Thursday, 26 January 2017

Basuki Hariman Sudah Lama Diincar KPK

Pengusaha impor daging Basuki Hariman, yang juga menjadi tersangka kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, bukan pertama kalinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tahun 2013 lalu, Basuki juga pernah diperiksa KPK dalam kasus suap impor daging.

Basuki melalui perusahaannya CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impesindo Pratama sempat menjadi rekanan bisnis di Kementerian Pertanian untuk urusan impor daging bersama PT Indoguna Utama.

Belakangan terungkap kasus suap impor daging yang melibatkan PT Indoguna dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Suap juga melibatkan sejumlah pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus suap impor daging ini, Basuki pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Dalam kasus suap impor daging di Kementan pada 2013, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Juard Effendi, dan Arya Abdi Effendi.

Terkait dengan Basuki, KPK menegaskan telah memberi peringatan terhadap Basuki agar tidak main-main dengan impor daging. Bahkan KPK tak segan-segan menuntut perusahaan milik Basuki tersebut.

"Kami pimpinan KPK mengatakan tolong jangan main-main dengan komoditas ini. Sudah diperingatkan, bahkan sudah diperiksa, masih juga melakukan hal-hal coba-coba seperti ini. Oleh karena itu, KPK sekali lagi peringatkan bahwa baik swasta maupun pejabat negara atau penyelenggara negara, itu jangan melakukan praktik-praktik korupsi seperti itu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jl HR Rasuna Raid, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017) malam.

"Apakah ada kemungkinan untuk menuntut perusahaannya, itu sedang diteliti dan memang terbuka kemungkinan untuk supaya ada tanggung jawab korporasi," lanjutnya.

KPK menyebut Basuki memiliki sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging. Kini Basuki telah ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap hakim MK Patrialis. Uang suap diberikan terkait judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Kedua perusahaan BHR memang banyak, apakah atas nama diri sendiri atau ada asosiasi yang lain atau ada kemungkinan untuk menuntut perusahaannya, sedang diteliti dan terbuka kemungkinan untuk kita melakukan untuk supaya ada tanggung jawab pidana korporasi. Salah satu contohnya pemberinya sudah dan korporasinya masih ada dan dia mengulang lagi perbuatan yang kita kategorikan korup. Ini yang jadi perhatian KPK agar tidak terjadi lagi ke depan," jelas Syarif. (Adri Irianto)

BAGIKAN

0 comments: