Wednesday, 28 October 2015

Militer di Lingkaran Kekuasaan, Mungkinkah?

"Dari sejarah yang kita pelajari, sudah seharusnya militer bisa menduduki tampuk pemerintahan, dengan maksud membenahi secara institusi semua instansi pemerintah sipil maupun militer untuk menuju indonesia yang lebih jaya dan maju ..." 

Peranan Tentara Nasional Indonesia : Perspektif  Kesejarahan dan Masa Depan                
Pengalaman kaum militer dalam mempertahankan stabilitas negara, dapat dijadikan pedoman bagi upaya pemahaman cita-cita dan nilai khas untuk memproyeksikan peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara Pancasila yang dilahirkan di era perang dan revolusi hingga saat ini, bertemu dengan tantangan di era pembangunan.

Secara objektif dan rasional, sudah seharusnya TNI menjadi pendukung bagi perkembangan demokrasi serta kelangsungan berjalannya semua sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Cara TNI melaksanakan tugasnya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam Negara Pancasila tidak hanya berkaitan dengan tubuh internal TNI saja, melainkan turun dalam porsi yang memengaruhi perkembangan serta pertumbuhan bangsa Indonesia terhadap permasalahan nasional yang lain. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh alur historis yang penuh pergolakan, sehingga tempaan perang kemerdekaan membentuk pembangunan bagi kaum militer sebagai salah satu kekuatan politik.

TNI sebagai angkatan bersenjata bagi Indonesia yang lahir ketika perang, mengalami dinamika sesuai dengan redefinisi perang akibat perkembangan keadaan dunia. Bahkan ahli strategi perang Jerman Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang merupakan aktivitas yang menyesuaikan dengan lingkungan atau konstelasi dunia. Hal tersebut berarti, bagi TNI dimana tempat dan peranan angkatan bersenjata bahkan dalam suatu kebudayaan, ditentukan oleh corak dan sifat politik dari negara yang bersangkutan. Perbedaan peranan di berbagai tempat dan masa, kemudian dikenal dengan istilah time tunnel, dimana dapat dilihat pergeseran peranan sesuai dengan lokasi dan masa yang sedang berlangsung (Simatupang, 1995: 57). Sehingga harus terdapat harmoni dari angkatan bersenjata sebagai kekuatan politik dengan pemegang kekuasaan politik dalam negara itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui, di masa lampau angkatan bersenjata belum memiliki profesionalisme, sehingga pemilik kekuasaan politik yang tinggi dalam sebuah negara mampu bertransformasi menjadi militer atau panglima. Permasalahan tersebut terletak pada belum adanya ketegasan terkait efisiensi dalam pelaksanaan tugas TNI maupun cita-cita pengembangan demokrasi dalam rangka pengamalan Pancasila. Kemudian era modernisasi datang dan merubah cara berpikir, cara hidup, cara berpolitik, cara berperang, cara berdagang hingga cara melihat lini masa sejarah untuk dijadikan pembelajaran bagi masa depan.

Salah satu pembelajaran yang didapat sesuai dengan pandangan Nicollo Machiavelli, yang mengatakan bahwa di era moderen diperlukan tentara-tentara yang melalui proses wajib militer, bukan hanya tentara sewaan atau tentara bayaran yang bersifat kontemporer. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat Machiavelli, terdapat hubungan erat antara politik dan keadaan angkatan bersenjata, dimana tidak mungkin ada perundang-undangan yang baik apabila tidak ada angkatan bersenjata yang baik, karena dasar pertahanan suatu negara adalah organisasi militer yang baik.

TNI sebagai tentara Indonesia tentu memiliki sejarah yang berbeda dengan angkatan bersenjata bangsa Eropa atau negara berkembang yang lain, karena melalui proses peperangan kemerdekaan, sehingga Indonesia cenderung berhati-hati dalam mengatur kehidupan militer sebagai salah satu basis kekuatan politik (Simatupang, 1995: 65). Namun apabila dilihat dari segi perspektif time tunnel, militer di Indonesia memiliki peranan terhadap perkembangan politik, kemajuan masyarakat serta pembangunan bangsa dengan mengikuti modernisasi dan transformasi tubuh militer yang ada.

Untuk melihat peranan militer di negara Pancasila, maka perlu dikaji bagaimana hakekat dan ciri khas dari TNI  itu sendiri. Di Indonesia, TNI bukan hanya sekedar alat militer teknis saja, melainkan sebuah manifestasi bersenjata dari perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan untuk membangun suatu masyarakat sesuai dengan cita-cita yang diungkapkan dalam kandungan Pancasila. Sehingga sejak masa lampau atau zaman peperangan kemerdekaan, interaksi antara negara Pancasila dengan TNI sudah dikatakan kuat. Disatu pihak,  corak negara Pancasila yang menentukan sifat TNI, sedangkan di pihak lain TNI juga merasa ikut bertanggung jawab dalam menavigasi sifat perkembangan negara Pancasila.

Di masa lampau, TNI merupakan ujung tombak dalam perjuangan bangsa, khususnya generasi Angkatan 1945 yang telah menjalankan fungsi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sudut pandang militer Indonesia lebih condong pada upaya pergerakan menuju kemerdekaan, sehingga sisi pertahanan belum terlalu dimatangkan. Alumni Akademi Militer yang diselenggarakan oleh Belanda ataupun Jepang menjadi kekuatan utama dalam pembentukan batalion militer bagi pergerakan nasional. Namun sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, generasi baru militer muncul dengan mengutamakan sudut pandang pertahanan kedaulatan melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan memiliki otonomi untuk memilih Panglima Besar dalam organisasi militer negara tersebut (Pangsar Soedirman).

Tantangan terhadap pertahanan negara diuji oleh peristiwa Agresi Militer yang menuntut militer Indonesia untuk maju ke medan perang gerilya, menghadapi gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Timor Timur (sekarang Timur Leste), Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Jaya/Papua hingga pemberontakan PKI atau yang dikenal dengan G-30-S/PKI. Dari sini terlihat bahwa militer atau TNI merupakan modal bangsa, sebagai satu-satunya lembaga nasional yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan kontinyu selama proses memperjuangkan dan mempertahankan  kemerdekaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan politik dari subjek militer sejak era revolusi, merupakan tonggak kekuatan pertahanan bangsa yang turut menjaga stabilitas negara serta layak untuk dikonsolidasikan dengan pemegang ‘Kekuasaan’.

Di bagian lain, hal yang juga perlu dikaji adalah bagaimana perspektif militer masa depan dapat berkembang bagi Indonesia. Perspektif masa depan dari tubuh militer tidak terlepas dari cita-cita negara Pancasila yang hendak membangun masyarakat yang moderen, adil dan makmur.

Dekrit Presiden tahun 1959 memulai perjalanan re-thinking tempat dan peranan TNI di Indonesia, karena adanya kesadaran bahwa TNI seharusnya memainkan peran yang lebih luas untuk menjaga stabilitas dan kemajuan dalam masyarakat Indonesia agar tetap mempertahankan dasar negara. Pembangunan TNI dipengaruhi oleh perspektif negara Pancasila, mengenai bagaimana tingkat kesuksesan pembangunan Indonesia. Sukses dalam ekonomi namun gagal dalam kehidupan politik atau pembangunan berjalan lancar dengan meleburkan semua sila dari Pancasila.

Jalur ketiga yang tentunya menjadi tujuan Indonesia yakni kemajuan berdasarkan dasar negara Pancasila, dan untuk menjaga nilai-nilai tersebut maka pemerintah Indonesia memilih bentuk negara demokrasi sebagai sistem yang memperjelas kewenangan militer, yakni sebagai penjamin keamanan negara sebagai entitas politik, sementara pemerintahan digantikan dengan sistem pemerintahan sipil. Porsi yang kemudian dimiliki militer adalah kekuatan politik yang berhak melakukan aksi pertahanan kedaulatan negara dengan menggunakan alutsista atau senjata, hingga dikatakan sebagai peranan stabilisator dan dinamisator.

TNI dalam hal ini menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diemban di masa depan adalah sebagai tugas bersama, sehingga perlu adanya sinergitas antara TNI dengan pihak lain dalam memahami arah, isi dan pembatasan bagi tiap porsi peranan serta hubungannya terkait kekuatan sosial politik yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan TNI di masa lampau hingga masa depan dapat dilihat sebagai relasi peranan dengan negara yang bersifat positif.

Presiden RI Soeharto saat mengumumkan pengunduran dirinya
Relasi Militer dan Kekuasaan Politik: Reformasi Tentara Nasional Indonesia
Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa pada era perang kemerdekaan, militer merupakan pihak yang memiliki kekuasaan sebagai petinggi negara. Golongan aristokrat bisa menjadikan diri mereka militer sesuai dengan kepentingan yang ada. Hal tersebut mulai berkurang pasca Proklamasi Kemerdekaan. Namun di era Orde Baru, militer menjadi instrumen utama bagi dukungan untuk mempertahankan kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun dan memiliki posisi yang strategis.

Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang menempatkan militer sebagai tonggak kemerdekaan bangsa, sehingga Orde Lama pun sudah kental akan adanya politik militer dimana jenderal-jenderal petinggi militer mampu menjadi pemegang kekuasaan politik. Pembentukan Dewan Nasional dan pencanangan UU Darurat Perang memberikan ruang yang besar bagi militer untuk mengatasi permasalahan negara dengan mengangkat senjata. Oleh karena itu kemudian muncul konsepsi “jalan tengah”, militer tidak hanya bisa ditempatkan sebagai penjaga keamanan, melainkan harus dilibatkan dalam pengelolaan negara. Tetapi militer juga tidak bisa dipakai sebagai alat penguasa militer. Namun hal tersebut yang kemudian terjadi di era Orde Baru, dimana pengaruh militer mengalami penguatan, ketika Indonesia memasuki fase otoritarianisme. Runtuhnya rezim Soeharto di era Orde Baru berimplikasi pada normalisasi pengaruh militer sebagai tentara pertahanan dan masifnya gelora demokrasi sebagai bentuk supremasi sipil.

Lantas bagaimana tentang relasi militer dan politik di era Orde Baru, Reformasi dan prospeknya ke depan?
Karakteristik militer dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang dicanangkan di negara tersebut. Di negara-negara totaliter, pengaruh militer dalam kehidupan sangat besar, yakni sebagai bagian terpenting dari kekuasaan atau penguasa itu sendiri merupakan junta militer. Sedangkan di negara-negara demokratis, pengaruh militer cenderung mengecil karena adanya paradigma supremasi sipil, sehingga militer berada dibawah politisi sipil. Gelombang demokratisasi pada dekade-dekade terakhir abad ke-20, pengaruh militer di banyak negara juga mengalami penurunan (Diamond & Flattner, 1996; Maniruzzaman, 1987; Stepan, 1988 dalam Marijan, 2010). Meskipun demikian, tidak berarti kalangan militer tidak memiliki pengaruh politik, bahkan termasuk tiga utama pihak yang berpengaruh besar, pengaruh tersebut khususnya pada bidang strategi dan pertahanan yakni  terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan politik luar negeri (Mills, 1956 dalam Gaffar, 2002). Ditambah lagi di negara-negara yang mendapatkan pengaruh kekuasaan melalui kudeta militer, pada akhirnya militer menjadi pemegang kekuasaan absolut.

Salah satu konsep yang dikenal mengaitkan relasi militer dengan politik adalah praetorian, yaitu situasi dimana anggota militer merupakan aktor politik utama karena menggunakan kekuatan nyata atau ancaman yang mereka miliki (Nordlinger, 1977: 2). Namun demikian, derajat keterlibatan militer di satu negara dengan negara yang lain memiliki perbedaan sesuai dengan konstelasi politik yang ada. Derajat ini dapat dikategorikan menjadi tiga yakni moderators, guardians dan rulers.

Dalam moderators, militer tidak menjadi penguasa penuh, melainkan berbagi dengan pihak lain, hanya saja kekuasaan militer tetap besar karena adanya hak veto untuk melindungi status quo yang ada. Yang kedua kategori guardians, dimana militer cenderung ikut mengontrol pemerintahan secara langsung dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan serta pemborosan negara. Dan yang terakhir adalah rulers, dimana militer ikut mendominasi kekuasaan dengan tujuan untuk melakukan perubahan di bidang sosial maupun politik. Di era Soeharto, pengaruh militer justru menguat kearah rulers karena tarik-menarik kekuatan-kekuatan lama yang belum terselesaikan dan masih menjadi bagian-bagian penting dalam pemerintahan, bahkan presiden pun adalah seorang Jenderal militer.

“..militer memiliki kesempatan untuk mengambil posisi politik ketika pertahanan dan kedaulatan negara dianggap dalam bahaya..”

Berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi merupakan indikasi dimana kekuatan politik militer mengalami perubahan yang masif. Hal  itu ditandai dengan penyerahan pemerintahan yang dikendalikan militer oleh Jenderal Soeharto kepada pemerintahan yang dikendalikan sipil dengan B. J. Habibie sebagai simbolis. Meskipun dikenal sebagai orang kepercayaan Soeharto di era Orde Baru, diangkatnya B.J.Habibie sebagai presiden memberikan peluang bagi tuntutan agar ABRI atau TNI melakukan reformasi besar-besaran dalam tubuh lembaga (Asfar, 2003; Fattah, 2005; Honna, 2003; Machfud, 2001 dalam Marijan, 2010 : 250). Hal tersebut dilakukan karena TNI dianggap terlalu jauh mengintervensi keputusan politik dan justru menghambat jalannya demokrasi, bahkan bertanggung jawab atas persoalan-persoalan HAM di TimTim, Aceh dan Papua.

Keterlibatan militer juga dianggap bermasalah di dunia bisnis karena banyak bisnis para militer yang justru lebih menguntungkan para mitra dan kantong pribadi dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit (Widoyoko et al., 2005: 102 dalam Gaffar, 2002). Sehingga di era Reformasi, militer dituntut untuk kembali ke barak dan menjalankan tugas secara profesional tentang masalah-masalah pertahanan saja. Oleh karena itu pada tahun 1998 dilakukan perumusan paradigma baru bagi militer dan diresmikan menjadi dokumen Mabes ABRI pada tahun 1999, bukan hanya memangkas kursi anggota militer di parlemen saja. Paradigma tersebut meliputi, posisi yang tidak mendominasi, mengubah konsep menduduki menjadi memengaruhi, cara memengaruhi langsung menjadi tidak langsung dan kesediaan untuk melakukan pengambilan keputusan penting negara bersama-sama dengan pemerintah (political role and sharing).

Kemudian setelah tahun 2000 era Reformasi, banyak ketetapan yang semakin memperjelas kewenangan TNI seperti penghapusan peran sosial politik, meninggalkan tugas aparat keamanan pada polisi juga pemberhentian konsepsi Dwifungsi ABRI. Reformasi ini pada dasarnya juga dilakukan atas kesadaran internal lembaga nasional TNI untuk lebih berkomitmen menjawab tantangan masa depan bangsa dalam era globalisasi, dimana terdapat persaingan antar bangsa.

“..sudah saatnya militer di Indonesia diberikan hak untuk memilih pemimpin politik sebagai bentuk upaya penyempurnaan demokrasi di Indonesia secara substansial..”

Melalui pemaparan di atas, terlihat bahwa militer memiliki tempat dan dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari konstelasi pelaksanaan negara Pancasila. Secara konseptual peran politik TNI kemudian berubah hingga yang saat ini dilaksanakan. TNI berusaha mendekonstruksi peran politik TNI menjadi “politik negara”, yang mana militer menarik diri dari gelanggang kontestasi perebutan kekuasaan politik, namun militer memiliki kesempatan untuk mengambil posisi politik ketika pertahanan dan kedaulatan negara dianggap dalam bahaya. Dalam zona merah atau siaga, TNI berhak untuk mempengaruhi secara langsung proses pengambilan keputusan. Hal tersebut memang diperlukan karena militer merupakan garda terdepan sebagai pasukan pertahanan keamanan negara dari ancaman-ancaman yang ada terhadap kedaulatan negara.

Konsepsi “politik negara” lahir dari penolakan TNI atas Dekrit Presiden tahun 22 Juli 2001, yakni oleh Presiden Abdurrahman Wahid dikarenakan deadlock dalam Sidang Istimewa MPR yang akan meng-impeach Gus Dur (Haramain, 2004: 303 dalam Marijan, 2010: 258). Penolakan tersebut tidak dipungkiri hadir karena resistensi beberapa jenderal TNI yang menentang kebijakan-kebijakan Gus Dur karena terlalu mencampuri urusan internal TNI. Namun secara formal, dekrit tersebut tidak diterima karena dinilai bukan sebagai jalan terbaik bagi kemelut politik saat itu. Hak kursi untuk TNI di parlemen pada akhirnya dihapuskan untuk menjaga netralitas militer dalam politik kenegaraan yang sedang memerintah. Meskipun demikian, menurut penulis, bagaimanapun militer ditempatkan dalam sebuah posisi dalam pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa militer merupakan sebuah kekuatan politik yang powerfull. Hal tersebut didasari oleh kelahiran dan perkembangan militer di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui perang kemerdekaan, serta dinamika kompleks yang dialami dalam tubuh TNI selama berkembang. Selain itu, pemilihan umum untuk presiden di tahun 2004 pernah diwarnai oleh persaingan dua purnawirawan TNI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto, sehingga muncul wacana pemberian hak pilih pada militer pada pemilu selanjutnya di tahun 2009.

Isu pemberian hak pilih bagi militer hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Sudah saatnya militer di Indonesia diberikan hak untuk memilih pemimpin politik sebagai bentuk upaya penyempurnaan demokrasi di Indonesia secara substansial.

Sejumlah alasan yang pada awalnya dikemukakan untuk menunda pemberian hak pilih bagi militer adalah reformasi di tubuh internal TNI belum cukup matang dan kekhawatiran akan pengulangan sejarah rezim Orde Lama dan Orde Baru, dimana militer terseret ke ranah politik praktis. Namun di era kekinian, perlu untuk diwujudkan pemberian hak pilih terhadap TNI mengingat peranan militer yang besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, reformasi internal dalam tubuh TNI sudah dapat dikatakan matang karena perkembangan sistem regulasi kelembagaan yang terbilang maksimal. Dan analisis yang penting juga karena pemberian hak pilih tersebut mendapat dukungan dari kelompok prodemokrasi yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Bahkan kelompok pro demokrasi tersebut beranggapan bahwa militer mampu menjadi jembatan antara para purnawirawan dengan masyarakat sipil agar tidak terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Sehingga sudah saatnya Indonesia mengikuti langkah            Amerika Serikat dan Singapura yang dalam hal ini memberikan kepercayaan bahwa memberikan hak pilih bagi militer merupakan proses perkembangan pada demokrasi yang lebih baik.

Harusnya Memaksimalkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia.

Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

TNI menyisir rumah penduduk memburu jaringan Santoso, Poso
Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor nonnegara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Beberapa uraian diatas adalah poin-poin mengenai sistim pertahanan yang Indonesia anut. Namun celakanya meskipun menerapkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, Indonesia justru tidak benar-benar menerapkan poin-poin ulasan di atas. Indonesia sendiri malah dikenal sebagai satu-satunya negara penganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di dunia yang tidak menerapkan wajib militer. Cukup ironis. Perekrutan Komponen Cadangan dirasa tidak akan berkontribusi apa-apa mengingat sistem perekrutannya secara sukarela. Kita tak perlu memungkiri jika rakyat Indonesia adalah masyarakat yang “harus digugah” kesadarannya. Alangkah lebih baik jika ada sedikit unsur paksaan dalam hal ini. Kenapa? Karena ini menyangkut persoalan bela negara, dan itu menjadi tugas wajib bagi semua warga negara tanpa terkecuali.Berita baik pun muncul, perekrutan komponen cadangan kini diwacanakan secara wajib melalui RUU Komponen Cadangan. Warga negara Indonesia laki-laki berusia 18 tahun ke atas akan terkena wajib militer bila Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, yang sudah  masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2012 disahkan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pada RUU ini diperkirakan akan selesai dibahas dalam tahun depan. “Semua negara punya komponen cadangan. Biayanya rendah karena dilatih selama sebulan dan selama dilatih gaji dari pekerjaan yang ditinggalkan akan dibayar negara. Ini bukan militerisme tapi pelatihan nasionalisme,” Akhirnya pada pertengahan tahun 2013, RUU ini disahkan menjadi UU. Kini sesuai UU Komponen Cadangan Pertahanan tersebut, warga sipil dipersiapkan untuk mendapat pelatihan militer. Selanjutnya, sewaktu-waktu mereka dapat dikerahkan dan dimobilisasi untuk memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia serta mampu meraih kembali tampuk pemerintahan kita .

Dengan adanya pemberlakuan dari sipil menjadi wajib militer dan dari militer mempunyai hak pilih seperti warga sipil lainnya maka akan semakin kuat apabila tampuk pemerintahan ini disandang oleh orang dari militer, yang memang sudah menguasai medan dan tentunya tidak terlepas dari taktik dan strategi yang ada.

Dari sejarah yang kita pelajari, sudah seharusnya militer bisa menduduki tampuk pemerintahan, dengan maksud membenahi secara institusi semua instansi pemerintah sipil maupun militer untuk menuju indonesia yang lebih jaya dan maju, seperti di jaman kebesaran Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, dan yang lainnya.  Merengkuh dan mempersatukan seluruh wilayah Indonesia adalah menjadi tujuan utamanya, bukan menjajah namun memperkokoh dan mempererat persatuan dan kesatuan.

Referensi:

“Penulis adalah lulusan S3 dari Univ Brawijaya”

Dr.Tirton Nefianto,S.Sos,M.A.P   
( Kolonel Inf Nrp 32369) menjabat Dosen Utama seskoad”

BAGIKAN