Sunday, 16 October 2016

Marak Aparatur "Bermain" di Sektor Pelayanan Publik Bukti Gagalnya Reformasi Birokrasi

Aksi warga yang menolak adanya praktek jual beli tanah secara ilegal yang kerap dilakukan oleh mafia tanah (Foto : Illustrasi)
 Apa jadinya jika semua aparatur pemerintah ikut bermain mengkormesilkan kewenangannya untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat demi kepentingan pribadi. Seperti kasus yang baru saja terjadi di Direktorat Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan (Kemenhub) setelah satu jam dideklarasikan oleh Jokowi tentang pemberantasan pungutan liar (Pungli) ditubuh lembaga atau instansi negara tim gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri telah membekuk sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik Pungli.

Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT), Polri berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang yang diduga hasil Pungli sejumlah Rp. 34 Juta, handphone, dokumen dan lain-lain. 

Tidak hanya itu, awal Mei lalu Ombudsman RI  saat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (Own motion investigation) juga menemukan adanya maladministrasi dalam pembuatan SIM dibeberapa kantor kepolisian yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Adanya praktik pungli dan percaloan. Juga ada potensi kerugian negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak," kata Komisioner Ombudsman Bidang Kepolisian Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/5/2016) lalu.

Di Surabaya, kasus sengketa tanah antara Nuraini dengan Grand City yang berlangsung selama 12 tahun dan melibatkan BPN II Surabaya juga tidak ada titik terang bahkan terkesan digantung tanpa kejelasan. Dalam kasus tersebut Nuraini selaku pemilik dan ahli waris sah atas tanah seluas 5 hektar yang berada di Jl.Gubeng Pojok No. 48-50, Surabaya tidak menyangka jika tanahnya pada tahun 1990 telah dikuasai pihak Grand City yang juga mendapatkan surat kepemilikan tanah dan diterbitkan oleh BPN II Surabaya.

Begitu juga kasus Cengkareng, seorang PNS diduga terlibat sebagai mafia tanah dalam kasus pembelian tanah seharga Rp. 648 miliar atas nama Pemprov DKI yang mana nantinya tanah tersebut akan dibangun rumah susun. Temuan tersebut berdasarkan kecurigaan Wagub Pemprov DKI Djarot Saiful Hidayat yang menduga adanya keterlibatan orang dalam untuk mempengaruhi Pemprov DKI agar membeli tanah tersebut.

"Orang dalam itu bisa oknum dari kita atau oknum dari BPN. Bisa juga oknum dari mana-mana," ucap Djarot  di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016)..

Maraknya praktik Pungli dan percaloan di sektor pelayanan publik serta adanya mafia tanah yang melibatkan orang dalam dalam hal ini adalah oknum aparatur pemerintah tentu dinilai cukup meresahkan dan bukti reformasi birokrasi masih belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan atau dapat dikatakan gagal.

Dilansir dari laman Tempo.com, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam keterangannya menyebutkan jika buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat tak lain karena banyaknya birokrat yang belum mengerti esensi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang secara jelas dan gamblang mengatur kewajiban aparatur pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Ironis, disaat pemerintah tengah gencar-gencarnya memberangus aksi Pungli, percaloan dan mafia tanah yang tersebar diberbagai daerah namun disisi lain masih banyak dijumpai para oknum berseragam bermain-main dengan kebijakan pemerintah hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian yang tidak sedikit.

BAGIKAN

0 comments: