Tuesday, 4 July 2017

Ibukota Indonesia Bakal Berpindah dari Luar Pulau Jawa

Pmerintah berencana untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Indonesia yang tidaklagi berada di Pulau Jawa, Ibu Kota Republik Indonesia rencananya bakal berpindah di Pulau Kalimantan. Hal ini dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (3/7/2017).

"Kajian rencana pemindahan Ibu Kota bakal tuntas tahun ini. Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.

Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dahulu kala sempat mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan Wacana itu kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo. Namun demikian Bambang tidak merinci apakah pemindahan Ibu Kota bakal mengikuti wacana Presiden Soekarno. Sebab, penentuan lokasi Ibu Kota tengah dikaji secara mendalam.

"Pemerintah tengah mengkaji estimasi pendanaan dan tata kota Ibu Kota teranyar. Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ujarnya.

Bambang mengemukakan, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini. Ia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi Ibu Kota. "Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," ungkapnya.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. "Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia," ujarnya. 

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Rencananya, akan ada Kantor Presiden berikut kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Bambang menambahkan, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota Indonesia. Apalagi, Presiden Jokowi berpesan agar menggunakan anggaran negara seefektif mungkin dalam realisasi rencana ini.

"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan. Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," ujar dia menagakhiri (Himawan Aji).

BAGIKAN

0 comments: