Pansus Hak Angket KPK Berikan Rekomendasi di Sidang Paripurna DPR - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 14 February 2018

Pansus Hak Angket KPK Berikan Rekomendasi di Sidang Paripurna DPR

DPR menggelar sidang paripurna masa sidang III tahun 2017 - 2018. Salah satu agenda sidang adalah penyampaian pelaporan dari panitia khusus angket KPK terkait pelaksanaan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agun Gunandjar selaku Ketua Pansus Angket KPK menyampaikan laporannya terkait rekomendasi tentang pelaksanaan dan wewenang KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Hasil penyelidikan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK sampai pada keputusan untuk merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran," kata Agun di mimbar paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan (14/2/2018).

Politikus Golkar itu memaparkan, pertama dari aspek kelembagaan. KPK agar menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

"Kepada KPK untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas-HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik," ucap Agun.

KPK juga disarankan membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.

Kemudian dari Aspek Kewenangan KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, agar membangun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai 'counterpartner' yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

"Kepada KPK, dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara," tutur Agun.

Selanjutnya, KPK dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara.

Ketiga dari aspek Anggaran. KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

"Sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang," ucap Agun.

Terakhir dari aspek tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) agar KPK memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian.

"Kepada KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan," ujar Agun.

Untuk itu, tugas pansus angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan selesai.

"Demikian laporan Pansus Angket KPK yang dapat kami sampaikan untuk diambil keputusan pada tingkat Paripurna Dewan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telag membantu tugas-tugas Pansus," tutup Agun. (Sofyan Ahmad)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com