Monday, 2 November 2015

Bukan Sekedar Kebebasan Berpendapat

"...bangsa ini bukan membutuhkan orang pintar, kuat dan tegas saja, melainkan manusia berkarakter dan berbudi pekerti luhur..."
Berusaha memposisikan diri di atas tempat yang netral, kemudian menyampaikan sedikit opini mengenai suatu hal yang sedang hits saat ini. Terbitnya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia pastinya menimbulkan polemik di tengah-tengah eforia kebebasan berpendapat yang sudah berlangsung selama hampir 1,5 dekade.

Hidup penuh pengharapan di alam demokrasi yang seutuhnya apalagi ketika baru lepas dari bungkaman rezim yang berkuasa selama 32 tahun, terdiam dan membisu menurut seperti kerbau dicucuk hidung.

Namun, entah demokrasi dari mana pula yang negeri ini contoh sehingga segala sesuatu nampak kebablasan. Semua bisa berkata apapun walaupun sebagian besar hanya “jagoan keyboard” karena zaman ini ternyata para pendekar kebebasan berpendapat lebih banyak berkoar-koar pada media sosial tanpa solusi.

Bukan haters maupun pendukung manapun, namun berbicara demi Negara tercinta ini harus ada suatu yang bernilai lebih agar bisa dihargai. Layaknya bendera Negara dan Garuda Pancasila, bukan sebuah hal yang berlebihan akan tetapi Presiden adalah salah satu lambang - lambang Negara yang harus dijaga kehormatannya apapun bentuknya.

Sudut pandang saya menilai, adanya surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia bukan suatu hal yang berlebihan jika dilihat dari segi nilai-nilai luhur bangsa yang berdemokrasi berlebihan saat ini. Walaupun tetap berharap bahwa dengan munculnya surat edaran tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil - adilnya.

Bukan hanya menggerus kalangan “alay” di sosial media dimana banyak juga diantara mereka ternyata hanya “robot-robot” otomatis sebagai alat pencaci-maki saja. Akan tetapi, siapapun dan apapun posisinya baik pejabat hingga rakyat jelata dapat diperlakukan sama dalam pelaksanaan surat edaran tersebut, sehingga Undang-undang dapat berlaku dengan sempurna.

Negeri ini akan jauh lebih indah dan damai jika pejabatnya berkata santun dan rakyatnya pun sopan. Sebagai bangsa beradab, semestinya budaya demokrasi asal barat tersebut harus tersaring dengan baik di negeri ribuan kultur ini. Negeri kita yang terdiri dari banyak kelompok manusia, suku, agama dan ras tidak layak menerima dan melakukan kebebasan berpendapat kecuali dengan batasan-batasan yang baik sebagai koridornya.

Building character bangsa ini harus diciptakan sejak dini, agar rakyat generasi mendatang dapat lebih dewasa dalam menanggapi segala macam hal yang berbau Suku, Agama dan Ras. Karena eforia kebebasan selama tujuh belas tahun ini sudah cukup mengakar dalam karakter generasi sekarang.

Kebebasan perpendapat bukan sekedar mampu saling hujat di depan keyboard laptop atau komputer, melainkan bisa disampaikan secara akademis maupun dengan cara-cara yang santun dalam jalur-jalur yang baik dan benar.

Menyampaikan aspirasi melalui sosial media bukan sebuah solusi, karena siapa pun dapat merespon baik positip maupun negatip.

Tidak setuju dengan menghujat pun bukanlah sebuah penyelesaian yang elegan, apalagi sampai membuat karikatur atau sekarang trend  dengan sebuah meme. Pasti efeknya akan selalu hujatan berbalas dengan hujatan sehingga semakin tergerus peradaban bangsa dari muka bumi ini.

Yang perlu diingat adalah, kritisi dan hujatan kadang beda tipis sekali kondisinya. Maka sebagai generasi berpendidikan yang hidup dalam bangsa yang beradab sudah sepantasnya dapat membedakan diantara keduanya.

Adanya surat edaran Kapolri tersebut adalah sebuah gerakan positip kedepan agar bangsa ini dapat bersatu dengan sopan santun seperti warisan leluhur yang berbudi pekerti luhur. Undang-undang untuk semua kalangan berlaku untuk semua lapisan. Bahwa bangsa ini bukan membutuhkan orang pintar, kuat dan tegas saja, melainkan manusia berkarakter dan berbudi pekerti luhur adalah utama untuk kehidupan bangsa Indonesia dikemudian hari.

Penulis :
Capt. Teddy Hambrata Azmir

BAGIKAN