Monday, 8 May 2017

Pemerintah Akhirnya Membubarkan HTI

  Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderat TNI (Purn). Wiranto akhirnya secara resmi memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keputusan ini disampaikan usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam.

Menkopolhukam menjelaskan, pembubaran ini dikarenakan kegiatan HTI selama ini terindikasi kuat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa keberadaan HTI secara nyata telah menimbulkan benturan di kalangan masyarakat dan tentunya sangat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, Keputusan ini diambil setelah Presiden Joko widodo meminta ormas yang bertentangan dengan Pancasila untuk dikaji keberadaannya. pria yang pernah menjadi Pangkostrad dan Pangdam Jaya ini kemudian mengumpulkan seluruh pimpinan instansi terkait guna membahas lebih dalam hal tersebut.

Siang ini kemudian dilakukan finalisasi proses pengkajian terhadap HTI. Seluruh ormas di Indonesia harus berada dalam koridor hukum, baik tujuan, ciri, dan asas yang bermuara pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Ini merupakan kajian yang komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga dalam lingkup Kemenko Polhukam RI," kata mantan Ajudan Presiden RI ke-2, alm. Jenderal Besar (purn) Soeharto ini.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan proses selanjutnya adalah pemerintah melalui salah satu lembaganya, akan menindaklanjuti pembubaran HTI ini melalui proses hukum dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam jumpa pers tersebut Menkopolhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan pejabat lainnya. (Noor Irawan)


BAGIKAN

0 comments: