Saturday, 10 February 2018

Pilkada Harus Digelar Dengan Gembira Tanpa Politik Uang dan SARA

Partai Demokrat mengajak berbagai pihak untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dengan riang gembira tanpa adanya politik uang serta penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Partai Demokrat berharap nuansa pesta demokrasi terwujud di pilkada, bukan unsur fitnah, kekerasan, atau ujaran kebencian yang mewarnai pilkada.

"Kami mengajak kita semua, khususnya jutaan kader Partai Demokrat, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, untuk menyelenggarakan pilkada dengan riang gembira tanpa politik uang dan politik SARA," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinja Panjaitan saat acara “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Hinja mengatakan bahwa Partai Demokrat sudah mempunyai Pakta Integritas yang memuat aturan terkait panduan bagi para kader dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu yang dilarang adalah larangan untuk menggunakan politik uang dan SARA dalam pilkada atau pemilu. "Jika ada kader Demokrat yang melakukan politik uang dan SARA, maka kami akan menindak lebih dahulu sebelum ditindak oleh aparat atau penyelenggara," tandas dia.

Pihaknya akan memecat para kader yang memang terbukti melakukan politik uang dan SARA. Menurut dia, hal tersebut tidak sehat bagi demokrasi dan perkembangan daerah ke depan. "Bahaya politik uang dan SARA sangat besar, bukan karena saat pilkada, tetapi juga setelahnya, bahkan bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, hari ini, semua parpol telah menyatakan komitmen menolak politik uang dan SARA melalui deklarasi berjudul "Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas".

Berikut ini adalah poin-poin deklarasi partai politik.

1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018, dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
(Himawan Aji)

0 komentar: