Tuesday, 1 September 2015

ASEAN Belum Mampu Berperan Seperti PBB


"...saat ini ASEAN belum mampu membuat suatu standar atau pedoman seperti yang dimiliki PBB melalui lembaganya yakni UNHCR..."

Jakarta (Zonasatu.co.id) - ASEAN dinilai belum mampu membuat sebuah standar atau pedoman bagi pelaku-pelaku bisnis di kawasannya. Standar itu dibuat untuk lebih menghormati isu-isu hak asasi manusia (HAM), seperti pedoman yang telah dibuat PBB, yakni United Nation Guiding Principles (UNGP).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Indonesia dalam Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), Rafendi Djamin. Oleh karena itu, AICHR mempunyai program yang dinamai ‘Pedoman Bisnis dan HAM untuk Masyarakat ASEAN Pasca-2015’.

Untuk menyelesaikan program tersebut, AICHR pada 2014 telah menyelesaikan studi tematiknya mengenai CSR dan HAM. Menurut hasil studi, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sangat berhubungan erat dengan respect terhadap HAM.

“Saya akui memang saat ini ASEAN belum mampu membuat suatu standar atau pedoman seperti yang dimiliki PBB melalui lembaganya yakni UNHCR. Pedoman yang dimiliki PBB dinamai UNGP on Business and Human Rights,” ujar Rafendi Djamin, ketika menjadi pembicara dalam diskusi publik ‘Pedoman Bisnis dan HAM untuk Masyarakat ASEAN Pasca-2015’ di Erasmus Huis, Kedubes Belanda, di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

“Kegiatan bisnis yang dilakukan berbagai perusahaan memang tak bisa terhindarkan dari isu-isu pelanggaran HAM. Contohnya, baru-baru ini sebuah proyek besar kembali berpotensi menenggelamkan rumah-rumah warga di 12 desa, yakni proyek Waduk Jatigede,” sambung Rafendi.

Pria yang mengenakan kemeja batik itu menambahkan, ASEAN yang terdiri dari tiga pilar komunitas, yakni keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM selalu berada dalam kerjasama ekonomi. Dalam konteks ini juga harus diintegrasikan pada pelaku-pelaku bisnis di kawasan ASEAN.

Diskusi publik yang diadakan pada hari ini sejatinya adalah untuk memberi masukan kepada AICHR dalam menyusun pedoman bagi pelaku-pelaku bisnis agar lebih peka dan menghormati HAM.

Hasil dari diskusi publik kali ini menyimpulkan pedoman bisnis dan HAM berskala ASEAN dinilai perlu dibuat untuk dijadikan sebagai acuan bagi pelaku-pelaku bisnis dalam membuat program CSR yang lebih mengutamakan HAM daripada citra perusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran serta mendapatkan pemahaman yang baik dalam isu bisnis dan HAM di kawasan ASEAN. Nantinya, hasil dari diskusi ini akan dijadikan masukan bagi AICHR dalam membuat Pedoman Bisnis dan HAM.

Rancangan pedoman tersebut nantinya ditindaklanjuti pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) selanjutnya. (CSE/OkeZone)


BAGIKAN