Saturday, 27 May 2017

KPK Lakukan OTT Kepada Auditor BPK Terkait Pemberian Opini WTP terhadap Salah Satu Kementerian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (26/5/2017).

Operasi tangkap tangan tersebut terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu Kemnterian oleh BPK RI . Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, saat dikonfirmasi.

"Ya OTT seputar hal itu, nanti akan dirilis lebih lengkapnya," ucap Laode melalui pesan singkat, Sabtu (27/5/2017).

Namun demikian Laode belum mau membeberkan kronologi suap termasuk jumlah uang yang diamankan. Menurutnya itu semua akan diungkap ke publik pada rilis Sabtu hari ini

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor BPK terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap pejabat di BPK. Dia menegaskan tujuh orang yang diamankan terkait kasus ini masih berada di KPK, di antaranya Pejabat BPK RI dan pegawai Kemendes PDT.

"Akan kami sampaikan perkembangannya nanti," tambah Febri.

Menurut Febri, penyelidik KPK harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah selesai pemeriksaan, KPK akan memberikan keterangan resmi terkait OTT tersebut.

"Masih ada waktu maksimal 1 x 24 jam. Akan disampaikan perkembangannya," kata Febri.

Untuk diketahui, KPK pada jumat (26/5/2017) kemarin melakukan OTT di beberapa lokasi di Jakarta. Hasilnya sebanyak tujuh orang diamankan dan diperiksa intensif selama 1x24 jam oleh penyidik KPK.

Informasi yang dihimpun, ketujuh orang yang diamankan itu di antaranya Rochmadi (RS) selaku Auditor Utama Negara III; Sadli (AS) selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Auditorat di Auditorat keuangan Negara III; staf BPK Yuyu (Y); dan Inspetur Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito, Gigin, Jarot, dan Firli.

Selain mengamankan tujuh orang, tim KPK juga mengamankan uang yang diduga suap. Febri masih belum mau memberitahu berapa jumlah nominal uang itu. Febri hanya menyebut uang yang diamankan dalam bentuk mata uang rupiah.

Menurut sumber, OTT ini terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDT) tahun 2016 oleh BPK RI. (Noor Irawan)



BAGIKAN

0 comments: