Saturday, 9 May 2015

Penyidik dari TNI Hanya Boleh Tunduk pada Pimpinan KPK

Gedung KPK di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Indonesia
Zonasatu.co.id - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, tidak masalah jika ada anggota TNI yang menjadi penyidik di KPK. Namun, ia menegaskan bahwa anggota TNI tersebut hanya boleh tunduk pada perintah pimpinan KPK. 

"Setelah menjadi penyidik KPK, mereka hanya tunduk atas perintah Komisioner KPK, bukan Panglima TNI," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Kamis (7/5/2015). 

Abdullah mengatakan, hal tersebut demi mencegah terjadinya konflik antara KPK dan TNI terkait sumber daya manusia. Menurut dia, KPK kerap bergesekan dengan Polri dan KPK karena ada dua komando kepada penyidik dari Polri dan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan. 

"Dia juga menaati semua SOP dan kode etik yang ada di KPK," kata Abdullah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK, penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. 

Menurut Abdullah, definisi tersebut tidak secara konkret menyebutkan bahwa penyidik KPK harus pejabat Polri sebagaimana disebutkan KUHAP. 

Oleh karena itu, KPK bisa mengangkat penyidik dari unsur lain asalkan orang tersebut lolos seleksi serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan TNI siap menugaskan penyidik terbaiknya di KPK. Pernyataan Fuad itu menanggapi wacana dari KPK yang meminta penyidik terbaik TNI untuk membongkar kasus-kasus korupsi. 

"TNI siap menyediakan anggota bila dibutuhka oleh KPK, baik itu untuk penyidik, penuntut dan bahkan hakim, karena kami kan juga punya Mahkamah Militer. Apapun yang diminta kami siap," kata Fuad.(Kompas)

BAGIKAN