Thursday, 26 January 2017

KPK Beberkan Kronologis Penangkapan Patrialis Akbar

Wakil Ketua Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif dan Basaria Panjaitan angkat bicara soal penangkapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar. Jumpa pers pun dilakukan di Kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017), untuk menjelaskan tentang kronologis Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Patrialis Akbar

Patrialis pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut KPK, penangkapan Patrialis Akbar dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. KPK pun langsung membentuk tim untuk menyelidiki kasus dan mengeksekusi Operasi Tangkap Tangan.

OTT pun berlangsung antara Rabu (25/1/2017) malam hingga Kamis (26/1/2017) dini hari."Sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Rabu, 25 Januari 2017," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis malam.

Basaria kemudian menjelaskan kronologi penangkapan. Awalnya, KPK menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kasus suap terhadap Patrialis. KPK kemudian melakuan penelusuran dan mengamankan KM (Kamaludin). "KM ini temannya PAK (Patrialis), ditangkap di lapangan golf Rawamangun. Di sana, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa draf putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014," ujar Basaria.

Setelah itu, tim bergerak ke kantor Basuki Hariman (BHR) di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di lokasi itu, KPK mengamankan BHR, sekretarisnya yaitu Ng Fenny (NGF), dan enam karyawan lain. "BHR ini memiliki sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging," ucap Basaria.

Setelah melakukan pengamanan, pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIB  tim KPK kemudian bergerak mengamankan Patrialis Akbar. "Pada saat itu berada di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia, Jakarta, bersama seorang wanita. Diduga BHR memberikan hadiah atau janji kepada PAK terkait permohonan uji materi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014," kata Basaria.

Adapun motif suap dalam kasus ini, Patrialis diminta menolak gugatan uji materi undang-undang tersebut. Selain draf putusan perkara, KPK mengamankan voucher pembelian mata uang asing dolar Singapura dan dokumen pembukuan perusahaan.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa lokasi penangkapan Patrialis Akbar berlangsung di sebuah rumah kos mewah di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Namun saat jumpa pers, KPK menyebut penangkapan di tiga lokasi. Rumah kos tersebut tidak disebutkan oleh KPK. (Adri Irianto)

BAGIKAN

0 comments: