Friday, 17 November 2017

Terungkap, Penetapan Walikota Batu Sebagai Tersangka dalam kasus OTT Salahi Prosedur

Kesalahan prosedur penetapan Walikota Batu non-aktif Eddy Rumpoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap di lanjutan persidangan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yang dipimpin hakim tunggal R Iim Nurohim, Kamis (17/11/2017).

Di depan persidangan, dua penyidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi oleh KPK, masing-masing Harun Al Rasyid dan Andreas mengungkapkan bahwa bahwa gelar perkara atas OTT Eddy Rumpoko dilakukan hari Minggu 17 September 2017, setelah waktu Ashar. Atau sekitar pukul 15.00 WIB lebih.

Sementara itu, penetapan Eddy Rumpoko sebagai tersangka telah secara resmi diumumkan oleh KPK pada sekitar pukul 13.00 WIB, melalui Sprindik Nomor 91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017. KPK sendiri melakukan jumpa pers dihadapan awak media dalam penetapan Eddy Rumpoko sebagai tersangka disampaikan langsung oleh pimpinan KPK, Laode M Syarif, dengan didampingi Humas KPK, Febri Diansyah.

“Fakta persidangan hari ini menunjukkan bahwa pemohon (Eddy Rumpoko) ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian didalami dan dilakukan gelar perkara. Ini fatal. Padahal semua tahu, penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin, karena menyangkut nasib dan hak asasi manusia,” ungkap kuasa hukum pemohon, Agus Dwi Warsono usai sidang Jumat sore.

Ditambahkan Dwi, pihaknya menduga, karena KPK memiliki batas waktu 1x24 jam, maka demi mengejar waktu, Eddy Rumpoko ditetapkan tersangka terlebih dahulu tanpa melalui proses gelar perkara yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan status sebagai tersangka.

“Ini kan namanya abuse of power. Saya yakin Hakim melihat ini sebagai fakta dalam mengambil keputusan nanti,” ungkap advokat dari kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm itu.

Selain itu di persidangan juga terungkap fakta, bahwa pada saat OTT dilakukan KPK di rumah dinas Walikota Batu, ketika itu Eddy Runpoko sedang berada di kamar mandi. Sehingga, terungkap fakta bahwa barang bukti uang Rp. 200 juta yang didalilkan sebagai uang suap untuk Eddy Rumpoko disita dari pengusaha Filipus Jap, yang menjadi tersangka penyuap. Bukan dari tangan Eddy Rumpoko.

“Saat itu Filipus Jap bertamu ke rumah dinas walikota, masih duduk di teras luar, sementara pak Eddy saat itu sedang di dalam rumah, mandi. Tiba-tiba datang KPK dilakukan OTT. Proses ini juga menjadi concern kami dalam mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi sekarang terungkap, bahwa pemohon ditetapkan tersangka lebih dulu, baru dilakukan gelar perkara,” ujar Dwi.

Langgar SOP KPK

Sementara itu di temui secara terpisah, Ridwan Parapat, praktisi hukum dari Kantor Advokat Togar M. Nero, mengungkapkan, terkait dengan gelar perkara yang dilakukan setelah penetapan tersangka adalah pelanggaran terhadap SOP KPK yang digunakan Deputi Penindakan.

Diungkapkan Ridwan, di dalam SOP KPK, di Bagian 23, Pasal 57 tentang tindak lanjut OTT, disebutkan di ayat 2 sampai 5, tertulis adanya kewajiban dilakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang yang di-OTT menjadi tersangka. 

“Artinya, penetapan tersangka tanpa diawali gelar perkara terlebih dahulu, atau gelar perkara dilakukan setelah penetapan tersangka, jelas melanggar SOP mereka (KPK, red) sendiri. Dan dalam hukum formil, hal itu adalah tidak sah,” ujar Ridwan. (Mella Permata Sari)

BAGIKAN

0 comments: