Tuesday, 5 May 2015

Setara: Penundaan Eksekusi Mary Jane Bukan Karena Tekanan Filipina

Salah satu aktifis Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) membawa poster bertuliskan "Save Mary Jane"
Ketua BP Setara Institute, Hendardi, menilai keputusan Pemerintah Jokowi-JK dan Jaksa Agung M Prasetyo dalam menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso, seorang warga negara Filipina, sudah tepat. Penundaan itu diwajibkan demi memperoleh keadilan hukum.

Menurut Hendardi, Presiden Jokowi sudah tepat ketika memerintahkan Jaksa Agung M.Prasetyo menunda eksekusi mati setelah ada temuan fakta baru terkait Mary Jane. Yang dia maksud adalah ditahannya seseorang yang diduga menjebak Mary Jane oleh otoritas Filipina terkait keberadaan heroin yang masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ditunda, nanti kasus Mary Jane ini bisa berujung seperti kasus Sengkon dan Karta. Bisa jadi pemerintahan di-bully terus soal peradilan tak fair. Justru dengan temuan baru itu, wajib diikuti. Hasil di Filipina dibawa kembali ke Indonesia dan diproses kembali. Itu hal yang harus dilakukan di dalam hukum," jelas Hendardi, Selasa (5/5), di Jakarta.

Dia menegaskan tak benar bila penundaan itu dilaksanakan akibat tekanan dari pihak asing terhadap Indonesia, khususnya kepada presiden dan jaksa agung. Justru, menurut dia, pihak Indonesia melakukannya karena menghormati hukum yang berlaku. "Hukum ada untuk keadilan. Kalau ada bukti baru, maka itu harus dipertimbangkan. Hukum ada bukan untuk balas dendam. Yang mengkritik keputusan penundaan itu karena tak mengerti hukum. Kalau ada bukti baru, satu detikpun itu harus ditunda, diberi kesempatan untuk diproses ulang," ujar Hendardi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menyatakan, adalah salah kaprah bila menganggap penundaan eksekusi Mary Jane akibat tekanan dari Pemerintah Filipina. "Filipina bukan negara adikuasa. Jadi saya kira tak tepat bila dikatakan negara itu bisa menekan Indonesia. Bagi saya, jaksa agung sudah bekerja profesional. Sebab penundaan memang karena ada ditemukan fakta baru, masalah hukum baru di Filipina," jelas Ara, sapaan akrab Maruarar.

Bagi Ara, Filipina sangat menghormati proses hukum di Indonesia, sama seperti Indonesia juga menghormati proses hukum di negara yang dipimpin Presiden Aquino tersebut. Baginya, sama sekali tak ada upaya saling menekan di antara kedua negara. "Ini Indonesia memilih kebijakan itu, bukan bukan karena ada tekanan. Indonesia jauh lebih besar dari Filipina. Tetapi ini sebuah sikap bahwa Indonesia juga menghargai proses hukum di Filipina yang menemukan bukti baru. Mari kita dukung upaya mencari keadilan," jelas Ara.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung RI sudah melaksanakan setidaknya dua gelombang eksekusi mati terpidana narkoba di 2015. Sebanyak 14 terpidana mati narkoba sudah dieksekusi. Sementara penundaan eksekusi dilakukan terhadap Mary Jane Veloso, yang ditangkap pada 2010 lalu di Bandara Yogyakarta, dengan barang bukti berupa 2,6 kilogram heroin.

Mary Jane, yang seorang buruh migran, mengaku dijebak oleh Maria Kristina "Christine" Sergio. Jelang eksekusi Mary Jane, Christine menyerahkan diri ke polisi di Filipina. Dia mendatangi Nueva Ecija Provincial Police Office pada Selasa 28 April 2015, pukul 10.30 waktu setempat. Perempuan tersebut mengaku hidupnya dalam bahaya.(Beritasatu)




BAGIKAN