Wednesday, 8 February 2017

Mendagri Diberi Waktu 3 Hari Untuk Non aktifkan Ahok

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum juga diberhentikan sementara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meski telah menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Atas alasan itu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendesak kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cutinya sebagai Gubernur non aktif berakhir pada 11 Februari 2016 mendatang.

Bahkan, Mendagri hanya diberikan tenggat waktu selama tiga hari setelah somasi  tersebut dilayangkan pada hari Rabu (8/2/2017) ini.

"Kita mendesak Mendagri untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan UU. Terhitung hari ini (Rabu), kita kasih waktu 3x24 jam," ujar Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman dalam konfrensi pers di kantornya, siang ini.

Habiburokhman mengatakan, desakan somasi terbuka kepada Kemendagri tersebut akan dilayangkan pada hari Rabu hari ini.

Jika dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, Kemendagri belum juga memberhentikan Ahok, ACTA mengancam akan memproses hukum Menteri Tjahjo Kumolo.

"Yang pertama, kami akan melaporkan (Mendagri) ke Ombudsman. Yang kedua, kami akan mengambil langkah hukum karena ini berkaitan langsung tata usaha negara," kata Habiburokhman.

Seperti diketahui, Ahok resmi menjadi terdakwa setelah perkaranya mulai disidangkan di PN Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016) lalu. Ia didakwa melanggar pasal 156 dan pasal 156a KUHP yang mengatur mengenai penistaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 83  mengatakan "kepala daerah dan/atau wakilnya dapat diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI."

Sedangkan pada Ayat 2 pasal yang sama menyebut, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan."

Namun hingga Ahok menjalani sidang ke-9 di Pengadilan Jakarta Utara, Kementerian Dalam Negeri belum juga memberhentikan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu. (Casandra Editya)

BAGIKAN

0 comments: