Saturday, 13 January 2018

TNI-AL Tandatangani Kontrak Kolektif Pengadaan Barang dan Jasa

TNI Angkatan Laut (AL) melakukan penandatanganan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa tahun 2018. Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya. Adapun tujuannya untuk menindak lanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2018.

"Sehingga dengan ditandatanganinya kontrak pada awal tahun maka, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan TNI AL bisa segera dimulai dan mempercepat daya serap anggaran TNI AL tahun 2018," kata Ade di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018).

Ade menambahkan, pada hakikatnya acara penandatanganan kontrak bersama ini merupakan tindak lanjut dan wujud nyata dari langkah-langkah peningkatan kinerja TNI AL. Kegiatan yang baik ini, imbuh Ade, harus berlangsung secara konsisten pada masa mendatang.

"Sehingga dari waktu ke waktu daya serap anggaran TNI AL dapat meningkat secara signifikan dan mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perlu Saya tekankan agar para PPK Satker TNI Angkatan Laut dan mitra penyedia barang, dapat melaksanakan kontrak ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Ade.
Penandatanganan kontrak secara kolektif antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker TNI Angkatan Laut dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini terdiri dari 173 kontrak dengan total nilai Rp 813 milyar.

Kendati nilai tersebut turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi upaya TNI AL dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan wilayah perairan nasional. “Ini kita lakukan sesuai dengan amanat Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Kasal.

Pada kegiatan tersebut, lulusan AAL tahun 1983 ini juga mengulas sedikit soal perencanaan alutsista dan penambahan satker seperti yang sudah lama dicanangkan. Penambahan Satker itu terkait dengan pembangunan 3 Armada di wilayah NKRI.

Acara penandatangan juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Dodik Widjanarko serta para Pejabat Utama Mabesal.

Penandatanganan dilaksanakan secara serempak oleh Satuan Kerja/ Komando Utama TNI AL diantaranya Pushidrosal, Seskoal, Disbekal, Disfaslanal, Dismatal, Diskesal, Dissenlekal, Diskomlekal, Dispenal, Dislaikmatal dan Kormar dan juga dilaksanakan Video Conference secara langsung dengan  beberapa Satuan TNI AL yakni Koarmabar, Koarmatim, Kolinlanmil, Lantamal I Belawan, Lantamal II Padang, serta Lantamal XIII Tarakan. 

Dengan dimulainya peIaksanaan kegiatan secara dini, maka secara otomatis akan mempercepat daya serap anggaran TNI Angkatan Laut dan dapat menghindari terjadinya kegiatan Iintas Iahun.(Noor Irazwan)

BAGIKAN

0 comments: