Sunday, 12 April 2015

KPK Didesak Proses Polisi Perantara Suap Politikus PDIP

JAKARTA – Penyidikan kasus suap yang melibatkan politikus PDIP Adriansyah masih menyisakan masalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk tetap memproses Brigadir Agung Krisdianto, polisi yang menjadi perantara suap antara Adriansyah dan pengusaha batu bara Andrew Hidayat.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho melihat, Agung dilepas karena KPK tidak ingin kembali berkonflik dengan Polri. ’’Ini memprihatinkan. KPK sepertinya trauma menangani oknum kepolisian. Atau, bukan tidak mungkin KPK sedang dalam ancaman,’’ ujarnya.

Tidak diprosesnya Agung, tegas dia, akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Tidak akan ada efek jera bagi anggota kepolisian yang coba-coba terlibat dalam lingkaran korupsi. ’’Ini bisa jadi acuan negatif bagi pelaku korupsi. Misalnya, kalau mau aman, libatkan saja anggota polisi,’’ ungkapnya.

Karena itu, Emerson meminta KPK tetap menjerat Agung sebagai tersangka seperti para perantara suap lainnya. ’’Kalau KPK seperti ini terus, akan muncul pelesetan Kapok Periksa Kepolisian atau Komisi Pelindung Kepolisian,’’ ujar pria yang biasa disapa Eson tersebut.

Entah apa yang terjadi dalam penyidikan kasus Adriansyah. Dalam konferensi pers Jumat malam (10/4), Plt Pimpinan KPK Johan Budi bahkan tidak bersedia menyebutkan identitas maupun profesi Agung.

Mengenai status Agung, Johan pun tetap bersikeras menganggap anggota Polsek Menteng itu tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Padahal status Agung tidak lebih dari Rouf dan Darmono yang menjadi perantara suap Fuad Amin.

Ketika operasi tangkap tangan (OTT), keduanya tetap diproses. Namun, Darmono diserahkan ke TNI. Sebab, sesuai dengan undang-undang, KPK memang tidak berwenang menyidik anggota aktif TNI. ’’Harusnya KPK melakukan tindakan yang sama. Kalau seperti ini, kan ada ketidakadilan,’’ ujar Eson.

Agung, tampaknya, hanya akan terkena hukuman disiplin dari kesatuannya. Hal itu terungkap dari pernyataan Kapolsek Menteng AKBP Gunawan yang akan memeriksa tindakan Agung yang berada di luar kota tanpa sepengetahuan pimpinan.

’’Kami sedang memeriksa. Dia mengaku berteman dengan pengusaha yang tertangkap dalam operasi KPK,’’ ujarnya. Kepada pimpinannya, Agung mengaku tidak tahu bahwa barang yang dikirim untuk Adriansyah adalah uang.

Jika Agung terbukti melanggar disiplin, Gunawan menegaskan ada sanksi ringan hingga berat bagi dia. Mulai kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga mutasi.

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sela pelaksanaan Kongres PDIP di Bali. Dalam operasi itu, KPK menangkap Adriansyah, politikus PDIP yang duduk di Komisi IV DPR. Saat itu, dia menerima suap dari pengusaha batu bara Andrew Hidayat. Uang diterima lewat Brigadir Agung Krisdianto.

Fulus yang diberikan Andrew, antara lain, 40 lembar pecahan SGD 1.000, 485 lembar Rp 100 ribu, dan 147 lembar Rp 50 ribu. Uang tersebut ditempatkan di amplop cokelat dan tas kertas kecil. Jika dirupiahkan, total uang suap yang diamankan sekitar Rp 500 juta.

Pemberian uang tersebut terkait dengan pengusahaan kegiatan pertambangan PT Mitra Maju Sukses (MMS) milik Andrew di Kabupaten Tanah Laut, Kalimatan Selatan. Suap itu diduga diberikan rutin sejak Adriansyah menjabat bupati Tanah Laut.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menilai, kasus tertangkap tangannya Adriansyah membuat DPR kembali disorot publik. Namun, dia memandang, kasus tersebut merupakan perbuatan individu. Karena itu, sikap Adriansyah sama sekali tidak mewakili perilaku anggota dewan secara keseluruhan.
’’Jangan digeneralisasi. Ini institusi DPR, sementara yang melakukan perbuatan adalah oknum,’’ tegas Aziz.

Dia menilai, dengan tertangkapnya Adriansyah, secara prosedur kasus itu sudah masuk penyidikan. Artinya, KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Adriansyah sebagai tersangka. Karena itu, DPR selaku lembaga politik tidak bisa ikut campur dalam penyidikan.


’’DPR, dalam hal ini komisi III, tidak ingin terlibat dalam ranah yang sudah masuk pro-justitia. Komisi III menjaga koridor masing-masing kewenangan institusi,’’ ujar wakil ketua umum Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie itu.(Jawapos)

BAGIKAN