Ini Pesan KSAD Bagi Purnawirawan TNI Yang Maju Dalam Pilkada 2018 - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, 15 January 2018

Ini Pesan KSAD Bagi Purnawirawan TNI Yang Maju Dalam Pilkada 2018

TNI AD menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi lapangan Mabes  AD, Jl. Veteran, Jakarta, Senin (15/1/2018). Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono. Salah satu jabatan yang diserah terimakan adalah Panglima Komando Cadangan Stretegis Angkatan Darat (Pangkostrad) dari Letjen TNI Edy Rahmayadi kepada Letjen TNI Agus Kriswanto.

Edy Rahmayadi sendiri selanjutnya akan menyandang status sebagai purnawiran karena telah mengajukan pensiun dini dalam rangka untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara sebagai calon gubernur.

Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Mulyono memastikan bahwa anggota TNI netral dalam setiap kontestasi politik. Ia juga memastikan anggotanya yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 statusnya sudah tidak aktif, baik itu pensiun maupun mengundurkan diri seperti yang telah dilakukan  Edy Rahmayadi.

Untuk menjaga netralitas tersebut, Mulyono tidak ingin tentara yang mengikuti pesta demokrasi itu mengajak anggota aktif TNI untuk terlibat dalam politik praktis. Tak hanya itu Mulyono meminta pensiunan purnawirawan TNI AD, termasuk Edy Rahmayadi, tidak melibatkan tentara aktif dalam politik praktisnya. 

"Purnawirawan agar benar-benar tulus ikhlas untuk tidak menarik lagi, melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang mengarah politik praktis dan agar netralitas TNI tetap terjaga," ujar Mulyono dalam amanat saat upacara sertijab di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Mulyono mengatakan, dirinya tidak bisa menghalang-halangi hak tentara sebagai warga negara Indonesia untuk berpolitik. Namun, risikonya, anggota tersebut harus mundur dari institusi.

Karena sejak reformasi TNI digulirkan pada 1999, kata alumni Akmil tahun 1983 ini, TNI bertekad untuk tidak lagi berperan dalam politik praktis."Yakni dengan penghapusan peran dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif 2004, dan reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI," kata Mulyono.

Pria yang pernah menjabat Pangkostrad ini mengatakan, netralitas TNI telah diuji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis. Pucuk pimpinan TNI selalu menekankan netralitas Polri dati tingkat atas hingga tingkat bawah.

"Oleh karena itu netralitas bagi TNI telah final dan tidak perlu dipertanyakan dan diragukan kembali," kata mantan Pangdam Jaya ini.

Pernyataan sekaligus meluruskan kekhawatiran masyarakat bahwa TNI tidak bisa netral karena mantan Pangkostrad mengikuti Pilkada serentak."Jadi tidak benar bahwa pilkada wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," lanjut mantan Wadan Kodiklat TNI-AD ini.

Untuk menjamin netralitas, TNI AD berencana membentuk pengawas khusus untuk memonitor dugaan penyimpangan netralitas anggotanya.

"Saya perintahkan Pangdam bentuk tim pengawal netralitas TNI yang bertugas melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungan masing-masing berkaitan netralitas TNI AD dalam pesta demokrasi," ujar Mmantan Asop KSAD ini.

Mantan Danrem 032/Wirabraja ini menuturkan kalau pihaknya akan memberdayakan unsur intelijen TNI untuk memantau hingga ke akar rumput. Mereka akan menerima pengaduan masyarakat soal dugaan ketidaknetralan oknum TNI.

Nantinya, tim tersebut akan memberi laporan kepada Mulyono secara intensif. "Itu adalah wujud dari keseriusan kita dalam rangka menjaga netralitas TNI," kata pria yang mengawali karir militer sebagai Danton Yonif 712/Wiratama Kodam VII/Wirabuana ini.

Untuk pengawasan tersebut, TNI akan bekerja sendiri di lingkup internal. Mulyono mengatakan, pihaknya tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tim pengawas itu. Di samping menjaga netralitas, TNI juga diminta menjaga soliditas, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak lain.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan konflik yang ditimbulkan selama tahun Pilkada. "Ini untuk kepentingan internal AD dalam rangka memberikan jaminan ke masyarakat, kita tetap harus netral," kata pria kelahiran Boyolali, 12 Januari 1961 ini mengakhiri. (Noor Irawan)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com