Sunday, 6 August 2017

Jika Penegakan Hukum Jelas, Medsos Bisa Jadi Alat Perekat Bangsa

Keberadaan Media sosial (Medsos) diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, Medsos bisa berfungsi untuk melindungi dan memperkuat hubungan kebangsaan. Tapi di sisi lain, Medsos justru bisa menjadi perusak, bahkan pemecah persatuan dan kesatuan.

"Di Indonesia saat ini medsos belum sama sekali berfungsi sebagai alat perekat yang memperkuat sendi-sendi kenegaraan dalam penguatan Pancasila sebagai idiologi negara. Sebaliknya justru sangat subur dimanfaatkan untuk mengimpor paham-paham yang befsifat radikalisme yang berasal dari negara asing," ungkap praktisi hukum Dr. Suhardi Somomoeljono, SH, MH di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

Semakin liarnya medsos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lepas karena penegakan hukumnya masih belum kuat dan jelas. "UU ITE secara ideal harusnya digunakan untuk menegakkan hukum dari penyimpangan-penyimpangan pengguna medsos yang ditengarai adanya pelanggaran hukum," ujarnya.

Namun, sejauh ini kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif masih lemah dari perspektif hukum dalam kaitannya dengan kebijakan politik hukum. Hal itu mengakibatkan hukum gagal mengejar tujuannya yaitu mewujudkan keadilan.

"Makanya medsos masih liar sehingga masih sangat sulit menghilangkan fitnah, hate speech, propaganda radikalisme terorisme di dunia maya. Dengan demikian, nilai-nilai kebangsaan yang merupakan hal yang fundamental seperti kebhinnekaan, toleransi, dan lain-lain, pasti terganggu secara signifikan," ungkap pria yang menyelesaikan S1 Hukum dari universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini

Ia mencontohkan langkah pemerintah melakukan penjinakkan terhadap para penyedia konten. Itu membuktikan bahwa pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang sifatnya parsial dan jelas tidak menyelesaikan  masalah secara hukum. Padahal jelas keberadaan penyedia konten seperti facebook, twitter, instagram, telegram, banyak sekali mengeruk keuntungan materi dari rakyat Indonesia, sebagai obyek pasar mereka.

"Mereka telah mengobok-obok rakyat untuk kepentingan obyek pasar, tapi kebijakan legislasi yang dibangun tidak mampu mengendalikan dan menangkap semua itu," kata pria kelahiran Trenggalek, 6 September 1959 ini.

Untuk itu Suhardi menegaskan, kunci untuk mewujudkan medsos sebagai perekat ukhuwah kebangsaan ada di tangan pemerintah yaitu penguatan penegakan hukum. "Karena kalau sekadar imbuan dan ajakan, saya yakin medsos akan banyak menimbulkan masalah lebih besar lagi di masa mendatang," kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengakhiri. (Adri Irianto)

BAGIKAN

0 comments: