Headline

Previous
Next

Saturday, 22 July 2017

BNPT Resmikan Pusat Dakwah Moderat di Kampung Amrozi

BNPT Resmikan Pusat Dakwah Moderat di Kampung Amrozi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menunjukkan kerja nyata dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam bidang pencegahan dan deradikalisasi. Kali ini, dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, BNPT meresmikan masjid dan TPA Baitul Muttaqien di kampung halaman terpidana mati kasus terorisme bom Bali I, Amrozi, tepatnya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat (21/7/2017).

Dalam sambutannya di hadapan ratusan tamu undangan, Kepala BNPT menegaskan bahwa peresmian masjid dan TPA ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya dari ancaman bahaya terorisme.

“Pembangunan Masjid ini adalah bukti komitmen BNPT kepada masyarakat bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk membantu ke arah yang benar… semata-mata dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dalam menghadapi aksi terorisme,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius.

Secara khusus, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa masjid dan TPA yang di-setting sebagai pusat dakwah Islam moderat dan toleran ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat pelurusan paham-paham radikal. 

“Tempat Pendidikan alquran dan renovasi Masjid ini dimaksudkan sebagai pelurusan konsep jihad yang salah, karena konsep jihad adalah mengurus keluarga, menuntut ilmu yang baik,” ujar pria kelhiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Pria yang juga pernah menjadi Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini juga berharap agar masjid yang di resmikan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah Masjid. 

"Masjid digunakan umat Islam untuk berbagai keperluan, misalnya kegiatan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. pada masa awal perkembangan Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad, Masjid merupakan pusat pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini. 

Pada kesempatan ini, mantan Kadiv Humas Polri ini juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembangunan hingga peresmian pusat dakwah Islam moderat ini. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan dana dari para donator, sehingga pembangunan masjid dan TPA ini tidak menggunakan dana APBN sama sekali.

Ia juga menyebut kontribusi besar yang diberikan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang diketuai oleh mantan teroris Ali Fauzi. Baginya, keberadaan yayasan yang didirikan oleh puluhan mantan kombatan terorisme ini dapat menjadi role model untuk upaya deradikalisasi yang tengah digalakkan oleh BNPT.

Sementara itu Direktur yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi, mengaku sangat senang dan bangga dijadikan patner BNPT dalam upaya mencegah perkembangan radikalisme dan terorisme. Khususnya di kawasan Lamongan, Jawa Timur yang dulu sempat dijuluki sebagai tempat kelahiran teroris.

Adik kandung dari Amrozi ini mengucapkan terimakasih, khususnya kepada Kepala BNPT yang telah bersinergi dengan yayasan Lingkar Perdamaian pimpinanya dalam program deradikalisasi terhadap mantan teroris dan keluarganya. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masjid Baitul Muttaqin yang ditujukan sebagai pusat dakwah Islam moderat dan toleran.

"sinergi ini penting untuk dilakukan, terutama kepada para mantan teroris dan keluarganya, sebab semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan, masing-masing itu punya kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik” ujarnya saat memberi sambutan
 
Ali Fauzi sendiri pernah terlibat dalam kelompok dan gerakan terorisme. Ia bersama sang kakak Ali Imron dan Umar Patek bahkan diakui luas sebagai ahli bom terbaik di kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang belum tergantikan hingga saat ini. Namun kini ia telah meninggalkan semua masa lalu itu dan berbalik melawan paham kekerasan yang dulu pernah ia perjuangkan.

Baginya, kehadiran BNPT dan sejumlah tokoh nasional di kampungnya hari ini dimaknainya sebagai dukungan penuh pemerintah dalam hal memberi kesempatan kepada para mantan teroris dan keluarganya untuk menjadi orang yang lebih baik. Di akhir sambutannya, ia mengungkapkan harapannya agar nantinya ada lebih banyak Ali Fauzi yang lain, yang bersedia meninggalkan paham dan kelompok terorisme. “Diharapkan Lingkar Perdamaian mampu melahirkan sosok Ali Fauzi-Ali Fauzi yang lain,” tutupnya.

Peresmian Masjid Baitul Muttaqien yang dilakukan oleh BNPT Jumat siang ini dihadiri pula oleh Menlu, Retno LP Marsudi, anggota wantimpres, Mayjen Pol. (Purn) Sidarto Danu Subroto, Imam besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Nassarudin Umar, MA, Tokoh nasional, Prof. Syafii Ma’arif, Ketua Pansus Revisi UU terorisme, Muhammad Syafii, serta Bupati Lamongan, Fadeli. Meresmikan masjid dan TPA BAitul Muttaqin dengan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Kegiatan ini juga diikuti dengan pemberian cindera mata kepada puluhan mantan teroris yang hadir dalam peresmian tersebut. Cindera mata juga diberikan kepada santri-santri cilik TPA Baitul Muttaqien sebagai bentuk apresiasi dan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya besar menjadikan Tenggulun sebagai salah satu pusat deradikalisasi di Jawa Timur. (Adri Irianto)

Thursday, 20 July 2017

Indonesia Belanda Tandatangani MoU Penanggulangan Terorisme

Indonesia Belanda Tandatangani MoU Penanggulangan Terorisme

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah terorisme dan radikalisme tidak hanya dialami oleh Indonesia. Isu-isu demikian merupakan isu kelas dunia yang perlu ditangani dengan usaha tingkat dunia pula. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) atau Badan Anti Teror Kerajaan Belanda.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH,  bersama Kepala NCTV, H.W.M Schoof dengan disaksikan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, di kantor perwakilan BNPT yang berada di salah satu Gedung kantor Kementerian di Jakarta, pada Rabu (18/07/2017) petang.

Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H,  mengatakan bahwa penanggulangan terrorisme yang selama ini dilakukan oleh BNPT dinilai menarik bagi Belanda. Hal ini terkait dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar serta pendekatan yang digunakan oleh BNPT selama ini dalam melawan terorisme.

"Terlebih isu Foreign Terrorists Fighters (FTF) returnees merupakan isu baru bagi Belanda. Selain demi pembelajaran, kedua belah pihak mengharapkan pertukaran informasi seiring dengan adanya penandatanganan MoU," ujar Komjen Suhardi Alius, disela-sela acara MoU tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, ketertarikan NCTV untuk melakukan kerjasama dengan BNPT karena Kerajaan Belanda telah melihat  bagaimana BNPT dapat memproses teroris itu menjadi mantan teroris. Mantan Kabareskrim Polri ini pun mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan program Deradikalisasi BNPT yang unik dan efektif.

“Pendekatan yang dilakukan dalam program ini jarang ditemui di negara lain, yang melibatkan ulama, aparat, psikolog dan sosiolog. Mereka ini dapat berinteraksi secara langsung dengan narapidana teroris dalam tahanan,” ucap Alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Sekeretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini pun juga mengingatkan kepada pihak NCTV untuk selalu waspada bahwa kini perempuan juga dapat menjadi teroris. "Hal itu setelah dilakukan pengamatan dan deteksi oleh pihak aparat keamanan kita dan akhirnya kita berhasil menggagalkan rencana-rencana yang akan mereka lakukan," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini

Sementara itu Schoof dalam sambutannya mengatakan bahwa MoU ini akan memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak. Ia juga menekankan pentingnya penandatangan MoU antara dua organisasi dari dua negara ini. “Meskipun kita hari ini menandatangani MoU, namun Presiden Indonesia Joko Widodo dan Prime Minister Belanda, Mark Rutte kerap menyebut adanya MoU ini selama G20 Summit lalu di Hamburg, German. Maka ini penting untuk direalisasikan,” kata H.W.M Schoof.

Berkaca dari kejadian terrorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Brussel, Paris dan German menyadarkan ancaman aksi terorisme di negara mereka dapat terjadi. Bagi NCTV, isu-isu yang menjadi fokus saat ini ialah FTF returnees, aktifnya Al-Qaeda & ISIS, violent extremism serta cyber crime.

"Tidak hanya itu, bahkan anak dari teroris cukup menjadi perhatian bagi kami, dimana anak-anak minimal berusia 9 tahun yang biasa tinggal di lingkungan teroris umumnya memiliki pemahaman radikal serta mahir menggunakan senjata api," katanya.

Selain itu menurutnya, media sosial juga ikut menjadi perhatian bagi NCTV, dimana teroris dan ektrimis menggunakan media sosial sebagai bentuk marketing dan perekrutan anggota. "Dalam menangani isu media sosial, kami juga mengadakan kerjasama dengan media sosial ternama yang kerap digunakan teroris, seperti Facebook dan Twitter," kata Schoof mengakhiri. (Adri Irianto)

Wednesday, 19 July 2017

Elemen Masyarakat Wajib Bantu BNPT untuk Berantas Terorisme

Elemen Masyarakat Wajib Bantu BNPT untuk Berantas Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) baru saja memperingati hari jadinya yang ke-7 tahun pada 16 Juli 2017 kemarin. Berbagai harapan dan saran dilayangkan kepada BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, agar program penanggulangan terorisme bisa berjalan sesuai harapan dan berhasil memberangus terorisme di Indonesia.

Salah satu harapan dan saran itu datang dari tokoh kebangsaan, Romo Frans Magnis Suseno. Ia berharap ke depan, BNPT terus meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi pencegahan dan penindakan. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung upaya BNPT, terutama dengan mengaktifkan budaya lokal seperti gotong royong, siskamling, dan lain-lain.

"BNPT memiliki peran penting dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya, dan itu tidak akan tercapai tanpa peran penting masyarakat, terutama dalam melakukan pencegahan mulai dari sistem keamanan lingkungan terbawah," ujar Romo Frans Suseno di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Dalam pandangannya, terorisme sekarang ini telah menjadi puncak dari segala ancaman keamanan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dilandasi Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu penanganan terorisme harus lebih ditingkatkan dan dipertegas agar paham ini tidak menjangkiti jiwa masyarakat Indonesia.

Menurutnya, BNPT dituntut untuk bisa labih masif dan tegas dalam melakukan penanggulangan terorisme. Tapi di sisi lain, BNPT juga harus bisa mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, bila ada teroris yang ditangkap, maka teroris tersebut tetap harus diperlakukan selayaknya manusia dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tegasnya.

Saat ini, lanjut Romo Frans Magnis, terorisme tidak hanya menjadi ancaman keamanan masyarakat, tetapi juga telah menjadi ancaman besar bagi kebhinekaan bangsa ini dan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya sangat setuju dengan program pencegahan yang dilakukan BNPT, meski harus terus disempurnakan. Jadi terorisme harus langsung ditumpas saat masih kecil, jangan dibiarkan sampai besar," imbuh

Romo Magnis mengingatkan bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai benteng ideologi bangsa yang perlu dijaga dan diperkuat. Benteng itu adalah Pancasila karena hakikat Pancasila itu didalamnya termaktub bahwa kita bersedia saling mengakui dan saling menghormati serta saling menerima perbedaan suku agama dan sama-sama menyadari sebagai manusia ciptaan tuhan.

Untuk itulah, magnis mengajak masyarakat untuk menanamkan rasa nasionalisme. Selain itu budaya lokal juga perlu kembali digalakkan. "Saya lihat jiwa gotong royong yang dulu sangat kuat dimiliki masyarakat Indonesia mulai luntur. Padahal gotong royong itu adalah salah satu perwujudan nilai Pancasila yang efektif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi serangan budaya asing," katanya mengakhiri. (Adri Irianto)

Seluruh Kawasan Obyek Vital Harus Ditingkatkan Pengamanannya

Seluruh Kawasan Obyek Vital Harus Ditingkatkan Pengamanannya

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dalam rangka mengantisipasi terjadinya serangan teror di objek vital nasional di lingkungan sektor energi. Penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara BNPT dengan Kemen ESDM yang telah dilaksanakan pada bulan Maret lalu

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi  BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenaga listrikan, dan Dirjen Ebtke dengan disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs Suhardi Alius, MH dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan,

Dalam sambutannya Kepala BNPT mengatakan bahwa masalah keamanan di negeri kita bukanlah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan semua pihak.

“Kita tidak bisa membiarkan aksi terorisme merusak kedamaian perikehidupan bangsa indonesia, karena itu seluruh komponen bangsa wajib bekerjasama melawan segala bentuk aksi terorisme,” kata Komjen Pol Suhardi Alius di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/7/2017) siang.

Alumni Akpol tahun 1985 ini  mengatakan, penandatanganan PKS yang telah dilakukan ini harus mencapai target pengamanan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masalah terorisme ini semakin mendunia dan menjadi konsen di berbagai belahan dunia.  “Masalah terorisme yang global dan memang jadi isu di dunia, kita kita harus terapkan perlindungan dan pengamanan yang menjadi target teroris seperti terminal, pelabuhan, dan Bandara,” katanya. 

Untuk itu, Mantan Kabareskrim ini menilai banyak fasilitas umum yang perlu dievalusasi sistem pengamanannya. “Kita harus mengevaluasi bandara-bandara di Indonesia apalagi bandara Internasional, apakah securitnya banyak, bagaimana penjagaannya karena tempat tersebut menjadi sasaran terorisme," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini menegaskan.

Pria yang pernah menjadi Kadiv Humas Polri ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak  melanggar atau melewati dari aturan SOP (Standart Operational Procedure)  yang telah diterapkan seperti di Bandara.“Objek vital tempat petugas untuk keluar masuk juga harus diawasi ketat. Jangan mentang-mentang karena menjadi pegawai dan sudah kenal lalu kasih lewat. Aturan itu  semua itu harus dipatuhi, karena kalau tidak akan bisa menjadi peluang masuknya teroris," himbau Komjen Pol. Suhadi Alius.

Sementra itu Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sambutannya mengatakan bahwa visi yang dijalankan Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan pengamanan kawasan obyek vital dalam menanggulangi aksi terorisme tentunya dengan melakukan sosialisasi dalam rangka menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) pengamanan. Sosialisasi merupakan cara paling cepat agar berjalan lancar.

"Sosialisasi saya lihat harus dilakukan. Saya berharap jajaran kami di obyek vital itu bisa ikut dilibatkan. Pemahaman tentang sosialisasi pengamanan dan perlindungan ini yang bisa jelaskan tentunya bapak Kepala BNPT. Dan pembuatan SOP itu sendiri harus berdasarkan pengamanan, prosedur, personel dan peralatan,” kata Menteri ESDM dalam sambutannya.

Dikatakan mantan Menteri Perhubungan ini di negara kita ini culture kekerabatan ini harus dirubah. Dan hal tersebut selama ini sangat sulit sekali. “Seperti yang dikatakan pak Kepala BNPT tadi jangan merasa kita mejadi karyawan atau sudah kenal, lalu tanpa harus dilakukan pemeriksaah. Karena disitu akan menimbulkan celah masuknya unsur kejahatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Deputi I BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir menjelaskan dalam kerjasama ini kedua pihak harus membuat bagaimana SOP sistem pengamanan dibangun oleh berbagai objek vital untuk mengantisiapsi peluang masuknya terorisme dan kelompok radikal.

"Harapan kita untuk menerapkan SOP yang kita buat, tetapi sebelum menyusun kita harus datang langsung ke objek tersebut sejauh mana kemanananya seperti di Bandara, Terminal. Setelah itu kita baru membuat SOP pengamanan" kata Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir.

Pria yang dalam karir militernya dibesarkan di lingkungan pasukan elite, Kopasus ini menegaskan bahwa, segala macam SOP pengamanan yang selama ini sudah dibuat oleh berbagai fasilitas umum, institusi atapun perusahaan harus diseragamkan sehingga tingkat keamanan menjadi maksimal.

"Kita ingin membuat standar siapa dan membuat apa pada objek tersebut, bagaimana prosedur ancaman di keluarkan, standarisasi ini kita buatkan sehingga tingkat kemanan menjadi maksimal, " kata alumni Akmil tahun 1984 ini menagakhiri. (Adri Irianto)
 

Tuesday, 18 July 2017

Peran Masyarakat Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas dari Terorisme

Peran Masyarakat Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas dari Terorisme

Penanggulangan terorisme tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh pihak, khususnya masyarakat. Di samping pentingnya koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah dalam penanggulangan terorisme, sinergi kebangsaan melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia Damai dalam bingkai kebhinekaan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam sambutannya pada acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) BNPT ke-7 tahun yang berlangsung di kantor BNPT, komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Citeurep, Kab. Bogor, Senin (17/7/2017) siang. BNPT sendiri lahir pada 16 Juli 2017 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)No.46 tahun 2010,

“Kami ingin menegaskan bahwa penanggulangan terorisme saat ini tidak hanya butuh sinergi lintas sektoral, tetapi sinergi kebangsaan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dari berbagai latar belakang untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kekerasan dan terorisme,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius. 

Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini menjelaskan, tantangan terorisme yang sedang dihadapi oleh Negara ini tidak pernah surut. Terorisme terus menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia yang tidak hanya menyasar keamanan masyarakat, tetapi secara ideologis sebagai ancaman laten bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Tentunya dinamika lingkungan strategis pada lingkup regional maupun global serta perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat telah memberikan warna baru bagi munculnya fenomena transformasi terorisme lama menuju terorisme baru yang lebih kompleks,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini. 

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan bahwa jika dicermati ancaman terorisme pada era terdahulu lebih bersifat lokal domestik, namun pada saat ini jaringan terorisme telah menampakkan diri dalam jaringan yang bersifat regional dan bahkan global.

“Jika terdahulu proses radikalisasi dan indoktrinasi terjadi melalui sel terutup dan garis komando yang jelas saat ini proses radikalisasi lebih terbuka dengan munculnya fenomena lone wolf tanpa jaringan dan garis komando (leaderless terrorist),” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962..

Dalam konteks tantangan baru tersebut, BNPT sebagai leading agency dalam mengoordinasikan instansi terkait dalam penanggulangan terorisme harus menyadari pentingnya penguatan sinergi dalam rangka penyelenggaraan program-program yang efektif dan tepat sasaran. “Luasnya wilayah Indonesia menjadi sejalan dengan luas potensi ancaman terorisme di Indonesia,” kata mantan Kadiv Humas Polri ini.

Untuk itu pria yang pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya ini mengatakan, momentum ulang tahun ke-7 BNPT ini harus dapat dimaknai sebagai penguatan sinergi BNPT dengan lembaga dan masyarakat dalam upaya menanggulangi terorisme.

“Kehadiran perwakilan kementerian/ lembaga dan masyarakat pada acara ini merupakan salah satu wujud nyata kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Indonesia Damai dalam Bingkai Kebhinekaan yang kita jadikan tema pada peringatan ulang tahun ini,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Polres Depok ini.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang hadir dalam acara tersebut dalam sambutannya menegaskan bahwa terorisme telah menjadi musuh utama yang harus segera diatasi, karenanya ia berjanji tidak akan membiarkan BNPT bekerja sendiri dalam memberantas terorisme.  

Dikatakan alumni Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini mengatakan, apa yang telah dilakukan BNPT selama ini sungguh sangat membanggakan dan telah mendapatkan berbagai apresiasi tidak hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri.

“Banyak undangan-undangan mengalir untuk meminta penjelasan, meminta pengalaman, meminta hal lain yang dibutuhkan untuk melawan terorisme secara menyeluruh,” ujarnya.
  
Menurutya, melawan terorisme tidak bisa sendirian. Melawan terorisme dibutuhkan tiga hal. Yang pertama yakni sinergi atau kerjasama. “Negara lain dengan Indonesia sudah sepakat untuk melawan terorisme dengan kerjasama, maka di Indonesia harus juga bersinergi, kebersamaan bnaik dengan instansi dan juga bersama masyarakat,” ujar.

Hal yang kedua yakni melawan terorisme secara total. Hal tersebut dikarenakan aksi yang dilakukan kelompok terorisme sudah menggunakan spektrum kehidupan di masyarakat. “Melawan mereka tidak bisa sepotong-sepotong. Karena cara mereka melakukan teror sudah masuk ke semua sendi kehidupan masyarakat, baik sistem komunikasi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya,” ujarnya.

Dan cara melawan terorisme yang ketiga menurutnya yakni harus dilakukan secara serius. Karena secara tidak sadar sel-sel kelompok teroris ini telah ada disekitar kita. “Keseriusan dan kewaspadaan harus tetap ada pada kita pada saat kita melawan terorisme. Jadi tiga hal ini harus kita kembangkan,” ujar pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 ini  

Selain Wiranto, hadir pula dalam acara perayaan HUT BNPT tersebut yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, beserta sejumlah tamu undangan lainnya yang terdiri dari tokoh nasional, duta besar negara-negara sahabat, anggota komisi III DPR, dan sejumlah tokoh agama. (Adri Irianto)

Saturday, 15 July 2017

Pelibatan Mantan Teroris Sangat Diperlukan Untuk Mencegah Radikalisme dan Terorisme

Pelibatan Mantan Teroris Sangat Diperlukan Untuk Mencegah Radikalisme dan Terorisme

Agus Dwikarna
Pelibatan masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan terorisme mulai di Indonesia terus ditingkatkan oleh oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal tersebut adalah bagian dari pencegahan terorisme dari hulu sampai hilir. Salah satu yang dijalankan BNPT yakni merangkul para mantan kombatan atau mantan narapidana kasus terorrisme (napiter) yang saat ini sudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar.

"BNPT perlu merangkul semua pihak secara menyeluruh agar penanggulangan paham radikal terorisme ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil memmberangus paham radikal terorisme di bumi Indonesia. Kami para mantan napiter pun siap mendukung penuh upaya-upaya pencegahan karena kami pernah 'berada' di sana sehingga banyak tahu seluk beluk sel-sel terorisme di Indonesia," ujar mantan teroris Agus Dwikarna di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Ia menyarankan agar kegiatan-kegiatan pencegahan tidak banyak bersifat seremonial, tapi langsung menyentuh ke sasaran. Dengan adanya pelibatan masyarakat dan mantan napiter, upaya itu akan lebih mudah terutama dalam melakukan deteksi dini. Menurutnya, cara dan tujuan pelaku terorisme sekarang berbeda dengan dulu.

"Ghirah (hasrat) dan tujuan jihad di zaman kami berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kami berangkat ke Afganistan dan Ambon murni ingin membela sesama muslim yang tertindas dan tidak pernah menyerang aparat secara membabi buta seperti sekarang ini. Artinya, pola propaganda sekarang berbeda, karena tujuannya juga berbeda. Karena itu, pelibatan mantan napiter mutlak, agar langkah pencegahan BNPT lebih efektif," papar pria yang pernah dipenjara 11 tahun di Filipina karena dituduh membawa bahan peledak di Bandara Ninoy Aquino, Filipina dan terlibat pada aksi terorisme pada 2002 lalu.

Pelibatan mantan napiter, lanjut Agus Dwikarna, bisa dengan berdiskusi dan dialog. Hal itu sangat positif karena juga bisa menjadi ruang muhasabah (koreksi diri) bagi para mantan napiter yang terlibat jaringan kelompok agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Terkait program pembinaan (deradikalisasi) yang dilakukan BNPT selama ini, Agus menilai bahwa program itu sangat bagus dan harus terus ditingkatkan. Caranya harus dilakukan sosialisasi lebih banyak lagi agar semua bisa memahami maksud dan tujuan program tersebut.

"Yang terjadi selama ini adalah salah paham yang tidak berdasar, makannya dengan diadakannya pertemuan dan diskusi akan menjadi ruang komunikasi yang bagus bagi kita semua. Namun BNPT tentu tidak bisa berjalan sendiri, perlu keterlibatan teman–teman mantan napiter untuk mendekati kelompok–kelompok yang masih mempunyai pemikiran radikal tersebut," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengajak orang-orang yang masih terlibat aktif dalam jaringan terorisme, agar berpikir jernih. "Apakah yang diperjuangkan itu betul-betul murni tuntunan aqidah atau jangan-jangan mereka telah tersusupi oleh pemikiran yang salah. Itu yang harus direnungkan," tuturnya.
 
Iqbal Husaini alias Romli alias Rambo
Hal senada diungkapkan Iqbal Husaini atau Romli atau Rambo, yang pernah mendekam di penjara selama 4 tahun karena terlibat pengiriman senjata dalam konflik Ambon. Menurutnya, adanya penolakan program deradikalisasi karena program itu masih belum membumi. Artinya, di kalangan masyarakat umum masih banyak yang tidak paham dengan program itu, bahkan ada yang antipati apalagi kelompok radikal.

"BNPT perlu melakukan kampanye secara masif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan program deradikalisasi tersebut. Dalam hal ini, BNPT tidak bisa sendiri dan harus melibatkan tokoh agama dan mantan napiter karena sangat sulit 'mendekati' kawan-kawan yang masih memiliki pemikiran keras. Terlebih pola gerakan kelompok radikal sekarang tidak hanya di ranah offline, tapi telah menyasar dunia online (dunia maya)," ungkap Rambo. (Adri Irianto)

Wednesday, 12 July 2017

Kepala BNPT  : ISIS Berkeinginan Melakukan Serangan Melalui Udara

Kepala BNPT : ISIS Berkeinginan Melakukan Serangan Melalui Udara

Banyak negara seperti Uni Eropa saat ini mengalami panic mode akibat dari radikalisme dan violent extremisme. Dan yang menjadi salah satu perhatian utama Departemen Keamanan Nasional AS adalah pertukaran informasi mengenai data penumpang udara (passengers information).

Hal tersebut terungkap saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam kunjungan kerjanya melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary for Homeland Security (Menteri Keamanan Nasional AS), John F. Kelly. Pertemuan tersebut dilakukan di Departemen Keamanan Nasional, Amerika Serikat, pada Rabu (11/7 2017) waktu setempat.

“Hal ini berdasarkan informasi intelijen bahwa ISIS berkeinginan untuk melakukan serangan utamanya melalui maskapai penerbangan serta sebagai mode transportasi dari FTF,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius dalam pesan singkatnya Rabu (12/7/2017) WIB yang diterima zonasatu.co.id usai melakukan pertemuan tersebut.

Dikatakan mantan Kabareskrim Polri ini, pada intinya Menteri Kelly menyampaikan bahwa masalah terorisme ditambah dengan adanya FTF (Foreigh Terrorist Fighter) menjadi suatu paradigma baru bagi negara-negara di dunia dalam penanggulangan radikalisme dan violent extremism.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut mantan Kapolda Jawa Barat ini juga menyampaikan bahwa penanganan terhadap tindak pidana terorisme juga perlu mengedepankan pola soft approach. “Salah satunya melalui program deradikalisasi yang dinilai cukup berhasil untuk menurunkan angka tindakan kekerasan oleh mantan teroris,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini..

Namun demikian Kepala BNPT kepada John F. Kelly menyampaikan bahwa pola soft approach ini bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. “Ini dikarenakan bahwa root causes (akar permasalahan) masalah terorisme antar satu negara dengan negara lain itu berbeda,” tutur mantan Kadiv Humas Polri ini.

Disampaikan pula oleh Kepala BNPT bahwa agar penanggulangan terorisme bisa lebih efektif, di Indonesia sendiri saat ini sedang berupaya untuk merubah Undang Undang (UU) Anti-Terorisme. Hal tersebut karena pentingnya beberapa upaya kriminalisasi agar memberikan kepastian hukum bagi aparat  penegak hukum untuk menjalankan tugas dam fungsinya, seperti perbuatan persiapan.

“Selain itu penting adanya revisi dalam RUU mengenai tindak pidana melakukan kejahatan terorisme sebagai FTF. Tidak hanya itu, forum seperti APEC juga dapat dimanfaatkan oleh kedua negara terkait dengan passenger list melalui Working Group on Travel, selain forum Counter-Terrorism Working Group dari APEC,” tutur alumni Akpol tahun 1985 ini.

Untuk itu pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini juga menyampaikan pentingnya agar kedua negara bisa memiliki suatu payung hukum perjanjian dalam penanggulangan terorisme. (Adri Irianto)
BNPT Bagi Ilmu Penanggulangan Terorisme ke Amerika

BNPT Bagi Ilmu Penanggulangan Terorisme ke Amerika

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus berupaya bersama-sama dalam upaya penanganan masalah terorisme. Hal tersebut terlihat saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Thomas P. Bossert selaku Assistant to the US President for Homeland Security and Counterterrorism (Asisten Khusus Presiden AS untuk Keamanan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) di Gedung Putih, Washimgton DC, Amerika Serikta pada Selasa (11/7/2017) waktu setempat. 

Kepala BNPT menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Lestari Priansari Marsudi dengan Thomas P. Bossert pada bulan Juni lalu. Dimana Bossert ingin melakukan pertemuan dengan Kepala BNPT  dalam rangka untuk  menggali informasi mengenai upaya serta pengalaman Indonesia dalam menanggulangi terorisme.

“Mr. Bossert ingin tahu mengenai bagaimana pengalaman Indonesia selama ini dalam menanggulangi terorisme termasuk diantaranya mengenai tantangan dari ‘FTF (Foreign Terrorist Fighter) returnees’ baik terhadap Indonesia maupun kawasan lain, serta upaya meningkatkan kerjasama penanggulangan terrorisme antar kedua negara,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius dalam pesan singkatnya Rabu (12/7/2017) WIB yang diterima zonasatu.co.id usai melakukan pertemuan tersebut.

Kepada Bossert, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan bahwa pentingnya upaya untuk menyeimbangkan antara penggunaan pola hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) dalam penanggulangan terrorisme tersebut.

“Terlebih dalam soft approach Indonesia relatif berhasil dalam program deradikalisasi, di mana teroris yang telah menjalani masa hukuman dari sebanyak 560 orang hanya 3 orang yang kembali melakukan tindakan terorisme,” ujar alumni Akpol 1985 ini menjelaskan

Dikatakan mantan Kapolda Jawa Barat ini, program kontra-radikalisasi yang dilakukan BNPT  yakni dengan menggandeng unsur masyarakat termasuk pemuda, ‘netizen’ dan juga mantan aktivis teroris untuk melakukan counter narative telah menjadi program unggulan nasional. “Dan ini juga berjalan efektif,” kata mantan Kadiv Humas Polri ini.

Selanjutnya Kepala BNPT menyampaikan bahwa BNPT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.46 tahun 2010, memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme.

“Dan ini diperkuat dengan Instruksi Presiden untuk berkolaborasi dan bersinergitas dengan melibatkan sebanyak  32 Kementerian/Lembaga dalam program penanggulangan terorisme. Selain itu, BNPT juga memiliki tugas operasional melalui pemberdayaan Satgas (Satuan Tugas),” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Dan Thomas P. Bossert sendiri menurut Kepala BNPT menyatakan ketertarikannya  dalam program deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh Indonesia. Keinginan Administrasi Donald Trump untuk membuat Strategi Penanggulangan Terorisme AS yang baru akan memperhatikan 4 elemen utama dalam program deradikalisasi di Indonesia yakni melalui identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-integrasi.

Khusus untuk peningkatan kerja sama antar kedua negara dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa perlu adanya payung hukum antar kedua negara dalam menanggulangi terorisme.

“Tentunya perlu adanya pendekatan whole-government approach antar kedua negara untuk saling memberikan penilaian serta arahan kebijakan kedua negara dalam kerja sama penanggulangan terorisme. Hal ini dapat didukung oleh Thomas P. Bossert,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengakhiri. 

Tidak lupa Kepala BNPT juga menyampaikan undangan kepada Thomas P. Bossert untuk dapat melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. (Adri Irianto)
Pelibatan Masyarakat Menjadi Kunci Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

Pelibatan Masyarakat Menjadi Kunci Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

Kunci pencegahan radikalisme dan terorisme kedepamn perlu adanya keterlibatan masyarakat dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Peran  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam merangkul seluruh elemen masyarakat dalam memasifkan pencegahan terorisme harus terus digalakkan. Selain itu, BNPT juga wajib memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun ormas dalam penguatan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut dikatakan tokoh kebangsaan Lily Chodijah Wahid di Jakarta, Selasa (11/7/2017) dalam rangka menyambut 7 tahun keberadaan BNPT. BNPT sendiri resmi dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2010 yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2010 silam.

"Pelibatan masyarakat ini mutlak dilakukan karena faktanya banyak pelaku teroris akhir-akhir ini yang berhasil melakukan aksinya karena luput dari pengamatan masyarakat sekitar. Bandingkan dengan dulu, orang yang 'aneh-aneh' lebih mudah dideteksi, baik itu oleh aparat maupun lingkungan sekitar," kata Lily Wahid.

Bahkan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB ini menyarankan digalakkan lagi peraturan bagi tamu atau orang baru yang lebih dari 24 jam di setiap lingkungan untuk harus lapor ke RT/RW setempat, terutama di tempat-tempat kos atau kontrakkan. Ia menilai, aturan ini saat ini sudah banyak diabaikan sehingga tamu atau orang baru itu lolos dari pengamatan aparat setempat.

Selain itu, aparat keamanan terutama di tingkat desa dan kecamata juga ikut proaktif seperti dulu yang dilakukan di setiap Polsek dan Koramil. "Dulu, kalau ada orang 'aneh-aneh' didatangi Babinsa atau BabinKamtibmas langsung selesai. Sekarang itu harus dilakukan lagi agar pergerakan terorisme mulai dari tingkat akar rumput sudah terdeteksi," ujar Lily Wahid.

Adik kandung dari mendiang mantan Presiden RI ke-4, Alm. KH. Abdurrahman Wahid ini juga menyoroti menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ia menilai saat ini pemahaman Pancasila di masyarakat sudah sangat tipis, bahkan bisa dibilang sudah lepas dari ingatan bangsa Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sistem pendidikan di Indonesia dan keberadaan media sosial. Ia menilai penguatan kembali nilai Pancasila tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi lewat jalur informal.

"Jalur formal melalui dunia pendidikan itu harus. Itu tidak boleh putus dari mulai pendidikan dasar sampai tinggi. Kalau jalur informal, bisa melalui berbagai hal. Contohnya, Amerika saja menumbuhkan rasa percaya diri sebagai bangsa melalui film. Kita juga bisa meniru cara itu yaitu setiap film harus ada konten-konten untuk memberi pelajaran kepada masyarakat tentang kebangsaan. Saya rasa itu bisa efektif dalam membangun kembali jiwa Pancasila bangsa kita," papar Lily Wahid.

Apalagi, lanjut wanita kelahiran Jombang, 4 Maret 1948 ini, saat ini bangsa Indonesia sedang melakukan revolusi mental sehingga Pancasila itu dimasukkan sebagai bagian dari itu. Dengan demikian masyarakat harus tahu apa yang dilakukan untuk bangsanya, terutama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan itu, Lily Wahid juga menyoroti Rencana Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme yang lebih dari setahun ini masih dibahas Panitia Khusus (Pansus) UU Anti Terorisme. Menurutnya, UU Anti Terorisme itu nantinya harus lebih fokus ke pencegahan daripada penangkapan. Dalam hal ini dirinya mendukung komitmen Pansus RUU Anti Terorisme, meski ia juga mengkritik terlalu lambannya proses revisi tersebut.

"Pencegahan itu diperlukan payung hukum yaitu UU Terorisme. Harusnya dengan ancaman terorisme yang semakin nyata akhir-akhir ini, UU itu sudah jalan. Tapi masalahnya yang diributkan sekarang bukan masalah pencegahan, tapi soal penangkapan. Akhirnya jadi egosektoral kan?" tuturnya.

Lily Wahid juga menyoroti cara-cara penanganan pelaku terorisme yang dieksekusi di tempat. Menurutnya, aparat jangan semua orang yang dituduh sebagai teroris langsung dimatikan karena itu akan memutus informasi tentang jaringan mereka. Langkah-langkah itu justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

"Harus ada yang disisain hidup agar bisa digali informasi tentang jaringan mereka. Pokoknya yang menimbulkan kontroversi tolong dievaluasi agar kedepan penanggulangan terorisme lebih baik dan efektif," ujarnya mengakhiri. (Adri Irianto)

Monday, 10 July 2017

HUT Bhayangkara ke-71 Libatkan 2.408 Personil Gabungan

HUT Bhayangkara ke-71 Libatkan 2.408 Personil Gabungan

Presiden RI Joko Widodo menghadiri dan bertindak menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-71 yang berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7/2017) pagi. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, upacara tersebut melibatkan sebanyak 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka.

"2.408 (Personel) dari seluruh kesatuan Polri, termasuk yang di sana dari potensi masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Ia menambahkan, bertambahnya usia Polri menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan program yang telah dicanangkan Kapolri, yakni promoter: profesional, modern, dan terpercaya. "Kami ingin merebut kepercayaan masyarakat, public trust," kata Setyo.

Setyo menerangkan kegiatan ini menampilkan sejumlah atraksi dari mulai polwan mengendarai kendaraan besar hingga aksi terjun payung. "Kami pamerkan kendaraan peralatan Polri yang baru, kendaraan pengurai massa," terangnya.

Dalam acara itu, Presiden Jokowi memberi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga polisi. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah anggota polri yang menjadi korban serangan teror. "Ada kriteria tersendiri kemudian ada beberapa penghargaan anggota Polri terhadap korban kasus Masjid Falatehan. Bom kampung Melayu," tutur Setyo.

Selain itu dalam HUT Bhayangkara ini, Setyo meminta masyarakat untuk terus bekerja sama dengan Polri. Hal itu dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. "Kami ingin masyarakat terus bekerja sama dengan masyarakat," ujarnya. (Noor Irawan)
Presiden Jokowi Pimpin Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ke-71

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ke-71

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Presiden Jokowi pun bertindak menjadi instruktur upacara dalam acara tersebut. Acara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Pada kesempatan ini, Jokowi memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota Polri.

"Saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya sebagai berikut," kata Jokowi di kawasan Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Pertama, Jokowi meminta Polri memperbaiki manajemen internal. Perbaikan ini untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan berlebihan, dan arogansi kewenangan.

Selanjutnya, memantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkepribadian.  Ketiga, optimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden juga mengimbau Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional. Menurut Jokowi, kesiapsiagaan dapat diwujudkan melalui deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional proaktif. Dengan begitu, Presiden berharap, Polri tetap lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat.

Terakhir, mantan Walikota Solo ini juga meminta Polri untuk meningkatkan kerja sama koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen. Baik pemerintah, masyarakat, dan kolega internasional. Hal ini merupakan implementasi kedekatan dan sinergi polisional guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Saya selaku kepala negara tetap komitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, Polri yang andal, Polri yang profesional. Supaya tugas Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas penegakan hukum, sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal," ujar Presiden Jokowi.

Dalam acara itu, Presiden Jokowi juga berkesempatan untuk menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga polisi. Mereka adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat, Ajun Komisaris Polisi Sayeti, serta Ajun Inspektur Satu Alim Sujoko.

Bintang Bhayangkara adalah bintang penghargaan kepada anggota Polri sebagai bintang kepahlawanan untuk anggota kepolisian. Bintang Bhayangkara dibagi menjadi tiga kelas yaitu Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Dalam acara tersebut berbagai unsur dari Mabes Polri hadir dalam perayaan dan upacara yang dipimpin Jokowi hari ini. Selain itu, sejumlah menteri turut hadir, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (Noor Irawan)

Friday, 7 July 2017

Menjaga Kerukunan Antar Umat Menjadi Penangkal Radikalisme dan Terorisme

Menjaga Kerukunan Antar Umat Menjadi Penangkal Radikalisme dan Terorisme

Kerukunan antar sesama anak bangsa akan membuat Indonesia imun dari 'serangan' paham radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu penguatan rasa cinta tanah air dan persatuan, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dilakukan demi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi sekarang ini masih momentum hari kemenangan Idul Fitri.

“Menjaga kesucian itu tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain itu susah dan tidak menyebabkan orang lain merasa terganggu. Oleh karena itu kita semua harus bisa menjaga kesucian bangsa ini dengan ikut aktif terlibat dalam pencegahan radikalisme terorisme supaya tidak ada gerakan kekerasan yang mengatasnamakan agama apapun di Indonesia,” kata Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender/LKAJ,  Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, di Jakarta, Kamis (6/7/2017), 

Menurutnya, masyarakat Indonesia semuanya harus menjadi bagian dari benteng untuk menjaga NKRI. Karena menjaga persatuan bangsa, membela kehidupan bangsa dan mencintai Tanah Air itu adalah bagian dari kewajiban yang ada di dalam semua agama apapun. Pasalnya, bila negara ini kacau maka sebagai umat beragama tidak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik.

“Itu sudah jelas. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragama, kita wajib menjaga keamanan dan ketentraman serta kemaslahatan masyarakat sebagai bagian dari ajaran agama yang kita percayai,” kata Wanita yang juga Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah ini.

Menurut wanita  kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958 ini,  sebagai warga negara dan sebagai bagian umat beragama, kita semua juga memiliki kewajiban untuk ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan terorisme sehingga gerakan radikalisme tidak berkembang di Indonesia dengan alasan apapun.

“Ini bukan hanya untuk umat islam saja, tapi untuk seluruh agama. Karena radikalisme itu ada pada semua agama, kebetulan saja karena di Indonesia ini mayoritas beragama islam maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama islam” ujar wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini.

Wanita yang selama ini dikenal sebagai pemikir Islam dan Aktivis sosial ini mengungkapkan, di tiap-tiap negara juga ada radikalisme atas nama agama yang mayoritas seperti di Amerika Serikat, Myanmar, India, dan lain-lain. 

“Radikalisme dan fundamentalisme itu ada pada semua agama, ada pada semua kepercayaan.  Kelompok-kelompok inilah adalah kelompok yang frustasi dan tidak puas dengan kondisi sekelilingnya. Dia tidak puas dengan kondisi negara, dia tidak puas dengan kondisi pemerintahan yang ada,” ujarnya.

Orang-orang yang tidak puas ini, menurutnya ada dimana-mana. Mereka boleh saja tidak puas dengan kondisi yang ada, tapi jangan melakukan aksi-aksi yang dapat mensengsarakan orang lain.

“Boleh saja tidak puas dan kecewa, tetapi kekecewaan itu jangan diungkapkan dalam bentuk aksi-aksi yang brutal dan merugikan sesama manusia. Tapi kekecewaan itu mestinya bisa dijadikan sebagai bahan instorpeksi bagi kita apakah kita ini sudah berbuat baik buat seluruh umat, bangsa, negara atau agama," kata Musdah mengakhiri. (Adri Irianto)

Wednesday, 5 July 2017

Perlunya Menjaga Fitrah Bangsa Untuk Menjaga Persatuan NKRI

Perlunya Menjaga Fitrah Bangsa Untuk Menjaga Persatuan NKRI

Sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa sejak merdeka tahun 1945 dulu, Sudah menjadi fitrah bagi bangsa Indonesia bahwa perbedaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kekuatan untuk menjaga persatuan NKRI, terutama dari ancaman radikalisme dan terorisme.

"Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk kelompok radikal yang mengusung 'mimpi' mendirikan khilafah. Konsep Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini, tetapi juga tercantum dalam Al Quran dalam surat Al Hujurat ayat 13," ungkap Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Bambang Pranowo, MA, dI Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Surat Al Hujurat ayat 13 itu berbunyi "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Di momen Hari Raya Idul Fitri yang baru saja dilewati umat muslim seluruh dunia, Bambang Pranowo kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghormati perbedaan itu. Apalagi faktanya masih banyak anak bangsa yang 'teracuni' paham-paham kekerasan yang mengatasnamakan agama sehingga tidak sadar melakukan aksi terorisme. Contohnya aksi teror penusukan anggota polisi di Medan dan di Jakarta, yang dilakukan simpatisan kelompok radikal ISIS.

"Orang yang melakukan teror itu tidak memahami secara benar ajaran agama. Kalau memahami ajaran islam mereka pasti tidak akan melakukan itu karena dalam islam membunuh orang hanya boleh karena ada peperangan. Kalau tidak dalam perang, membunuh satu orang itu, dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia," papar Bambang Pranowo.

Apalagi, lanjut Bambang, aksi itu didasari pengertian mereka yang salah tentang makna jihad dan syahid. Ia menjelaskan, jihad itu harus dalam rangka membela kebenaran di jalan Allah. Selain itu, jihad di jaman modern dan negara tidak perang seperti Indonesia, bukan dengan kekerasan apalagi membunuh.

"Kalau di Indonesia jelas tidak bisa diterapkan istilah jihad dan syahid karena negara kita tidak dalam perang. Jadi, apa yang diusung para pelaku aksi terorisme jelas salah dalam menafsirkan jihad dan syahid," jelas Bambang.

Ia menegaskan para pelaku teror itu memiliki pemahaman agama Islam yang dangkal serta terbutakan oleh berbagai macam propaganda radikalisme yang menyesatkan. "Untuk itu peran ulama sangat besar dalam memberikan pemahaman dan pengertian agama islam yang benar dan rahmatan lil alamin," katanya mengakhiri. (Adri Irianto)