Friday, 21 October 2016

Satgas Sapu Bersih Pungli Resmi Dibentuk, Menkopolhukam Jadi Koordinator

Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (dari kanan), MenkumHAM Yassona Laoly, Seskab Pramono Anung, Jaksa Agung Prasetyo, serta Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, memaparkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (21/10). (Foto : Antara)
 Usai meneken meneken Peraturan Presiden Nomor 87/2016, Presiden RI Joko Widodo resmi membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgass Saber Pungli). Perpres yang diundangkan pada Jumat, (21/10/2016) tersebut mengatur bahwa Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menkopolhukam), Wiranto menjadi pengendali yang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden Joko Widodo.

Sedangkan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Irwasum Polri) Komjen Dwi Priyatno ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Saber Pungli tersebut. Adapun, anggota Satber Pungli tersebut  terdiri dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkum HAM, PPATK, Ombudsman RI, BIN dan Polisi Militer TNI.

Menkopolhukam Wiranto dalam jumpa persnya menyatakan Saber Pungli adalah bagian reformasi hukum nasional tahap I dalam paket kebijakan hukum yang bertujuan memulihkan kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum.

“Meskipun pungli ini kecil-kecilan, akumulasi dana besar dan pungli-pungli ini menjadi salah satu penghambat investasi,” katanya, di Kantor Staf Presiden, Jumat (21/10/2016).

Wiranto mengatakan setiap kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah nantinya akan membentuk unit khusus untuk memberantas praktek pungli yang dapat ditelusuri. Karena di setiap K/L sudah mempunyai satu pejabat fungsional yang bertugas dalam hal pengawasan.

"Maka ditempatkan para pejabat fungsional di bidang pengawasan itu, untuk duduk di Satgas ini, sehingga mereka bisa full time untuk konsentrasi mengurus pungli ini. Sambil memberdayakan organisasi, sambil kita mengefektifkan fungsi pengawasan di setiap K/L yang sekarang kita anggap lemah," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Menhankam dan Panglim ABRI ini. 

Nantinya, dia mengatakan praktek pungli yang ditemukan akan diidentifikasi, masuk dalam pelanggaran pidana yang merupakan ranah Polri atau pidana khusus yang merupakan wewenang Kejaksaan Agung. “Kita tidak main-main. Presiden sudah mengatakan hati-hati, jangan main-main dengan masalah ini. Ketahuan, tangkap, pecat,” tegas Wiranto. 

Wiranto mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pungli dengan melaporkan aduan yang merugikan pelayanan publik ke www.saberpungli.id, lewat pesan singkat ke 1193 atau Call Center 193.

Saber Pungli merupakan bagian dari reformasi hukum tahap 1, yang mencakup pemberantasan penyelundupan, percepatan layanan SIM, STNK, SKCK dan BPKB, relokasi lapas serta perbaikan layanan paten, merk dan desain.

Sasaran dari reformasi hukum nasional adalah terkait pelayanan publik, penanganan kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum.

Ruang lingkup yang ditekankan dalam reformasi hukum nasional yaitu penataan regulasi, pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum dan pembangunan budaya hukum. (Noor Irawan)


BAGIKAN

0 comments: