaik, karena banyak sekali yang bisa dilakukan dan diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia," kata mantan Danyonif Mekanis 203/Arya Kamuning, Kodam Jaya ini.

Pidato kekalahan ini disampaikan Agus dengan senyum, sesekali suaranya terdengar bergetar. Di sampingnya ada calon wakil gubernurnya, yakni Sylviana Murni. Ada pula sang istri, Annisa Pohan. Di depannya, para pendukung bersemangat dan meneriakkan yel-yel. Bahkan, sesaat sebelum Agus memulai pidato, terdengar yel-yel cukup keras, "Agus presiden! Agus presiden! Agus presiden!"  (Himawan Aji)

Ahok-Djarot dan Anis-Sandi Melenggang ke Putaran 2, Agus-Silvy Tereliminasi

Ahok-Djarot dan Anis-Sandi Melenggang ke Putaran 2, Agus-Silvy Tereliminasi

Hasil hitung cepat atau quick count perolehan suara sementara pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta mengindikasikan bahwa Pilkada ‘ibu kota’ akan berlangsung dua putaran.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 2 disebutkan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh data lebih dari 50 persen, maka diadakan putaran kedua.

Pada putaran kedua, diikuti oleh paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei Rabu (15/02/2017), tiga pasangan calon gubernur DKI tidak ada satu pun yang memper oleh suara lebih dari 50 persen.
Berikut hasil quick count sejumlah lembaga survei:

Lingkaran Survei Indones (LSI) :
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,9%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,9%
data masuk: 100%

SMRC :
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,7%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,1%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 40,2%
data masuk: 99%

Polmark Indonesia :
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 19,1%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 41,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,7%
data masuk: 99,25%

Litbang Kompas :
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 17,37%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,87%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,76%

Dari hasil hitung cepat ini, maka hanya dua pasangan cagub yang berhak maju Pilkada petaran kedua, yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Sementara pasangan Agus-Sylvi harus tereliminasi. Hasil hitung cepat berdasarkan 100 persen sampling suara masuk. (Himawan Aji)
 LSI Network Umumkan Dewanti-Punjul Unggul di Pilkada Batu

LSI Network Umumkan Dewanti-Punjul Unggul di Pilkada Batu

Citra Komunikasi LSI Network (Denny JA) menyampaikan hasil sementara quick count Pilkada Kota Batu 2017. Pasangan Dewanti-Punjul Santoso unggul dengan perolehan 44,10 persen.

Kemenangan pasangan calon diusung PDI Perjuangan yang didukung PKS, PPP, Gerindra dan Golkar ini berdasarkan hasil 98 persen data masuk untuk 195 TPS yang menjadi sampel.

"Ini masih 98 persen, tetapi bisa kami sampaikan bahwa Bu Dewanti unggul 44 persen lebih," ungkap Direktur Citra Komunikasi LSI Network (Denny JA) Totoh Izul Fatah saat jumpa pers dengan wartawan di Hotel Asida Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, Rabu (15/2/2017).

Menurut Totoh, hasil ini tidak jauh dari survei sebelumnya, yakni yang menempatkan pasangan tersebut di angka kemenangan 47 persen. "Tetapi berubah, karena ada pergerakan dari pasangan lain. Kalau bisa menyebut iya nomor urut satu, Rudi-Sujono Djonet," tuturnya.

Dia juga menyebut, elektabilitas Eddy Rumpoko yang sekarang masih Wali Kota Batu ikut mendongkrak perolehan suara dari Dewanti. Ditambah dengan indeks kepuasan publik yang mencapai 80 persen.  "Pak Punjul juga membantu," kata Totoh.

Punjul Santoso sekarang ada Wakil Wali Kota Batu yang mendampingi Eddy Rumpoko. Dia menyebutkan, data masih menunggu satu TPS lagi hingga mencapai 100 seratus persen, namun tidak begitu signifikan merubah perolehan suara. "Kurang satu TPS lagi, dari 195 TPS," sebutnya.

Pasangan calon urut satu mendapatkan 20,6 persen, urut dua sebanyak 44,10 persen, pasangan urut tiga meraup 17,31 persen, dan pasangan urut empat dengan 17,9 persen. (Noor Irawan)
Ahok-Djarot Untuk Sementara Ungggul di Pilkada DKI Jakarta

Ahok-Djarot Untuk Sementara Ungggul di Pilkada DKI Jakarta

Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta masih terus berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sampai pukul 15.25 WIB ini, data yang masuk ke KPU telah mencapai 60.61% atau 7.815 TPS dari 13.023 TPS. Jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 3.287.691.

Dari hasil penghitungan sementara KPU ini, pasangan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sementara unggul dengan 43.47%, disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno 39.78% dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni 16.75%.

Ahok-Djarot antara lain unggul di Jakarta Barat (48.1%), Jakarta Pusat (42.8%), dan Jakarta Utara (49.6%). Ahok-Djarot sementara ini juga unggul di Kepulauan Seribu (38.8%). Adapun Anies menguasai Jakarta Timur (42.6%) dan Jakarta Selatan (46.0%).

Penghitungan real count ini bisa diakses di laman KPU. Penghitungan dilakukan berdasarkan entry data model C1 dan merupakan hasil sementara, bukan hasil final. Jika terdapat kesalahan dalam Model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya. Saat ini penghitungan suara masih terus berlangsung.  (Noor Irawan)

Monday, 13 February 2017

Terkait Ahok Jadi Gubernur Lagi, Kata Ketua PP Muhammadiyah Presiden Perintahkan Mendagri Minta Pandangan MA

Terkait Ahok Jadi Gubernur Lagi, Kata Ketua PP Muhammadiyah Presiden Perintahkan Mendagri Minta Pandangan MA

Wacana DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket terkait aktifnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias Ahok-Gate langsung direaksi Presiden Joko Widodo. Dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta pandangan dari Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir usai bersama pimpinan Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2/2017) sore.
“Beliau meminta kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk minta pandangan resmi dari Mahkamah Agung (MA),” katanya pada wartawan usai pertemuan dengan Presiden RI tersebut.

Haedar mengatakan jika Pemerintah siap mematuhi apa yang jadi pandangan dari MA. “Jadi, saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan ya. Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif-non aktif ini, maka jalan terbaik ini meminta fatwa MA ya, jadi fatwa MA ya, bukan fatwa MUI,” kata Haedar bercanda.

Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berharap, agar MA tidak berlama-lama membuat fatwa, agar semua ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribut dan gaduh.

Sikap Muhammadiyah sendiri, menurut Haedar, tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas. Kalau memang prinsip hukum dan dasar Undang-Undang-nya harus non aktif, maka dinonaktifkan.

“Jadi saya yakin ini prinsip yang kita pegang semuanya. Ya kan Indonesia negara hukum jadi pakai prinsip itu. Masalahnya kan kalau perbedaan tafsir ya harus ada otoritas yang memastikan itu,” tegas Haedar.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk semua kasus, bukan hanya DKI Jakarta, tapi juga di Gorontalo dan sebagainya. “Tegakkan hukum sesuai konstitusi yang berlaku,” sambungnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunggu adanya tuntutan resmi jaksa penuntut umum di persidangan.

“Kalau tuntutannya lima tahun kami berhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap,” tegasnya. (Himawan Aji)