Tuesday, 1 November 2016

Lakukan Pungli, Direktur Operasional Pelindo III Terkena Operasi Tangkap Tangan

 Satuan Tugas Gabungan Sapu Bersih Pungutan Liar (Satber Pungli) menangkap Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya, Rahmad Satria (RS), Selasa (1/11). RS ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pungli Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Hari ini Tim Satgas telah melakukan penangkapan salah satu direktur operasional Pelindo III berinisial RS. Saat ini RS masih diamankan dan diperiksa di Polres Pelabuhan Tanjung Perak," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Takdir Mattanete, Selasa.

Penangkapan RS merupakan pengembangan dari penangkapan empat orang dari PT Akara Multi Karya, termasuk direktur utamanya yang berinisial AH. Praktik pungli ini diungkap berkat laporan para importir yang menjadi korban pungli sejak 2014.

"Pungli ini merupakan faktor penghambat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak selama ini," ujar Takdir.

Saat melakukan penangkapan, tim gabungan Saber Pungli sempat menggeledah ruang kerja RS dan menyita uang tunai senilai Rp 600 juta dan sejumlah dokumen. Penangkapan dibantu oleh Tim Dweling Time Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan adanya penangkapan terhadap Direktur Operasi PT Pelindo III oleh Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli tersebut. "Baru saja saya menerima laporan telah terjadi penangkapan direktur operasi PT Pelindo III oleh Satgas Sapu Bersih Pungli," ujar Budi Karya dalam pernyataan resmi yang diterima wartawan, Selasa (1/11/2016).

Budi Karya menyayangkan kejadian pungli tersebut terjadi lagi. Padahal, dirinya telah berulang kali memperingatkan kepada semua jajarannya agar tidak melakukan praktik pungli. 

"Peringatan yang sudah berulang-ulang kami sampaikan untuk stop praktik pungli ternyata masih belum diindahkan, bahkan ketika sudah ada tindakan hukum yang tegas sebelumnya," imbuh dia. 

Budi Karya kembali meminta kepada semua jajaran Kemenhub dan pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk menghindari segala praktik pungli. 

"Saya tegaskan lagi kepada seluruh jajaran Kemenhub dan semua pemangku kepentingan mohon segera akhiri praktik pungli ini, sebelum hukum yang menghentikan. Mari jaga dan bangun citra sebagai pelayan publik yang bersih dan berintegritas," tandas dia. 

Sekadar informasi, pada 11 Oktober 2016 lalu, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) salah satu pegawai Kementerian Perhubungan. Penangkapan itu terkait pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Kemenhub. (Noor Irawan)


BAGIKAN

0 comments: