Wednesday, 5 August 2015

Pasal Penghinaan Ulah Oknum yang Cari Muka ke Presiden Jokowi


Jakarta (Zonasatu.co.id) - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai pengajuan penghinaan presiden dalam draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan berasal dari Presiden Joko Widodo.

Saya tidak percaya pasal ini dirumuskan oleh Pemerintahan yang sekarang. Revisi KUHP ini kita tahu sudah ada sejak lama. Kita harus adil. Bisa saja ini Presiden tidak cermat mengenalinya sehingga lolos sampai DPR,” kata Margarito saat dikontak, Rabu (5/8).

Meski demikian, dirinya tidak setuju jika pasal tersebut kembali diajukan, sebab pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lanjut Margarito, pasal yang lahir secara inkonstitusional akan menjadi bagian yang inkonstitusional juga.

Pasal-pasal di UUD yang dijadikan pengujian di KUHAP yang lalu sudah menyatakan itu tidak berubah. Oleh karena itu, rancangan ini substansinya sama, pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional, pasti inkonstitusional juga. Kalau sudah dihidupkan pasti dipatahkan,” ungkap Margarito

Senada dengan Margarito, Nazir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI menduga ada pihak lain yang dengan sengaja menyisipkan pasal penghinaan presiden dalam draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan berasal dari Presiden Joko Widodo.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, rencana menghidupkan kembali pasal tersebut merupakan cara untuk mencari muka dihapan Presiden Jokowi. (TW/OnlineIndo)

BAGIKAN