Friday, 30 December 2016

Terima Suap, Puspom TNI Pastikan Laksma Bambang Udoyo Sebagai Tersangka Korupsi

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menetapkan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksma TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla. Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Dodik Wijanarko mengatakan, Bambang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

"Kami sudah melakukan penggeledahan di kediaman Bapak Laksamana Pertama BU dan kami temukan barang bukti yang ada di situ. Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik polisi militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan," ujar Dodik dalam konfrensi pers yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Dikatakan mantan Komandan Puspomad ini, pihaknya telah menemukan uang puluhan ribu dolar saat penggeledahan yang diduga sebagai uang suap terhadap Laksma Bambang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan surveillance system di Bakamla. "Jadi barang bukti yang kami dapat uang dolar Singapura sebanyak 80 ribu, dan US dolar sebanyak 15 ribu," kata Dodik.

Puspom TNI menduga uang suap yang diberikan lebih dari yang telah ditemukan di rumah Laksma Bambang. Uang tersebut telah digunakan sehingga jumlahnya berkurang. Namun Dodik tak memerinci berapa total jumlah uang suap yang diterima oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla itu.

"Memang dia mengakui menerimanya seperti itu, tetapi yang kami dapatkan ini dan tentunya kekurangan dari nilainya itu sudah dipakai untuk yang lain-lain. Itu proses penyelidikan yang kami laksanakan," terang mantan Danpomdam Jaya ini.

Lebih lanjut alumni Akmil tahun 1985 ini menjelaskan bahwa Puspom TNI sendiri juga akan memanggil Bambang untuk diperiksa. "Kami akan panggil laksamana TNI BU dengan jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla TNI untuk diperiksa sebagai tersangka," kata dia.

Dan pihaknya akan menentukan pasal=pasal yang akan digunakan dalam menjerat Laksma Bambang. Dan UU maupun pasal untuk kalangan sipil dan militer menurutbya juga sama. "Pasal yang (UU yang dipakai) UU korupsi, sama antara sipil dan militer. Tugas saya sementara saya harus menentukan pasal dari pasal, harus menemukan unsur yang memenuhi. Tapi yang jelas, dia korupsi," katanya.

Sementara itu Kepala Posat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Wuryanto menyatakan bahwa peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan pada kasus ini sudah melalui proses yang panjang. Puspom TNI terus berkoordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus suap pada proyek yang menggunakan dana APBN-P 2016 tersebut.

"Proses panjang dari tanggal 14 Desember sampai hari ini ada komunikasi intens antara KPK dan TNI, kemudian dilakukan pendalaman. "Dicari alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, sehingga bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Setelah ada info dari KPK, kemudian Puspom TNI mencari barang bukti," ujarnya pada kesempatan yang sama. 

Seperti diketahui bahwa kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, pada Rabu (14/12/2016) lalu.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Eko Susilo Hadi sebagai pihak yang diduga menerima suap, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus sebagai pihak pemberi suap.

Tujuannya, agar PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut. Adapun nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar. (Noor Irawan)

BAGIKAN

0 comments: