Mehan Nilai Tepat Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, 29 January 2018

Mehan Nilai Tepat Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu mengatakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia merupakan hal yang tepat.

"Ya tepat dong (pelibatan TNI)," ucapnya di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (29/1/2018).

Namun, menurut Ryamizard pelibatan TNI harus didasarkan pada skala ancaman. Dia menuturkan, jika suatu aksi terorisme sudah mengancam pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI harus dilibatkan.

Ia pun mencontohkan, ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah yang dinilai mengancam kedaulatan negara maka dibutuhkan kekuatan militer. Sebab, ISIS juga menggunakan alat-alat perang seperti tank dan bom dalam melancarkan aksinya.

"Jika sebuah serangan sudah menggunakan bom, seperti ISIS, punya tank, punya pesawat maka masalah itu sudah masuk dalam ancaman negara karena menggunakan alat perang. Itu tentara Ya yang menanganinya pasukan perang pertahanan, yaitu TNI," ujar Alumni Akabri Darat tahun 1974 ini.

Sementara, jika aksi terorisme dianggap berskala kecil maka TNI hanya bersifat mendukung kepolisian. "Kalau yang masalah kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), kriminal, bisa polisi tapi TNI mendukung," tutur mantan KSAD dan Pangkostrad ini.

Ryamirzard menuturkan tugas pokok TNI sebagai penjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Maka penyelesaian terorisme, ujar dia, juga harus melibatkan TNI.

Sebelumnya pada 8 Januari 2018  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyurati Dewan Perwakilan Rakyat soal permohonan revisi rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu sarannya adalah mengganti judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”. Ia menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme yang hanya dapat ditangani kepolisian.

Hadi menuturkan alasan revisi tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Dalam UU tersebut, kata Hadi, dijelaskan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara penjuang dan tentara nasional.

Dalam fungsinya, ujar Hadi, berdasarkan UU tersebut juga fungsi TNI sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Kemudian, TNI berfungsi menjaga keadualatan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa TNI memiliki kemampuan dalam menanggulangi ancaman terorisme.

"Tentara nasional memiliki fungsi menangkal dan penindakan teroris. Dan fungsi itu dijabarkan dalam tugas pokok adalah untuk menjaga kedaulatan dan melindungi segenap bangsa," ujar Hadi saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

"Kemampuan yang ada itu, memiliki karakteristik untuk menangani masalah terkait ancaman aksi teroris, sehingga saya berkirim surat yang memohon TNI juga dilibatkan," tutur mantan KSAU ini.

Dalam surat tersebut, lanjut Hadi, ia juga menjabarkan ancaman terorisme dari sudut pandang TNI. Alumni AAU tahun 1986 ini menuturkan bahwa ancaman terorisme merupakan kejahatan terhadap negara, sehingga mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Ia pun mengusulkan perubahan judul undang-undang.

"Karena saya memohon judulnya diubah menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme," tuturnya. (Himawan Aji)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com