Tuesday, 6 December 2016

Kapolri : Penanggulangan Terorisme Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menandatangani kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menangani permasalahan terorisme di Indonesia. Kerja sama itu dilakukan dalam acara ‘Seminar Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Kapolri Jenderal Pol Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D, mengatakan bahwa penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh entitas bangsa. Karena melawan terorisme tidak dapat dilakukan sendirian.

"Kita ada kerja sama gabungan dengan Densus dan BNPT sehingga ada sejumlah orang yang ditangkap di Majalengka, Kalimantan Timur, ada di Banten. (Kerja sama) ini cukup melemahkan kelompok-kelompok itu," ujar Jenderal Tito.

Lebih lanjut kata mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua ini mengatakan setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam menghadapi terorisme. Pertama, soft approach dengan penekanan deradikalisasi.

"Metodologinya, baik melalui konseling dengan tujuan untuk memahami pikiran mereka kenapaa masuk dalam jaringan ini. Disatu sisi juga ada faktor materi. Ada juga faktor emosi. Seperti di Poso, mereka karena dendam. Mereka dendam karena pada saat terjadi konflik di Poso, keluarga mereka merasa banyak dibunuh dari kaum nasrani," ujar Tito saat memberikan sambutan di acara tersebut.

Selain soft approach, yang kedua menurut Tito, perlu dilakukan post release. Metode ini, kata alumni Akpol 1987 ini, ditekankan untuk penguatan sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. "Deradikalisasi di LP (Lembaga Pemasyarakatan) sangat minim. Tak ada porgram khusus. Yang ada hanya di BNPT, itupun sporadis. Oleh karena itu MoU tadi Polri menyambut gembira," ucap pria yang pernah menjadi Kepala BNPT ini.

Pria yang pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim saat melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005 silam ini menjelaskan sebagai pendekatan pamungkas, yakni perlu dilakukan Hard Approach (penanganan keras). Hard Approach sendiri memiliki tiga instrumen yang saling bertautan dalam penerapannya.

"Military Strategy Approch, Intelligent Strategy Approch dan Law Enforcement Approch. Tetapi, dalam hal ini tidak ada yang murni Militer strategy Approch. Dalam Militer Strategy Approch harus dibantu intelijen dan penegak hukum. Intelligent Strategy Approch juga harus didukung militer dan penegak hukum. Begitu juga Law Enforcement Approch juga harus didukung militer dan intelijen," ujar pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri mengatakan bahwa, hanya Pancasila, demokrasi dan Islam Nusantara yang bisa kalahkan ideologi radikal. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Tito mengungkapkan pada saat orde baru, tidak ada satupun ideologi radikal yang berani masuk ke Indonesia karena pemerintahan yang begitu kuat menekankan Pancasila sebagai dasar negara.

"Paham radikalisme ditekan selama 32 tahun. Jadi ideologi hanya dapat dikalahkan dengan ideologi juga," ujar pria yang pernah menjadi Deputi II bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan BNPT ini

Untuk itu pria yang pernah menjadi Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88/ Anti Teror Mabes Polri ini meminta kepada seluruh pihak untuk benar-benar bisa mengembalikan kembali ideologi-ideologi bangsa tersebut, agar tidak lagi paham radikalisme hadir di Indonesia. 

"Kita semua bertanggung jawab untuk memperkuat kembali Pancasila, demokrasi serta Islam Nusantara atau Islam Modern agar ideologi lain tidak lagi tumbuh kembang di Nusantara," ujar Tito mengakhiri. (Adri Irianto)


BAGIKAN

0 comments: