Thursday, 17 December 2015

DPR Nilai Indonesia Tak Perlu Ikut Koalisi Antiteror Bentukan Arab Saudi


 Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat, pemerintah Indonesia tidak perlu untuk ikut ajakan Arab Saudi untuk bergabung dalam Koalisi Antiteror tersebut. Karena itu, Menlu retno Marsudi tak perlu lagi panjang lebar lagi untuk mempertimbangkan ajakan tersebut.

"Indonesia tidak perlu ikut dalam koalisi militer pimpinan saudi utuk perangi ISIS," kata Mahfudz saat dihubungi SINDO, Rabu 16 Desember 2015.

Karena, lanjut Mahfudz, negara barat lah yang telah melahirkan dan membesarkan ISIS dengan tujuan untuk memporak-porandakan negara Timur Tengah, sehingga dunia Islam yang harus bertanggungjawab atas hal ini.

"Jangan mereka lepas tangan lalu menggiring negeri-negeri muslim untuk cuci piring," tegas politikus PKS itu.

Karena itu, Mahfudz menyarankan, boleh saja Menlu meminta TOR dari Arab Saudi agar pemerintah bisa mempelajari Koalisi Antiteror tersebut. Tapi secara politik Indonesia tidak perlu bergabung.

"Kita fokus pada penanggulangan terorisme di dalam negeri saja," tandasnya.

Dicatut Saudi, Beberapa Negara Bantah Gabung Koalisi Islam
Beberapa negara Islam merasa dicatut Arab Saudi untuk bergabung dalam Koalisi Islam untuk melawan teroris, termasuk ISIS. Beberapa negara itu mengaku tidak tahu pembentukan Koalisi Islam dan tiba-tiba diklaim menjadi anggotanya.

Pada hari Selasa lalu, Menteri Pertahanan yang juga Deputi Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman mengumumkan pembentukan Koalisi Islam atau Aliansi Militer Islam untuk memerangi teroris. Putra Raja Salman bin Abdulaziz itu mengatakan Koalisi Islam terdiri dari 34 negara Islam untuk melawan teroris di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afghanistan.

Ke-34 negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Libanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman.

Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan anggota Koalisi Islam akan berbagi data intelijen untuk melawan kelompok militan seperti ISIS atau Daesh dan Al-Qaeda. ”Tidak ada yang dari meja,” katanya, mengacu kemungkinan pengerahan pasukan darat.

Sehari setelah pengumuman dari Pangeran Mohammed, Pakistan membantah telah bergabung dalam Koalisi Islam. Menteri Luar Negeri Pakistan, Aizaz Chaudhry, mengatakan kepada para wartawan bahwa dia tahu soal pembentukan Koalisi Islam melalui pemberitaan media.

Menurutnya, seperti dikutip media setempat, Dawn, Pakistan tidak berkonsultasi tentang hal itu. Chaudhry menambahkan bahwa, Islamabad sedang mencari rincian tentang kesalahpahaman tersebut.

Malaysia juga membantah mengambil bagian dalam keanggotaan Koalisi Islam. Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, mengatakan kepada wartawan bahwa Kuala Lumpur tidak akan bergabung dengan Riyadh dalam Koalisi Islam melawan teroris.

Sedangkan Indonesia yang diklaim Saudi mendukung Koalisi Islam mengaku skeptis dengan Aliansi Militer yang dipimpin Saudi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir,mengatakan penting bagi Indonesia untuk memiliki rincian jelas tentang Koalisi Islam sebelum memutuskan mendukung atau tidak.

Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Luhut Pandjaitan dengan tegas menolak bergabung.”Kami tidak ingin bergabung dengan aliansi militer,” katanya.

Irak sendiri mengaku bingung dengan peran Koalisi Islam. ”Hal ini sangat membingungkan bagi kita. Siapa yang akan menjadi salah satu memimpin perang melawan terorisme di wilayah itu? "tanya Nasser Nouri, juru bicara Kementerian Pertahanan Irak, seperti dikutip Wall Street Journal. “Apakah akan menjadi koalisi internasional yang lebih besar, dan jika demikian, apa yang akan menjadi titik (kekuatan) yang dimiliki aliansi baru ini.”. (SRK/SindoNews)

BAGIKAN