Wednesday, 8 February 2017

Helikopter AW101 Yang Pernah Ditolak Jokowi Dikabarkan Sudah Ada di Lanud Halim PK

Rencana pemerintah Inodnesia untuk membeli helikopter Kepresidenan telah ramai dibicarakan pada awal tahun 2016 lalu. Saat itu TNI AU mengusulkan untuk membeli helikopter jenis AgustaWestland AW-101 versi VVIP dengan alasan untuk menggantikan Helikopter Super Puma yang dinilai sudah uzur.

Rencana TNI AU tersebut menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menanyakan kenapa tidak menggunakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) saja. Karena PT DI sudah memproduksi Helikopter EC-725 yang antipeluru dan bisa dimodifikasi untuk mengangkut VVIP.

Presiden RI, Joko Widodo pun merespons polemik yang beredar. Dia pun menolak untuk membeli helikopter kepresidenan baru dan memilih tetap menggunakan yang lama.

"Dengan mempertimbangkan dan masukan, presiden memutuskan untuk tidak menyetujui AW-101. Kedua, kondisi keuangan saat ini pembelian heli dianggap tinggi. Presiden masih menggunakan heli yang ada" kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada saat itu.

Namun setelah lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba pembelian Heli AW101 ini mencuat kembali. Puncaknya saat Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapat laporan kedatangan pesawat tersebut sekitar 5 hari lalu. Helikopter buatan Inggris-Italia itu kini sudah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Komisi I DPR menanyakan masalah ini saat rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu. Jawaban Panglima TNI cukup mengejutkan. Gatot mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan helikopter ini. Dia malah mengungkap soal peraturan Menhan No 28 tahun 2015 yang membatasi kewenangan Panglima TNI.

Aturan ini menghapus kewenangan Panglima TNI untuk memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Saat ini TNI AD, TNI AL, TNI AU langsung berkordinasi di bawah Kemhan. "Kita pernah mengalami bagaimana (masalah pembelian) Helikopter AW-101. Sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf bila ini kurang berkenan," kata Gatot.

Namun Menhan Ryamizard juga membantah tahu soal pengadaan alutsista baru ini. Dia berkilah, awalnya rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasal dari Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawat Kepresidenan. Setelah ditolak, kini datang helikopter ke TNI AU dengan peruntukan sebagai helikopter angkut berat.

Menurut Ryamizard, anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. Untuk itu, Ryamizard membantah anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu atas nama Kementerian Pertahanan.

Dengan merujuk foto yang telah beredar di dunia maya dan diambil oleh fotografer Rich Pittman, helikopter AW 101 yang telah dicat warna loreng TNI dan diberi lambang TNI AU ini memiliki nomor konstruksi C/N 50248 dan nomor seri ZR 343. Pittman adalah fotografer pengelola situs http://www.rotorblur.co.uk.

ZR adalah nomor seri helikopter yang diproduksi di Inggris. Lewat website ukserials.com, terlihat bahwa heli yang diproduksi tahun 2012 tersebut dibatalkan oleh AU India dan dibeli oleh TNI AU. Terlihat bahwa helikopter AW 101 dengan nomor konstruksi 50242 sampai 50256 dan ZR 338 sampai ZR 349 sedianya sudah dibeli India, tetapi dibatalkan. (Noor Irawan)

BAGIKAN

0 comments: