Tuesday, 6 December 2016

BNPT dan Polri Lakukan MoU Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya untuk menanggulangi terorisme. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kepala BNPT, Komjen  Pol Drs. Suhardi Alius, MH bersama Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D, menandatangani MoU tersebut di sela-sela seminar bertajuk 'Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Suhardi Alius mengatakan bahwa kerja sama ini untuk melakukan pencegahan sekaligus monitoring. Hal tersebut dikarenakan jumlah personel BNPT sendiri sampai saat ini masih terbatas, sehingga diharapkan personel Polri dapat membantu pencegahan terorisme.

"Karena anggota BNPT kita saat ini juga masih terbatas. Ketika mereka keluar dari lapas, mereka domisilinya seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin kita saja yang mengawasi. Untuk itu kita minta bantuan kepada Polri yang terakses dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat kelurahan-desa ada semuanya," kata Suhardi.

Selain itu, BNPT juga telah menjalin kerja sama dalam hal law enforcement dengan Densus 88 dan pihak terkait lainnya. "Untuk penegakan hukum kita juga banyak minta bantuan ke Densus 88. Kemudian yang mencakup kerja sama internasional kita juga minta bantuan mereka. Artinya MoU ini untuk mengikat dan mempersatukan. Karena mulai Januari kita akan makin galakkan deradikalisasi," ujar Kepala BNPT.

Selain Polri, pada 2017 mendatang BNPT juga berencana menggandeng institusi lintas kementerian untuk membantu mencegah terorisme. "Kan mereka punya jaringan. Kita mengidentifikasi sudah. Ruang-ruang itu lintas batas semuanya. Kita nggak bisa jalan sendirian. Nggak bisa satu institusi diserahkan pada BNPT semuanya," ujarnya.

Dikatakan alumni Akpol tahun 1985 ini, kasus terorisme menyisakan masalah lebih besar yang tak terlihat di permukaan. Karena itu, dibutuhkan undang-undang yang kuat serta komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. "Karena teroris merupakan persoalan gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil, padahal di bawah masih menyimpan persoalan terorisme yang bisa berkembang menjadi aksi teror jika tidak ditangani dengan baik," ujar pria yang pernah menjadi Sekretaris Utama Lemhanas dan Kabareskrim Mabes Polri ini.

Suhardi menilai, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Karena menurutnya, persoalan terorisme saat ini kian bertamabah, ketika kelompok radikal mulai menggunakan dunia maya sebagai tempat untuk menyebarkan paham serta ideologi yang mereka yakini.

Setidaknya, hal itu telah ditunjukkan oleh kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). "Kita lihat bagaimana mereka sebarkan ideologi melalui cyberspace. Mereka bisa merekrut ribuan orang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka," ujar mantan Kapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.

BNPT sendiri menurutnya, telah mengajukan sejumlah usulan dalam pembahasan revisi UU Antiterorisme yang kini tengah dibahas Pasus RUU tentang Terorisme di DPR. Beberapa poin usulan itu di antaranya penambahan masa penangkapan, masa penahanan, serta masa penelitian berkas. Di samping itu, BNPT juga mengusulkan agar ketika proses persidangan digelar, hal itu dapat dilakukan secara telekonferensi.

"Dengan sejumlah poin revisi tersebut UU Antiterorisme yang ada akan semakin kuat. Selain itu aparat penegak hukum juga dapat mengungkap lebih dalam mengenai modus yang digunakan, jaringan yang dimiliki pelaku, serta senjata yang digunakan dalam beraksi, yang dapat menjadi potensi ancaman pada masa mendatang," ujar mantan Wakapolda  Metro Jaya ini.

Lebih jauh, pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini menambahkan, selain masalah ideologi, terorisme juga timbul lantaran masalah kebudayaan. Untuk itu, ia mengatakan, perlu adanya pendekatan kebudayaan untuk melakukan deradikalisasi para pelaku atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku.

"(Ancaman yang) tidak tampak adalah para keluarga pelaku tindak pidana terorisme, para mantan pelaku, (serta) simpatisan aktif dan pasif dari kelompok organisasi radikal teroris," kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengakhiri. (Adri Irianto)



BAGIKAN

0 comments: