Thursday, 28 May 2015

KPU: Kampanye Pilkada Serentak Didanai Pemerintah

Illustrasi surat suara
Zonasatu.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan besaran anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhir tahun ini merupakan kompilasi semua daerah. Ini karena proses penganggaran Pilkada dilakukan masing masing daerah.

"Daerah membuat rencana kegiatan anggaran berdasar Permendagri dan standar biaya daerah setempat. Hal hal terkait penganggaran disesuaikan dengan aktifitas pilkada sesuai undang undang," ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada VIVA.co.id, Rabu 27 Mei 2015. 

Kebutuhan Pilkada serentak, diakui Ferry, berbeda dengan kebutuhan pilkada terdahulu. Hal lain yang menyebabkan bengkaknya anggaran Pilkada serentak adalah adanya aktivitas kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Pembuatan alat peraga, baliho, spanduk yang dibuat APBD. Bahan kampanye; leaflet, poster, juga oleh APBD. Terus iklan di media cetak dan elektronik juga APBD. Debat juga dibiayai APBD. Itu semua di pilkada sebelumnya enggak ada. Jadi anggarannya akan naik," ucap Ferry. 

Sebelumnya, DPR meminta BPK untuk mengaudit dana Pilkada serentak KPU. Ini karena dana tersebut membengkak dari semula Rp4 triliun menjadi RP7 triliun. Kamis, 28 Mei 2015 esok, BPK dijadwalkan menemui pimpinan DPR untuk berkonsultasi, menindaklanjuti permintaan tersebut.

Merespon hal itu, Ferry mengatakan, audit dana KPU adalah kewajiban konstitusional yang memang tak bisa ditentang. KPU bahkan menghargai upaya tersebut. 

"Setiap aktifitas kita juga akan diaudit BPK, apalagi kalau proses pilkada ini dikawal sampai akhir, saya pikir akan melahirkan satu aktifitas yang tidak ada problem. Tiga bulan setelah ini diaudit juga, kan," ujar Ferry kepada VIVA.co.id, Rabu 27 Mei 2015.

Namun, Ferry mengingatkan agar audit dilakukan sesuai dengan Undang Undang. 

"Kita mengapresiasi sebagai bentuk pengawalan proses Pilkada serentak, kita harus siap. Mekanismenya 3 bulan setelah pelaksanaan pilkada."

Ketua DPR RI Setya Novanto, sebelumnya menyatakan telah menerima usulan dari Komisi II untuk mengaudit anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencananya Kamis besok DPR akan mengundang BPK untuk membahas hal tersebut. 

"Kita harapkan dalam rapat Paripurna pimpinan komisi hadir, karena ada yang akan disampaikan," kata Novanto di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 25 Mei 2015.

Sejumlah permasalahan KPU yang mendapat sorotan antaran lain soal kendaraan kampanye, pengamanan kepolisian, serta penganggaran. Permintaan audit ke BPK diharapkan mampu mengurangi masalah KPU dalam pelaksanaan Pilkada serntak mendatang. 

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasan komisi ini mendesak audit karena membengkaknya anggaran Pilkada serentak.

Rambe juga mengatakan agar KPU tidak boleh menolak audit yang dilakukan BPK. Sebab, untuk pencairan dana Pilkada, menurut Rambe, KPU memerlukan komisi II.

"Jangan salahkan kami bila tidak keluar sebelum diaudit," katanya.

Masalah NPHD
Lagi lagi anggaran pilkada serentak yang masih mengganjal tahapan pelaksanaan. Namun, KPU menyatakan, hampir seluruh daerah sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggota Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sampai Selasa 26 Mei 2015 sudah 258 daerah menandatangani NPHD. 

"Tinggal 11 daerah yang belum. Di antaranya Buton Utara, Mamuju, Kotabaru, dan beberapa daerah lainnya," ucap Ferry.

Ferry optimistis Pilkada serentak akan tetap digelar pada awal Desember mendatang. Untuk itulah KPU lantas memberikan batas maksimal bagi daerah untuk mmenyelesaikan soal hibah anggaran Pilkada serentak.

"Kita berharap segera diselesaikan. Kita memberikan deadline hingga 3 Juni, apabila NPHD belum diteken dan pencairan belum rampung maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunda Pilkada sampai dengan 2017 mendatang."(Viva)

BAGIKAN