Sunday, 8 November 2015

TNI Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Agresi China di Laut China Selatan

"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan,"
 Kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) membuat situasi di Laut China Selatan semakin memanas. Apalagi, militer dari negeri Paman Sam tersebut menolak permintaan China untuk angkat kaki dari area yang tengah dilanda konflik dengan beberapa negara itu.

Rupanya, agresivitas yang dilakukan China juga menimbulkan kekhawatiran di tanah air. Kondisi ini membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut ambil bagian dalam mengamankan wilayahnya, terutama kawasan Natuna.

Banyak pihak yang beranggapan, China juga mengincar kawasan kaya minyak tersebut untuk masuk ke dalam wilayah yang diklaim negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, tudingan tersebut telah dibantah.

Meski begitu, TNI tak mau begitu saja percaya. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan kedaulatan RI di Natuna.

Berikut kebijakan TNI dalam menghadapi agresi China di Laut China Selatan :

1. Bangun pangkalan pesawat tempur
Sejak 2014, TNI sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di kepulauan kaya minyak itu.

Pangkalan khusus Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2,5 kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai Letkol Andry Gandi.
"Bandara ini sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi," ujar Andry (27/3/2014) seperti dilansir Antara.

Shelter Sukhoi di Natuna sudah masuk APBN, melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Perlu tambahan suplai listrik, serta area pendaratan yang lebih luas agar Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Selain itu, Sukhoi Su-30 juga dirancang bisa mendarat di Ranai untuk operasi militer sewaktu-waktu.

Seri Sukhoi sejauh ini masih diparkir di Pangkalan Militer Makassar.

2. Perketat keamanan di Natuna
The Diplomat mencatat personel TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD, mengakui menambah satu batalyon infanteri untuk mengamankan pulau kaya kandungan gas tersebut.

Victor Robert Lee dari the Diplomat mengatakan penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan lawatannya.

Selain di Ranai, kehadiran pasukan TNI disebar di pulau-pulau sekitar Bunguran. "Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran.

Markas batalyon tersebut di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135.

3. Tolak ajakan latihan bersama
Menteri Pertahanan China Chang Wanquan mengajak negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) untuk menggelar latihan perang bersama di Laut China Selatan. Ajakan latihan perang itu guna mengantisipasi kawasan yang memang dikenal rawan konflik.

Menanggapi itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan ajakan Menhan China itu harus dipikirkan secara matang. Sebab, latihan perang bersama, kata dia, justru akan meningkatkan tensi instabilitas di Laut China Selatan.

"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Gatot menegaskan, pemerintah telah menginstruksikan agar menjaga sikap untuk tidak ikut dalam kegiatan yang cenderung memicu instabilitas. Oleh sebab itu, TNI harus mematuhi instruksi tersebut.

"Pemerintah mengimbau agar semuanya tak menghadiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan laut China Selatan yang dapatkan tingkatkan tensi stabilitas. Artinya diajak negara manapun di China Selatan karena untuk tingkatkan stabilitas di sana sebaiknya TNI tak laksanakan itu," ujarnya.

4. Kerahkan 7 kapal perang ke Natuna
TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.

"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).

Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.

"Mengamankan jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak. Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut Sulawesi," kata mantan Pangarmatim ini. (SRK/Merdeka)

BAGIKAN