Antisipasi dan Deteksi ASN Radikal, BNPT Perkuat Sinergi dengan Kemen PAN-RB - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 30 May 2018

Antisipasi dan Deteksi ASN Radikal, BNPT Perkuat Sinergi dengan Kemen PAN-RB

Jakarta / ZonaSatu - Aparatur Sipil Negara (ASN) disinyalir banyak terjangkit paham radikal terorisme. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan antisipasi dan deteksi.

Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Kepala BNPT mengakui kalau ada ASN yang menganut paham radikal.

“Kita sinyalir bahwa kemungkinan itu memang ada. Satu cara yang paling tepat adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk rekrutmen itu lebih diketatkan,” ujar Komjen Suhardi Alius.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan, proses rekrutmen ASN harus dievaluasi dan diperketat. Selain itu, Suhardi berharap tiap kementerian/lembaga untuk segera mengidentifikasi pegawainya yang sudah terpapar paham radikal. Dalam hal ini, ia meminta agar setiap kementerian dan lembaga merekrut ASN yang mempunyai wawasan kebangsaan. 

Selain itu juga harus ada evaluasi dan tahapan dalam proses rekrutmen, sehingga deteksi ideologi dan nasionalisme mereka bisa lebih mudah," kata mantan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan.

Alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan BNPT terus mendalami dan memetakan para ASN yang terpapar. Ia berharap penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait ini bisa mempercepat proses ini, meski sejauh ini belum contoh ASN yang sudah terpapar.

“Itu yang sedang kita dalami samapai sekarang ini,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini. 

Sementara itu Komisi III DPR RI meminta BNPT segera membuat langkah strategis setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Antiterorisme, Jumat lalu. Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa meminta BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM segera menindaklanjuti keberadaan UU Antiterorisme dengan menginisiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU tersebut dengan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. 

"Langkah itu penting dalam rangka mengimplementasikan program kesiapsiagaan nasional (kontra-radikalisasi dan deradikalisasi) dalam UU Antiterorisme yang baru," ujaar Desmond.

Selain itu Komisi III juga mendesak BNPT agar memperbaiki koordinasi dan kerja sama dengan Kemenkum HAM untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapas. "Kami meminta  BNPT untuk meningkatkan kerja sama dengan 36 kementerian/lembaga dan membuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk dapat menelusuri dan mengungkap rencana aksi teror dan penyebaran paham radikal yang menuju terorisme melalui media sosial," ujanrya.

Tak hanya itu, Komisi III juga meminta BNPT melalukan penguatan fungsinya untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.

“Komisi III DPR mendesak BNPT agar melakukan penguatan fungsi koordinasi, pencegahan, dan penindakan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap aksi teror, penambahan personel, serta koordinasi yang intensif mengingat BNPT sebagai leading sector dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” ujar Desmond, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini.

Reporter : Himawan Aji
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...