Monday, 24 October 2016

Kepala BNPT Minta Masukan dan Saran dari Para Kelompok Ahli

 Kepala Badan Nasional Penangglangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, menggelar rapat bersama para tim kelompok ahli BNPT yang baru untuk membahas perkembangan kasus terorisme baik yang terjadi di Tanah Air dan di mancanegara. Ini adalah rapat perdana Suhardi Alius dengan para kelompok ahli sejak dirinya dilantik sebagai Kepala BNPT pada 20 Juli 2016 lalu.

Rapat tersebut yang juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jendral TNI (purn) Wiranto ini digelar di kantor perwakilan BNPT di salah satu Gedung kantor Kementerian di Jakarta, Senin, (24/10/2016).  Kelompok ahli BNPT saat ini terdiri dari beberapa pakar sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing seperti pakar terorisme, pakar agama, pakar psikologi, pakar hukum dan pakar hubungan internasional.

"Ini adalah rapat perdana dengan para kelompok ahli BNPT yang baru kita tunjuk. Kelompok ahli ini sesuai bidang keilmuannya masing-masing seperti ahli agama, ahli psikologi, ahli hukum dan ahli hubungan internasional. Itu semua dikemas sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa mewarnai pemikiran-pemikiran dari sisi keilmuan dalam rangka penanggulangan terorisme," ujar Kepala BNPT.

Dalam rapat tersebut Suhardi Alius memberikan update mengenai penanggulangan terorisme yang sangat aktual yang ada di dalam negerii maupun di luar negeri. Diharapkan para kelompok ahli tersebut dapat memberikan masukan kepada BNPT, karena dirinya meyakini bahwa  yang tahu akar masalah terorisme di masing-masing negara yang berbeda itu tentunya negara itu sendiri.

"Artinya para ilmuwan yang ada di kita ini akan mengerti betul akar masalah penyebab terjadinya terorisme di Indonesia. Harapan kami apa yang sudah didengar oleh para kelompok ahli tersebut mengenai perkembangan terbaru kasus terorisme yang ada maka para kelompok ahli tersebut akan menulis atau memberikan saran kepada BNPT mengenai bagaimana treatment yang pas dalammenanggulangi masalah terorisme di Indonesia.," ujar mantan Kabareskrim dan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.

Alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi untuk bertemu dengan para kelompok ahli tersebut minimal setiap dua bulan sekali untuk mengupdate masalah setiap dinamika perkembangan dari situasi terorisme di Indonesia melalui forum kajian ilmiah sesuai dengan keilmuan para kelompok ahli tersebut.

"Karena ini juga terkait dengan rencana kami dalam melibatkan 17 kementerian dan lembaga terkait selama ini belum menjadi tanggung jawab secara utuh secara terintegarasi, Karena dengan telah dikeluarkannya surat keputusan Menkopolhukam terkait pelibatan 17 K/L yang mempunyai koordinasi langsung dengan BNPT ini juga akan diinformasikan juga kepada kelompok ahli untuk dijadikan masukan," ujar pria yang juga pernah menjadi Kapolda Jabar dan Kepala Divis Humas Polri ini.

Dalam rapat tersebut para kepada kelompok ahli memberikan masukan mengenai pelibatan 17 K/L tersebut, dimana akan banyak sekali masalah sosial, psikologi yang menjadi muatan kementerian terkait.  "Beliau-beliau ini memberikan contohnya bagaimana mengemas deradikalisi dan kontra radikalisasi di perguruan tinggi. Itu artinya ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang nanti menjadi porsinya Kemenristek Dikti yang siap untuk menjembatani hal tersebut dan memberikan laporan kepada menteri dan nanti ada instruksi menteri kepada seluruh Perguruan Tinggi, sehingga akan menerima bagaimana pola-pola yag akan diterapkan oleh BNPT," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini.

Selain itu masukan lain dari kelompok ahli mengenai pola integrasi seperti apa yang akan dilakukan Kementerian Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Pendidikan Nasional juga berperan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja dan K/L lainnya 

"Kira-kira masing seluruh perwakilan kementerian akan kita guidance untuk mengambil peran di masing-masing tugasnya, melapor ke menterinya kemudian menteri mengambil keputusan, sehingga semua itu menjadi Rancangan Aksi Nasional yang dikoordinasikan oleh BNPT. Dengan format seperti itu pada ahli akan melihat hal itu menjadi lebih terintegrasi dan sitematis dalam menanggulangi masalah terorisme di Indonesia," ujarnya

Seperti diketahui, kelompok ahli yang hadir dalam rapat tersebut yaitu  Irjen Pol (purn) Drs. Ansyaad Mbai, M.M (pakar terorisme/mantan Kepala BNPT), Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A (pakar agama), Prof Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H (pakar hukum), Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.(pakar psikologi), Prof. Iwan Gardono Sujatmiko, M.A., Ph.D (pakar sosiologi), Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H (pakar hukum),  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D, dan Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D (pakar hukum internasional). Hanya Prof Dr. Nasaruddin Umar, MA (pakar agama) saja yang berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang berada di Cile. (Adri Irianto)


BAGIKAN

0 comments: