Thursday, 3 March 2016

Pemkot Surabaya Siap Alihkan SMA/SMK Ke Provinsi


 Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap mengalihkan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan, Ahmad Yardo Wifaqo, mengatakan secara umum pihaknya telah melakukan persiapan secara matang terutama  mengenai serah terima, personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D), data-data kepegawaian dan data administrasi lainnya.

“Semuanya melalui satu satu pintu yakni melalui Bagian Pemerintahan Pemkot Surabaya,” terang Yardo, Kamis (3/3) dikonfirmasi.

Pemkot Surabaya, lanjut Yardo, juga telah mempersiapkan tim khusus yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait untuk menangani proses peralihan. Seluruh hal yang berhubungan, baik secara administratif maupun tata kelola telah dilakukan langkah persiapan.

Kasi Sarana dan Prasarana Dikmenjur Dindik Surabaya, Sigit Priyo Sembodo mengungkapkan selama ini sumber pembiayaan sekolah di Surabaya ada dua yakni melalui Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bopda). Berkat terciptalah konsep sekolah gratis mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga SMA.

Sigit menuturkan Pemkot Surabaya juga berhasil melakukan inovasi pengembangan program pendidikan. Sedikitnya terdapat sebanyak 15 inovasi pengembangan program pendidikan diantaranya, Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS), Seleksi Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik, Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, P2KGS, Profil LKP dan PKBM serta Aplikasi Gaji Online.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rahman mengatakan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Provinsi merupakan sebuah keharusan. Dirinya memahami memang muncul respon beragam dari masyarakat baik pro maupun kontra, terutama tentang  pendidikan gratis SMA/SMK.

Saat ini, Saiful telah melakukan berbagai persiapan peralihan seluruh SMA/SMK, salah satunya  dengan mengumpulkan sebanyak 650 kepala sekolah untuk dilakukan tes ulang kompetensinya. Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berpikir, kemampuan manajemen, kemampuan dalam kepemimpinan dan kemampuan wirausaha.

Tidak cukup itu saja, ia juga akan membangun semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap kabupaten/kota yang diharapkan dapat membantu Dindik Jatim melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan seluruh SMA/SMK di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Dindik Jatim, jumlah SMK di Jatim sebanyak 1.644 unit dan SMA sekitar 1.200 unit. (Adi/Kominfo)

BAGIKAN