Thursday, 15 October 2015

Tolak Bela Negara, Koalisi LSM nilai jadi beban anggaran negara

"Bela negara jangan dimaknai sebagai bentuk militerisasi sipil melalui pendidikan dasar kemiliteran tetapi harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun bangsanya dengan berbagai cara," 
  Penolakan wacana program bela negara yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan terus bergulir. Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung Imparsial, KontraS, Elsam, LBH Jakarta, Setara Institute, dan Indonesia Tanpa Militierisme menyatakan setiap warga negara berhak menolak agenda wajib militer.

"Menolak penyelesaian konflik dengan senjata diatur dalam DUHAM (Deklarasi Universal HAM) pasal 18 dan ICCPR (Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik) pasal 18 sebagai tafsir progresif atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Al Araf, Komisi Tinggi HAM PBB juga mengeluarkan resolusi mengenai adanya hak untuk menolak wajib individual atas agenda militer. Agenda bela negara yang dibuat Kementerian Pertahanan sangat tidak tepat.

"Bela negara jangan dimaknai sebagai bentuk militerisasi sipil melalui pendidikan dasar kemiliteran tetapi harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun bangsanya dengan berbagai cara," ujar dia.

Sementara di tempat yang sama, Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan memberantas korupsi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperjuangkan HAM. Padahal, dana Kementerian Pertahanan masih kurang dalam pengadaan alutsista.

"Pembentukan bela negara oleh Kemenhan dengan target 100 juta warga negara jelas akan menjadi beban bagi anggaran negara," ujar Wahyudi. (CSE/Merdeka)

BAGIKAN