Fahri Hamzah : KPK Tak Cocok Diterapkan di Negara Demokrasi - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 14 February 2018

Fahri Hamzah : KPK Tak Cocok Diterapkan di Negara Demokrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kian gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut cara KPK itu tak cocok diterapkan di negara demokrasi.

"KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia. Nggak bisa dia di negara demokrasi," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, OTT tidak akan membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera. Kata Fahri, OTT KPK itu sebagai hal yang sia-sia. “Sekarang dia (KPK) kejar-kejar bupati yang lagi Pilkada itu. Itu berburu di kebun binatang, nggak ada gunanya nggak ada manfaatnya,” sindir politisi dari PKS itu.

Lembaga antikorupsi itu, kata Fahri, hanya sedang membuat drama dan sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. “Dengan segala maaf, jadi saya menganggap bahwa KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi,” kata Fahri

Fahri melontarkan kritikan ini menanggapi komentar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang menyebutkan bahwa UU MD3 yang baru merupakan tindakan yang salah. “Kalau saya, KPK itu dari ujung ke ujung sudah salah. Bahkan, KPK saat ini sudah mengalami mati fungsi,” tukasnya.

Menurut Fahri tidak ada yang salah dengan revisi UU MD3, mengingat hak imunitas bagi anggota DPR memang diperlukan. Termasuk menghidupkan kembali Pasal 245, dia menganggap tak ada yang perlu dipersoalkan.

“Hak imunitas mutlak bagi anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Intinya adalah bagaimana agar anggota Dewan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bertindak dalam ruang lingkup kerjanya,” jelasnya.

Kebebasan anggota Dewan untuk berbicara dan bertindak itu, tambahnya adalah dalam rangka pengawasan pada pemerintah. Sebenarnya itu inti hak imunitas, dan tidak ada kontroversi.

Untuk itu Fahri meminta Presiden Joko Widodo untuk menutup KPK apabila tak lagi diperlukan. Ia juga menegaskan KPK menjalankan hasil rekomendasi Pansus KPK yang telah disahkan melalui rapat paripurna.

"Jadi ini menurut saya kekeliruan. Sudahlah tutup saja, Jokowi harus berani. Ini kan Pansus sudah ada rekomendasi temuannya lengkap, sebentar lagi ada audit BPK ngeri-ngeri hasilnya. Cuma kita kan penakut semua, cobalah berani sedikit jadi presiden," tuturnya. (Himawan Aji)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...