Masih Rencana, Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, 29 January 2018

Masih Rencana, Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur

Rencana dua perwira tinggi (Pati) Polri menjadi penjabat (pj) gubernur belum secara resmi diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sifatnya masih berupa wacana, karena Polri merespons surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri mengirimkan surat kepada sejumlah institusi terkait permohonan pejabat untuk menjabat pj gubernur.

“Surat Pak Mendagri kepada beberapa kementerian dan lembaga. Jadi tidak hanya pihak kepolisian. Pak Kapolri yang merespons lebih awal. Sesungguhnya belum masuk Kemdagri, baru tingkat wacana,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono saat jumpa pers di Kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Seperti diberitakan, dua pati Polri yang diusulkan Polri yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan di Jawa Barat (Jabar) dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara (Sumut). Akhir masa jabatan (AMJ) gubernur Jabar selesai pada 13 Juni dan Sumut pada 17 Juni 2018.

“Saya ingin tegaskan untuk pj atau penjabat gubernur Jabar maupun Sumut itu berakhir atau akan dilakukan pengangkatannya pada Juni 2018. Bukan seperti yang berkembang seolah-olah seperti mau diganti, tidak,” tegas Sumarsono.

Menurutnya, Kemdagri telah membahas secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Hal ini menyusul terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai rencana Pati Polri memimpin daerah. Diungkapkan, Wiranto nanti melaporkan secara utuh dinamika yang terjadi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mulai hari ini persoalan terkait pengangkatan pj tentu akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan diambil alih Bapak Menko Polhukam,” ujarnya.

Mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta ini memahami berbagai masukan yang berkembang terkait pj gubernur. “Kami tentunya mengucapkan terima kasih. Semua menjadi bagian penting yang kita olah, jadi bahan pertimbangan utama,” katanya.

Dia menuturkan, kewenangan Mendagri hanya mengolah dan mengusulkan nama pj gubernur kepada Presiden Jokowi. Tentunya, seluruh proses melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada akhirnya, dia optimistis hasilnya terbaik untuk daerah.

“Keputusannya apakah diterima, ditolak, diganti nama dan seterusnya, itu sepenuhnya itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Kita semua khususnya Kemdagri juga siap melaksanakan apapun petunjuk dan keputusan,” ujarnya. (M. Tariez)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com