Pengesahan UU MD3 Untuk Lindungi DPR - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Saturday, 17 February 2018

Pengesahan UU MD3 Untuk Lindungi DPR


Jakarta, ZONASATU - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Beragama reaksi pun bermuncul dari semua kalangan karena dianggap terdapat beberapa pasal yang dinilai itu sebagai upaya lembaga legislatif membuat benteng dengan rakyat.

Salah satunya pada Pasal 122 huruf K yang di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

Menyikapi hal itu, anggota Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai dengan disahkannya Revisi UU MD3 seperti Pasal 122 ini semacam bentuk anggota parlemen berusaha membangun benteng untuk melindungi dirinya.

"Ya mungkin ini semacam seperti itulah (membangun benteng dari diri sendiri)," kata Ahmad Baidowi dalam acara diskusi ‘DPR Takut Kritik?’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Baidowi juga menjelaskan, PPP sangat tidak setuju dengan adanya perubahan UU MD3 ini dikarenakan hal itu terkesan hanya mengatur kepentingan internal pihak legislatif dan bukanlah mengurus kepentingan rakyat.

"Konteks MD3 ini naluri kami berjalan. UU ini lebih pada mengatur internal parlemen. Ini bukan mengatur masyarakat tetapi mengatur diri sendiri," tutur dia. (Sofyan Ahmad)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close