Monday, 18 April 2016

Pengakuan Letjen (Purn) Sintong Panjaitan Soal Jumlah Korban Tragedi 1965

"sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara banyak dari Jogja itu tahun '65 ada di Jogja, apakah masuk akal kalau katakanlah 1.000 saja mati tidak ketahuan? Tunjukan ke saya siapa saja yang mati itu apa sampai 100 ribu?"
 Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 mnghadirkan sejumlah saksi peristiwa di tahun itu. Salah satu yang memaparkan kesaksiannya adalah Letjen (Purn) Sintong Panjaitan. Sintong pernah ditugaskan di Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada tahun 1964. Ketika tragedi 1965 terjadi, dia ditempatkan di Pati dan menjadi salah satu komandan.

"Tidak mungkin jumlah korban tragedi 1965 itu mencapai 500.000 orang," kata Sintong pada acara simposium di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Dia bercerita seputar Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Sukarno. Tim tersebut diminta melaporkan berapa jumlah buronan yang terkait pemberontakan G30S.

"Jadi Tim Pencari Fakta yang dipimpin Pak Dr Sumarno menyatakan 80 ribu. Habis itu Bung Karno nanya ke yang lain dan dijawab kira-kira 500 ribu lah itu. Itulah laporan awal yang menyebutkan jumlah 500 ribu," beber Sintong.

Sintong mengakui bahwa memang benar ada simpatisan komunis yang ditangkap, diinterogasi, dan dieksekusi. Tetapi jumlahnya, kata dia, tidak mencapai ribuan orang.

"Sehingga sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara banyak dari Jogja itu tahun '65 ada di Jogja, apakah masuk akal kalau katakanlah 1.000 saja mati tidak ketahuan? Tunjukan ke saya siapa saja yang mati itu apa sampai 100 ribu?" ujar Sintong.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang hadir dalam acara itu kemudian menyebut pengakuan Sintong sebagai masukan pemerintah. Hasil dari simposium ini nantinya akan dijadikan masukan bagi pemerintah untuk merekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Jenderal Sintong merupakan saksi mata yang juga bagian dari Tim telah menjelaskan bahwa angka jumlah korban terbunuh dalam era komunis yang selama ini kita pahami," kata Luhut. (DetikNews)

BAGIKAN