Optimalkan Penerimaan Negara, Melalui Skema Pemulihan Aset

Baca Juga

Kepala Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati, SHG.MH melakukan sosialisasi Peran Serta keberadaan Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Tinggi NTB selasa (29/9) bertempat di Aula Kejati NTB. (Sbr : Kejati NTB)

 Kondisi penerimaan anggaran negara tidak mencapai target mengakibatkan defisit anggaran membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah pun mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ia lantas menyarankan agar Kementerian Keuangan harus mengambil alih peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang ada di Kejaksaan Agung. "Pengambilalihan tersebut adalah langkah konkrit. Karena melalui pemulihan aset, maka defisit anggaran akan teratasi. PPA juga ditingkatkan menjadi Badan Pemulihan Aset," kata Akbar di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Akbar beralasan, peran PPA di era Jaksa Agung Basrief Arief mampu mengoptimalkan penerimaan PNBP hingga Rp3,5 triliun. "Melalui Badan Pemulihan Aset, Kemenkeu bisa menginventarisir serta menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang ada di luar negeri, terutama nanti saat tax amnesty selesai di tahun 2017 ataupun melakukan pendampingan dalam pencapaian PNBP di tiap Kementerian atau Lembaga setingkatnya serta memulihkan aset Negara yang mangkrak selama ini," jelasnya.

"Tentunya hal tersebut dapat membawa angin segar bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau utang lagi, sampai tujuh turunan cucu anak bangsa ini tidak akan lunas-lunas. Maka diperlukan terobosan yang berintegritas melalui Badan Pemulihan Aset tersebut," urainya.

Dirinya pun lantas mewanti-wanti jika Badan Pemulihan Aset ini berdiri di Kemenkeu. "Karena pasti banyak pihak-pihak yang menghambat dengan upaya pemulihan aset tersebut. Disinilah peran pimpinan yang memiliki visi misi meningkatkan penerimaan anggaran negara ketimbang urusan kantong pribadi atau kelompok diuji," imbuhnya seraya menambahkan jika BPA juga mampu men-tracing aset atau hasil kejahatan kasus narkoba.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menyatakan efek pemerintah yang berencana mengambil pinjaman ke luar negeri akan berdampak pada elektabilitas Jokowi di 2019 nanti. "Oleh karena itu kehadiran Badan Pemulihan Aset (BPA) di Kementerian Keuangan sangat penting. Kondisi keuangan negara saat ini membuat kehadiran BPA sangat dibutuhkan," ungkap Yanuar.

"Jika pemerintah ambil utang luar negeri, maka rakyat akan menanggung semua akibatnya. Bukan Presidennya dan menteri-menterinya. Karena banyak kepentingan dibalik pengambilan utang tersebut," tandasnya. (IJW)