Sahkah UU MD3 Untuk Lindungi Marwahnya, DPR Dinilai Cerdas - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, 17 February 2018

Sahkah UU MD3 Untuk Lindungi Marwahnya, DPR Dinilai Cerdas

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, tudingan kepada DPR anti-kritik merupakan salah alamat lantaran telah disahkannya Revisi UU MD3. Ia menjelaskan, bahwa saat ini lembaga legeslatif telah cerdas dalam melindungi marwah dari para wakil rakyat.

"DPR era saat ini adalah DPR era tercerdas sepanjang sejarah. Karena mereka tau cara melindungi diri dan kehormatan dewannya. Menurut saya itu cerdas. Ini beneran cerdas," ujar Hendri dalam acara diskusi di Sindo Trijaya bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Hendri mengaku tak yakin bila disahkannya UU MD3 ini menunjukkan bahwa DPR anti-kritik. Menurut dia, Pasal 112 dalam UU MD3 hanya memaparkan tentang kehormatan dari anggota DPR. "Kalau DPR enggak mau dikritik saya rasa enggak juga. Kata-katanya juga bukan enggak mau dikritik, tapi jangan merendahkan kehormatan DPR. itu agak beda ya caranya," urainya.

Hendri menduga, adanya politisasi di balik disahkannya UU MD3 dengan RUU KUHP yang mengatur pasal tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. "Tentang RKUHP itu jangan-jangan ada bergaining, mungkin pasal akan disahkan juga pasal penghinaan dewan dengan penghinaan Presiden. Karena kan tiba-tiba ini muncul lagi dan diperbincangkan kembali," imbuhnya.

Namun di tempat yang sama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bawha partisipasi publik sendiri tidak kelihatan dalam pembahasan pembahasan RUU MD3 yang telah digulirkan sejak 2016. "Saya melihat ada strategi cukup licik dari DPR, karena prosesnya cukup cepat, seperti terselubung," ujar Lucius

Menurutnya, penilaian tersebut cukup beralasan. Sebab selama dua tahun pembahasan RUU MD3, DPR hanya fokus menampakkan soal bagi-bagi kursi. Tidak pernah disinggung soal isu lain.

Justru isu-isu yang sangat krusial baru dimunculkan ke publik sekitar seminggu sebelum RUU MD3 disahkan melalui sidang Paripurna DPR. Isu tersebut antara lain, soal pemanggilan paksa dan pemidanaan terhadap pihak yang merendahkan DPR.

Sehingga isu krusial tersebut tidak mendapatkan porsi cukup banyak dibahas di publik dan langsung disahkan. Maka tidak heran jika ada pihak yang langsung menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari setelah UU tersebut disahkan.

Lucius melihat, ada persoalan serius di DPR terkait pengesahan RUU MD3. DPR yang dinilai anti terhadap kritik kemudian memformulasikan sedemikian rupa melalui sebuah UU untuk mengukuhkan sikapnya tersebut. "Memang DPR tidak pernah ramah, bahkan tidak peduli dengan kritik," kata dia.

Di dalam UU MD3 tersebut sejumlah pasal terlihat. Misalnya, pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR yang enggan datang. Ketentuan ini lantaran DPR punya pengalaman buruk saat memanggil KPK namun tak mau datang oleh Pansus Angket DPR.

Dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.

Semantara itu Pasal 122 menyatakan DPR, melalui MKD kembali bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan atau pribadi para wakil rakyat. Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara.

Selain itu, juga pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. (Cassandra Editya)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...