Tuesday, 21 November 2017

Setnov Kirim Surat ke DPR Diakui Fahri

Beredar surat tulisan tangan Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia mengatakan kalau surat Novanto itu memberikan informasi untuk menunda proses pergantian ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan.

“Ya, (sudah diterima). Intinya, Novanto tak menginginkan adanya rapat pleno pimpinan dan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap status dirinya sebagai tahanan KPK,” kata Fahri melalui voicenote Whatsapp, Selasa (21/11/2017).

Dengan adanya surat itu, kata Fahri, maka bisa bermakna pula bahwa DPP Golkar melalui Novanto sebagai ketua umum tidak menginginkan adanya pergantian ketua DPR. Pasalnya, dalam UU MD3 pergantian pimpinan harus melalui usulan fraksi dengan rekomendasi resmi dari DPP partai yang bertandatangan ketua umum atau sekjen partai.

“Tentu sesuai UU MD3 tidak akan ada surat dari DPP Partai Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu seraya juga mengusulkan kepada MKD DPR RI agar menunggu adanya keputusan hukum tetap atau incracht dari pengadilan atas kasus korupsi E-KTP yang menjerat Novanto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat 2 poin 3 UU MD3.

Lebih jauh, Fahri mengatakan MKD juga tak bisa melakukan pemeriksaan pembuktian dugaan pelanggaran etik Novanto, karena Ketua DPR itu sedang ditahan KPK. Oleh karena itu untuk amannya, proses di MKD sebaiknya menggunakan pasal tentang apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka barulah yang bersangkutan bisa diproses.

“Saya kira itu lebih mudah bagi MKD daripada melakukan pemeriksaan yang akan memerlukan kehadiran saksi-saksi dan lain-lain termasuk beliau sendiri,” kata Fahri.

Adapun surat Novanto tersebut beredar di kalangan wartawan pada sore tadi. Dalam suratnya, selain meminta agar tidak diproses oleh MKD dan rapat pleno pimpinan untuk mengganti dirinya, Novanto juga meminta agar diberi waktu untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus korupsi E-KTP. Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan DPR dan ditandatangani sendiri oleh Novanto di atas bubuhan materai 6.000 rupiah. (Casandra Editya)

BAGIKAN

0 comments: