Tuesday, 7 February 2017

Permasalahan Ahok Dengan KH Ma'ruf Amin Tak Akan Tuntas, Jika Maafnya Muatan Politis

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai kasus penistaan agama  yang membelit Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa tidak akan pernah tuntas kalau memang sifat dan prilaku Ahok dalam meminta maaf kepada Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin tidak dilandasi ketulusan melainkan hanya muatan politis semata.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Satkornas Banser Alfa Isnaeni terkait ucapan Ahok yang tidak patut kepada KH Ma'ruf Amin dalam persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama pada Selasa ( 31/1/2017) lalu. Dimana dalam persidangan tersebut Ma'ruf Amin dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi.

"Sikap GP Ansor atas perkataan tidak patut saudara Ahok adalah sebagaimana sikap yang telah diambil Kiai kami, Rois Aam Syuriah PBNU, KH. Ma'ruf Amin bahwa Beliau telah memaafkan yang bersangkutan," kata Alfa Isnaeni lewat keterangannya, Selasa (7/2/2017).

"Meskipun demikian, GP Ansor terus mencermati bahwa kasus yang menjerat saudara Ahok yang menjadi terdakwa maupun pengacaranya dengan KH. Ma’ruf Amin tidak akan selesai dengan baik, jika permintaan maaf saudara Ahok masih bersifat politis dan masih adanya provokasi-provokasi dari pendukung saudara Ahok," sambung Alfa.

Hal ini, kata dia tergambar dari masih banyaknya protes atas perkataan tidak patut terdakwa dari pengurus GP Ansor dan kalangan NU di berbagai daerah, termasuk Pimpinan Cabang GP Ansor Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Alfa menegaskan bahwa protes Pimpinan Pusat GP Ansor atas perkataan tidak patut terhadap terdakwa adalah murni reaksi atas perlakuan tidak hormatnya kepada Kiai dan pimpinan tertinggi NU, dan bukan terkait politik Pemilukada.

"Oleh karenanya, Pimpinan Pusat GP Ansor tidak membenarkan aksi protes anggota dan kader GP Ansor ditujukan pada simbol-simbol politik tertentu. Secara organisatoris, GP Ansor tetap tegas tidak berpolitik praktis sebagaimana keputusan Khittah NU 1926," tegas Alfa.

Ia lalu meminta kepada semua pihak, termasuk mantan pengurus, untuk tidak melibatkan dan atau mengatasnamakan institusi atau personil GP Ansor dan Banser dalam kampanye kontestasi politik Pemilukada. "Perlu ditegaskan bahwa otoritas kewenangan maupun instruksional di GP Ansor maupun Banser saat ini ada pada Ketua Umum PP GP Ansor yakni H. Yaqut Cholil Qoumas," ucap Alfa.

Bahkan, terkait hal ini Pimpinan Pusat GP Ansor harus mengklarifikasi bahwa KH. Nuril Huda bukanlah pendiri Banser sebagaimana ditulis Kompas 6 Februari 2017 lalu sebagaimana yang tertera di http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/06/07534691/gus.nuril.sekarang.banyak.yang.mendadak.nu

"Yang bersangkutan tidak memiliki otoritas apapun atas institusi dan personil Banser," katanya mengakhiri. (Noor Irawan)

BAGIKAN

0 comments: