Tuesday, 24 October 2017

Polri Akan Lakukan Kajian Mendalam Mengenai Pembentukan Densus Tipikor

Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri menerima keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pembentukan Densus Tipikor tersebut. Ia tak mempermasalahkan penundaan itu.

"Kami, Polri, pada prinsipnya akan melaksanakan apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Beliau (Jokowi) minta dikaji kembali dan sementara pembentukan, peningkatan sebetulnya dari Direktorat Tipikor menjadi Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Tipikor ini ditunda," ujar Tito, seusai melaksanakan rapat dengan Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Tito mengatakan, Kelompok Kerja (Pokja) internal akan kembali melakukan kajian dengan mengundang para ahli dan pemangku kepentingan untuk mematangkan konsep Densus Tipikor agar berjalan optimal.

Hasil kajian tersebut akan dipaparkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.  Menurut Tito, kajian yang diminta Jokowi di antaranya mengenai sistem rekrutmen, standar operasional prosedur, dan hubungan tata cara kerja baik ke internal Polri maupun ke lembaga eksternal seperti KPK dan Kejaksaan Agung.

"Karena diminta lebih detil. Polri baru menyiapkan konsep secara umum seperti struktur, anggaran. Seperti apa assessmentnya," kata dia.

Arahan Presiden, menurut dia, kurang lebih sama dengan arahan Pimpinan Komisi III DPR. Intinya, Polri diminta mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi serta bersinergi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya kira enggak ada masalah. Yang kami kerjakan, Pokja akan kami rapikan kembali, bicarakan kembali lebih detil setelah itu kami laporkan ke Menkopolhukam," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Presiden Jokowi, kata dia, tidak memberi batas waktu penundaan pembentukan Densus Tipikor. Tito mengaku sudah siap mengkaji hal yang diinginkan presiden melalui kelompok kerja internal.

Nantinya, kata Tito, Kepolisian akan menyiapkan naskah akademik, mengundang kalangan internal maupun eksternal, ahli hukum, dan mitra kerja seperti Kejaksaan Agung dan KPK dalam mematangkan konsep dan kajian.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang. (Himawan Aji)


BAGIKAN

0 comments: