Monday, 13 February 2017

Terkait Ahok Jadi Gubernur Lagi, Kata Ketua PP Muhammadiyah Presiden Perintahkan Mendagri Minta Pandangan MA

Wacana DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket terkait aktifnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias Ahok-Gate langsung direaksi Presiden Joko Widodo. Dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta pandangan dari Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir usai bersama pimpinan Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2/2017) sore.
“Beliau meminta kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk minta pandangan resmi dari Mahkamah Agung (MA),” katanya pada wartawan usai pertemuan dengan Presiden RI tersebut.

Haedar mengatakan jika Pemerintah siap mematuhi apa yang jadi pandangan dari MA. “Jadi, saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan ya. Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif-non aktif ini, maka jalan terbaik ini meminta fatwa MA ya, jadi fatwa MA ya, bukan fatwa MUI,” kata Haedar bercanda.

Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berharap, agar MA tidak berlama-lama membuat fatwa, agar semua ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribut dan gaduh.

Sikap Muhammadiyah sendiri, menurut Haedar, tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas. Kalau memang prinsip hukum dan dasar Undang-Undang-nya harus non aktif, maka dinonaktifkan.

“Jadi saya yakin ini prinsip yang kita pegang semuanya. Ya kan Indonesia negara hukum jadi pakai prinsip itu. Masalahnya kan kalau perbedaan tafsir ya harus ada otoritas yang memastikan itu,” tegas Haedar.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk semua kasus, bukan hanya DKI Jakarta, tapi juga di Gorontalo dan sebagainya. “Tegakkan hukum sesuai konstitusi yang berlaku,” sambungnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunggu adanya tuntutan resmi jaksa penuntut umum di persidangan.

“Kalau tuntutannya lima tahun kami berhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap,” tegasnya. (Himawan Aji)

BAGIKAN

0 comments: