Friday, 18 November 2016

Kapolri Silaturahmi ke MUI Bahas Kasus Ahok

 Usai melaksanakan istighosah bersama prajurit TNI-Polri di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Jumat siang ini berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jl Proklamasi No.51, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahim, pertemuan itu membahas kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah naik pada tingkatan penyidikan.

Ini disampaikan Kapolri dan Ketua MUI Ma'ruf Amin kepada wartawan seusai melakukan pertemuan di kantor MUI. Pertemuan tersebut berlangsung kurang-lebih 1 jam. Turut hadir dalam pertemuan itu Kabag Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar.

"Hari ini Majelis Ulama bertemu Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, dan pertemuan ini pertemuan silaturahim biasa antara MUI dan Polri. Antara ulama dan umaro, di dalam rangka kerja sama dan dalam rangka merawat kehidupan kebangsaan kita, dan juga dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Kapolri berserta jajarannya juga memberikan informasi terkait kasus dugaan penistaan agama B yamg dilakukan Ahok. 

"Nah, sehubungan dengan kasus yang baru-baru ini berkaitan dengan masalah peristiwa di Pulau Seribu (kasus Ahok), yang sudah digelar perkara di Polri. Nah, Pak Kapolri memberikan penjelasan secara tuntas, menyeluruh, komprehensif kepada pengurus Majelis Ulama," kata Ma'ruf lagi.

Kunjungan ini dibenarkan Tito sebagai kunjungan silaturahim. Selain itu, komunikasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara juga dilakukan ke pihak MUI.

"Sekaligus saya manfaatkan kedatangan ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahim antara ulama dan umaro, lebih khusus antara Kapolri dan Majelis Ulama Indonesia. Saya juga sudah memerintahkan jajaran kepolisian di semua tingkatan provinsi dan kabupaten untuk membangun hubungan yang lebih intens dengan ormas-ormas islam," jelas Tito.

"Khususnya masalah keagamaan Islam ada komunikasi dan dialog yang dapat dibangun untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara," jelas Tito lagi...

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menegaskan bahwa kasus Ahok merupakan kasus hukum, dan tidak melibatkan isu suku, agama dan ras.

"Kebetulan saja yang bersangkutan memiliki latar belakang dan etnis yang spesifik. Tapi ini jangan dibawa ke masalah Sara, apalagi dibawa ke isu kemajemukan, pluralisme, perpecahan dan lain-lain. Jangan!", kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Papua ini

"Persoalan hukum, kita kembalikan ke masalah hukum. Karena penodaan agama bisa dilakukan juga oleh orang yang satu agama. Kebetulan saja ini (dilakukan oleh orang yang) berbeda agama", tambah Tito.

"Masyarakat jangan sampai terbawa arus, terprovokasi -yang di Indonesia bagian timur, bagian barat- kita ikuti saja proses hukumnya. Jangan terbawa emosi ke masalah-masalah perbedaan suku, agama, ras dan lain-lain." (Noor Irawan)


BAGIKAN

0 comments: