KPK Dalami Pengakuan Ganjar Soal Puan - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 9 February 2018

KPK Dalami Pengakuan Ganjar Soal Puan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut melaporkan perkembangan pembahasan proyek e-KTP dan pembahasan program lainnya di DPR kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Saat proyek e-KTP bergulir, Ketua Fraksi PDIP di DPR adalah Puan Maharani, sementara Ganjar menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang merupakan mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pengakuan ini disampaikan Ganjar saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2).

Jubir KPK Febri Diansyah memastikan, lembaga antikorupsi akan menelaah setiap fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk mengenai pengakuan Ganjar ini. Termasuk dengan memanggil dan memeriksa Puan untuk mengklarifikasi pengakuan Ganjar tersebut jika diperlukan dalam pengembangan penyidikan kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Tentu saja saksi-saksi yang kita panggil kalau memang ada informasi yang dibutuhkan dari para saksi tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/2).

Febri menegaskan, KPK tidak akan tebang pilih dalam mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus e-KTP. KPK bakal memeriksa setiap pihak yang dinilai mengetahui rentetan kasus ini tanpa melihat jabatan dan posisi pihak tersebut saat ini.

"Jadi pemanggilan saksi itu tidak karena orang-orang menduduki jabatan tertentu semata, tapi lebih karena ia dipandang mengetahui, mendengar, atau bahkan melihat bagian dari peristiwa pidana yang sedang kita telusuri tersebut," tegasnya.

Meski demikian, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti kapan penyidik akan memanggil dan memeriksa Puan untuk mengungkap lebih jauh mengenai skandal megakorupsi ini. "Sejauh ini belum ada," katanya.

Diketahui, dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2), Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi mengaku melaporkan perkembangan pembahasan proyek pengadaan e-KTP kepada Ketua Fraksi PDIP bersamaan dengan pembahasan program lainnya yang ada di DPR.

Saat proyek e-KTP bergulir, Ketua Fraksi PDIP di DPR adalah Puan Maharani, sementara Ganjar menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang merupakan mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Semua biasanya ada laporan (kepada Ketua Fraksi)," kata Ganjar menjawab pertanyaan JPU KPK.

Meski demikian, Ganjar tak membeberkan secara rinci laporan yang disampaikannya kepada Puan selaku Ketua Fraksi PDIP.
Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah kader PDIP menerima aliran dana dari proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Sejumlah kader itu di antaranya Ganjar, Arif Wibowo, dan Yasonna H Laoly yang sekarang menjabat Menteri Hukum dan HAM .

Ganjar disebut menerima uang panas e-KTP sebesar USD 520.000, Arif USD 108.000, Yasonna USD 84.000. Namun, mereka berempat telah membantah telah menerima uang dari proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

Bahkan PDIP selaku partai politik yang memiliki kursi di DPR disebutkan turut diperkaya dari proyek e-KTP. Dalam dakwaan itu disebutkan Partai Golkar mendapat Rp 150 miliar, Demokrat Rp 150 miliar, dan PDIP serta partai lainnya sebesar Rp 80 miliar.

Meski sejumlah kader dan PDIP disebut menerima aliran dana, Puan Maharani selaku Ketua Fraksi PDIP di DPR belum pernah dipanggil dan diperiksa sekalipun oleh KPK sejak awal mengusut kasus ini.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com