Monday, 23 November 2015

Tegang di Natuna, Ini Senjata Luhut yang Bikin Cina Keder

Filiphina menjadikan bangkai kapal perang Sierra Madre sebagai pos tinjau terdepan mengamati aktivitas China di LCS
"Cina selalu mengatakan hubungan dengan Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas bisa bersinggungan dengan hak kedaulatan kita."
 Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. "Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya, tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna," kata Hikmahanto, Sabtu, 21 November 2015.

Menurut Hikmahanto, klaim tersebut akan berdampak pada hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Hikmahanto menganggap Nine Dash Line ini tidak jelas batasnya sehingga berpotensi menimbulkan masalah atas hak berdaulat. Ketidakjelasan NDL ini berdampak pada hak daulat kawasan zona ekonomi ekslusif atau ZEE. "Cina selalu mengatakan hubungan dengan Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas bisa bersinggungan dengan hak kedaulatan kita."

Ketegangan sejumlah negara di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam memiliki 270 pulau menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau dengan 70 ribu penduduk.

Pada 12 November, Cina mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai status Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial kepada Cina atas Kepulauan Spratly. "Pihak China tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna," kata Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat, 20 November 2015.

Pernyataan Cina itu cukup mengagetkan karena Cina selama ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna termasuk ZEE-nya, terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir.

Selama itu pula pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Natuna.

Cina sengaja menghindari diskusi terkait isu ZEE, yang memicu keraguan Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap. Istilah Strategi Fabian berasal dari nama Quintus Fabius Maximus Verrucosus, panglima dari Kartago. Salah satu inti strategi itu adalah membiarkan musuh terlena sementara dia sendiri memutus jalur logistik untuk melemahkan pertahanan lawan.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia.
Perairan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna.

Ia menegaskan Natuna adalah milik Indonesia. "Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih dengan negara mana pun," kata Retno saat itu. Sama halnya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan akan mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tumpang tindih kawasan tersebut. Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu Cina terkait ZEE.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur Su-27, Su-30, F-16, dan pesawat Patmar TNI AL, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, jika dialog dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia kemungkinan bakal mengikuti jejak Filipina yang membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab, selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya. (SRK/Tempo)

BAGIKAN