Thursday, 19 January 2017

KPK Kembali Periksa Gamawan Fauzi Sebagai Saksi Dalam Kasus e-KTP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Kamis (19/1/2017). Seperti sebelumnya, Gamawan bakal diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kemdagri pada tahun 2011-2012.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, dalam pemeriksaan kali ini, keterangan Gamawan diperlukan untuk melengkapi berkas Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP. "Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri RI diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Febri saat dikonfirmasi.

Gamawan sendiri telah tiba di gedung KPK pada pukul 09.20 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja hitam dan didampingi seorang ajudan. Namun, hingga masuk ke ruang tunggu pemeriksaan, Gamawan tak berkata apa-apa.

Gamawan bukan kali ini saja berurusan dengan penyidik KPK. Sebelumnya, Mendagri periode 2009-2014 itu pernah diperiksa sebagai saksi kasus yang sama pada 12 Oktober dan 20 Oktober 2016 silam. Gamawan tercatat sudah pernah diperiksa penyidik KPK pada Oktober tahun lalu. Namanya disebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Setelah diperiksa KPK terkait dengan kasus e-KTP pada 27 September 2016, Nazar menuturkan Gamawan menjadi salah seorang yang kebagian komisi proyek e-KTP dari konsorsium pemenang tender

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sejumlah saksi telah dikonfrontir dengan saksi lain untuk mendapatkan keterangan yang valid. Sebut saja Setya Novanto. Pekan lalu ia dikonfrontir dengan seorang saksi dari swasta mengenai adanya beberapa pertemuan untuk membahas proyek e-KTP di kantor DPR dan beberapa hotel.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni pun juga sempat dikonfrontir dengan saksi dari kementeriannya terkait dengan pertemuan yang berbeda dari Setya Novanto. Usaha untuk menelusuri jaringan korupsi proyek senilai Rp 6 triliun ini terus dilakukan. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengirim penyidiknya hingga ke Singapura untuk memeriksa salah satu supplier proyek e-KTP.. (Noor Irawan)

BAGIKAN

0 comments: