Thursday, 14 May 2015

Moeldoko : TNI Menggandeng BPK Untuk Evaluasi Keuangan

Panglima TNI Jenderal Moeldoko
Zonasatu.co.id - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko menegaskan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan TNI. Dia mengatakan minimnya berita di media massa tentang korupsi di TNI bukan berarti militer menyembunyikan berbagai kasus rasuah. "Memang kenyataannya tidak ada (kasus korupsi)," kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014.

Meski begitu, dia mengaku menerima beberapa laporan dari Inspektorat Jenderal TNI tentang kesalahan-kesalahan keuangan. Namun, kesalahan tersebut, kata Moeldoko, baru berupa prosedur dan administrasi.

Hari ini di kantornya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan pakta integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Dia juga menandatangani piagam antikorupsi di tubuh TNI yang disaksikan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman RI Danang Garindrawardana. 

Moeldoko memastikan ia akan memberi perhatian ekstra setiap menerima kekeliruan prosedur keuangan di tubuh TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut mengatakan langsung membentuk tim untuk memberikan pembekalan terhadap prajurit yang melakukan kesalahan. "Pasti diberi tahu kalau standar keuangan yang diberlakukan seperti ini, tak boleh dilanggar," kata dia. "Kalau masih macam-macam (korupsi) jelas akan saya copot."

Selain pengawasan Inspektorat Jenderal, Moeldoko mengatakan TNI juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan. Berbekal laporan yang diberikan BPK, TNI akan melakukan evaluasi. "Jika ada kesalahan, pasti kami klarifikasi ke BPK," ujarnya.


Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di TNI, dia tetap tak bisa tenang. Menurut dia, "keistimewaan" tersebut malah menjadi acuan TNI untuk tetap menjaga integritas dan komitmen antikorupsi.

"Kalau sampai KPK masuk (menyidik kasus korupsi), maka TNI tak terhormat lagi," kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014.

Sebab, kata Moeldoko, masuknya KPK ke TNI sama saja menandakan sedang terjadi kasus korupsi besar di TNI. Dia melanjutkan, menurut hukum, KPK tak bisa menyelidiki TNI. KPK hanya bisa bekerja di ranah sipil. Sedangkan TNI, yang merupakan ranah militer, punya peradilan dan pengadilan sendiri. "Karena itu, kita harus jaga kehormatan TNI. Jangan sampai terjadi korupsi di TNI," ujarnya.

Menurut dia, hubungan antara TNI dan KPK terjalin dengan baik. Moeldoko mengaku sering meminta masukan dari KPK tentang tata cara dan pengelolaan anggaran yang baik dan bersih. "Jadi, kalau KPK masuk ke TNI, biar agendanya minum kopi dan mengobrol saja," kata Moeldoko sambil tertawa.(SRK/Tempo)


BAGIKAN